Sistematika Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Asas dan Tujuan (Pasal 2 – Pasal 3) BAB III Jenis […]
Indonesia National Single Window Sebagai Bentuk Kemudahan Berusaha di Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Indonesia national single window merupakan salah satu cara pemerintah untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang Indonesia National Single Window. […]
Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang Indonesia National Single Window
Sitematika Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang Indonesia National Single Window BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Pengelolaan Indonesia National Single Window (Pasal 2) BAB III Penyelenggaraan Sistem Indonesia […]
Kearsipan
Hukum Positif Indonesia- Pemerintah Indonesia dalam rangka menjamin ketersediaan arsip yang terpercaya untuk mendukung penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang baik, dan menjamin kepastian hukum bagi warga negara Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor […]
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
Sistematika Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Maksud, Tujuan, Asas, dan Ruang Lingkup (Pasal 2 – Pasal 5) BAB III Penyelenggaraan Kearsipan (Pasal […]
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Sistematika Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal I Penyisipan satu angka pada ketentuan Pasal 1 diantara angka 6 dan […]
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Sistematika Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 2) BAB II Asas dan Tujuan (Pasal 3 – Pasal 4) BAB III […]
Para Pihak Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
Hukum Positif Indonesia- Para pihak dalam perdagangan melalui sistem elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik adalah sebagai berikut: Pelaku usaha; adalah setiap […]
Mengenal Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
Hukum Positif Indonesia- Pada era globalisasi dan digitalisasi sekarang ini, sangat dimungkinkan terjadi perubahan dari kebiasaan- kebiasaan yang selama ini berlangsung secara konvensional menuju kebiasaan yang berbasis teknologi. Salah satunya adalah dalam […]
Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Lingkup Peraturan dan Prinsip Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Pasal 2 – Pasal 3) BAB III Pihak yang Melakukan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Pasal 4 […]
Penghapusan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik
By: Rendra Topan Terhadap informasi elektronik dan dokumen elektronik akan dilakukan pengahapusan oleh penyelenggara sistem elektronik selama informasi dan dokumen tersebut tidak relevan, dimana informasi dan dokumen tersebut memperoses data pribadi yang […]
Proses Data Pribadi Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik
By: Rendra Topan Artikel sebelumnya telah diuraikan tentang tata kelola sistem elektronik yang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh penyelenggara sistem elektronik, dimana salah satunya adalah mengenai pengelolaan data pribadi pengguna sistem […]
Tata Kelola Sistem Elektronik
By: Rendra Topan Sistem elektronik harus dikelola dengan baik dan benar oleh penyelenggaranya untuk melindungi konsumen yang dalam hal ini adalah pengguna sistem tersebut. Untuk itu pemerintah mengaturnya melalui Peraturan Pemerintah Nomor […]
Pendaftaran Sistem Elektronik, Penggunaan Perangkat Keras dan Perangkat Lunaknya serta Tenaga Ahli
By: Rendra Topan Pendaftaran Sistem Elektronik Penyelenggara sistem elektronik baik itu publik maupun privat berkewajiban untuk mendaftarkan sistem eletronik dimaksud sebelum sistem elektronik tersebut digunakan oleh pengguna sistem elektronik. Pendaftaran sistem elektronik […]
Penyelenggara Sistem Elektronik
By: Rendra Topan Penyelenggara sistem elekronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elteronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem eletronik untuk keperluan […]
Penyelenggaraan Sistem Elektronik
By: Rendra Topan Pada artikel “Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik” telah disebutkan mengenai pengertian dari sistem elektronik, yaitu serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, […]
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
By: Rendra Topan Perkembangan teknologi informasi dan digital yang begitu cepat menjadi fokus pemerintah dalam melindungi masyarakatnya berkenaan dengan perekonomian, dan yang paling utama adalah kedaulatan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui perlindungan serta […]
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Pasal 2 – Pasal 35) BAB III Penyelenggara Agen Elektronik (Pasal 36 – Pasal 40) BAB IV Penyelenggaraan Transasksi Elektronik (Pasal […]
Hari Libur Nasional 2020
Hukum Positif Indonesia- Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 728 Tahun 2019, Menteri Ketenagakerjaan Nomor 213 Tahun 2019, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Hari Libur Nasional dan […]
Besaran Tarif Penggunaan Jasa Sepeda Motor Melalui Aplikasi Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 348 Tahun 2019
By: Rendra Topan Berkembangnya jasa ojek online melalui aplikasi menjadi perhatian bagi pemerintah untuk meningkatakan kesejahteraan bagi para pekerja jasa ojek online. Untuk itu pemerintah melalui Kementerian Perhubungan mengeluarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor […]
Rambu-Rambu Dalam Penggunaan Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia
By: Rendra Topan Kemajuan teknologi dan informasi sekarang ini dapat memudahkan bagi penggunanya dan dapat pula membahayakan. Kepentingan bisnis saat ini sudah berorientasi pada teknologi informasi mulai dari produk, pemasaran, penjualan sampai […]
Keppres No. 13/2019: Cuti Bersama PNS Pada Idul Fitri 1440H Tanggal 3, 4, dan 7 Juni | Sekretariat Kabinet Republik Indonesia
Berbagi informasi kepada rekan-rekan PNS Keppres No. 13/2019: Cuti Bersama PNS Pada Idul Fitri 1440H Tanggal 3, 4, dan 7 Juni Oleh: Humas ; Diposkan pada: 28 May 2019 ; 6126 Views […]
Hak dan Kewajiban Dalam Keterbukaan Informasi Publik
By: Rendra Topan Hak dan Kewajiban dalam hal keterbukaan informasi publik diatur dalam Pasal 4 – Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam UU No. 14 Tahun […]
Asas dan Tujuan Keterbukaan Informasi Publik
By: Rendra Topan Merujuk pada konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyebutkan bahawa informasi merupakan kebutuhan pokok bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, dan untuk mengoptimalkan […]
Pengertian dan Istilah Keterbukaan Informasi Publik
By: Rendra Topan Pengertian dan istilah keterbukaan informasi publik diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Adapun pengertian dan istilah tersebut adalah: Informasi, adalah keterangan, pernyataan, […]
