Tag Archives: Kewarganegaraan

WNI dan Penduduk

Pembinaan Kesadaran Bela Negara Melalui Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Usaha Bela Negara

Photo by alfauzikri on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara  dengan melibatkan seluruh sumber daya nasional yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah, maka pemerintah mengaturnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian

Pengertian bela Negara sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara adalah, “tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga Negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negawa yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan Negara dari berbagai ancaman”.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban dalam usaha bela negara.

Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Usaha Bela Negara

Hak dan kewajiban warga negara dalam usaha bela negara diatur dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

Hak Warga Negara dalam Usaha Bela Negara

Setiap warga negara dalam usaha bela negara mempunyai kewajiban sebagai berikut:

  1. Mendapatkan pendidikan kewarganegaraan yang dilaksanakan melalui pembinaan kesadaran bela negara.
  2. Mendaftar sebagai calon anggota Tentara Nasional Indonesia.
  3. Mendaftar sebagai calon anggota komponen cadangan.

Kewajiban Warga Negara dalam Usaha Bela Negara

Selain hak dalam usaha bela negara yang dimiliki oleh setiap warga negara, terdapat juga kewajiban yaitu:

  1. Kewajiban yang diberlakukan kepada warga negara yang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahan negara.
  2. Kewajiban yang diberlakukan kepada warga negara sebagai anggota komponen cadangan yang dimobilisasi dalam mengahadapi ancaman militer dan ancaman hibrida.

Pembinaan Kesadaran Bela Negara

Pembinaan kesadaran bela negara melalui pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara dalam usaha bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara dilakukan melalui:

  • Pendidikan kewarganegaraan.
  • Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib.
  • Pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib.
  • Pengabdian sesuai dengan profesi.

Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan kewarganegaraan dilaksanakan melalui pembinaan kesadaran bela negara dengan menanamkan nilai dasar bela negara yang ruang lingkupnya meliputi:

  • Pendidikan.
  • Masyarakat.
  • Pekerjaan.

Nilai dasar bela negara tersebut meliputi:

  1. Cinta tanah air.
  2. Kesadaran berangsa dan bernegara.
  3. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara.
  4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara.
  5. Kemampuan awal bela negara.

Dalam pembinaan kesadaran bela negara dalam lingkup pendidikan dilaksanakan melalui sistem pendidikan nasional yang diselenggarakan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

Sementara itu pembinaan kesadaran bela negara dalam lingkup masyarakat ditujukan bagi warga negara yang meliputi tokoh agama, tokok masyarakat,tokoh adat, kader organisasi masyarakat, kader organisasi komunitas, kader oragnisasi profesi, kader partai politik, dan kelompok masyarakat lainnya.

Sedangkan pembinaan kesadaran bela negara dalam lingkup pekerjaan, ditujukan bagi warga negara yang bekerja pada lembaga negara, kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian dan pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), badan usaha swasta, dan badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelatihan Dasar Kemiliteran Secara Wajib

Penyelenggaraan hak dan kewajiban warga negara dalam usaha bela negara melalui pelatihan dasar kemiliteran secara wajib diberlakukan bagi warga negara sebagai calon komponen cadangan yang telah memenuhi persyaratan, dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

Pengabdian sebagai Prajurit Tentara Nasional Indonesia secara Sukarela atau Secara Wajib

Penyelenggaraan hak dan kewajiban warga negara dalam usaha bela negara melalui pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengabdian sesuai dengan Profesi

Penyelenggaraan hak dan kewajiban warga negara dalam usaha bela negara melalui pengabdian sesuai dengan profesi  untuk kepentingan pertahanan negara disiapkan untuk menghadapi ancaman militer, ancaman nonmiliter, dan ancaman hibrida dapat dilakukan melalui keanggotaan komponen cadangan atau komponen pendukung yang pembinaannya dilakukan oleh pemerintah.

