Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
Sistematika Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Asas dan Tujuan (Pasal 2 – Pasal 3) BAB III Pembinaan (Pasal 4 – […]
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
Sistematika Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Asas, Tujuan, Fungsi, dan Arah (Pasal 2 – Pasal 5) BAB III Penyelenggaraan Penyiaran […]
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos
Sistematika Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Asas dan Tujuan (Pasal 2 – Pasal 3) BAB III Penyelenggaraan Pos (Pasal 4 […]
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
Sistematika Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Asas, Tujuan, dan Fungsi (Pasal 2 – Pasal 4) BAB III Kegiatan Perfilman dan […]
Tindak Pidana Pornografi
Hukum Positif Indonesia- Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi dewasa ini, berdampak terhadap sosial kemasyarakatan baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Telah diketahui bersama bahwa hanya dengan […]
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
Sistematika Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 3) BAB II Larangan dan Pembatasan (Pasal 4 – Pasal 14) BAB III Perlindungan […]
Strategi Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Hukum Positif Indonesia- Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah berkenaan dengan cipta kerja yang uraikan dalam BAB III Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang […]
Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia dalam Penyampaian Pendapat di Muka Umum (Demonstrasi)
Hukum Positif Indonesia- Penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak setiap warga negara Indonesia sebagai perwujudan demokrasi di Indonesia. Untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam penyampaian pendapat di muka […]
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
Sistematika Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 2) BAB II Asas dan Tujuan (Pasal 3 – […]
Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau […]
