Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
Sistemtaika Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal I Perubahan ketentuan Pasal 1 angka 14, angka 20, dan angka 24. […]
Penyebab Hilangnya Kewarganegaraan Republik Indonesia
By: Rendra Topan Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat juga hilang atau tidak lagi menjadi warga negara Indonesia. Adapun hal-hal yang menyebabkan hilangnya Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor […]
Cara Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia Melalui Proses Pewarganegaraan
By: Rendra Topan Pada artikel sebelumnya tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia telah diuraikan secara umum tentang warga negara. Selanjutnya pada kesempatan ini diuraikan tentang syarat-syarat untuk menjadi warga negara Indonesia bagi […]
Administrasi Kependudukan
Hukum Positif Indonesia- Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dinyatakan dalam pasal-pasalnya secara garis besar, bahwa negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi […]
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
Sistematika Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Hak dan Kewajiban Penduduk (Pasal 2 – Pasal 4) BAB III Kewenangan Penyelenggara […]
Kewarganegaraan Republik Indonesia
By: Rendra Topan Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Sejarah Perundangan-Undangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Pengertian Warga Negara Warga Negara Indonesia Asas yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Asas Penyusunan […]
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
Sistematika Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1- Pasal 3) BAB II Warga Negara Indonesia (Pasal 3- Pasal 7) BAB III Syarat […]
