Tentara Nasional Indoneisa (TNI) merupakan sebuah institusi yang mempunyai tugas sebagai alat pertahanan negara dalam rangka menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia.
Untuk menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut, maka Tentara Nasional Indonesia harus disiplin sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Milter.
Untuk memahami pengertian hukum disiplin militer, terlebihi dahulu disampaikan pengertian dari milter dan disiplin militer.
Pengertian mililter sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Hukum Disiplin Militer adalah anggota kekuatan angkatan perang suatu negara yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sedangkan pengertian disiplin militer sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer adalah kesadaran, kepatuhan, dan ketaatan untuk melaksanakan peraturan perundangundangan, peraturan kedinasan, dan tata kehidupan yang berlaku bagi Militer.
Jadi pengertian hukum disiplin militer sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer adalah peraturan dan norma untuk mengatur, membina, menegakkan disiplin, dan tata kehidupan yang berlaku bagi Militer.
Tujuan dan Fungsi Hukum Disiplin Militer
Hukum disiplin militer mempunyai fungsi dan tujuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 – Pasal 5 Undang-Undang Nomo 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.
Tujuan Hukum Disiplin Militer
Penyelenggaraan Hukum Disiplin Militer bertujuan untuk mewujudkan pembinaan organisasi, pembinaan personel, pembinaan dan peningkatan Disiplin Militer, serta penegakan Hukum Disiplin Militer dengan memperhatikan kemanfaatan dan keadilan.
Fungsi Hukum Disiplin Militer
Penyelenggaraan Hukum Disiplin Militer berfungsi sebagai sarana untuk:
Menciptakan kepastian hukum dan pelindungan hukum bagi Militer serta mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang Ankum; dan
Menegakkan tata kehidupan bagi setiap Militer dalam menunaikan tugas dan kewajibannya.
Asas Penyelenggaraan Hukum Disiplin Militer
Dalam penyelenggaraan hukum disiplin militer menganut asas sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer yaitu:
Keadilan; adalahbahwa penyelenggaraan Hukum Disiplin Militer sebagai wujud pembinaan kepada Militer dalam rangka meningkatkan disiplin dan profesionalisme keprajuritan.
Pembinaan; adalah bahwa Undang-Undang tentang Hukum Disiplin Militer diberlakukan di semua tingkatan kepangkatan.
Persamaan dihadapan hukum; adalah bahwa Militer dianggap tidak bersalah selama belum mendapatkan keputusan Hukuman Disiplin Militer yang berkekuatan hukum tetap.
Praduga tak bersalah; adalah bahwa Militer dianggap tidak bersalah selama belum mendapatkan keputusan Hukuman Disiplin Militer yang berkekuatan hukum tetap.
Hierarki; adalah bahwa penyelenggaraan Hukum Disiplin Militer dan penjatuhan Hukuman Disiplin Militer dilakukan berdasarkan penjenjangan Ankum.
Kesatuan komando; adalah bahwa dalam struktur organisasi militer, seorang komandan mempunyai kedudukan sentral dan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya dan bertanggung jawab dalam pembinaan dan penegakan Hukum Disiplin Militer.
Kepentingan militer; adalah bahwa penegakan Hukum Disiplin Militer didasarkan pada kepentingan militer untuk penyelenggaraan pertahanan negara.
Tanggung jawab; adalah bahwa dalam tata organisasi militer seorang komandan berfungsi sebagai seorang pemimpin, panutan dan pelatih sehingga seorang komandan harus bertanggung jawab dalam pembinaan dan penegakan Hukum Disiplin Militer. Oleh karena itu, seorang komandan diberikan kewenangan untuk memeriksa dan menjatuhkan hukuman disiplin kepada anggota di bawah wewenang komandonya.
Efektif dan efisien; adalah bahwa penyelenggaraan Hukum Disiplin Militer harus sesuai dengan tujuan dan dilaksanakan sesegera mungkin.
Manfaat; adalah bahwa penyelenggaraan Hukum Disiplin Militer harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada Tentara Nasional Indonesia.
Pelanggaran Hukum Disiplin Militer dan Hukuman Disiplin Militer
Pengertian pelanggaran hukum disiplin milter sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 adalah segala perbuatan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh Militer yang melanggar hukum dan/atau peraturan Disiplin Militer dan/atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan Militer yang berdasarkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
Sedangkan yang dimaksud dengan hukuman disiplin militer adalah hukuman yang dijatuhkan oleh atasan yang berhak menghukum kepada bawahan yang berada di bawah wewenang komandonya karena melakukan pelanggaran Hukum Disiplin Militer (Pasal 1 angka 4 UU No. 25 Tahun 2014).
