Tag Archives: Komunikasi dan Informasi

Informasi Publik

Cara Mengidentifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Hukum Positif Indonesia-

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Ketentuan mengenai Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah sebagai berikut:

  • Nomor Induk Kependudukan (NIK) merupakan identitas tunggal digunakan untuk semua urusan pelayanan publik.
  • Nomor Induk Kependudukan berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah, dan tidak mengikuti perubahan domisili.

Karakteristik Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Nomor Induk Kependudukan (NIK) mempunyai karakteristik sebagai berikut:

  • Nomor Induk Kependudukan (NIK) terdiri dari 16 (enam belas) digit dengan penjelasan sebagai berikut:
    • 6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan tempat tinggal pada saat mendaftar.
    • 6 (enam) digit kedua merupakan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran dan khusus untuk perempuan tanggal lahirnya ditambah angka 40.
    • 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
  • Posisi 16 (enam belas) digit tersebut diletakan secara mendatar.
  • diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
  • Nomor Induk Kependudukan (NIK) diterbitkan setelah dilakukan pencatatan biodata Penduduk sebagai dasar penerbitan KK dan KTP-el pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota tempat domisili WNI.
  • Penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi bayi yang lahir di luar wilayah administrasi domisili dilakukan setelah pencatatan biodata Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenlKota tempat domisili orang tuanya.

Untuk kepastian hukum mengenai Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagaimana disebutkan dalam ketentuaan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah jika terdapat perbedaan antara Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam dokumen kependudukan lainnya, maka yang berlaku adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Identifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Secara keseluruhan Nomor Induk Kependudukan terdiri dari 16 (enam belas) digit yang diletakan secara mendatar, terdiri atas:

  • 6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah pemerintahan.
  • 6 (enam) digit kedua merupakan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran.
  • 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan.

Identifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) Berdasarkan Kode Wilayah Pemerintahan

Identifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) berdasarkan kode wilayah pemerintahan yang berupa numerik yang terdiri dari 6 (enam) digit dapat diidentifkasi berdasarkan kode administrasi wilayah pemerintahan sebagaimana yang telah diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

Nomor Induk Kependudukan (NIK) berdasarkan kode wilayah pemerintahan diidentifikasi sebagai berikut:

  • Kode wilayah provinsi; terdiri dari dua digit, angka pertama dan angka kedua.
  • Kode wilayah kabupaten/kota; terdiri dari dua digit, angka ketiga dan angka keempat.
  • Kode wilayah kecamatan; tediri dari dua digit, angka kelima dan angka keenam
Kode wilayah pemerintahan provinsi (contoh)
Kode wilayah pemerintahan kabupaten/kota (contoh)
Kode wilayah pemerintahan kecamatan (contoh)

Berdasarkan kode wilayah pemerintah sebagaimana tersebut di atas kita dapat mengetahui asal usul seseorang menurut Nomor Induk Kependudukan (NIK), sebagai contoh; seseorang berasal dari Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Selatan, Kecamatan Bakongan, maka pada pada NIK akan tercantum 11 01 01 XX XX XX XX XX.

Identifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) Berdasarkan Kelahiran

Identifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) berdasarkan kelahiran terdiri dari 6 (enam) digit pada urutan angka ketujuh sampai angka keduabelas.

Nomor Induk Kependudukan (NIK) berdasarkan kelahiran diidentifikasi sebagai berikut:

  • Tanggal kelahiran; terdiri dari dua digit, yakni pada angka ketujuh dan angka kedelapan. Khusus bagi penduduk yang berjenis kelamin perempuan ditambahkan angka 40.
  • Bulan kelahiran; terdiri dari 2 (dua) digit, yakni pada angka kesembilan dan angka kesepuluh.
  • Tahun kelahiran; terdiri dari 2 (dua) digit, yakni pada angka kesebelas dan angka keduabelas.