Hak dan kewajiban warga negara dalam usaha bela negara untuk pertahanan negara bertujuan untuk mentraformasikan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional menjadi kekuatan pertahanan negara yang digunakan untuk kepentingan pertahanan negara. (RenTo)(241121)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara

Sistematika Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup (Pasal 2 – Pasal 5)
  3. BAB III Bela Negara (Pasal 6 – Pasal 16)
  4. BAB IV Komponen Pendukung (Pasal 17 – Pasal 27)
  5. BAB V Komponen Cadangan (Pasal 28 – Pasal 62)
  6. BAB VI Mobilisasi dan Demobilisasi (Pasal 63 – Pasal 74)
  7. BAB VII Pendanaan (Pasal 75)
  8. BAB VIII Pengawasan (Pasal 76)
  9. BAB IX Ketentuan Pidana (Pasal 77 – Pasal 83)
  10. BAB X Ketentuan Penutup (Pasal 84 – Pasal 87)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 211

Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia dalam Penyampaian Pendapat di Muka Umum (Demonstrasi)

Hukum Positif Indonesia-

Penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak setiap warga negara Indonesia sebagai perwujudan demokrasi di Indonesia. Untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam penyampaian pendapat di muka umum, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Hak dan kewajiban penyampaian pendapat di muka umum diatur dalam ketentuan Pasal 5 – Pasal 8 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Hak Warga Negara Indonesia dalam Penyampaian Pendapat di Muka Umum

Setiap warga negara Indonesia berhak menyampaikan pendapat di muka umum dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Mengeluarkan pikiran secara bebas.
  2. Memperoleh perlindungan hukum

Mengeluarkan pikiran secara bebas maksudnya adalah mengeluarkan pendapat, pandangan, kehendak, atau perasaan yang bebas dari tekanan fisik, psikis, atau pembatasan yang bertentang dengan tujuan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.

Memperoleh perlindungan hukum dalam hal ini salah satunya adalah jaminan keamanan.

Kewajiban dan Tanggung Jawab dalam Penyampaian Pendapat di Muka Umum

Kewajiban dan tanggung jawab dalam penyampaian pendapat di muka umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dibedakan menjadi:

Kewajiban dan Tanggung Jawab Warga Negara Indonesia dalam Penyampaian Pendapat di Muka Umum

Setiap warga negara Indonesia dalam penyampaian pendapat di muka umum juga mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab dalam hal-hal sebagai berikut:

  1. Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain.
  2. Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum.
  3. Menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  4. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum.
  5. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Kewajiban dan Tanggung Jawab Aparatur Pemerintah Terhadap Peyampaian Pendapat di Muka Umum

Aparatur pemerintah juga mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan oleh warga negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yaitu:

  1. Melindungi hak asasi manusia.
  2. Menghargai asas legalitas.
  3. Menghargai prinsip praduga tidak bersalah.
  4. Menyelenggarakan pengamanan.

Sanksi Terhadap Pelanggaran Kewajiban dan Tanggung Jawab dalam Penyampaian Pendapat di Muka Umum

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa kewajiban dan tanggung jawab dalam penyampaian pendapat dimuka umum dibedakan menjadi:

  1. Kewajiban dan tanggung jawab sebagai Warga Negara.
  2. Kewajiban dan tanggung jawab sebagai Aparatur Pemerintah.

Terhadap pelanggaran kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana tersebut di atas telah diatur dalam ketentuan Pasal 15 – Pasal 18 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Sanksi Terhadap Pelanggaran Kewajiban dan Tanggung Jawab Warga Negara Indonesia dalam Penyampaian Pendapat di Muka Umum

Setiap warga negara Indonesia yang menyampaikan pendapatnya di muka umum apabila tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dikenakan sanksi sebagai berikut:

  1. Pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dibubarkan.
  2. Peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Penanggung jawab pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang pesertanya melanggar hukum, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditambah 1/3 dari pidana pokok.

Sanksi Terhadap Pelanggaran Kewajiban dan Tanggung Jawab Aparatur Pemerintah dalam Penyampaian Pendapat di Muka Umum

Tidak hanya peserta penyampaian pendapat di muka umum yang dapat dikenakan sanksi, aparatur pemerintah pun dapat dikenakan kenakan sanksi apabila tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yaitu dalam hal sebagai berikut:

  • Menghalang-halangi hak warga negara Indonesia untuk menyampaikan pendapat di muka umum dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan ini termasuk kejahatan.