Jenis Pelanggaran Hukum Disiplin Militer
Jenis pelanggaran hukum disiplin militer diatur dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Adapun jenis pelanggaran tersebut terdiri atas:
Segala perbuatan yang bertentangan dengan perintah kedinasan, peraturan kedinasan, atau perbuatan yang tidak sesuai dengan Tata Tertib Militer.
Perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya. Perbuatan ini meliputi:
Segala bentuk tindak pidana yang digolongkan dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan.
Perkara sederhana dan mudah pembuktiannya.
Tindak pidana yang terjadi tidak mengakibatkan terganggunya kepentingan militer dan/atau kepentingan umum.
Tindak pidana karena ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai paling lama 4 (empat) hari.
Jenis Hukuman Disiplin Militer
Pelanggaran terhadapa hukum disiplin militer apabila terbukti tentunya akan dijatuhi hukuman disiplin.
Hukuman disiplin militer atas pelanggaran disiplin disiplin militer terdiri atas beberapa jenis sebagaiman diatur dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, yaitu:
Teguran.
Penahanan disiplin ringan paling lama 14 (empat belas) hari; atau
Penahanan disiplin berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari.
Penjatuhan hukuman disiplin militer tersebut di atas diikuti dengan sanksi administrative sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan dalam Penjatuhan Hukuman Disiplin Militer
Terdapat beberapa ketentuan dalam penjatuhan hukuman disiplin militer sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 – Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin militer.
Ketentuan-ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:
Dalam keadaan khusus, jenis Hukuman Disiplin Militer berkenaan denagn penahanan disiplin ringan dan penahanan disiplin berat sebagaimana tersebut dalam jenis hukuman disiplin militer, dapat diperberat dengan tambahan waktu penahanan paling lama 7 (tujuh) hari.
Militer yang dijatuhi Hukuman Disiplin Militer lebih dari 3 (tiga) kali dalam pangkat yang sama, dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak patut dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas militer, diberhentikan tidak dengan hormat. Pemberhentian tidak dengan hormat tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan mengenai keadaan khusus dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer adalah:
Negara dalam keadaan bahaya; adalah keadaan negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam kegiatan operasi militer; adalah pelaksanaan tugas pokok satuan Tentara Nasional Indonesia, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam kesatuan yang disiapsiagakan; adalah kesatuan yang sedang disiapkan untuk melaksanakan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Militer yang melakukan pengulangan Pelanggaran Disiplin Militer dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan setelah dijatuhi Hukuman Disiplin Militer.
Pada dasarnya penjatuhan hukuman disiplin militer merupakan bentuk pembinaan dan penertiban secara internal yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hukum disiplin militer. (RenTo)(181021)
rendratopan.com menerima kerja sama untuk publikasi semua bentuk tulisan ilmiah baik secara perorangan maupun institusi
Sehubungan dengan dicabutnya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka dalam uraian ini disampaikan kembali mengenai:
Kewajiban Pegawai Negeri sebagaimna disebutkan dalam ketentuan Pasal 3 – Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disipiln Pegawai Negeri Sipil.
Penulis membedakan kewajiban pegawai negeri sipil menjadi:
Adapun yang menjadi kewajiban utama seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut adalah:
Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah.
Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang.
Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab.
Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan.
Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kewajiban Lainnya
Disamping kewajiban utama sebagaimana tersebut di atas, Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga mempunyai kewajiban lainnya sebagai berikut:
Menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan.
Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan atau golongan.
Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara.
Melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja.
Menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya.
Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi.
Menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Larangan bagi Pegawai Negeri Sipil
Sebagai aparatur negara, seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilarang untuk melakukan hal-hal sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yaitu:
Menyalahgunakan wewenang.
Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan.
Menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain.
Bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah.
Melakukan pungutan di luar ketentuan.
Melakukan kegiatan yang merugikan negara.
Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan.
Menghalangi berjalannya tugas kedinasan.
Menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan.
Meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan.
Melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani.
Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
Ikut kampanye.
Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) lain.
Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.
Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.
Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
Memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.
Pelanggaran terhadap pelaksanaan kewajiban dan larangan sebgaimana diuraikan di atas, mengkibatkan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. (RenTo)(220921)
rendratopan.com menerima kerja sama untuk publikasi semua bentuk tulisan ilmiah baik secara perorangan maupun institusi
Pengertian dalam uraian ini disampaikan berkenaan dengan hukuman disiplin dan pelanggaran disiplin.
Pengertian Hukuman Disiplin
Hukuman disipilin mempunyai pengertian sebagaimana telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu; hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai negeri sipil karena melanggar peraturan disiplin pegawai negeri sipil.
Dalam hal ini peraturan disiplin yang dilanggar oleh pegawai negeri sipil adalah peraturan disiplin yang berisikan kewajiban dan larangan bagi pegawai negeri sipil.
