Komisi Pemilihan Umum
By: Rendra Topan Sengketa Proses Pemilu dan Perselihan Hasil Pemilu merupakan dua hal yang berbeda, untuk mencegah terjadinya diskriminasi dengan mendiskreditkan subjek hukum yang menjadi pihak-pihak dalam proses berkenaan dengan putusan yang diterbitkan […]
By: Rendra Topan Perselisihan hasil pemilu diatur dalam Pasal 473 – Pasal 475 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Objek Perselisihan Adapun yang menjadi objek perselihan hasil pemilu meliputi perselisihan […]
Source: Info Publik Pemilu 2019
By: Rendra Topan Pesta demokrasi yang diselenggarakan setiap lima tahun tidak terlepas dari peranan semua pihak termasuk peran serta masyarakat. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pasal 66 – Pasal 68 Peraturan Komisi […]
By: Rendra Topan Sudah menjadi hal biasa setiap menjelang pemilihan umum yang merupakan pesta demokrasi rakyat Indonesia selalu ada saja yang menjadi polemik. Hal ini dapat terjadi dikarenakan keinginan menjadi yang terbaik […]
By : Rendra Topan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur tentang perlengkapan pemungutan suara dan pemungutan suara dalam Buku III BAB VIII Pasal 340 – Pasal 371. Secara garis […]
By : Rendra Topan Perbuatan yang termasuk ke dalam kategori tindak pidana pemilu diatur dalam Pasal 488 – Pasal 554 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berikut ini adalah perbuatan yang […]
By : Rendra Topan Dalam penyelenggaraan pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tidak tertutup kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap undang-undang pemilu ini. Mengingat hal tersebut maka diatur […]
By : Rendra Topan Kampanye pemilihan umum diatur dalam Buku Ketiga BAB VII Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara […]