Tentunya sanksi yang dijatuhkan kepada aparatur pemerintah sebagaimana tersebut di atas, setelah pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum memenuhi syarat dan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (RenTo)(081020)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Sistemtaika Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Pasal I

  1. Perubahan ketentuan Pasal 1 angka 14, angka 20, dan angka 24.
  2. Perubahan ketentuan Pasal 5.
  3. Perubahan ketentuan Pasal 6 huruf d.
  4. Perubahan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf g.
  5. Perubahan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c, dan ayat (5).
  6. Perubahan ketentuan Pasal 12 ayat (2).
  7. Perubahan ketentuan Pasal 27 ayat (1).
  8. Perubahan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (3), serta penghapusan ayat (2).
  9. Perubahan ketentuan Pasal 44 ayat (1).
  10. Perubahan ketentuan Pasal 49 ayat (2).
  11. Perubahan ketentuan Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3), serta perubahan penjelasan Pasal 50 ayat (1).
  12. Penambahan empat huruf pada ketentuan Pasal 58 ayat (2), dan penambahan satu ayat pada ketentuan Pasal 58.
  13. Perubahan ketentuan Pasal 63 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), serta penghapusan ketentuan Pasal 63 ayat (2).
  14. Perubahan ketentuan Pasal 64.
  15. Penambahan satu huruf pada ketentuan Pasal 58 ayat (1).
  16. Perubahan ketentuan Pasal 76.
  17. Perubahan ketentuan Pasal 77.
  18. Perubahan ketentuan Pasal 79.
  19. Penyisipan satu pasal di antara ketentuan Pasal 79 dan Pasal 80.
  20. Penyisipan satu BAB di antara BAB VIII dan BAB IX.
  21. Perubahan ketentuan Pasal 84.
  22. Perubahan ketentuan Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2), serta penyisipan satu ayat di antara ketentuan Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2).
  23. Penghapusan ketentuan Pasal 87.
  24. Penyisipan satu BAB di antara BAB IX dan BAB X.
  25. Perubahan ketentuan Pasal 94.
  26. Penyisipan dua pasal di antara ketentuan Pasal 95 dan Pasal 96.
  27. Perubahan ketentuan Pasal 96.
  28. Penyisipan satu pasal di antara ketentuan Pasal 96 dan Pasal 97.
  29. Perubahan ketentuan Pasal 101.
  30. Perubahan ketentuan Pasal 102.
  31. Perubahan ketentuan Pasal 103.

Pasal II

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232

Keterangan: Mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Penyebab Hilangnya Kewarganegaraan Republik Indonesia

By: Rendra Topan

Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat juga hilang atau tidak lagi menjadi warga negara Indonesia. Adapun hal-hal yang menyebabkan hilangnya Kewarganegaraan  Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

  1. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri.
  2. Tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan yang bersangkutan mendapatkan kesempatan untuk itu.
  3. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia delapan belas tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.
  4. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa  izin terlebih dahulu dari Presiden.
  5. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia.
  6. Secara sukarela mengangkat sumpah dan menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut.
  7. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing.
  8. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewargangeraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya.
  9. Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama lima tahun terus-menerus, bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannyauntuk tetap menjadi Warga Negara Indonesiakepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputitempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

Ketentuan mengenai hilangnya Kewarganegaraan Republik Indonesia dikarenakan masuk dalam dinas militer tidak berlaku bagi mereka yang mengikuti program pendidikan di negara lain yang mengharuskan mengikuti wajib militer. (RenTo)(160619)

Cara Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia Melalui Proses Pewarganegaraan

By: Rendra Topan

Pada artikel sebelumnya tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia telah diuraikan secara umum tentang warga negara.

Selanjutnya pada kesempatan ini diuraikan tentang syarat-syarat untuk menjadi warga negara Indonesia bagi orang asing melalui prores pewarganegaraan, yang terdiri dari:

Pengertian Pewarganegaraan

Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk  memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan, demikian disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Syarat Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia Melalui Proses Pewarganegaraan

Selanjutnya Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menyebutkan tentang syarat untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui tata cara pearganegaraan, yaitu:

  1. Telah berusia delapan belas tahun atau sudah kawin.
  2. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling sedikit lima tahun berturut-turut, atau paling singkat sepuluh tahun tidak berturut-turut.
  3. Sehat jasmani dan rohani.
  4. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  5. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara satu tahun atau lebih.
  6. Jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi kewarganegaraan ganda.
  7. Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap.
  8. Membayar uang pewarganegaraan ke kas negara.

