Perubahan Pasal 33, dan Perubahan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Berkenaan dengan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
Hukum Positif Indonesia- Pada artikel ini disandingkan perubahan Pasal 33, dan perubahan Pasal 37 UU No.19/2019 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi […]
Perubahan Pasal 24, Perubahan Pasal 29, dan Perubahan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Berkenaan dengan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Susunan Organisasi
Hukum Positif Indonesia- Pada artikel ini disandingkan Perubahan Pasal 24, Perubahan Pasal 29, dan Perubahan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 […]
Penghapusan Pasal 19 ayat (2), Perubahan Pasal 21, Penghapusan Pasal 22, dan Penghapusan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Berkenaan dengan Tempat Kedudukan, Tanggung Jawab dan Susunan Organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi
Hukum Positif Indonesia- Pada artikel ini disandingkan penghapusan Pasal 19 ayat (2), perubahan Pasal 21, pengahpusan Pasal 22, dan pengapusan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas […]
Perubahan Ketentuan Pasal 13, Penghapusan Pasal 14, dan Perubahan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Hukum Positif Indonesia- Pada artikel ini disandingkan perubahan Pasal 13, pengahpusan Pasal 14, dan perubahan kententuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 […]
Penyisipan Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 12C, dan Pasal 12D Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Berkenaan dengan Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi
Hukum Positif Indonesia- Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi Ketentuan Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 12C, dan Pasal 12D dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang […]
Perubahan Ketentuan Pasal 11, dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Berkenaan dengan Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi
Hukum Positif Indonesia- Pada artikel ini disandingkan perubahan Pasal 11, dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan […]
Penyisipan Pasal 10A dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Berkenaan dengan Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi
Hukum Positif Indonesia- Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi Ketentuan Pasal 10A dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan […]
Perubahan Ketentuan Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Berkenaan dengan Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi
Hukum Positif Indonesia- Pada artikel ini disandingkan perubahan Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan […]
Perubahan Ketentuan Pasal 7, dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Berkenaan dengan Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi
Hukum Positif Indonesia- Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi Pada artikel ini disandingkan perubahan Pasal 7, dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor […]
Perubahan Ketentuan Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Berkenaan dengan Ketentuan Umum, Tugas, dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi
Hukum Positif Indonesia- Ketentuan Umum, Tugas, dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi Pada artikel ini disandingkan perubahan Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan […]
