Tag Archives: Korupsi

semua tentang korupsi

Aparatur, Tata Pemerintahan

Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara

Leave a comment

Hukum Positif Indonesia-

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Mekanisme Pengalihan

Mekanisme pengalihan diatur dalam ketentuan Pasal 4 – Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara.

Tahapan Pengalihan

Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara, melalui tahapan sebagai berikut:

  1. Melakukan penyesuaian jabatan-jabatan pada Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini menjadi jabatan-jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Melakukan identifikasi jenis dan jumlah pegawai Komisi Pemberantasaan Korupsi saat ini.
  3. Memetakan kesesuaian kualifikasi dan kompetensi serta pengalaman Pegawai Komisi Pemberantasaan Korupsi dengan jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan diduduki.
  4. Melakukan pelaksanaan pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasaan Korupsi rnenjadi PNS atau PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  5. Melakukan penetapan kelas jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pelaksanaan pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), dilakukan dengan memperhatikan struktur organisasi dan tata kerja Komisi Pemberantasan Korupsi.

Penyesuaian Jabatan

Penyesuaian Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi pada Komisi Pemberantasan Korupsi meliputi:

  1. Sekretaris Jenderal merupakan JPT Madya yang memiliki kewenangan sebagai PPK.
  2. Deputi merupakan JPT Madya.
  3. Kepala Biro dan Direktur merupakan JPT Pratama;
  4. Kepala Bagian/Bidang dan Kepala Sekretariat merupakan Jabatan Administrator; dan
  5. Kepala Subbagian/Subbidang merupakan Jabatan Pengawas.

(2) Jabatan pada Komisi Pemberantasan Korupsi selain jabatan sebagaimana tersebut di atas merupakan Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pelaksanaan Pengalihan

Tata cara pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi, yang dalam pelaksanaan dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait.

Pengangkatan

Pengangkatan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dalam jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan setelah struktur organisasi dan tata kerja Komisi Pemberantasan Korupsi yang baru ditetapkan.

Orientasi

Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang sudah menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) mengikuti orientasi dalam rangka pembekalan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara.

Gaji dan Tunjangan

Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang sudah menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), diberikan gqji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal terjadi penurunan penghasilan, kepada Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi selain gaji dan tunjangan juga dapat diberikan tunjangan khusus yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden.

Persyaratan

Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana tersebut di atas dilakukan dengan syarat:

  1. Berstatus sebagai Pegawai Tetap atau Pegawai Tidak Tetap Komisi Pemberantasan Korupsi;
  2. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
  3. Memiliki kualifikasi sesuai dengan persyaratan jabatan;
  4. Memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatan;
  5. Memiliki integritas dan moralitas yang baik; dan
  6. Syarat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, seluruh Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan selesainya proses pengalihan dan pengangkatan dalam jabatan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai Aparatut Sipil Negara, demikian juga dengan pengahasilannya tetap mengikuti ketentuan yang selama ini berlaku sampai proses pengalihan dari Pegawai Komisi Pemerantasan Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara selesai dilaksanakan. (RenTo)(120820)

Peraturan Pemerintah, Sumber Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara

Leave a comment

Kamus Hukum Indonesia

Kamus Hukum Indonesia Hukum Positif Indonesia- A Adaptasi Adaptasi; (cagar budaya) Upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting. Administrasi Administrasi Kependudukan; Rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan … Continue reading Kamus Hukum Indonesia →

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Ruang Lingkup dan Persyaratan (Pasal 2 – Pasal 3)
  3. BAB III Mekanisme Pengalihan (Pasal 4 – Pasal 8)
  4. BAB IV Gaji dan Tunjangan (Pasal 9)
  5. BAB V Ketentuan Peralihan (Pasal 10 – Pasal 11)
  6. BAB VI Ketentuan Penutup (Pasal 12)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 181

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020Download
Aparatur, Tata Pemerintahan

Penyelenggara Negara

Leave a comment
Photo by Lukas on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Siapa yang Termasuk Penyelenggara Negara?