Berdasarkan tanggal, bulan dan tahun kelahiran, maka pada NIK akan dituliskan setelah kode wilayah pemerintahan sebagai berikut (contoh): XX XX XX 010121 XX XX

Identifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) Berdasarkan Penerbitan

Identifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) berdasarkan penerbitan maksudnya adalah penerbitan didasarkan pada nomor urut Nomor Induk Kependudukan yang diproses secara otomatis melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota tempat dimana penduduk mendaftarkan biodatanya, sehingga identifikasi berdasarkan kode wilayah pemerintahan didasarkan pada wilayah pendaftaran administrasi kependudukan. (RenTo)(130221)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Kamus Hukum Indonesia

Kamus Hukum Indonesia Hukum Positif Indonesia- A Adaptasi Adaptasi; (cagar budaya) Upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting. Administrasi Administrasi Kependudukan; Rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan … Continue reading Kamus Hukum Indonesia

Sistematika Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Asas dan Tujuan (Pasal 2 – Pasal 3)
  3. BAB III Pembinaan (Pasal 4 – Pasal 6)
  4. BAB IV Penyelenggaraan (Pasal 7 – Pasal 43)
  5. BAB V Penyidikan (Pasal 44)
  6. BAB VI Sanksi Administratif (Pasal 45 – Pasal 46)
  7. BAB VII Ketentuan Pidana (Pasal 47 – Pasal 59)
  8. BAB VIII Ketentuan Peralihan (Pasal 60 – Pasal 62)
  9. BAB IX Ketentuan Penutup (Pasal 63 – Pasal 64)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154

Keterangan: Diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Sistematika Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Asas, Tujuan, Fungsi, dan Arah (Pasal 2 – Pasal 5)
  3. BAB III Penyelenggaraan Penyiaran (Pasal 6 – Pasal 34)
  4. BAB IV Pelaksanaan Siaran (Pasal 35 – Pasal 47)
  5. BAB V Pedoman Perilaku Penyiaran (Pasal 48 – Pasal 51)
  6. BAB VI Peran Serta Masyarakat (Pasal 52)
  7. BAB VII Pertanggungjawaban (Pasal 53 – Pasal 54)
  8. BAB VIII Sanksi Administratif (Pasal 55)
  9. BAB IX Penyidikan (Pasal 56)
  10. BAB X Ketentuan Pidana (Pasal 57 – Pasal 59)
  11. BAB XI Ketentuan Peralihan (Pasal 60)
  12. BAB XII Ketentuan Penutup (Pasal 61 – Pasal 64)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139

Keterangan: Diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos

Sistematika Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Asas dan Tujuan (Pasal 2 – Pasal 3)
  3. BAB III Penyelenggaraan Pos (Pasal 4 – Pasal 21)
  4. BAB IV Prangko dan Kode Pos (Pasal 22 – Pasal 25)
  5. BAB V Hak dan Kewajiban (Pasal 26 – Pasal 32)
  6. BAB VI Pemeriksaan Kiriman (Pasal 33 – Pasal 35)
  7. BAB VII Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pos (Pasal 36)
  8. BAB VIII Penyidikan (Pasal 37 – Pasal 38)
  9. BAB IX Sanksi Administratif (Pasal 39 – Pasal 41)
  10. BAB X Ketentuan Pidana (Pasal 42 – Pasal 47)
  11. BAB XI Ketentuan Peralihan (Pasal 48 – Pasal 49)
  12. BAB XII Ketentuan Penutup (Pasal 50 – Pasal 53)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146

Keterangan: Diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman

Sistematika Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Asas, Tujuan, dan Fungsi (Pasal 2 – Pasal 4)
  3. BAB III Kegiatan Perfilman dan Usaha Perfilman (Pasal 5 – Pasal 44)
  4. BAB IV Hak dan Kewajiban (Pasal 45 – Pasal 50)
  5. BAB V Kewajiban, Tugas, dan Wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Pasal 51 – Pasal 56)
  6. BAB VI Sensor Film (Pasal 57 – Pasal 66)
  7. BAB VII Peran Serta Masyarakat (Pasal 67 – Pasal 70)
  8. BAB VIII Penghargaan (Pasal 71 – Pasal 72)
  9. BAB IX Pendidikan, Kompetensi, dan Sertifikasi (Pasal 73 – Pasal 74)
  10. BAB X Pendanaan (Pasal 75 – Pasal 77)
  11. BAB XI Sanksi Administratif (Pasal 78 – Pasal 79)
  12. BAB XII Ketentuan Pidana (Pasal 80 – Pasal 83)
  13. BAB XIII Ketentuan Peralihan (Pasal 84 – Pasal 85)
  14. BAB XIV Ketentuan Penutup (Pasal 86 – Pasal 90)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141

Keterangan: Diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

Tindak Pidana Pornografi

Hukum Positif Indonesia-

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi dewasa ini, berdampak terhadap sosial kemasyarakatan baik itu dampak positif maupun dampak negatif.  

