Tag Archives: Ketenagakerjaan

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Kamus Hukum Indonesia

Kamus Hukum Indonesia Hukum Positif Indonesia- A Adaptasi Adaptasi; (cagar budaya) Upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting. Administrasi Administrasi Kependudukan; Rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan … Continue reading Kamus Hukum Indonesia

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 3)
  2. BAB II Kepesertaan dan Tata Cara Pendaftaran (Pasal 4 – Pasal 10)
  3. BAB III Iuran dan Tata Cara Pembayaran Iuran (Pasal 11 – Pasal 17)
  4. BAB IV Manfaat JKP (Pasal 18 – Pasal 41)
  5. BAB V Sumber Pendanaan (Pasal 42 – Pasal 43)
  6. BAB VI Pengawasan Ketenagakerjaan (Pasal 44)
  7. BAB VII Penyelesaian Sengketa (Pasal 45)
  8. BAB VIII Sanksi Administratif (Pasal 46 – Pasal 47)
  9. BAB IX Ketentuan Penutup (Pasal 48 – Pasal 50)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 3)
  2. BAB II Kebijakan Pengupahan (Pasal 4 – Pasal 13)
  3. BAB III Upah Berdasarkan Satuan Waktu dan/atau Satuan Hasil (Pasal 14 – Pasal 19)
  4. BAB IV Struktur dan Skala Upah (Pasal 20 – Pasal 22)
  5. BAB V Upah Minimum (Pasal 23 – Pasal 35)
  6. BAB VI Upah Terendah pada Usaha Mikro Kecil dan Usaha Kecil (Pasal 36 – Pasal 38)
  7. BAB VII Pelindungan Upah (Pasal 39 – Pasal 52)
  8. BAB VIII Bentuk dan Cara Pembayaran Upah (Pasal 53 – Pasal 57)
  9. BAB IX Hal-Hal yang Dapat Diperhitungkan dengan Upah (Pasal 58 – Pasal 65)
  10. BAB X Upah sebagai Dasar Perhitungan Uang atau Pembayaran Hak dan Kewajiban Lainnya (Pasal 66 – Pasal 68)
  11. BAB XI Dewan Pengupahan (Pasal 69 – Pasal 77)
  12. BAB XII Pengawasan (Pasal 78)
  13. BAB XIII Sanksi Administratif (Pasal 79 – Pasal 81)
  14. BAB XIV Ketentuan Peralihan (Pasal 82 – Pasal 83)
  15. BAB XV Ketentuan Penutup (Pasal 84 – Pasal 86)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istarahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istarahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Pasal 2 – Pasal 17)
  3. BAB III Alih Daya (Pasal 18 – Pasal 20)
  4. BAB IV Waktu Kerja dan Waktu Istirahat (Pasal 21 – Pasal 35)
  5. BAB V Pemutusan Hubungan Kerja (Pasal 36 – Pasal 59)
  6. BAB VI Pengawasan Ketenagakerjaan (Pasal 60)
  7. BAB VII Sanksi Administratif (Pasal 61 – Pasal 62)
  8. BAB VIII Ketentuan Peralihan (Pasal 63 – Pasal 66)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Kewajiban dan Larangan bagi Pemberi Kerja Tanaga Kerja Asing (Pasal 2 – Pasal 11)
  3. BAB III Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Pasal 12 – Pasal 26)
  4. BAB IV Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing (Pasal 27)
  5. BAB V Pendidikan dan Pelatihan Kerja Bagi Tenaga Kerja Pendamping dan Tenaga Kerja Asing (Pasal 28 – Pasal 31)
  6. BAB VI Pelaporan, Pembinaan, dan Pengawasan (Pasal 32 – Pasal 35)
  7. BAB VII Sanksi Administratif (Pasal 36 – Pasal 42)
  8. BAB VIII Pendanaan (Pasal 43)
  9. BAB IX Ketentuan Lain-Lain (Pasal 44)
  10. BAB X Ketentuan Peralihan (Pasal 45)
  11. BAB XI Ketentuan Penutup (Pasal 46 – Pasal 48)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44

Matriks Perubahan Uang Pesangon antara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Hukum Positif Indonesia-

Ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Perubahan tersebut antara lain berkenaan dengan uang pesangon, yaitu dihapuskannya ketentuan Pasal 154 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Selengkapnya dapat dilihat pada matiks tersebut di bawah ini:

Matriks Perubahan Uang Pesangon antara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
Uang Pesangon
Besaran nilai uang pesangon adalah, sebagai berikut (Pasal 156 ayat (2) UU No. 13/2003):
Masa kerja < 1 tahun adalah satu bulan upah.
Masa kerja >1 tahun adalah dua bulan upah.
Masa kerja >2 tahun adalah tiga bulan upah.
Masa kerja >3 tahun adalah empat bulan upah.
Masa kerja >4 tahun adalah lima bulan upah.
Masa kerja >5 tahun adalah enam bulan upah.
Masa kerja >6 tahun adalah tujuh bulan upah.
Masa kerja >7 tahun adalah delapan bulan upah.
Masa kerja >8 tahun adalah sembilan bulan upah.

Uang Penghargaan
Besaran uang penghargaan masa kerja adalah, sebagai berikut (Pasal 56 ayat (3) UU No. 13/2003):
Masa kerja >3 tahun adalah dua bulan upah.
Masa kerja >6 tahun adalah tiga bulan upah.
Masa kerja >9 tahun adalah empat bulan upah.
Masa kerja >12 tahun adalah lima bulan upah.
Masa kerja >15 tahun adalah enam bulan upah.
Masa kerja >18 tahun adalah tujuh bulan upah.
Masa kerja >21 tahun adalah delapan bulan upah.
Masa kerja >24 tahun adalah sepuluh bulan upah.

Uang Penggantian Hak
Sementara itu untuk uang penggantian hak, meliputi (Pasal 156 ayat (4) UU No. 13/2003):
*Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur.
*Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat pekerja/buruh diterima bekerja.
*Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat.
*Hal lainnya yang ditetapkan dalam perjanjiankerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.  
Uang Pesangon; Pasal 156 ayat (2) Perubahan  
*masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah;
*masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah;
*masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah;
*masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah;
*masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upah;
*masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan upah;
*masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;
*masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan upah;
*masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah.  

Uang Penghargaan; Pasal 156 ayat (3) Perubahan
*masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan upah;
*masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan upah;
*masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4 (empat) bulan upah;
*masa kerja 12 (duabelas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) bulan upah;
*masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan upah;
*masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;
*masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah;
*masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh) bulan upah.  

Uang Penggantian Hak; Pasal 156 ayat (4) Perubahan
*cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
*biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat pekerja/buruh diterima bekerja;
*hal-haI lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
rendratopan.com

Baca juga: Besaran Pesangon Bagi Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu.

Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Berdasarkan Ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Sistematika Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Berdasarkan Ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

