Tag Archives: Kewajiban

Hak dan Kewajiban serta Larangan Bagi Partai Politik

Hukum Positif Indonesia-

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan fungsi sebuah partai politik yang dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ART) sebagaimana yang termaktub dalam akta notaris berkenaan dengan pendirian dan pembentukan partai politik, partai politik mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan.

Selain hak dan kewjiban, sebuah partai partai politik juga dilarang untuk melakukan hal-hal tertentu yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Hak Partai Politik

Hak partai poltik sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik adalah sebagai berikut:

  • Memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara.
  • Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri.
  • Memperoleh hak cipta atas nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  • Ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  • Membentuk fraksi di tingkat Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  • Mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  • Mengusulkan pergantian antarwaktu anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  • Mengusulkan pemberhentian anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  • Mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon walikota dan wakil walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  • Membentuk dan memiliki organisasi sayap Partai Politik.
  • Memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Partai Politik

Partai politik mempunyai kewajiban sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagai berikut:

  • Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan.
  • Memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  • Berpartisipasi dalam pembangunan nasional.
  • Menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia.
  • Melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya.
  • Menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum.
  • Melakukan pendaftaran dan memelihara ketertiban data anggota.
  • Membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima, serta terbuka kepada masyarakat;
  • Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
  • Memiliki rekening khusus dana kampanye pemilihan umum.
  • Menyosialisasikan program Partai Politik kepada masyarakat.

Larangan bagi Partai Poltik

Sebuah partai poltik dilarang untuk melakukan hal-hal sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yaitu:

  • Dilarang menggunakan nama, lambang, atau tanda gambar yang sama dengan:
    • Bendera atau lambang negara Republik Indonesia.
    • Lambang lembaga negara atau lambang Pemerintah.
    • Nama, bendera, lambang negara lain atau lembaga/badan internasional.
    • Nama, bendera, simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang.
    • Nama atau gambar seseorang.
    • Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar Partai Politik lain.
  • Dilarang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan.
  • Dialrang melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  • Dilarang menerima dari atau memberikan kepada pihak asing sumbangan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
  • Dilarang menerima sumbangan berupa uang, barang, ataupun jasa dari pihak mana pun tanpa mencantumkan identitas yang jelas;
  • Dilarang menerima sumbangan dari perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha melebihi batas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
  • Dilarang meminta atau menerima dana dari badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau dengan sebutan lainnya.
  • Dilarang menggunakan fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagai sumber pendanaan Partai Politik.
  • Dilarang mendirikan badan usaha dan/atau memiliki saham suatu badan usaha.
  • Dilarang menganut dan mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham komunisme/MarxismeLeninisme.

Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana tersebut di atas, partai politik didikenakan sanksi mulai dari sanksi administratif sampai dengan pidana penjara sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 47 – Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. (RenTo)(011021)

Kewajiban dan Larangan Bagi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Hukum Positif Indonesia-

Dalam artikel sebelumnya berkenaan dengan kewajiban dan larangan bagi pegawai pegawai negeri sipil telah disampaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri.

Sehubungan dengan dicabutnya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka dalam uraian ini disampaikan kembali mengenai:

Kewajiban bagi Pegawai Negeri Sipil

Kewajiban Pegawai Negeri sebagaimna disebutkan dalam ketentuan Pasal 3 – Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disipiln Pegawai Negeri Sipil.

Penulis membedakan kewajiban pegawai negeri sipil menjadi:

Kewajiban Utama

Adapun yang menjadi kewajiban utama seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut adalah:

  • Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah.
  • Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
  • Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang.
  • Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab.
  • Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan.
  • Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  • Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kewajiban Lainnya

Disamping kewajiban utama sebagaimana tersebut di atas, Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga mempunyai kewajiban lainnya sebagai berikut:

  • Menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil (PNS).
  • Menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan.
  • Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan atau golongan.
  • Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara.
  • Melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja.
  • Menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya.
  • Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi.
  • Menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Larangan bagi Pegawai Negeri Sipil

Sebagai aparatur negara, seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilarang untuk melakukan hal-hal sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yaitu:

  • Menyalahgunakan wewenang.
  • Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan.
  • Menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain.
  • Bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
  • Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
  • Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah.
  • Melakukan pungutan di luar ketentuan.
  • Melakukan kegiatan yang merugikan negara.
  • Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan.
  • Menghalangi berjalannya tugas kedinasan.
  • Menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan.
  • Meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan.
  • Melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani.
  • Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
    • Ikut kampanye.
    • Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut Pegawai Negeri Sipil (PNS).
    • Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) lain.
    • Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.
    • Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.
    • Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
    • Memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

Pelanggaran terhadap pelaksanaan kewajiban dan larangan sebgaimana diuraikan di atas, mengkibatkan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam  Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. (RenTo)(220921)