Telah diketahui bersama bahwa hanya dengan sebuah handphone, kita dapat membuat sebuah gambar baik berupa foto atau merekam sebuah kegiatan tertentu, sehingga hal ini dapat disalahgunakan diantaranya untuk merekam  sebuah kegiatan tertentu yang melanggar norma dan etika di dalam suatu kelompok masyarakat itu sendiri.

Untuk itu pemerintah dalam menjalankan fungsinya telah menetapkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, guna menjamin kepastian hukum.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian

Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi disebutkan beberapa pengertian dari istilah yang digunakan, antara lain:

Pornografi

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Jasa Pornografi

Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.

Larangan dan Pembatasan Pornografi

Larang dan pembatasan pornografi diatur dalam ketentuan Pasal 4 – Pasal 14 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi.

Larangan Pornografi

  • Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: (Pasal 4 ayat (1) UU No. 44 Tahun 2008)
    • persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
    • kekerasan seksual;
    • masturbasi atau onani;
    • ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
    • alat kelamin; atau
    • pornografi anak.
  • Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang: (Pasal 4 ayat (2) UU No. 44 Tahun 2008)
    • menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
    • menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
    • mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
    • menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.
  • Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
  • Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.
  • Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
  • Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.
  • Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.
  • Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.
  • Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, atau Pasal 10.
  • Setiap orang dilarang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi.

Pembatasan Pornografi

  • Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memuat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib mendasarkan pada peraturan perundang-undangan.
  • Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan di tempat dan dengan cara khusus.
  • Pasal 14 Ketentuan mengenai syarat dan tata cara perizinan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan produk pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan dan pelaksanaan ketentuan Pasal 13 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pelanggaran terhadap larangan dan pembatasan poronografi merupakan tindak pidana yang dapat dijatuhi sanksi berupa pidana penjara dan/denda sebagaimana telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 29 – Pasal 41 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Sanksi Pidana atas Tindak Pidana Pornografi

Sanski pidana atas tindak pidana pornografi dapat berupa pidana penjara dan/atau denda, yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah sebagai berikut:

  • Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). (Pasal 29 UU No. 44 Tahun 2008)
  • Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (Pasal 30 UU No. 44 Tahun 2008)
  • Setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). (Pasal 31 UU No. 44 Tahun 2008)
  • Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).  (Pasal 32 UU No. 44 Tahun 2008)
  • Setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah). (Pasal 33 UU No. 44 Tahun 2008)
  • Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (Pasal 34 UU No. 44 Tahun 2008)
  • Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). (Pasal 35 UU No. 44 Tahun 2008)
  • Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (Pasal 36 UU No. 44 Tahun 2008)
  • Pasal 37 Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36, ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya. (Pasal 37 UU No. 44 Tahun 2008)
  • Setiap orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (Pasal 38 UU No. 44 Tahun 2008)

Tindak pidana pornografi sebagaimana tersebut di atas merupakan kejahatan, yang dapat dilakukan secara perorangan maupun atas nama suatu korporasi.

Sanksi Lainnya Terhadap Tindak Pidana Pornografi yang Dilakukan oleh Korporasi

Terhadap tindak pidana pornografi yang dilakukan oleh korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

  • Pembekuan izin usaha;
  • Pencabutan izin usaha;
  • Perampasan kekayaan hasil tindak pidana; dan
  • Pencabutan status badan hukum.

Sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah pengurus dari korporasi tersebut. (RenTo)(301220)

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Sistematika Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 3)
  2. BAB II Larangan dan Pembatasan (Pasal 4 – Pasal 14)
  3. BAB III Perlindungan Anak (Pasal 15 – Pasal 16)
  4. BAB IV Pencegahan (Pasal 17 – Pasal 22)
  5. BAB V Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang PEngadilan (Pasal 23 – Pasal 26)
  6. BAB VI Pemusnahan (Pasal 28)
  7. BAB VII Ketentuan Pidana (Pasal 29 – Pasal 41)
  8. BAB VIII Ketentuan Penutup (Pasal 42 – Pasal 45)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181

Strategi Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Hukum Positif Indonesia-

Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah berkenaan dengan cipta kerja yang uraikan dalam BAB III Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Ruang Lingkup Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha sebagaimana tersebut di atas meliputi:

Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Perizinan berusaha berbasis risiko sebagaiman disebutkan dalam penjelsan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah pemberian perizinan berusaha dan pelaksanaan pengawasan berdasarkan tingkat risiko usaha dan/atau kegiatan.

