Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
Sistematika Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 2) BAB II Asas dan Tujuan (Pasal 3 – […]
Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau […]
Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021 Berdasarkan Ketetapan Pemerintah
Hukum Positif Indonesia- Pemerintah melalui Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2021 dengan […]
Kekuatan Hukum Sebuah Peraturan Kepala Daerah
Pemilihan kepala daerah secara langsung mempunyai dampak positif bagi demokrasi di Indonesia secara umum, namun juga mempunyai dampak negatif.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
Sistematika Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Asas dan Tujuan (Pasal 2 – Pasal 3) BAB […]
Indonesia National Single Window Sebagai Bentuk Kemudahan Berusaha di Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Indonesia national single window merupakan salah satu cara pemerintah untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang Indonesia National […]
Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang Indonesia National Single Window
Sitematika Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang Indonesia National Single Window BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Pengelolaan Indonesia National Single Window (Pasal 2) BAB III Penyelenggaraan […]
Kearsipan
Hukum Positif Indonesia- Pemerintah Indonesia dalam rangka menjamin ketersediaan arsip yang terpercaya untuk mendukung penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang baik, dan menjamin kepastian hukum bagi warga negara Indonesia telah menetapkan […]
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
Sistematika Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Maksud, Tujuan, Asas, dan Ruang Lingkup (Pasal 2 – Pasal 5) BAB III Penyelenggaraan […]
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Sistematika Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal I Penyisipan satu angka pada ketentuan Pasal 1 diantara angka […]
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Sistematika Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 2) BAB II Asas dan Tujuan (Pasal 3 – Pasal 4) […]
Para Pihak Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Para Pihak dalam Perdagangan Melalui Sistem Eletronik Pelaku Usaha Pelaku Usaha Dalam Negeri Pelaku Usaha Luar Negeri Para Pihak dalam Perdagangan Melalui […]
Mengenal Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
Hukum Positif Indonesia- Pada era globalisasi dan digitalisasi sekarang ini, sangat dimungkinkan terjadi perubahan dari kebiasaan- kebiasaan yang selama ini berlangsung secara konvensional menuju kebiasaan yang berbasis teknologi. Salah satunya […]
Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Lingkup Peraturan dan Prinsip Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Pasal 2 – Pasal 3) BAB III Pihak yang Melakukan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik […]
Penghapusan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik
By: Rendra Topan Terhadap informasi elektronik dan dokumen elektronik akan dilakukan pengahapusan oleh penyelenggara sistem elektronik selama informasi dan dokumen tersebut tidak relevan, dimana informasi dan dokumen tersebut memperoses data […]
Proses Data Pribadi Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik
By: Rendra Topan Artikel sebelumnya telah diuraikan tentang tata kelola sistem elektronik yang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh penyelenggara sistem elektronik, dimana salah satunya adalah mengenai pengelolaan data pribadi […]
Tata Kelola Sistem Elektronik
By: Rendra Topan Sistem elektronik harus dikelola dengan baik dan benar oleh penyelenggaranya untuk melindungi konsumen yang dalam hal ini adalah pengguna sistem tersebut. Untuk itu pemerintah mengaturnya melalui Peraturan […]
Pendaftaran Sistem Elektronik, Penggunaan Perangkat Keras dan Perangkat Lunaknya serta Tenaga Ahli
By: Rendra Topan Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pendaftaran Sistem Elektronik Penggunaan Perangkat Keras Penggunaan Perangkat Lunak Penggunaan Tenaga Ahli Pendaftaran Sistem Elektronik Penyelenggara sistem elektronik baik itu publik maupun […]
Penyelenggara Sistem Elektronik
By: Rendra Topan Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Penyelenggara Sistem Elektronik Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik Persyaratan Minimum Pengoperasian Sistem Elektronik Pengertian Penyelenggara Sistem Elektronik Penyelenggara sistem elekronik adalah setiap […]
