Tag Archives: KPU

Komisi Pemilihan Umum

Pemilu, Tata Pemerintahan

2 (dua) Pasal Penyebab Pembatalan Petahana Sebagai Calon Dalam Pemilihan Kepala Daerah

Leave a comment

Hukum Positif Indonesia-

Petahana sebagai pasangan kepala daerah terpilih dapat dibatalkan pencalonannya sebagai gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan walikota atau wakil walikota untuk periode berikutnya oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pembatalan sebagaimana tersebut di atas diatur dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2), ayat 3 dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Hal-Hal yang Menyebabkan Pembatalan

Mengenai hal yang menyebabkan pembatalan petahana sebagai calon gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan walikota atau wakil walikota adalah sebagai berikut:

  1. Melakukan pergantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan calon sampai dengan akhir masa jabatan.
  2. Menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

Pergantian pejabat tetap dapat dilakukan oleh petahana walaupun kurang batas waktu enam bulan sebelum tanggal penetapan calon sampai dengan akhir masa jabatan setelah mendapat izin tertulis dari menteri.

Berikut ini disampaikan isi Pasal dimaksud:

Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

Gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan walikota atau wakil walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri.

Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

Gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan walikota atau wakil walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu  6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

Sanksi

Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

Dalam hal gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan walikota atau wakil walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU kabupaten/kota.

Sanksi Lainnya

Selain dapat dibatalkan pencalonannya, petahana juga dapat dipidana sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 188 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang bahwa, “setiap pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah yang dengan sengaja melanggar Pasal 71, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)”. (RenTo)(080620)

Pemilu, Tata Pemerintahan

Perbedaan Sengketa Proses Pemilu Dengan Perselisihan Hasil Pemilu

Leave a comment
Photo by Mikhail Nilov on Pexels.com

By: Rendra Topan

Hukum Positif Indonesia-

Sengketa Proses Pemilu dan Perselihan Hasil Pemilu merupakan dua hal yang berbeda, untuk mencegah terjadinya diskriminasi dengan mendiskreditkan subjek hukum yang menjadi pihak-pihak dalam proses berkenaan dengan putusan yang diterbitkan tentang sengketa pemilihan pemilihan umum dan perselisihan pemilihan umum oleh institusi yang berwenang, dan tanpa mengurangi rasa hormat kepada semua pihak berikut ini diinformasikan hal-hal yang membedakan antara sengketa pemilihan umum dengan perselisihan pemilihan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 7  Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Perbedaan Sengketa Proses Pemilu Dengan Perselisihan Hasil Pemilu

NoUraianSengketa Proses PemiluPerselisihan Hasil Pemilu
1.PengaturanPasal 466 – 472Pasal 473 – 475
2.Objek– antar peserta pemilu
– peserta pemilu dengan
penyelenggara pemilu

Akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab./Kota		Antara KPU
dengan Peserta
Pemilu berkenaan
dengan penetapan
perolehan suara
hasil Pemilu secara Nasional.
(baca perselisihan Pemilu)
3.Yang
mengajukan
permohonan 		Calon Peserta Pemilu,
dan/atau Peserta Pemilu		Peserta Pemilu
DPR, DPD, dan
DPRD, Pasangan
calon Presiden
dan Wakil
Presiden
4.Batas
waktu
pengajuan 		Tiga hari sejak tanggal penetapan
keputusan KPU, KPU Prov.
KPU Kab./Kota		Tiga hari sejak
diumumkan
penetapan perolehan suara secara
Nasional oleh
KPU
5.Tata cara Bawaslu, Bawaslu Provinsi,dan Bawaslu Kab./Kota menerima permohonan penyelesaian sengeketa proses pemilu.Mengajukan
permohonan
pembatalan
penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.
6.Batas
waktu
penyelesaian 		Dua belas hari sejak
diterimanya permohonan		Empat belas hari
sejak diterimanya
permohonan keberatan .
7.Tahapan– Menerima dan mengkaji
permohonan.
– Melakukan mediasi dengan mempertemukan para pihak yang
bersengketa.		–
8.PutusanBersifat final dan mengikat–
Pengecualian Putusan – Verifikasi partai politik peserta Pemilu
– Penetapan daftar calon tetap DPR, DPD, DPRD Prov, DPRD Kab./Kota
– Penetapan Pasangan
calon Presiden dan
Wakil Presiden		–
9. Penyelesaian
lainya		Pengadilan Tata Usaha
Negara		–