Penetapan Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan pewarganegaraan adalah dalam bentuk Keputusan Presiden Republik Indonesia, untuk selanjutnya dilakukan pengucapan sumpah dan menyatakan janji setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. (RenTo)(160619)

Administrasi Kependudukan

Hukum Positif Indonesia-

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dinyatakan dalam pasal-pasalnya secara garis besar, bahwa negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh penduduk Indonesia baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, maka untuk itu pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor  24 Tahun 2013 tentang  Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Administrasi Kependudukan

Administrasi kependudukan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Penduduk menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

Kegiatan Administrasi Kependudukan

Rangkaian kegiatan yang dimaksud dalam administrasi kependudukan inilah yang akan diuraikan secara singkat dalam artikel ini, yaitu:

  1. Pendaftaran Penduduk
  2. Pencatatan Sipil
  3. Data dan Dokumen Kependudukan

Pendaftaran Penduduk

Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan (Pasal 1 angka 10 UU No. 23 Tahun 2006). 

Peristiwa kependudukan dalam pengertian tersebut di atas adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan surat keterangan kependudukan lainnya meliputi kepindahan dan kedatangan, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

Kegiatan yang merupakan bagian dari pendaftaran penduduk adalah sebagai berikut:

  1. Nomor Induk Kependudukan, wajib dimiliki oleh setiap penduduk dan berlaku seumur hidup.
  2. Pendaftaran peristiwa kependudukan, yaitu: pindah alamat, pindah datang penduduk dalam wilayah  Negara Kesatuan Republik Indonesia,  pindah datang antarnegara, penduduk pelintas batas.
  3. Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan.
  4. Pelaporan penduduk yang tidak mampu mendaftarkan diri.

Pencatatan Sipil

Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana (Pasal 1 angka 15 UU No. 23 Tahun 2006).

Kegiatan yang termasuk pencatatan sipil adalah sebagai berikut:

  1. Pencatatan kelahiran, terdiri dari; Pencatatan kelahiran di Indonesia, pencatatan kelahiran di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pencatatan kelahiran di atas kapal laut atau pesawat terbang, dan pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu
  2. Pencatatan lahir mati.
  3. Pencatatan perkawinan, terdiri dari; pencatatan perkawinan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pencatatan perkawinan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  4. Pencatatan pembatalan perkawinan.
  5. Pencatatan perceraian, terdiri dari; pencatatan perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pencatatan perceraian di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  6. Pencatatan pembatalan perceraian.
  7. Pencatatan kematian, terdiri dari; pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pencatatan kematian di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
  8. Pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak, terdiri dari; pencatatan pengangkatan anak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pencatatan pengangkatan anak di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pencatatan pengakuan anak, dan pencatatan pengesahan anak.
  9. Pencatatan perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, terdiri dari; pencatatan perubahan nama, pencatatan perubahan status kewarganegaraan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari WNI menjadi WNA di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  10. Pencatatan peristiwa penting lainnya, yaitu setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
  11. Pelaporan penduduk yang tidak mampu melaporkan sendiri.

Data dan Dokumen Kependudukan

Data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, sedangkan dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, demikian pengertian tentang data dan dokumen penduduk yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 9 dan angka 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Kegiatan yang merupakan bagian dari data dan dokumen kependudukan terdiri dari:

  1. Data kependudukan, data perseorangan.
  2. Dokumen kependudukan, dokumen resmi yang diterbitkan intansi yang berwenang.
  3. Perlindungan data dan dokumen kependudukan.