Pengertian Pelanggaran Disiplin
Bentuk pelanggaran disiplin oleh pegawai negeri sipil dapat berupa:
Ucapan
Tulisan
Perbuatan
Baik ucapan, tulisan, maupun perbuatan tersebut melanggar ketentuan disiplin pegawai negeri sipil.
Hal ini didasarkan pada pengertian pelanggaran disiplin sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan bahwa pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan pegawai negeri sipil yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin pegawai negeri sipil, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
Setiap pelanggaran terhadap peraturan disiplin pegawai negeri sipil akan dijatuhi sanksi atau hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tingkatan Hukuman Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk Pelanggarannya
Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa tingkatan hukuman bagi pegawai negeri sipil terdiri dari:
Hukuman disiplin ringan.
Hukuman disiplin sedang.
Hukuman disiplin berat.
Hukuman Disiplin Ringan
Hukuman displin tingkat ringan terdiri dari:
Teguran lisan; merupakan hukuman disiplin yang berupa teguran lisan dinyatakan dan disampaikan secara lisan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran disiplin. Apabila seorang atasan menegur bawahannya tetapi tidak dinyatakan secara tegas sebagai hukuman disiplin, bukan hukuman disiplin.
Teguran tertulis; merupakan hukuman disiplin yang berupa teguran tertulis dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran.
Pernyataan tidak puas secara tertulis; merupakan hukuman disiplin yang berupa pernyataan tidak puas secara tertulis dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran.
Bentuk Pelanggaran Hukuman Disiplin Ringan
Bentuk pelanggaran yang dijatuhkan hukuman disiplin ringan di bedakan menjadi:
Pelanggaran atas Kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil
Bentuk pelanggaran kewajiban sebagai pegawai negeri sipil yang dijatuhi hukuman disiplin ringan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut:
Tidak setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah, sehingga atas pelanggaran tersebut berdampak negatif pada unit kerja;
Tidak menaati segala peraturan perundang-undangan, sehingga atas pelanggaran tersebut berdampak negatif pada unit kerja;
Tidak melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab, sehingga atas pelanggaran tersebut berdampak negatif pada unit kerja;
Tidak menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat pegawai negeri sipil, sehingga atas pelanggaran tersebut berdampak negatif pada unit kerja;
Tidak mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan, sehingga atas pelanggaran tersebut berdampak negatif pada unit kerja;
Tidak memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan, sehingga atas pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
Tidak bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara, sehingga atas pelanggaran tersebut berdampak negatif pada unit kerja;
TIdak melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil, sehingga atas pelanggaran tersebut berdampak negatif pada unit kerja;
Tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
Teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja;
Teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja;
Pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja;
Tidak menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya, sehingga atas pelanggaran tersebut berdampak negatif pada unit kerja;
Tidak memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Tidak membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas apabila pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja;
Tidak memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier, apabila pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja;
Tidak menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga atas pelanggaran tersebut berdampak negatif pada unit kerja.
Pelanggaran atas Larangan sebagai Pegawai Negeri Sipil
Bentuk pelanggaran atas larangan sebagai pegawai negeri sipil yang diajtuhi hukuman disiplin ringan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut:
Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara, secara tidak sah, sehingga atas pelanggaran tersebut berdampak negatif pada unit kerja;
Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara, sehingga atas pelanggaran tersebut berdampak negatif pada unit kerja;
Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya, apabila pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja;
Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
Menghalangi berjalannya tugas kedinasan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja.
Hukuman Disiplin Sedang
Hukuman disiplin tingkat sedang terdiri dari:
Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
Bentuk Pelanggaran Hukuman Disiplin Sedang
Bentuk pelanggaran yang dijatuhi hukuman disiplin sedang dibedakan menjadi:
Pelanggaran atas Kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil
Bentuk pelanggaran atas kewajiban sebagai pegawai negeri sipil yang dijatuhi hukuman disiplin sedang sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut:
Tidak mengucapkan sumpah/janji pegawai negeri sipil, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah;
Tidak mengucapkan sumpah/janji jabatan, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah;
Tidak setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah, sehingga atas pelanggaran tersebut berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan;
Tidak menaati segala peraturan perundang-undangan, sehingga atas pelanggaran tersebut berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan;
Tidak melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada pegawai negeri sipil dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab, sehingga atas pelanggaran tersebut berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan;
Tidak menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai negeri sipil, sehingga atas pelanggaran tersebut berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan;
Tidak mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan, sehingga atas pelanggaran tersebut berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
Tidak memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan, sehingga atas pelanggaran tersebut berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
Tidak bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara, sehingga atas pelanggaran tersebut berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan;
Tidak melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil, sehingga atas pelanggaran tersebut berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
Tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun bagi pegawai negeri sipil yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja;
Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun bagi pegawai negeri sipil yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja; dan
Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun bagi pegawai negeri sipil yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26 (dua puluh enam) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja;
Tidak mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan, yaitu pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun hanya mencapai 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen);
Tidak menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya, sehingga atas pelanggaran tersebut berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
Tidak memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Tidak membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas, apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja;
Tidak memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier, apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja;
Tidak menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 17, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.