Penerapan perizinan berusaha berbasis risiko didasarkan pada penetapan tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan usaha, sebagaimana telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Penetapan Tingkat Risiko dan Peringkat Skala Usaha Kegiatan Usaha

Tingkat risiko adalah potensi terjadinya suatu bahaya terhadap kesehatan, keselamatan, lingkungan, pemanfaatan sumber daya alam dan/atau bahaya lainnya yang masuk ke dalam kategori rendah, menengah, atau tinggi, demikian disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Penetapan tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan usaha didasarkan pada:

  • Penilaian tingkat bahaya.
  • Potensi terjadinya bahaya.

Penilaian Tingkat Bahaya

Penilaian tingkat bahaya dalam rangka penetapan tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan usaha terdiri dari beberapa aspek, yaitu:

  1. Kesehatan.
  2. Keselamatan.
  3. Lingkungan.
  4. Pemanfataan dan pengelolaan sumber daya.

Selain aspek tersebut di atas, masih terdapat aspek lainnya sesuai dengan sifat kegiatan usaha bagi kegiatan tertentu.

Indikator yang diperhitungkan dalam penilaian tingkat bahaya terdiri dari:

  • Jenis kegiatan usaha.
  • Kriteria kegiatan usaha.
  • Lokasi kegiatan usaha.
  • Keterbatasan sumber daya.
  • Risiko volatilitas.

Penilaian Potensi Terjadinya Bahaya

Penilaian potensi terjadinya bahaya dalam rangka penetapan tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan berusaha meliputi:

  • Hampir tidak mungkin terjadi.
  • Kemungkinan kecil terjadi.
  • Kemungkinan terjadi.
  • Hampir pasti terjadi.

Tingkatan Risiko dan Peringkat Skala Usaha Kegiatan Usaha

Berdasarkan uraian singkat di atas mengenai aspek dan indikator penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya, maka tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha dibedakan menjadi:

  • Kegiatan usaha berisiko rendah.
  • Kegiatan usaha bersiko menengah.
  • Kegiatan usaha berisiko tinggi.

Perizinan Kegiatan Usaha Berisiko Rendah

Bagi kegiatan usaha yang termasuk dalam kegiatan usaha berisiko rendah, perizinan yang dimilki cukup dengan pemberian nomor induk berusaha.

Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan legalitas pelaksanaan kegiatan berusaha, yang mempunyai fungsi sebagai:

  • Merupakan bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha.
  • Merupakan identitas pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

Perizinan Kegiatan Usaha Berisiko Menengah

Kegiatan usaha berisiko menengah dibedakan menjadi:

  • Kegiatan usaha berisiko menengah rendah.
  • Kegiatan usaha berisiko menengah tinggi.

Perizinan berusaha bagi kegiatan usaha berisiko menengah berisiko menengah rendah adalah berupa:

  1. Nomor Induk Berusaha (NIB).
  2. Sertifikat standar; sertifikat standar ini merupakan pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha

Sedangkan perizinan berusaha bagi kegiatan usaha berisiko menengah tinggi adalah berupa:

  1. Nomor Induk Berusaha (NIB).
  2. Sertifikat standar; sertifikat standar usaha ini merupakan sertifikat standar usaha yang diterbitkan pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh pelaku usaha.

Dalam hal Kegiatan usaha berisiko menengah memerlukan standarisasi produk berkenaan dengan sertifikat standar, maka penerbitan sertifikat standar produk tersebut dilakukan oleh pemerintah pusat dengan berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melakukan kegiatan komersialisasi produk.

Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Berisiko Tinggi

Pemberian perizinan berusaha kegiatan usaha berisiko tinggi adalah dalah bentuk:

  1. Nomor Induk Berusaha (NIB).
  2. Izin; izin ini merupakan persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.

Dalam hal kegiatan usaha berisiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan standar produk, pemerintah pusat atau pemerintah daerah menerbitkan sertifikat standar usaha dan sertifikat standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.

Terhadap semua kegiatan berusaha mulai kegiatan berusahan risiko rendah sampai dengan risiko tinggi dilakukan pengawasan secara berkala dengan mempertimbangkan tingkat kepatuhan para pelaku usaha.

Mengenai penerapan perizinan berusaha berbasis risiko diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah, sebagai peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 7 – Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Penyederhanaan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha

Penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha diatur dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Hal-hal yang disederhanakan yang merupakan persayaratan dasar perizinan berusaha meliputi:

  1. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
  2. Persetujuan lingkungan.
  3. Persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.