Kesemua kegiatan tersebut di atas diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan instansi pelaksana lainnya. (RenTo)(090319)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Sistematika Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Hak dan Kewajiban Penduduk (Pasal 2 – Pasal 4)
  3. BAB III Kewenangan Penyelenggara dan Instansi Pelaksana (Pasal 5 – Pasal 12)
  4. BAB IV Pendaftaran Penduduk (Pasal 13 – Pasal 26)
  5. BAB V Pencatatan Sipil (Pasal 27 – Pasal 57)
  6. BAB VI Data dan Dokumen Kependudukan (Pasal 58 – Pasal 79)
  7. BAB VII Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil saat Negara atau Sebagian Negara dalam Keadaan Darurat dan Luar Biasa (Pasal 80 – Pasal 81)
  8. BAB VIII Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Pasal 82 – Pasal 83)
  9. BAB IX Perlindungan Data Pribadi Penduduk (Pasal 84 – Pasal 87)
  10. BAB X Penyidikan (Pasal 88 – Pasal 92)
  11. BAB XI Sanksi Administrasi (Pasal 89 – Pasal 92)
  12. BAB XII Ketentuan Pidana (Pasal 93 – Pasal 99)
  13. BAB XIII Ketentuan Peralihan (Pasal 100 – Pasal 101)
  14. BAB XIV Ketentuan Penutup (Pasal 102 – Pasal 107)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124

Keterangan:Diubah dengan Undang-Undang 24 Tahun 2013

Kewarganegaraan Republik Indonesia

By: Rendra Topan

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Sejarah Perundangan-Undangan Kewarganegaraan Republik Indonesia

  1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1947 tentang Perubahan UU No. 3 Tahun 1946
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1947 tentang Memperpanjang waktu untuk mengajukan Pernyataan Berhubungan dengan Kewarganegraan Negara Indonesia
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1948 tentang Memperpanjang Waktu lagi untuk mengajukan pernyataan berhubung dengan kewarganegaraan Indonesia
  5. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI
  6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan UU No. 62 Tahun 1958
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Pengertian Warga Negara

Warga negara menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia adalah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

Warga Negara Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Kewarganegaraan Republik Indonesia yang termasuk Warga Negara Indonesia adalah :

  • Setiap orang yang berdasarkan peraturan Per UU-an dan atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Negara RI dengan negara lain sebelum UU No. 12 Tahun 2006 ini berlaku sudah menjadi WNI
  • Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu WNI
  • Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Asing (WNA) dan ibu Warga Negara Indonesia (WNI).
  • Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu WNA
  • Anak yang lahir dari perkawinan yang sah seorang ibu WNI tetapi ayahnya tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut.
  • Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinanan yang sah dan ayahnya WNI
  • Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI
  • Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan tersebut dilakukan sebelum anak tersebut 18 tahun atau belum menikah.
  • Anak yang lahir di wilayah negara RI yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya
  • Anak yang baru lahir ditemukan di wilayah negara RI selama ayah dan ibunya tidak diketahui keberadaannya
  • Anak yang lahir di wilayah negara RI apabila ayah dan ibu nya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya
  • Anak yang lahir di luar wilayah negara RI dari seorang ayah dan ibu WNI yang karena ketentuan negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan
  • Anak dari seorang ayah dan ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau janji setia.
  • Berdasarkan Ketentuan UU No. 12 Thun 2006 
  • Anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun atau belum menikah diakui secara sah oleh ayahnya  yang berkewarganegaraan asing, tetap diakui sebagai WNI
  • Anak WNI yang belum berusia 5 tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh Warga Negara Asing (WNA) berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai WNI.
  • Dalam hal status berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 tahun atau sudah menikah anak tersebut harus harus menyatakan untuk memilih salah satu kewarganegaraannya, dengan menyampaikan permohonan secara tertulis paling lambat tiga tahun setelah menjacapai batas usia 18 tahun.

Asas yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006

Asas Penyusunan

Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam penyusunannya menganut asas sebagai berikut:

  • Asas Kepentingan Nasional; adalah asas bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia, yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kelautanyang memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri.
  • Asas Perlindungan Maksimum; adalah asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap warga negara Indonesia dalam keadaan apapun di dalam maupun di luar negeri.
  • Asas persamaan dalam hukum dan pemerintahan; adalah asas yang menentukan bahwa setiap warga negara Indonesia mendapat perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.
  • Asas kebenaran substanstif; adalah prosedur pewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai substansi dan start-syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
  • Asas Nondiskriminatif; adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara atas casar suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, dan gender.
  • Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak Asasi manusia; adalah asas yang dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus benjamín, melindungi, dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya.
  • Asas keterbukaan; adalah asas yang menentukan bahwa dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka.
  • Asas publisitas; adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia agar masyarakat mengetahuinya.