Pelanggaran atas Larangan sebagai Pegawai Negeri Sipil
Bentuk pelanggaran atas larangan sebagai pegawai negeri sipil yang dijatuhi hukuman disiplin sedang sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut:
Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah, sehingga atas pelanggaran tersebut berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara, sehingga atas pelanggaran tersebut berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya, apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja;
Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Menghalangi berjalannya tugas kedinasan, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi;
Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara ikut serta sebagai pelaksana kampanye, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut pegawai negeri sipil, sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan pegawai negeri sipil lain.
Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada pegawai negeri sipil dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan.
Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada pegawai negeri sipil dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
Hukuman Disiplin Berat
Hukuman displin tingkat berat terdiri dari:
Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
Pembebasan dari jabatan;
Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil;
Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil.
Bentuk Pelanggaran Hukuman Disiplin Berat
Bentuk pelanggaran disiplin yang dijatuhi hukuman disiplin berat dibedakan menjadi:
Pelanggaran atas Kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil
Bentuk pelanggaran atas kewajiban sebagai pegawai negeri sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berat sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut:
Tidak setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah, sehingga atas pelanggaran tersebut berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
Tidak menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga atas pelanggaran tersebut berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
TIdak melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada pegawai negeri sipil dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab, sehingga atas pelanggaran tersebut berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
Tidak menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai negeri sipil, sehingga atas pelanggaran tersebut berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
Tidak mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan, sehingga atas pelanggaran tersebut berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
Tidak memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan, sehingga atas pelanggaran tersebut berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
Tidak bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara, sehingga atas pelanggaran tersebut berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
Tidak melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil, sehingga atas pelanggaran tersebut berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
Tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun bagi pegawai negeri sipil yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja;
Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) hari kerja;
Pembebasan dari jabatan bagi pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41 (empat puluh satu) sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari kerja;
Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri bagi pegawai negeri sipil yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih;
Tidak mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan, yaitu pencapaian sasaran kerja pegawai pada akhir tahun kurang dari 25% (dua puluh lima persen);
Tidak menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya, sehingga atas pelanggaran tersebut berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
Tidak memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Tidak menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga atas pelanggaran tersebut berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara.
Pelanggaran atas Larangan sebagai Pegawai Negeri Sipil
Bentuk pelanggaran atas larangan sebagai pegawai negeri sipil yang dijatuhi hukuman displin berat sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut:
Menyalahgunakan wewenang;
Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah, sehingga atas pelanggaran tersebut berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara, sehingga atas pelanggaran tersebut berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
Menghalangi berjalannya tugas kedinasan, sehingga atas pelanggaran tersebut berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye;
Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye dan/atau membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.
Menjadi catatan bersama bahwa mengenai pelanggaran atas kewajiban sebagai pegawai negeri sipil berkenaan dengan pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Semua bentuk hukuman disiplin sebagaimana telah diuraikan diatas, proses dan tahapan penjatuhan hukumannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.(RenTo)(311020)
rendratopan.com menerima kerja sama untuk publikasi semua bentuk tulisan ilmiah baik secara perorangan maupun institusi
Kewajiban dan Larangan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) diatur dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Kewajiban bagi setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut:
Mengucapkan sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Mengucapkan sumpah/janji jabatan.
Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah.
Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab.
Menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan.
Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan.
Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara.
Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil.
Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja.
Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan.
Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya.
Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.
Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas.
Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier.
Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
Larangan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Larangan bagi setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut:
Menyalahgunakan wewenang.
Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain.
Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional.
Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing.
Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.
Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya.
Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani.
Menghalangi berjalannya tugas kedinasan.
Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
Ikut serta sebagai pelaksana kampanye.
Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS.
Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) lain.
Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.
Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:
Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.
Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundangundangan.
Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:
Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye.
Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.
Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana tersebut di atas tentunya akan mendapatkan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (RenTo)(200920)
rendratopan.com menerima kerja sama untuk publikasi semua bentuk tulisan ilmiah baik secara perorangan maupun institusi
Hukum Positif Indonesia 
You must be logged in to post a comment.