Hal-hal yang tersebut diatas merupakan perbedaan yang mendasar, agar tidak terjadi gagal paham yang dapat menimbulkan konflik dikemudian hari perlu kiranya masyarakat untuk memahami aturan  mainnya terlebih dahulu, sehingga mempunyai kesamaan cara pandang  yang menjadi landasan atau dasar pemikiran terhadap  putusan instansi yang berwenang. (RenTo)()250519)

Pemilu, Tata Pemerintahan

Perselisihan Hasil Pemilu

1 Comment

By: Rendra Topan

Perselisihan hasil pemilu diatur dalam ketentuan Pasal 473 – Pasal 475 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Objek Perselisihan Hasil Pemilu

Adapun yang menjadi objek perselihan hasil pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, oleh karena itu objek perselihan hasil pemilu dapat dibedakan menjadi:

  1. Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional yang dapat mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu.
  2. Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara nasional yang dapat mempengaruhi penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Sehingga apabila terjadi perselisihan hasil pemilu sebagaimana yang menjadi objek perselihan tersebut di atas, maka hal ini harus diselesaikan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu

Tata cara penyelesaian perselihian hasil pemilu diatur dalam ketentuan Pasal 474 – Pasal 475 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas tata cara penyelesaian perselisihan hasil pemilu dapat dibedakan menjadi:

  1. Tata cara penyelesaian perselisihan hasil pemilu atas penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional.
  2. Tata cara penyelesaian perselisihan hasil pemilu atas penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Peserta Pemilu DPR, DPD dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi, dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Permohonan diajukan dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak diumumkannya penetapan perolehan suara DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU.
  2. Apabila terdapat kekurangan dalam pengajuan permohonan tersebut, maka pemohon dapat melengkapinya dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak permohonan diterima oleh Mahkamah Konstitusi.
  3. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya bagi perselihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu tiga hari setelah penetapan hasil Pemilu Prseiden dan Wakil Presiden dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Keberatan disampaikan hanya terhadap hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terhadap hasil perhitungan suara yang mempengaruhi  penentuan terpilihnya Pasangan Calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
  2. Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perselisihan tersebut di atas sudah terbit paling lama 14 hari sejak diterimanya permohonan  keberatan.
  3. KPU wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah konstitusi menyampaikan putusan hasil perhitungan suara kepada:

  1. Majelis Permusyawaratan Rakyat.
  2. Presiden.
  3. KPU.
  4. Pasangan Calon.
  5. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan calon.

Demikan ketentuan peraturan perundang-undangan telah mengatur perselihan hasil pemilu, sebagai perwujudan Indonesia merupakan negara hukum. (RenTo)(180519) 

Pemilu, Tata Pemerintahan

Hasil Perhitungan Cepat Pemilihan Presiden 2019

Leave a comment
Perhitungan Suara PilPres-Pileg oleh KPU
Lembaga Survey Terdaftar di KPU