Asas Kewarganegaraan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia  menganut asas:

  • Asas Ius Sanguinis;
  • Asas Ius Soli;
  • Asas Kewarganegaraan Tunggal;
  • Asas Kewarganegaraan Ganda Terbatas

Jenis Warga Negara di Indonesia

Warga Negara di Indonesia terdiri dari:

  • Penduduk, yaitu orang yang memiliki domisili tetap di wilayah negara Indonesia yang dapat dibedakan menjadi warga negara asli dan warga negara asing.
  • Bukan Penduduk, yaitu orang-orang asing yang tinggal dalam negara Indonesia bersifat sementara sesuai dengan Visa yang diberikan negara melalui imigrasi.

Asas Kewarganegaraan

  1. Asas Kewarganegaraan berdasarkan Keturunan dan Kelahiran.
    • Asas keturunan (ius sanguinis) adalah penentuan status kewarganegaraan berdasarkan darah atau keturunan, sedangkan Asas kelahiran (ius soli) adalah penentuan kewarganegaraan berdasarkan tempat atau daerah kelahiran seseorang.
  2. Asas Kewarganegaraan berdasarkan Perkawinan, asas ini terbagi atas;
    • 1) Asas Kesatuan Hukum yaitu Asas kewarganegaraan yang diperoleh atas adanya pemahaman dan komitmen yang sama dari suami dan isteri untuk menjalankan hukum yang sama;
    • 2) Asas Persamaan Derajat yaitu Asas yang menentukan bahwa suatu perkawinan tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan pihak masing-masing

Unsur Kewarganegaraan

  • Unsur darah atau keturunan (ius sanguinis), yaitu kewarganegaraan yang diperoleh atas kewarganegaraan dari orang tua yang melahirkan.
  • Unsur daerah tempat lahir (ius soli), yaitu kewarganegaraan yang diperoleh atas dasar daerah kelahiran dari orang tua yang melahirkan.
  • Unsur naturalisasi, terbagi atas;1) Hak Opsi, yaitu hak untuk memilih dan mengajukan kehendak menjadi warga negara dari suatu negara (kewarganegaraan aktif); 2) Hak Repudiasi, yaitu hak untuk menolak pemberian kewarganegaraan dari suatu negara.

Persoalan Kewarganegaraan

  • APARTRIDE, yaitu seseorang tidak memperoleh status kewarganegaraan  tertentu oleh karena ia lahir disuatu negara yang menganut asas ius sanguinis, sedangkan dia sendiri merupakan keturanan dari negara yang menganut asasi ius soli.
  • BIPARTRIDE, yaitu  seseorang memiliki kewarganegaraan ganda oleh karena seseorang keturunan warga negara yan menganut ius sanguinis, lahir di negra yang menganut asas ius soli
  • MULTIPATRIDE, yaitu seseorang mempunyai lebih dari dua kewarganegaraan.

Tata Cara Orang Asing Menjadi Warga Negara Indonesia (UU No12 Tahun 2006)

Orang tasing dapat menjadi Warga Negara Indonesia dikarenkan beberapa sebab yaitu:

  • Karena Kelahiran
  • Karena Pengangkatan
  • Karena Perkawinan
  • Karena Pernyataan
  • Karena Pewarganegaraan

Seseorang dapat kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dan dapat juga memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Bagi para pejabat yang mempunyai kewenangan berkenaan dengan hal tentang kewarganegaraan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dan orang perseorangan yang melanggar ketentuan kewarganegaraan dapat dikenakan sanksi pidana. (RenTo)(050319)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia


Sistematika Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1- Pasal 3)
  2. BAB II Warga Negara Indonesia (Pasal 3- Pasal 7)
  3. BAB III Syarat dan Tata Cara Memperoleh Kewarganegaraan (Pasal 8 – Pasal 22)
  4. BAB IV Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia (Pasal 23 – Pasal 30)
  5. BAB V Syarat dan Tata Cara Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia (Pasal 31 – Pasal 35)
  6. BAB VI Ketentuan Pidana (Pasal 36 – Pasal 38)
  7. BAB VII Ketentuan Peralihan (Pasal 39 – Pasal 43)
  8. BAB VIII Ketentuan Penutup (Pasal 44 – Pasal 46)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63