Menguraikan tentang pengertian penyelenggara negara sebagaimana tersebut di atas, adalah sebagai berikut:

  1. Pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif; maksudnya fungsi eksekutif adalah fungsi untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang.
  2. Pejabat negara yang menjalankan fungsi legislatif; maksudnya fungsi legislatif adalah fungsi untuk membuat ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Pejabat negara yang menjalankan fungsi yudikatif; maksudnya fungsi yudikatif adalah fungsi untuk melakukan penegakan hukum atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Pejabat negara lainnya yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan peyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian secara nomenklatur jabatan yang dimaksud sebagaimana yang disebutkan pada ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme adalah:

  1. Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara.
  2. Pejabat negara pada lembaga tinggi negara.
  3. Menteri.
  4. Gubernur.
  5. Hakim.
  6. Pejabat negara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri  yang berkedudukan sebagai duta besar dan berkuasa penuh, wakil gubernur, dan bupati/walikota.
  7. Pejabat negara lain yang mempunyai fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pajabat negara lainnya yang mempunyai fungsi strategis adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme  antara lain: (Pasal 3 UU No.28/1999)

  1. Direksi, Komisaris, dan pejabat structural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.
  2. Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional.
  3. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri.
  4. Pejabat Eselon I dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  5. Jaksa.
  6. Penyidik.
  7. Panitera pengadilan.
  8. Pimpinan dan bendaharawan proyek.

Hak dan Kewajiban Penyelenggara Negara

Hak dan kewajiban penyelenggara negara dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan disebutkan juga dalam ketentuan Pasal 4 – Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Hak Penyelenggara Negara

Hak penyelenggara negara sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yaitu:

  1. Menerima gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Menggunakan hak jawab terhadap setiap teguran, tindakan dari atasannya, ancaman hukuman, dan kritik masyarakat.
  3. Menyampaikan penjapat di muka umum secara bertanggung jawab sesuai kewenangannya.
  4. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewajiban Penyelenggara Negara

Kewajiban penyelenggara negara diatur dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme  yaitu:

  1. Mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agamanya sebelum memangku jabatannya.
  2. Bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat.
  3. Melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat.
  4. Tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
  5. Melaksanakan tugas tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan golongan.
  6. Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  7. Bersedia menjadi saksi dalam perkara korupsi, kolusi, dan nepotisme serta dalam perkara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme mengatur juga mengenai peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara untuk mewujudkan penyelenggara yang bersih.

Peran serta masyarakat tersebut sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme meliputi:

  1. Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara.
  2. Hak untuk memperoleh kekayaan negara yang sama dan adil dari penyelenggara negara.
  3. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggara negara.
  4. Hak memperoleh perlindungan hukum berkenaan dengan tiga hak tersebut diatas, dan diminta hadir dalam proses penyeldikan, penyidikan, dan di siding pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian peran serta masyarakat sebagaimana tersebut di atas dilindungi oleh undang-undang secara hukum, yang tata cara pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.(RenTo)(220220)

Peraturan Pemerintah, Sumber Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Leave a comment

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Tata Cara Pelaksanaan Peran SerTa Masyarakat (Pasal 2 – Pasal 12)
  3. BAB III Tata Cara Pemebrian Penghargaan (Pasal 13 – Pasal 23)
  4. BAB IV Ketentuan Penutup (Pasal 24 – Pasal 25)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018Download
Sumber Hukum, Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Leave a comment

Sistematika Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Penyelenggara Negara (Pasal 2)
  3. BAB III Asas Umum Penyelenggara Negara (Pasal 3)
  4. BAB IV Hak dan Kewajiban Penyelenggara Negara (Pasal 4 – Pasal 6)
  5. BAB V Hubungan antar Penyelenggara Negara (Pasal 7)
  6. BAB VI Peran Serta Masyarakat (Pasal 8 – Pasal 9)
  7. BAB VII Komisi Pemeriksa (Pasal 10 – Pasal 19)
  8. BAB VIII Sanksi (Pasal 20 – Pasal 22)
  9. BAB IX Ketentuan Peralihan (Pasal 23)
  10. BAB X Ketentuan Penutup (Pasal 24)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999Download
Kelembagaan, Tata Pemerintahan, Yustisi

Penyisipan Pasal 70A, 70B, dan 70C dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Berkenaan dengan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi

Leave a comment
perubahan pasal dasa hukum KPK

Hukum Positif Indonesia-

Pada artikel ini disampaikan Penyisipan Pasal 70A, 70B, dan 70C Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana pada  undang-undang sebelumnya tidak ada berkenaan dengan ketentuan penutup.