Jokowi –
Ma’ruf

Prabowo –
Sandi
1. Poltracking Indonesia55,08%44,92%
2. Charta Politika Indonesia54,46%45,54%
3. Indo Barometer54,33%45.67%
4. Penelitian dan Pengembangan Kompas54,42%45,58%
5. Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC)54,86%45,18%
6. Indikator Politik Indonesia 53,91%46,09%
7. Lingkaran Survey Indonesia 55,75% 44,25%
8. Voxpol Center Research & Consultan 54,18% 45,82%
9. Populi Center 54,31% 46,69%
10. Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan
Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) 		53,55%46,45%
11. Indonesia Research And Survey (IRES) ––
12. Pusat Penelitian dan Pengembangan,
Pendidikan, dan Pelatihan Radio
Republik Indonesia 		––
13. Indekstat Konsultan Indonesia––
14. Jaringan Suara Indonesia––
15. Lingkaran Survey Kebijakan Publik––
16. Citra Publik Indonesia––
17. Survey Strategi Indonesia ––
18. Jaringan Isu Publik––
19. Citra Komunikasi LSI––
20. Konsultan Citra Indonesia––
21. Citra Publik––
22. Cyrus Network––
23. Rataka Institute––
24. Lembaga Survei Kuadran––
25. Media Survey Nasional––
26. Indodata––
27. Celebes Research Center––
28. Roda Tiga Konsultan––
29. Indomatrik––
30. Puskaptis––
31. Pusat Riset Indonesia (PRI)––
32. PT. Data LSI (Lembaga Survei Indonesia)––
33. Centre for Strategic and International
Studies (CSIS)		––
34. FIXPOLL Media Polling Indonesia––
35. Cirus Curveyors Group––
36. Arus Survei Indonesia––
37. Konsepindo Research and Consulting––
38. PolMark Indonesia––
39. PT. Parameter Konsultindo––
40. Lembaga Real Count Nusantara ––

sumber: siaran televisi nasional

40 Lembaga Survey yang resmi terdaftar di KPU

Catatan: Jumlah suara yang masuk dari masing-masing lembaga survey di atas sudah mencapai 98% suara

Pemilu, Tata Pemerintahan

Peranan Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) Dalam Kampanye

Leave a comment

By: Rendra Topan

Pesta demokrasi yang diselenggarakan setiap lima tahun tidak terlepas dari peranan semua pihak termasuk peran serta masyarakat. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pasal 66 – Pasal 68 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum telah mengatur secara khusus peranan pemerintah, TNI, dan POLRI dalam kampanye, dengan maksud agar pemilu terselenggara dengan baik sesuai dengan asas tertib, terbuka, proporsional dan efektif, serta asas kepastian hukum.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Setiap peserta pemilu mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam kampanye yang dilaksanakan berdasarkan prinsip  jujur, terbuka dan dialogis sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Adapun peranan pemerintah, TNI, dan POLRI adalah sebagai berikut:

Peranan Pemerintah

Peranan pemerintah dalam pemilu adalah sebagai berikut:

Termasuk dalam subjek pemerintah adalah pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, desa atau kelurahan yang mempunyai peran, yaitu:

  1. Memberikan kesempatan yang sama kepada peserta pemilu, pelaksana kampanye,  dan tim kampanye  dalam penggunaan fasilitas umum untuk penyampaian materi kampanye.
  2. Dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu.

Peranan Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Sedangkan peranan TNI dalam pemilu yaitu dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu.

Peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)

Peranan POLRI dalam pemilu adalah sebagi berikut:

  1. Dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu.
  2. Mengusulkan pembatalan atau penundaan kampanye kepada KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota dengan tembusan kepada pelaksana kampanye apabila tempat/lokasi kampanye tidak memungkinkan untuk penyelenggaraan kampanye.
  3. Menertibkan atau membubarkan kegiatan kampanye yang dilaksanakan oleh pelaksana kampanye yang tidak terdaftar di KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota.
  4. Mengubah rute perjalanan yang telah ditentukan tanpa persetujuan dari pelaksana kampanye, apabila pada saat keberangkatan atau kepulangan peserta kampanye terjadi gangguan keamanan/ketertiban lalu lintas.

Peranan-peranan tersebut di atas agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sebagaimana asas-asas pemilu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga penyelenggaraan tahapan pemilu berlancar dengan tertib, aman dan damai. (RenTo)(240219)

SumberPeraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum

Pemilu, Tata Pemerintahan

Pemberitaan dan Penyiaran Kampanye

Leave a comment

By: Rendra Topan

Sudah menjadi hal biasa setiap menjelang pemilihan umum yang merupakan pesta demokrasi rakyat Indonesia selalu ada saja yang menjadi polemik. Hal ini dapat terjadi dikarenakan keinginan menjadi yang terbaik dari setiap individu atau kelompok bagi setiap pasangan calon dan calon anggota legislatif. Mengingat hal tersebut maka pemerintah melalui Komisi Pemilihan Umum mengaturnya dalam Peraturan KPU No. 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umumsebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Hal yang diatur dalam peraturan KPU tersebut di atas salah satunya adalah pemberitaan dan penyiaran kampanye. Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 53  ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum bahwa pemberitaan dan penyiaran kampanye dapat dilakukan melalui media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media sosial, dan lembaga penyiaran sesuai dengan undang-undang mengenai pemilu. 