Kesesuaian Kegiatan Pemanfataan Ruang

Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang merupakan kesesuaian rencana lokasi kegiatan usahanya dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), untuk itu pemerintah daerah wajib menyusun dan menyediakan rencana detail tata ruang dalam bentuk digital dan sesuai dengan standar.

Bagi daerah yang belum mempunyai Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), maka kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang merupakan persyaratan dasar perizinan, pengajuan permohanan persetujuan kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan usahanya oleh pengusaha diajukan kepada pemerintah pusat melalui sistem perizinan berusaha secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya pemerintah pusat akan memberikan persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang yang telah diajukan sesuai dengan rencana tata ruang yang terdiri atas:

  1. Rencana tata ruang wilayah nasional.
  2. Rencana tata ruang pulau/kepulauan.
  3. Rencana tata ruang kawasan strategis nasional.
  4. Rencana tata ruang wilayah provinsi.
  5. Rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

Untuk penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha serta untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memperoleh kesesuaian penataan ruang, maka pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja melakukan perubahan terhadap undang-undang yang mengatur hal tersebut sebelumnya.

Adapun undang-undang yang diubah dalam rangka penyederhanaan persyaratan perizinan berusaha berkenaan dengan kesesuaian pemanfaatan ruang adalah sebagai berikut:

  1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
  4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial.

Persetujuan Lingkungan

Penyederhaan persyaratan dasar perizinan dilakukan juga oleh pemerintah dalam hal perizinan lingkungan, yaitu dengan melakukan perubahan terhadap undang-undang yang mengatur sebelumnya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Adapun undang-undang yang diubah tersebut adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi

Berikutnya dalam rangka penyederhanaan persyaratan dasar perizinan yang berkenaan dengan persetujuan bangunan gegung dan sertifikat laik fungsi, pemerintah juga melakukan perubahan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelumnya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Adapun ketentuan peraturan perundang-undang yang diubah tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek.

Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudahan dan Persyaratan Investasi

Bukan hanya penyederhanaan persyaratan dasar kegiatan berusaha, tetapi pemerintah juga melakukan penyederhanaan perizinan berusaha sektor serta kemudahan dan persyaratan investasi dengan mengubah ketentuan peraturan perundang-undangannya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Perizinan berusaha sektor yang diubah ketentuan peraturan perundang-undangnya adalah sebagai berikut:

Penyederhanaan Persyaratan Investasi pada Sektor Tertentu

Sektor tertentu yang diubah ketentuan peraturan perundang-undangannya adalah sebagai berikut:

Semua perubahan atas ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. (RenTo)(151120)

Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia dalam Penyampaian Pendapat di Muka Umum (Demonstrasi)

Hukum Positif Indonesia-

Penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak setiap warga negara Indonesia sebagai perwujudan demokrasi di Indonesia. Untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam penyampaian pendapat di muka umum, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Hak dan kewajiban penyampaian pendapat di muka umum diatur dalam ketentuan Pasal 5 – Pasal 8 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Hak Warga Negara Indonesia dalam Penyampaian Pendapat di Muka Umum

Setiap warga negara Indonesia berhak menyampaikan pendapat di muka umum dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Mengeluarkan pikiran secara bebas.
  2. Memperoleh perlindungan hukum

Mengeluarkan pikiran secara bebas maksudnya adalah mengeluarkan pendapat, pandangan, kehendak, atau perasaan yang bebas dari tekanan fisik, psikis, atau pembatasan yang bertentang dengan tujuan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.

Memperoleh perlindungan hukum dalam hal ini salah satunya adalah jaminan keamanan.

Kewajiban dan Tanggung Jawab dalam Penyampaian Pendapat di Muka Umum

Kewajiban dan tanggung jawab dalam penyampaian pendapat di muka umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dibedakan menjadi:

Kewajiban dan Tanggung Jawab Warga Negara Indonesia dalam Penyampaian Pendapat di Muka Umum

Setiap warga negara Indonesia dalam penyampaian pendapat di muka umum juga mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab dalam hal-hal sebagai berikut:

  1. Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain.
  2. Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum.
  3. Menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  4. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum.
  5. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Kewajiban dan Tanggung Jawab Aparatur Pemerintah Terhadap Peyampaian Pendapat di Muka Umum

Aparatur pemerintah juga mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan oleh warga negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yaitu:

  1. Melindungi hak asasi manusia.
  2. Menghargai asas legalitas.
  3. Menghargai prinsip praduga tidak bersalah.
  4. Menyelenggarakan pengamanan.

