Hukum Positif Indonesia- Dalam hal wilayah laut Indonesia telah diatur dalam Pasal 5 – Pasal 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Secara umum telah disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) […]
Wilayah Laut Indonesia
Asas dan Tujuan Penyelenggaraan Kelautan
Hukum Positif Indonesia- Asas dan tujuan penyelenggaraan kelautan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 – Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan adalah sebagai berikut: Asas Penyelenggaraan Kelautan Keberlanjutan; adalah […]
UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA
KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG HUKUM LAUT PEMBUKAAN BAB I PENDAHULUAN BAB II LAUT TERITORIAL DAN ZONA TAMBAHAN BAB III SELAT YANG DIGUNAKAN UNTUK PELAYARAN INTERNASIONAL BAB IV NEGARA-NEGARA KEPULAUAN (ARCHIPELAGIC STATES) BAB V ZONA EKONOMI EKSKLUSIF […]
Pengantar Kelautan
Hukum Positif Indonesia- Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau baik pulau besar maupun pulau kecil, dan luat merupakan sebagian besar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayah laut memiliki […]
Undang-Undang 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Asas dan Tujuan (Pasal 2 – Pasal 3) BAB III Ruang Lingkup (Pasal 4) BAB IV Wilayah Laut (Pasal 5 – Pasal 12) BAB V […]
Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Lingkungan Hidup Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
By: Rendra Topan Lingkungan hidup merupakan urusan pemerintahan konkuren kategori wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan konkuren bidang lingkungan hidup terdiri dari beberapa subbidang yang secara lebih jelas dalam […]
Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup
By: Rendra Topan Melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang penyusunan dokumen lingkungan hidup secara umum, pada artikel ini disampaikan mengenai pedoman teknis dalam rangka penyusunan dokumen lingkungan hidup yang disusun oleh pemrakarsa dengan mengacu […]
Penyusunan AMDAL dan UKL-UPL
By: Rendra Topan Secara umum mengenai AMDAL dan UKL-UPL telah diuraikan pada artikel sebelumnya yang berjudul “Upaya Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Melalui Dokumen Lingkungan dan Perizinan”. Pada kesempatan ini dibahas mengenai […]
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 2) BAB II Penyusunan AMDAL dan UKL-UPL (Pasal 3 – Pasal 19) BAB III Penilaian AMDAL dan Pemeriksaan UKL-UPL (Pasal 20 – Pasal 41) […]
Upaya Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Melalui Dokumen Lingkungan dan Perizinan
By: Rendra Topan Pada artikel sebelumnya mengenai Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup telah diuraikan secara garis besar mengenai tindakan yang dilakukan pemerintah dalam hal pengendalian pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan, yaitu […]