Pemberitaan dan penyiaran ini bertujuan untuk menyampaikan pesan kampanye atau berita kampanye peserta pemilihan umum kepada masyarakat baik melalui siaran langsung maupun siaran tunda. Lembaga penyiaran yang di atur dalam peraturan KPU yaitu :

  1. Lembaga penyiaran publik Televisi Republik Indonesia.
  2. Lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia.
  3. Lembaga penyiaran publik lokal.
  4. Lembaga Penyiaran swasta.
  5. Lembaga penyiaran berlangganan.
Advertisements

Ditambah dengan lembaga penyiaran komunitas sebagai bentuk layanan kepada masyarakat untuk dapat menyiarkan tahapan dan proses pemilihan umum. Bentuk penyiaran kampanye yang dilakukan oleh lembaga penyiaran tersebut dapat berupa:

  1. Siaran monolog.
  2. Dialog yang melibatkan suara dan/atau gambar pemirsa atau suara pendengar.
  3. Debat peserta pemilu.
  4. Jajak pendapat.

Dalam hal pemberitaan kegiatan kampanye yang dilakukan oleh media cetak, elektronik, media dalam jaringan, media sosial, dan lembaga penyiaran harus berlaku adil dan berimbang (Pasal 52 Peraturan KPU No.23/2018). Hal yang dimaksud dalam adil dan berimbang ini disebutkan dalam Pasal 57 Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 adalah halaman dan waktu untuk pemuatan berita, wawancara, dan untuk pemasangan iklan kampanye pemilu. 

Dewan pers bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan atas pemberitaan yang dilakukan oleh media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan serta menjatuhkan sangsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. (RenTo)(230319)

Sumber Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum

Peraturan Lain, Sumber Hukum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum

2 Comments

Kamus Hukum Indonesia

Kamus Hukum Indonesia Hukum Positif Indonesia- A Adaptasi Adaptasi; (cagar budaya) Upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting. Administrasi Administrasi Kependudukan; Rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan … Continue reading Kamus Hukum Indonesia →

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 5)
  2. BAB II Pelaksanaan Kampanye (Pasal 6 – Pasal 18)
  3. BAB III Materi Kampanye (Pasal 19 – Pasal 22)
  4. BAB IV Metode Kampanye (Pasal 23 – Pasal Pasal 52)
  5. BAB V Pemberitaan dan Penyiaran Kampanye (Pasal 53 – Pasal 58)
  6. BAB VI Kampanye Pemilu oleh Pejabat Negara (Pasal 59 – Pasal 65)
  7. BAB VII Peranan Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 66 – Pasal 68)
  8. BAB VIII Larangan dan Sanksi (Pasal 69 – Pasal 78)
  9. BAB IX Ketentuan Lain-Lain (Pasal 79 – Pasal 82)
  10. BAB X Ketentuan Penutup (Pasal 83 – Pasal 84)

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973

Pemilu, Tata Pemerintahan

Pemungutan Suara dalam Proses Pemilihan Umum

1 Comment

By : Rendra Topan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur tentang perlengkapan pemungutan suara dan pemungutan suara dalam Buku III BAB VIII Pasal 340 – Pasal 371. Secara garis besar diuraikan dalam artikel ini, berkenaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Perlengkapan Pemungutan Suara

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga yang secara umum bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara.

Khusus dalam pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara pertanggungjawabannya berada di bawah kewenangan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU), sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi, dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota.

Adapun perlengkapan pemungutan suara, terdiri dari :

  • Kotak suara
  • Surat suara
  • Tinta
  • Bilik pemungutan suara
  • Segel
  • Alat untuk mencoblos pilihan
  • Tempat pemungutan suara

Di samping perlengkapan pemungutan suara yang disebutkan di atas, masih diperlukan perlengkapan lainnya untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara.