Sanksi Terhadap Pelanggaran Kewajiban dan Tanggung Jawab dalam Penyampaian Pendapat di Muka Umum

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa kewajiban dan tanggung jawab dalam penyampaian pendapat dimuka umum dibedakan menjadi:

  1. Kewajiban dan tanggung jawab sebagai Warga Negara.
  2. Kewajiban dan tanggung jawab sebagai Aparatur Pemerintah.

Terhadap pelanggaran kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana tersebut di atas telah diatur dalam ketentuan Pasal 15 – Pasal 18 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Sanksi Terhadap Pelanggaran Kewajiban dan Tanggung Jawab Warga Negara Indonesia dalam Penyampaian Pendapat di Muka Umum

Setiap warga negara Indonesia yang menyampaikan pendapatnya di muka umum apabila tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dikenakan sanksi sebagai berikut:

  1. Pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dibubarkan.
  2. Peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Penanggung jawab pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang pesertanya melanggar hukum, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditambah 1/3 dari pidana pokok.

Sanksi Terhadap Pelanggaran Kewajiban dan Tanggung Jawab Aparatur Pemerintah dalam Penyampaian Pendapat di Muka Umum

Tidak hanya peserta penyampaian pendapat di muka umum yang dapat dikenakan sanksi, aparatur pemerintah pun dapat dikenakan kenakan sanksi apabila tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yaitu dalam hal sebagai berikut:

  • Menghalang-halangi hak warga negara Indonesia untuk menyampaikan pendapat di muka umum dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan ini termasuk kejahatan.

Tentunya sanksi yang dijatuhkan kepada aparatur pemerintah sebagaimana tersebut di atas, setelah pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum memenuhi syarat dan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (RenTo)(081020)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Sistematika Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 2)
  2. BAB II Asas dan Tujuan (Pasal 3 – Pasal 4)
  3. BAB III Hak dan Kewajiban (Pasal 5 – Pasal 8)
  4. BAB IV Bentuk-Bentuk dan Tata Cara Penyampaian Pendapat di Muka Umum (Pasal 9 – Pasal 14)
  5. BAB V Sanksi (Pasal 15 – Pasal 18)
  6. BAB VI Ketentuan Peralihan (Pasal 19)
  7. BAB VII Ketentuan Penutup (Pasal 20)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181

Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Photo by Perfecto Capucine on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman Membahayakan Perkonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, maka ditetapkanlah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Penunjukan Pemungut, Pemungutan dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Penunjukan Pemungut, Pemungutan dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik ditetapkan oleh menteri terhadap pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Pelaku usaha sebagaimana dimaksud adalah:

  • Pedagang Luar Negeri
  • Penyedia Jasa Luar Negeri
  • Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Luar Negeri
  • Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Dalam Negeri.

Baca juga: Mengenal Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Selain pelaku usaha, pembeli barang atau penerima jasa juga dapat melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan sendiri Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi yang dilkaukannnya.

Kriteria Pelaku Usaha yang Ditunjuk sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)

Untuk dapat ditunjuk sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), pelaku usaha dimaksud harus memenuhi kriteria.

Kriteria Pelaku Usaha yang Ditunjuk sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) disebutkan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, yaitu:

  • nilai transaksi dengan Pembeli Barang dan/ a tau Penerima Jasa di Indonesia melebihi jumlah tertentu dalam 12 (dua belas) bulan; dan/ atau
  • jumlah traffic atau pengakses melebihi jumlah tertentu dalam 12 (dua belas) bulan.

Nilai transaksi dan jumlah traffic ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, selaku penerima pelimpahan kewenangan dari menteri atas penunjukan pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Kriteria Pembeli Barang/Penerima Jasa Kena Pajak sebagai Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)

Pembeli Barang/Penerima Jasa Kena Pajak sebagai Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) memliki kriteria sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sebagai berikut:

  • Bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di Indonesia;
  • Melakukan pembayaran menggunakan fasilitas debit, kredit, dan/ atau fasilitas pembayaran lainnya yang disediakan oleh institusi di Indonesia; danjatau
  • Bertransaksi dengan menggunakan alamat internet protokol di Indonesia atau menggunakan nomor telepon dengan kode telepon negara Indonesia.

Bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di Indonesia maksudnya adalah alamat korespondensi atau penagihan Pembeli Barang dan/ atau Penerima Jasa terletak berlokasi berada di Indonesia, dan pemilihan negara saat registrasi di laman dan/ atau sistem yang disediakan dan/ atau ditentukan oleh Pemungut PPN PMSE adalah Indonesia.

Jenis Transaksi yang terkena Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan Dan Jasa Kena Pajak

Jenis Transaksi yang terkena Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan Jasa Kena Pajak adalah sebagai berikut:

  • Transaksi antara pedagang luar negeri atau penyedia jasa luar negeri dengan pembeli barang dan/atau penerima jasa secara langsung, dipungut, disetorkan, dan dilaporkan oleh pedagang luar negeri atau jasa luar negeri tersebut.
  • Pedagang Luar Negeri atau Penyedia Jasa Luar Negeri melakukan transaksi dengan Pembeli Barang dan/ atau Penerima Jasa melalui Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Eleketronik (PPMSE) Luar Negeri atau Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Eleketronik (PPMSE) Dalam Negeri.
  • Pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud dan/ atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean selain yang dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaiman tersebut pada jenis transakasi di atas, tetap terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan Jasa Kena Pajak

Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan jasa kena pajak terdiri atas:

  • Pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud.
  • Jasa Kena Pajak (JKP).

Pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud

Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud diantaranya adalah barang digital. Pemanfaatan barang digital merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai.

Apa yang dimaksud barang digital?

Barang digital mempunyai pengertian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik adalah setiap barang tidak berwujud yang berbentuk informasi elektronik atau digital meliputi barang yang merupakan hasil konversi atau pengalihwujudan maupun barang yang secara originalnya berbentuk elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada piranti lunak, multimedia, dan/ atau data elektronik.

Ruang Lingkup Pemanfaatan Barang Tidak Berwujud

Pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud meliputi:

  • a. Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/ industrial a tau hak serupa lainnya;
  • b. Penggunaan atau hak menggunakan peralatan / perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah;
  • c. Penggunaan pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial;
  • d. Penggunaan bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada huruf a, penggunaan atau hak menggunakan peralatan perlengkapan tersebut pada huruf b, atau pemberian pengetahuan atau informasi tersebut pada huruf c, berupa:
    • 1. penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa;
    • 2. penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, untuk s1aran televisi atau radio yang disiarkan/ dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa; dan
    • 3. penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi;
  • e. penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (motion picture films), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio; dan
  • f. perolehan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/ industrial a tau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut di atas.

Jasa Kena Pajak (JKP)

Jasa Kena Pajak (JKP) adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Jasa Kena Pajak (JKP) diantaranya adalah jasa digital.

Apa yang dimaksud jasa digital?

Jasa digital mempunyai pengertian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik adalah jasa yang dikirim melalui internet atau jaringan elektronik, bersifat otomatis atau hanya melibatkan sedikit campur tangan manusia, dan tidak mungkin untuk memastikannya tanpa adanya teknologi informasi, termasuk tetapi tidak terbatas pada layanan jasa berbasis piranti lunak.

Besaran Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan Jasa Kena Pajak

Besaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah 10% dikalikan dengan dasar pengenaan pajak.

Dasar pengenaan pajak dimaksud adalah sebesar nilai berupa uang yang dibayar oleh pemebli barang atau penerima jasa, tidak termasuk pajak pertambahan nilai.

Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Eletronik (PMSE) membuat bukti pungut atas PPN dapat berupa commercial invoice, billing, order receipt, atau dokumen sejenis lainnya yang menyebutkan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan telah dilakukan pembayaran.

Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PSME) dilakukan setiap masa pajak paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan Jasa Kena Pajak

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Eletronik (PMSE) setelah disetorkan, wajib dilaporkan secara triwulanan untuk tiga masa pajak, paling lama akhir bulan berikutnya setelah periode triwulan berakhir.

Laporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Eletronik (PMSE) untuk setiap masa pajak setidaknya memuat:

  • Jumlah pembeli barang atau penerima jasa.
  • Jumlah pembayaran.
  • Jumlah PPN yang dipungut.
  • Jumlah PPN yang disetor.

Laporan PPN sebagaimana tersebut diatas disampaikan melalui aplikasi atau sistem yang ditentukan atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. (RenTo)(270920)