Penysisipan pasal dimaksud adalah sebagai berikut:

Pasal 70A

Pengangkatan, pembinaan, dan pemberhentian Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 70B

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 70C

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi yang proses hukumnya belum selesai harus dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini. 

Kelembagaan, Tata Pemerintahan, Yustisi

Penyisipan Pasal 69A, 69B, 69C, dan 69D dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Berkenaan dengan Dewan Pengawas

Leave a comment
perubahan pasal dasar hukum KPK

Hukum Positif Indonesia-

Pada artikel ini disampaikan penyisipan ketentuan Pasal 43A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana pada  undang-undang sebelumnya tidak ada berkenaan dengan ketentuan peralihan.

Pasal 69A 

  1. Ketua dan anggota Dewan Pengawas untuk pertama kalinya ditunjuk dan diangkat oleh Presiden Republik Indonesia. 
  2. Kriteria ketua dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Pasal 37D termasuk dan tidak terbatas pada aparat penegak hukum yang sedang menjabat dan yang telah berpengalaman paling sedikit 15 (lima belas) tahun. 
  3. Penunjukan dan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 1 (satu) kali masa jabatan sesuai masa jabatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A ayat (3). 
  4. Pengangkatan ketua dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersamaan dengan pengangkatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. 

Pasal 69B 

  1. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, penyelidik atau penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku dapat diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. 
  2. Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi penyelidik atau penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah mengikuti dan lulus pendidikan di bidang penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 69C 

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku dapat diangkat menjadi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 69D

Sebelum Dewan Pengawas terbentuk, pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebelum Undang-Undang ini diubah. 

Acara Pidana, Kelembagaan, Tata Pemerintahan, Yustisi

Perubahan Pasal 46, Pasal 47 dan Penyisipan Pasal 47A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Berkenaan dengan Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan

Leave a comment
perubahan pasal dasar hukum KPK

Hukum Positif Indonesia-

Pada artikel ini disandingkan perubahan ketentuan Pasal 46, Pasal 47 dan penyisipan Pasal 47A Pasal 43 No.19/2019  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan TIndak Pidana Korupsi dengan undang-undang sebelumnya dalam bentuk tabel.

Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan

Perubahan Pasal 46

UU  No. 30 Tahun 2002UU No.19 Tahun 2019
Pasal 46 

(1)  Dalam hal seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, terhitung sejak tanggal penetapan tersebut prosedur khusus yang berlaku dalam rangka pemeriksaan tersangka yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang ini.

(2)  Pemeriksaan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tidak mengurangi hak-hak tersangka. 		Pasal 46

Dalam hal seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, terhitung sejak tanggal penetapan pemeriksaan tersangka dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana. 

    

Perubahan Pasal 47

UU  No. 30 Tahun 2002UU No.19 Tahun 2019
Pasal 47

(1)  Atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya.

(2)  Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur mengenai tindakan penyitaan, tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang ini.

(3)  Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan yang sekurang-kurangnya memuat:  
a) nama, jenis, dan jumlah barang atau benda berharga lain yang disita;
b) keterangan tempat, waktu, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan;
c) keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang atau benda berharga lain tersebut;
d) tanda tangan dan identitas penyidik yang melakukan penyitaan; dan
e) tanda tangan dan identitas dari pemilik atau orang yang menguasai barang tersebut.

(4)  Salinan berita acara penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada tersangka atau keluarganya.   		Pasal 47 

(1)  Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas.

 (2)  Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis atau tidak memberikan izin tertulis terhadap permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak permintaan izin diajukan. 

(3)  Penggeledahan dan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat berita acara penggeledahan dan penyitaan pada hari penggeledahan dan penyitaan paling sedikit memuat
a) nama, jenis, dan jumlah barang atau benda berharga lain yang digeledah dan disita;
b) keterangan tempat, waktu, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penggeledahan dan penyitaan;
c) keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang atau benda berharga lain tersebut;
d) tanda tangan dan identitas penyidik yang melakukan penggeledahan dan penyitaan; dan
e) tanda tangan dan identitas dari pemilik atau orang yang menguasai barang tersebut.

(4)  Salinan berita acara penggeledahan dan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada tersangka atau keluarganya.    