Dalam melaksanakan pengadaan perlengkapan pemungutan suara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimana bentuk, ukuran, spesifikasi teknis, dan perelengkapan pemungutan suara lainnya di atur dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Perlengkapan pemungutan suara kecuali tempat pemungutan suara harus diterima oleh KPPS paling lambat satu hari sebelum hari pemungutan suara, sedangkan untuk pengadaan tempat pemungutan suara dilaksanakan oleh KPPS  bekerja sama dengan masyarakat. Dalam pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bekerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pemungutan Suara

Pemungutan suara dilakukan secara serentak, dimana hari dan tanggal serta waktunya ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pada waktu yang telah ditetapkan itulah pemilih menggunakan hak pilihnya, adapun pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) adalah :

  • Pemilik Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tetap di TPS yang bersangkutan.
  • Pemilik KTP elektronik yang terdaftar dalam daftar pemilih tambahan.
  • Pemilik KTP elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan
  • Penduduk yang telah memiliki hak pilih.

Bagi pemilih yang tidak terdaftar baik dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan serta penduduk yang telah mempunyai hak pilih, syarat utamanya agar dapat menggunakan hak pilihnya adalah memiliki KTP elektronik dengan ketentuan sebagai berikut :

  • Memilih di TPS yang ada di RT/RW sesuai dengan alamat yang tertera di KTP elektronik.
  • Mendaftarkan diri terlebih dahulu pada KPPS setempat.
  • Dilakukan satu jam sebelum pemungutan suara di TPS setempat selesai dilaksanakan.

Demikian juga halnya bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di luar negeri yang menggunakan paspor dengan alamat luar negeri, harus mendaftarkan diri terlebih dahulu kepada KPPS setempat, paling lambat satu jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS.

Metode Pemberian Suara

Metode pemberian suara untuk pemilu dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

  • Mencoblos satu kali pada nomor, nama, foto pasangan calon, atau tanda gambar partai politik pengusul dalam satu kotak pada surat suara untuk pemilu presiden dan wakil presiden.
  • Mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik, dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota untuk pemilu DPR. DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
  • Mencoblos  satu kali pada nomor, nama, atau foto calon untuk pemilu anggota DPD.

Pada prinsipnya pemberian suara oleh para pemilih yaitu memudahkan pemilih, akurasi dalam penghitungan suara, dan efsiensi dalam penyelenggaraan Pemilu. (RenTo)(100219)

Hukum Pidana, Pemilu, Pidana Khusus

Ketentuan Tindak Pidana Pemilu

Leave a comment

By : Rendra Topan

Perbuatan yang termasuk ke dalam kategori tindak pidana pemilu diatur dalam Pasal 488 – Pasal 554 Undang-Undang  Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Perbuatan yang Termasuk Tindak Pidanan Pemilu

Berikut ini adalah perbuatan yang termasuk ke dalam tindak pidana Pemilu, antara lain yaitu :