Hak dan Kewajiban Aparatur Sipil Negara (ASN)

Hukum Positif Indonesia-

Hak dan Kewajiban Aparatur Sipil Negara diatur dalam ketentuan Pasal 21 – Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Sebagaimana telah disampaikan dalam uraian sebelumnya bahwa Aparatur Sipil Negara terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), selanjutnya dalam uraian ini disampaikan mengenai hak dan kewajiban Aparatur Sipil Negara.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Hak Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Hak Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah sebagai berikut:

  1. Gaji, tunjangan, dan fasilitas.
  2. Cuti.
  3. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua.
  4. Perlindungan.
  5. Pengembangan kompetensi

Hak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Hak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah sebagai berikut:

  1. Gaji dan tunjangan.
  2. Cuti.
  3. Perlindungan.
  4. Pengembangan kompetensi.

Kewajiban Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya disebut dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) mempunyai kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai berikut:  

  1. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah.
  2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
  3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang.
  4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
  5. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab.
  6. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan.
  7. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  8. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk selanjutnya mengenai hak Pegawai Negeri Sipil (PNS), hak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan kewajiban Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana sebagaimana tersebut di atas diatur dengan Peraturan Pemerintah. (RenTo)(230920)

Kewajiban dan Larangan Bagi Pegawai Negeri Sipil

Hukum Positif Indonesia-

Kewajiban dan Larangan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) diatur dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Kewajiban bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Kewajiban bagi setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut:

  1. Mengucapkan sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil (PNS).
  2. Mengucapkan sumpah/janji jabatan.
  3. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah.
  4. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan.
  5. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab.
  6. Menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat Pegawai Negeri Sipil (PNS).
  7. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan.
  8. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan.
  9. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara.
  10. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil.
  11. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja.
  12. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan.
  13. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya.
  14. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.
  15. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas.
  16. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier.
  17. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Larangan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Larangan bagi setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut:

  1. Menyalahgunakan wewenang.
  2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain.
  3. Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional.
  4. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing.
  5. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
  6. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.
  7. Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
  8. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
  9. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya.
  10. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani.
  11. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan.
  12. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
    • Ikut serta sebagai pelaksana kampanye.
    • Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS.
    • Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) lain.
    • Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.
  13. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:
    • Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.
    • Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
  14. Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundangundangan.  
  15. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:
    • Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
    • Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye.
    • Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.
    • Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana tersebut di atas tentunya akan mendapatkan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (RenTo)(200920)

Hak dan Kewajiban Guru, serta Komponen Penghasilannya

Hukum Positif Indonesia-

Hak dan kewajiban guru diatur dalam ketentuan Pasal 14 – Pasal 20 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Hak Guru

Guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya mempunyai hak sebagai berikut:

  1. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.
  2. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.
  3. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual.
  4. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi.
  5. Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan.
  6. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/ atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang—undangan.
  7. Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas.
  8. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi.
  9. Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan.
  10. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi.
  11. Memperoleh pelatihan dan pengembangan. profesi dalam bidangnya.

Kewajiban Guru

Guru dalam melaksanakan tugasnya secara profesional mempunyai kewajiban untuk:

  1. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.
  2. Meningkatkan dan mengembangan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
  3. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajran.
  4. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agamadan etika.
  5. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Komponen Penghasilan Guru

Salah satu hak guru sebgaimana tersebut di atas salah satunya adalah memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan mendapatkan jaminan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu mengenai komponen penghasilan guru diatur dalam ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Komponen Penghasilan Guru

Penghasilan guru meliputi:

  • Gaji pokok.
  • Tunjangan yang melekat pada gaji.
  • Penghasilan lainnya berupa:
    • tunjangan profesi.
    • tunjangan fungsional.
    • tunjangan khusus, dan
    • kesejahteraan tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.

Demikian juga halnya bagi guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah, mendapatkan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara guru yang bersangkutan dengan satuan pendidikan tersebut.

Tunjangan Profesi Guru

Tunjangan profesi diatur dalam ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Tunjangan profesi bagi guru diberikan kepada guru yang telah memilki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Besaran tunjangan setara dengan satu kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.

Tunjangan profesi guru dialokasi oleh pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanjan Daerah (APBD). Mengnai tunjangan profesi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor.

Tunjangan Fungsional Guru

Tunjangan fungsional diatur dalam ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Tunjangan funggsional bagi guru diberikan kepada guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselengggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

Pemerintah dan pemerintah daerah juga memberikan subsidi tunjangan fungsional kepada guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-udangan, yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanjan Daerah (APBD).

Tunjangan Khusus Guru

Tunjangan khusus bagi guru diatur dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Tunjangan khusus guru diberikan kepada guru yang bertugas di daerah khusus, yang besaran tunjangan khusus tersebut setara dengan satu kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.

Guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah yang bertugas di daerah khusus, berhak atas rumah dinas yang disediakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan.

Kesejahteraan Tambahan Guru

Kesejahteraan tambahan bagi guru diatur dalam ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Kesejahteraan tambahan dimaksud diperoleh dalam bentuk :

  • Tunjangan pendidikan.
  • Asuransi pendidikan.
  • Beasiswa dan penghargaan bagi guru.
  • Kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra dan putri guru.
  • Pelayanan kesehatan.
  • Bentuk kesejahteraan lainnya.

Untuk kesejahteraan tambahan sebagaimana tersebut di atas, merupakan tanggung jawab pemerintah dan/atau pemerintah daerah untuk mewujudkannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah mempunyai perhatian yang sangat besar pada bidang  pendidikan, dalam hal ini adalah guru sebagai pendidik para generasi penerus bangsa. (RenTo)(150820)

Hak dan Kewajiban Peserta Didik

Photo by Agung Pandit Wiguna on Pexels.com

By: Rendra Topan

Pengertian peserta didik menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Hak Peserta Didik

Setiap peserta didik mempunyai hak, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu:

  1. Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.
  2. Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai bakat, minat, dan kemampuannya.
  3. Mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.
  4. Mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.
  5. Pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara.
  6. Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.

Kewajiban Peserta Didik

Peserta didik juga mempunyai kewajiban sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu: 

  1. Menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan.
  2. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal ini disebutkan dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Mengenai hak dan kewajiban peserta didik berdasarkan Pasal 12 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Pemerintah. (RenTo)(070419)

Hak dan Kewajiban Warga Negara, Orang Tua, Masyarakat dan Pemerintah Dalam Dunia Pendidikan di Indonesia

Photo by RODNAE Productions on Pexels.com

By: Rendra Topan

Untuk mencapai tujuan pendidikan di Indonesia sesuai dengan amanat UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, tidak terlepas dari peranan warga negara itu sendiri, orang tua, masyarakat dan pemerintah.

Peranan dari warga negara, orang tua, masyarakat, dan pemerintah saling terkait sehubungan dengan hak dan kewajibannya.

Mengingat peranan warga negara, orang tua, masyarakat, dan pemerintah, ketentuan Pasal 5 – Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah mengaturnya secara garis besar. Adapun hak dan kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Bidang Pendidikan

Hak Warga Negara dalam Bidang Pendidikan

Warga negara yang dimaksud dalam sistem pendidikan nasional adalah warga negara Indonesia yang mempunyai hak:

  1. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
  2. Bagi warga negara yang mempunyai kelainnya fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
  3. Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
  4. Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.
  5. Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Kewajiban Warga Negara dalam Bidang Pendidikan

Setelah adanya hak bagi warga negara, selanjutnya undang-undang juga mengatur tentang kewajiban warga negara, yaitu:

  1. Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.
  2. Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.

Hak dan Kewajiban Orang Tua dalam Bidang Pendidikan

Dalam hal pendidikan ini orang tua juga mempunyai hak untuk berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.

Selanjutnya orang tua juga berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya selama dalam usia wajib belajar, yaitu usia tujuh sampai dengan lima belas tahun, sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Hak dan Kewajiban Masyarakat dalam Bidang Pendidikan

Masyarakat dalam penyelenggaraan pendidkan nasional mempunyai hak untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

Selanjutnya masyarakat juga mempunyai kewajiban untuk memberikan dukungan sumberdaya dalam penyelenggaraan pendidikan, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Hak dan Kewajiban Pemerintah dalam Bidang Pendidikan

Tidak kalah pentingnya adalah peranan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan nasional yang berupa hak dan kewajiban.

Dalam hal ini pemerintah mempunyai hak untuk mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pemerintah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, dan wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sebagaimana telah disebutkan di atas haruslah berjalan dengan selaras dan seimbang untuk mencapai tujuan dari pendidikan nasional. (RenTo)(070419)

Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen

By: Rendra Topan

Berdasarkan asas keseimbangan yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka diatur juga mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha. 

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Pelaku Usaha

Pengertian pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Hak dan Kewajiban Pelaku Pelaku Usaha

Hak Pelaku Usaha

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah disebutkan bahwa yang menjadi hak pelaku usaha adalah:

  1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
  2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
  3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
  4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
  5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban Pelaku Usaha

Adapun yang menjadi kewajiban pelaku usaha sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah:

  1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
  2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
  3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
  4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
  5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
  6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
  7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Hak dan kewajiban pelaku usaha ini juga tidak terlepas dari ketentuan peraturan perundang-undangan lain dalam pelaksanaannya yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang perikatan. (RenTo)(030419)