Penyisipan Pasal 47A

Pasal 47A 

  1. Hasil penggeledahan dan penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dapat dilakukan pelelangan.
  2. Ketentuan mengenai pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
Kelembagaan, Tata Pemerintahan, Yustisi

Perubahan Pasal 45, dan Penyisipan Pasal 45A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Berkenaan dengan Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan

Leave a comment
perubahan pasal dasar hukum KPK

Hukum Positif Indonesia-

Pada artikel ini disandingkan perubahan ketentuan Pasal 45, dan penyisipan ketentuan Pasal 45A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan undang-undang sebelumnya dalam bentuk tabel.

Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan

Perubahan Pasal 45

UU  No. 30 Tahun 2002UU No.19 Tahun 2019
Pasal 45

(1)  Penyidik adalah Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

(2)  Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi penyidikan tindak pidana korupsi.  		Pasal 45 

(1)  Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, penyidik pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, dan penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi. 

(2)  Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. 

(3)  Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib tunduk pada mekanisme penyidikan yang diatur berdasarkan ketentuan hukum acara pidana. 

(4)  Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib mempunyai standar kompetensi yang sama.  

Penyisipan Pasal 45A

  1. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:  
  • a. berpendidikan paling rendah S1 (sarjana strata satu) atau yang setara;
  • b. mengikuti dan lulus pendidikan di bidang penyidikan;
  • c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
  • d. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.
  1. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan kepolisian dan/atau kejaksaan. 
  1. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dari jabatannya karena: 
  • a. diberhentikan sebagai aparatur sipil negara;
  • b. tidak lagi bertugas di bidang teknis penegakan hukum; atau
  • c. permintaan sendiri secara tertulis.
  1. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi. 
Kelembagaan, Tata Pemerintahan, Yustisi

Penyisipan Pasal 43A UU No.19/2019 Berkenaan dengan Persyaratan Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi

Leave a comment
Perubahan pasal dasar hukum KPK

Hukum Positif Indonesia-

Pada artikel ini disampaikan penyisipan ketentuan Pasal 43A  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana pada  undang-undang sebelumnya tidak tercantum ketentuan tersebut, berkenaan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Pasal 43A 

  1. Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  • a. berpendidikan paling rendah S1 (sarjana strata satu) atau yang setara;
  • b. mengikuti dan lulus pendidikan di bidang penyelidikan;
  • c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan 
  • d. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.
  1. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan kepolisian dan/atau kejaksaan. 
  2. Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dari jabatannya apabila: 
  • a. diberhentikan sebagai aparatur sipil negara; 
  • b. tidak lagi bertugas di bidang teknis penegakan hukum; atau
  • c. permintaan sendiri secara tertulis. 
  1. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi. 
Kelembagaan, Tata Pemerintahan, Yustisi

Perubahan Pasal 38, Pasal 40 dan Perubahan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Berkenaan dengan Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan

Leave a comment
perubahan pasal dasar hukum KPK

Hukum Positif Indonesia-

Pada artikel ini disandingkan Perubahan Pasal 38, Pasal 40 dan Perubahan Pasal 43 No.19/2019  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan TIndak Pidana Korupsi dengan undang-undang sebelumnya dalam bentuk tabel.

Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan

UU  No. 30 Tahun 2002UU No.19 Tahun 2019
Pasal 38 

(1)  Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi. 

(2)  Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak berlaku bagi penyidik tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini. 

Pasal 40 

Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi. 

Pasal 43 

(1)  Penyelidik adalah Penyelidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. 

(2)  Penyelidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi penyelidikan tindak pidana korupsi.  		Pasal 38

Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana berlaku juga bagi penyelidik, penyidik dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini. 

Pasal 40 

(1)  Komisi Pemberantasan Korupsi dapatmenghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun. 

(2)  Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat 1 (satu) minggu terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan. 

(3)  Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi kepada publik. 

(4)  Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicabut oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi apabila ditemukan bukti baru yang dapat membatalkan alasan penghentian penyidikan dan penuntutan, atau berdasarkan putusan praperadilan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. 

Pasal 43 

(1)  Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah lainnya, dan/atau internal Komisi Pemberantasan Korupsi.

(2)  Penyelidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

(3)  Penyelidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib tunduk pada mekanisme penyelidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.