  • Setiap orang yang memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih.
  • Setiap anggota PPS atau PPLN yang dengan sengaja tidak mengumumkan dan/atau memperbaiki daftar pemilih sementara setelah mendapat masukan dari masyarakat atau peserta Pemilu.
  • Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu dalam masa kampanye.
  • Setiap orang yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalnnya kampanye Pemilu.
  • Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPY, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota untuk setiap peserta pemilu.
  • Setiap tim pelaksana atau tim kampanye yang melakukan :
  • Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, atau peserta Pemilu yang lain.
  • Mengancam untuk melakukan kekerasan, atau menganjurkan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat atau peserta pemilu lain.
  • Merusak atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu.
  • Membawa atau menggunakan tanda gambar atau atribut selain dari tanda gambar atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan.
  • Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.
  • Mahkamah Agung, yaitu : ketua, wakil ketua, ketu muda, dan hakim agung serta hakim di semua badan peradilan, termasuk hakim konstitusi.
  • Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu : ketua, wakil ketua dan anggota.
  • Bank Indonesia, yaitu : gubernur, deputi gubernur senior dan deputi gubernur.
  • BUMN/BUMD, yaitu : direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan.
  • Aparatur Sipil Negara.
  • Anggota TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  • Kepala desa.
  • Perangkat desa.
  • Anggota badan permusyawaratan desa.
  • WNI yang tidak mempunyai hak pilih. (lihat Pasal 280 ayat (1) dan ayat (2) serta ayat (4) UU No. 17/2017)
  • Setiap Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI dan POLRI, kepala desa, perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa ikut serta sebagai pelaksan dan tim kampanye Pemilu.
  • Pelaksana kampanye atau peserta kampanye yang dengan sengaja ataupunkarena kelalaiannya mengakibatkan terganggungya pelaksanaan kampanye Pemilu ditingkat kelurahan/desa.
  • Peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye Pemilu. (lihat Pasal 334 ayat (1), (2), dan (3) dan Pasal 335 ayat (1), (2) dan (3).
  • Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye.
  • Seorang majikan/atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja/karyawan untuk memberikan suaranya pada hari pemungutan suara, kecualai pekerjaan tersebut tidak bias ditinggalkan.
  • Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan surat suara pengganti hanya satu kali kepada pemilih yang menerima surat suara yang rusak dan tidak mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara.
  • Setiap orang yang membantu pemilih yang dengan sengaja memberitahukan pilihan pemilih kepada orang lain.
  • Ketua dan setiap anggota KPPS yang dengan sengaja tidak melaksankan keputusan KPU kabupaten/kota untuk pemungutan suara ulang di TPS.
  • Setiap anggota KPPS/KPPSLN  yang dengan sengaja tidak membuat dan menandatangani berita acara kegiatan dan tidak menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara.
  • Setiap orang yang karena kelalainnya menyebabkan rusak atau hilangnya berita acara pemungutan dan penghitungan suara atau sertifikat hasil penghitungan suara.
  • Anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
  • Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan salinan satu eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi peserta pemilu, pengawas TPS/Panwaslu LN, PPS/PPLN, dan PPK melalui PPS.
  • Setiap Panwaslu kelurahan/desa yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPS kepada PPK dan tidak melaporkan kepada Panwaslu kecamatan.
  • Setiap Panwaslu kecamatan yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPK kepada KPU kabupaten/kota dan tidak melaporkan kepada Bawaslu kabupaten/kota.
  • Setiap anggota PPS yang tidak mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya.
  • Setiap orang yang mengumumkan hasil survey atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam masa tenang.
  • Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya.
  • Setiap orang yang dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan, atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran pemilih menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Setiap anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, atau PPLN yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, Panwaslu kelurahan/desa atau Panwaslu LN dalam :
    1. Melakukan pemutakhiran data pemilih.
    2. Penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara.
    3. Perbaikan dan pengumuman dafatar pemilih sementara hasil perbaikan.
    4. Penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap.
    5. Daftar pemilih tambahan.
    6. Daftar pemilih khusus.
    7. Rekapitulasi daftar pemilih tetap.

Hal yang Merugikan Warga Negara Indonesia yang Memiliki Hak Pilih

Hal-hal yang merugikan Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki hak pilih, yaitu:

  • Setiap anggota KPU kabupaten/kota yang sengaja tidak memberikan salinan daftar pemilih tetap kepada partai politik peserta pemilu.
  • Ketua KPU yang dengan sengaja menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan.
  • Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah.
  • Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih.
  • Setiap orang yang dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara.
  • Setiap anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota dalam pelaksanaan verifikasi partai politik peserta Pemilu, atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, dan pelkasnaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon presiden dan wakil presiden.
  • Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang, dengan memaksa, dengan menjanjikan atau dengan memberika uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam Pemilu.
  • Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, untuk menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden.
  • Setiap pelaksana, peserta, atau tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar :
    1. Mempersoalkan Pancasila dan UUD 1945.
    2. Melakukan kegiatakan yang membahayakan keutuhan NKRI.
    3. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan pseserta pemilu yang lain.
    4. Menghasut dan mengadu domba.
    5. Mengganggu keterbiban umum.
    6. Mengancam untuk melakukan kekerasan, atau menganjurkan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat atau peserta pemilu lain.
    7. Merusak atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu.
    8. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan.
    9. Membawa atau menggunakan tanda gambar atau atribut selain dari tanda gambar atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan.
    10. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.

Proses hukum tindak pidana pemilu ini berpedoman kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dengan Majelis Hakim khusus yang memang sudah ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(RenTo)(120119)

Pemilu, Tata Pemerintahan

Pelanggaran Pemilu

Leave a comment

By : Rendra Topan

Dalam penyelenggaraan pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tidak tertutup kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap undang-undang pemilu ini. Mengingat hal tersebut maka diatur juga mengenai pelanggaran pemilu dalam Buku Keempat mulai dari ketentuan Pasal 454 – Pasal 465 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam ketentuan Pasal 454 telah menyebutkan bahwa sumber pelanggaran pemilu berasal dari:

  1. Temuan pelanggaran pemilu.
  2. Laporan pelanggaran pemilu.

Temuan Pelanggaran Pemilu

Temuan pelanggaran Pemilu adalah merupakan hasil pengawasan aktif Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, Panwaslu kelurahan/desa, Panwaslu luar negeri, dan pengawas TPS pada setiap tahapan penyelenggaran Pemilu.

Hasil pengawasan yang dijadikan dasar sebagai temuan pelanggaran Pemilu ditetapkan paling lama tujuh hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran pemilu.

Laporan pelanggaran pemilu

Laporan pelanggaran Pemilu adalah merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia (WNI) yang mempunyai hak pilih, peserta pemilu, dan pemantau pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, Panwaslu kelurahan/desa, Panwaslu luar negeri, dan Pengawas TPS pada setiap tahapan penyelenggaran Pemilu.

Laporan pelanggaran Pemilu dibuat dan disampaikan secara tertulis dengan setidaknya nama pelapor, pihak terlapor, waktu dan tempat kejadian perkara, uraian kejadian.

Pelanggaran Pemilu baik bersumber dari temuan pelanggaran pemilu maupun bersumber dari laporan pelanggaran pemilu setelah dibahas dan diperiksa ternyata terbukti kebenarannya, maka wajib ditindaklanjuti oleh Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, Panwaslu kelurahan/desa, Panwaslu luar negeri, dan Pengawas TPS paling lama tujuh hari setelah temuan dan laporan diterima serta diregistrasi. Dan apabila masih dperlukan keterangan tambahan dari para pihak, maka diberikan waktu paling lambat empat belas hari kerja setelah setelah temuan dan laporan yang menjadi dasar pelanggaran diterima dan diregistrasi.

Bentuk Pelanggaran Pemilu

Temuan dan laporan yang menjadi dasar pelanggaran Pemilu dapat berupa:

  1. Pelanggaran kode etik KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu provinsi, atau Bawaslu kabupaten/kota, kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
  2. Pelanggaran administratif Pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, Panwaslu kelurahan/desa, Panwaslu luar negeri, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing-masing.
  3. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang bukan pelanggaran Pemilu, bukan sengketa Pemilu dan bukan tindak pidana Pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, Panwaslu kelurahan/desa, Panwaslu luar negeri, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing-masing, dan diteruskan kepada instansi atau pihak yang berwenang.

Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Pelangagaran kode etik Penyelenggara Pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilu yang berdasarkan sumpah atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu. Pelanggaran seperti ini diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

DKPP menetapkan putusan setelah melakukan penelitian dan verifikasi terhadap pengaduan, mendengarkan pembelaan dan keterangan saksi, serta mempertimbangkan bukti lainnya. Putusan DKPP dapat berupa sanksi atau rehabilitasi yang dimusyawarahkan dalam rapat pleno DKPP.

Pelanggaran Administratif Pemilu

Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu, dan pelanggaran administrasi Pemilu ini tidak termasuk tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik.

Dalam hal penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu, putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota adalah berupa :

  1. Perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Teguran tertulis.
  3. Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu.
  4. Sanksi administrasi lainnya sesuai ketentuan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Putusan Bawaslu tersebut di atas wajib ditindaklanjuti oleh KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota dalam waktu paling lama tiga hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan. Apabila KPU tidak menindaklanjuti putusan tersebut, maka Bawaslu mengadukannya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). (RenTo)(110119)