  1. Perubahan ketentuan Pasal 13.
  2. Perubahan ketentuan Pasal 14.
  3. Perubahan ketentuan Pasal 37.
  4. Perubahan ketentuan Pasal 42.
  5. Penghapusan ketentuan Pasal 43.
  6. Penghapusan ketentuan Pasal 44.
  7. Perubahan ketentuan Pasal 45.
  8. Penghapusan ketentuan Pasal 46.
  9. Perubahan ketentuan Pasal 47.
  10. Penghapusan ketentuan Pasal 48.
  11. Perubahan ketentuan Pasal 49.
  12. Perubahan ketentuan Pasal 56.
  13. Perubahan ketentuan Pasal 57.
  14. Perubahan ketentuan Pasal 58.
  15. Perubahan ketentuan Pasal 59.
  16. Perubahan ketentuan Pasal 61.
  17. Penyisipan satu pasal di antara ketentuan Pasal 61 dan Pasal 62.
  18. Penghapusan ketentuan Pasal 64.
  19. Penghapusan ketentuan Pasal 65.
  20. Perubahan ketentuan Pasal 66.
  21. Perubahan ketentuan Pasal 77.
  22. Perubahan ketentuan Pasal 77.
  23. Perubahan ketentuan Pasal 78.
  24. Perubahan ketentuan Pasal 88.
  25. Penyisipan lima pasal di antara ketentuan Pasal 88 dan Pasal 89.
  26. Penghapusan ketentuan Pasal 89.
  27. Penghapusan ketentuan Pasal 90.
  28. Penyisipan dua pasal di antara ketentuan Pasal 90 dan Pasal 91.
  29. Penghapusan ketentuan Pasal 91.
  30. Perubahan ketentuan Pasal 92.
  31. Penyisipan satu pasal di antara ketentuan Pasal 92 dan Pasal 93.
  32. Perubahan ketentuan Pasal 94.
  33. Perubahan ketentuan Pasal 95.
  34. Penghapusan ketentuan Pasal 96.
  35. Penghapusan ketentuan Pasal 97.
  36. Perubahan ketentuan Pasal 98.
  37. Perubahan ketentuan Pasal 151.
  38. Penyisipan satu pasal di antara ketentuan Pasal 151 dan Pasal 152.
  39. Penghapusan ketentuan Pasal 152.
  40. Perubahan ketentuan Pasal 153.
  41. Penghapusan ketentuan Pasal 154.
  42. Penyisipan satu pasal di antara ketentuan Pasal 154 dan Pasal 155.
  43. Penghapusan ketentuan Pasal 155.
  44. Perubahan ketentuan Pasal 156.
  45. Perubahan ketentuan Pasal 157.
  46. Penyisipan satu pasal di antara ketentuan Pasal 157 dan Pasal 158.
  47. Penghapusan ketentuan Pasal 158.
  48. Penghapusan Ketentuan Pasal 159.
  49. Perubahan ketentuan Pasal 160.
  50. Penghapusan ketentuan Pasal 161.
  51. Penghapusan ketentuan Pasal 162.
  52. Penghapusan ketentuan Pasal 163.
  53. Penghapusan ketentuan Pasal 164.
  54. Penghapusan ketentuan Pasal 165.
  55. Penghapusan ketentuan Pasal 166.
  56. Penghapusan ketentuan Pasal 167.
  57. Penghapusan ketentuan Pasal 168.
  58. Penghapusan ketentuan Pasal 169.
  59. Penghapusan ketentuan Pasal 170.
  60. Penghapusan ketentuan Pasal 171.
  61. Penghapusan ketentuan Pasal 172.
  62. Penghapusan ketentuan Pasal 184.
  63. Perubahan ketentuan Pasal 185.
  64. Perubahan ketentuan Pasal 186.
  65. Perubahan ketentuan Pasal 187.
  66. Perubahan ketentuan Pasal 188.
  67. Perubahan ketentuan Pasal 190.
  68. Penyisipan satu pasal di antara ketentuan Pasal 91 dan Pasal 92

Keterangan: Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Sistematika Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup (Pasal 2 – Pasal 5)
  3. BAB III Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha
    • Umum (Pasal 6)
    • Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pasal 7 – Pasal 12)
    • Penyederhanaan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha (Pasal 13 – Pasal 25)
    • Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudanan dan Persyaratan Investasi (Pasal 26 – Pasal 75)
    • Penyederhanaan Persyaratan Investasi pada Sektor Tertentu (Pasal 76 – Pasal 79)
  4. BAB IV Ketenagakerjaan
    • Umum (Pasal 80)
    • Ketenagakerjaan (Pasal 81)
    • Jenis Program Jaminan Sosial (Pasal 82)
    • Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Pasal 83)
    • Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Pasal 84)
  5. BAB V Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
    • Umum (Pasal 85)
    • Koperasi (Pasal 86)
    • Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Pasal 87)
    • Basis Data Tunggal (Pasal 88)
    • Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro dan Kecil (Pasal 89)
    • Kemitraan (Pasal 90)
    • Kemudahan Perizinan Berusaha (Pasal 91)
    • Kemudahan Fasilitasi Pembiayaan dan Insentif Fiskal (Pasal 92 – Pasal 94)
    • Dana Alokasi Khusus, Bantuan dan Pendampingan Hukum, Pengadaan Barang dan Jasa, dan Sistem/Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan dan Inkubasi (Pasal 95 – Pasal 102)
    • Partisipasi UMK dan Koperasi pada Infrastruktur Publik (Pasal 103 – Pasal 104)
  6. BAB VI Kemudahan Berusaha
    • Umum (Pasal 105)
    • Keimigrasian (Pasal 106)
    • Paten (Pasal 107)
    • Merek (Pasal 108)
    • Perseroan Terbatas (Pasal 109)
    • Undang-Undang Gangguan (Pasal 110)
    • Perpajakan (Pasal 111 – Pasal 114)
    • Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman (Pasal 115)
    • Wajib Daftar Perusahaan (Pasal 116)
    • Badan Usaha Milik Desa (Pasal 117)
    • Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Pasal 118)
  7. BAB VII Dukungan Riset dan Inovasi (Pasal 119 – Pasal 121)
  8. BAB VIII Pengadaan Tanah
    • Umum (Pasal 122)
    • Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Pasal 123)
    • Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Pasal 124)
    • Pertanahan (Pasal 125 – Pasal 147)
  9. BAB IX Kawasan Ekonomi
    • Umum (Pasal 148 – Pasal 149)
    • Kawasan Ekonomi Khusus (Pasal 150)
    • Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Pasal 151 – Pasal 153)
  10. BAB X Investasi Pemerintah Pusat dan Kemudahan Proyek Strategis Nasional
    • Investasi Pemerintah Pusat (Pasal 154 – Pasal 172)
    • Kemudahan Proyek Strategis Nasional (Pasal 173)
  11. BAB XI Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan untuk Mendukung Cipta Kerja
    • Umum (Pasal 174)
    • Administrasi Pemerintahan Pasal (175)
    • Pemerintahan Daerah (Pasal 176)
  12. BAB XII Pengawasan dan Pembinaan (Pasal 177 – Pasal 179)
  13. BAB XIII Ketentuan Lain-Lain (Pasal 180 – Pasal 183)
  14. BAB XIV Ketentuan Peralihan (Pasal 184)
  15. BAB XV Ketentuan Penutup (Pasal 185 – Pasal 186)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245

Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Yang Menuai Kritik

Hukum Positif Indonesia-

Judul tulisan ini sengaja dipilih karena menarik bagi penulis sehubungan dengan demontrasi oleh sekelompok masyarakat di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat pada hari Kamis, 16 Juli 2020 yang menyampaikan aspirasinya agar pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (demikian tertulis pada draftnya) tidak dilanjutkan dengan alasan yang dikemukan bahwa rancangan undang-undang tersebut akan menciptakan penjajahan rakyat Indonesia (baca: https://www.gelora.co/2020/07/bertemu-pimpinan-dpr-massa-gebrak-kecewa.html).

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Beberapa hal pokok disampaikan dalam tulisan ini mengenai isi rancangan undang-undang tersebut berdasarkan draft yang ada dengan judul BAB II Maksud dan Tujuan.

Maksud dan Tujuan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja

Rancangan undang-undang cipta kerja diselenggarakan dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak melalui kemudahan dan perlindungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMK-M) serta perkoperasian, peningkatan ekosistem investasi, kemudahan berusaha, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strtegis nasional (Pasal 3 draft RUU Cipta Kerja).

Kebijakan Strategis Cipta Kerja

Untuk mencapai tujuan sebagaimana tersebut di atas, maka salah satu kebijakan strategis cipta kerja memuat kebijakan penciptaan atau perluasan lapangan kerja melalui pengaturan yang terkait dengan dengan (Pasal 4 ayat (2) RUU Cipta Kerja):

  1. Peningkatan ekosistem, investasi dan kegiatan berusaha.
  2. Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.
  3. Kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMK-M serta perkoperasian.
  4. Peningkatan investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional.

Peningkatan Ekosistem, Investasi dan Kegiatan Berusaha

Peningkatan ekosistem, investasi dan kegiatan berusaha memuat pengaturan mengenai:

  1. Penyederhanaan perizinan berusaha.
  2. Persyaratan investasi.
  3. Kemudahan berusaha.
  4. Riset dan inovasi.
  5. Pengadaan lahan.
  6. Kawasan ekonomi.

Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Pekerja

Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja memuat pengaturan mengenai:

  1. Perlindungan pekerja untuk bekerja dengan perjanjian waktu kerja tertentu.
  2. Perlindungan hubungan kerja atas pekerjaan yang didasarkan alih daya.
  3. Perlindungan kebutuhan layak kerja melalui upah minimum.
  4. Perlindungan pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja.
  5. Kemudahan perizinan bagi tenaga kerja asing yang memiliki keahlian tertentu yang masih diperlukan untuk proses produksi barang dan jasa.

Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMK-M

Kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMK-M memuat pengaturan mengenai:

  1. Kriteria UMK-M.
  2. Basis data tunggal UMK-M.
  3. Pengelolaan terpadu UMK-M.
  4. Kemudahan perizinan berusaha UMK-M.
  5. Kemitraan, insentif, dan pembiayaan UMK-M.
  6. Kemudahan pendirian, rapat anggota dan kegiatan usaha koperasi.

Peningkatan Investasi Pemerintah dan Percepatan Proyek Strategis Nasional

Peningkatan investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional memuat pengaturan mengenai:

  1. Pelaksanaan investasi pemerintah pusat melalui pembentukan lembaga pengelola investasi.
  2. Penyediaan lahan dan perizinan untuk percepatan proyek strategis nasional.

Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan strategis cipta kerja sebagaimana tersebut di atas maka diperlukan pengaturan mengenai pelaksanaan administrasi pemerintahan, dan pengawasan, pembinaan dan pengenaan sanksi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dan setelah dibaca lebih lanjut draft RUU Cipta Kerja, memang dilakukan beberapa perubahan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada yang berkenaan dengan kebijakan strategis cipta kerja.

Perlu diketahui bahwa untuk membuat dan merumuskan rancangan undang-undang dalam rangka penetapan dan pengesahan oleh Dewan Perwakilan Rakyat berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan diatur mengenai asas pembentukan undang-undang itu sendiri, dan juga diatur mengenai asas materi muatan atau isi dari undang-undang dimaksud, sehingga dalam pembahasannya dapat mengurangi hal-hal yang tendensius terhadap kepentingan kelompok atau golongangan tertentu. Apalagi mengingat jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan fraksinya yang bermacam-macam, jadi masih terlalu dini untuk menghentikan pembahasan RUU Cipta Kerja dengan berbagai macam alasan yang tidak didasari dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kajian ilmiah tentang sosial kemasyarakatan.

Dengan demikian setelah dibaca draft RUU Cipta Kerja secara keseluruhan, penulis menyimpulkan perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku sebelumnya yang kemudian dimuat dalam draft RUU Cipta Kerja adalah untuk kebaikan dan kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia berdasarkan asas pemerataan hak, kepastian hukum, kemudahan berusaha, kebersamaan, dan kemandirian. (RenTo)(170720)

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja

Sistematika Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja

Pasal I

  1. Perubahan ketentuan Pasal 2.
  2. Perubahan ketentuan Pasal 3 ayat (3), dan penambahan satu ayat setelah ayat (4).
  3. Perubahan ketentuan Pasal 5 ayat (2).
  4. Perubahan ketentuan Pasal 6 ayat (2).
  5. Perubahan ketentuan Pasal 8 ayat (2).
  6. Penambahan dua ayat pada ketentuan Pasal 10.
  7. Perubahan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (4), dan penyisipan dua ayat di antara ayat (1) dan ayat (2).
  8. Penyisipan satu bab di antara BAB II dan BAB III, dan penyisipan satu pasal  di antara ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13.
  9. Perubahan ketentuan Pasal 15.
  10. Perubahan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan ayat (4).
  11. Penyisipan empat pasal di antara ketentuan Pasal 31 dan Pasal 32.

Pasal II

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 170

Keterangan: Mengubah Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020

9 (Sembilan) Alasan Kepulangan Tenaga Kerja Migran Indonesia

Hukum Positif Indonesia-

Berdasarkan data yang dilaporkan oleh perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia kepada perwakilan Republik Indonesia di negera tujuan penempatan, yang berisikan tentang data kepulangan dan data perpanjangan perjanjian kerja pekerja migran Indonesia, maka dapat diketahui alasan kepulangan tenaga kerja migran Indonesia.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Alasan Kepulangan Pekerja Migran Indonesia

Alasan kepulangan tenaga kerja migran Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 27  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pekerja Migran Indonesia adalah sebagai berikut:

  1. Berakhirnya perjanjian kerja.
  2. Cuti.
  3. Pemutusan hubungan kerja sebelum masa perjanjian kerja berakhir.
  4. Mengalami kecelakaan kerja dan/atau sakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan perkerjaannya lagi.
  5. Mengalami penganiayaan atau tindak kekerasan lainnya.
  6. Terjadi perang, bencana alam, atau wabah penyakit di negara tujuan penempatan.
  7. Dideportasi oleh pemerintah negara tujuan penempatan.
  8. Meninggal dunia di negara tujuan penempatan.
  9. Sebab lainnya yang menimbulkan kerugian pekerja migran Indonesia.

Perlakuan Terhadap Pekerja Migran Indonesia yang Meninggal Dunia di Negara Tujuan Penempatan

Terhadap pekerja migran Indonesia yang meninggal dunia di negara tujuan penempatan, menimbulkan kewajiban bagi perusahaan penempatan pekeja migran Indonesia, yaitu:

  1. Memberitahukan kematian pekerja migran Indonesia kepada keluarganya paling lambat tiga kali dua puluh empat jam sejak diketahui kematian tersebut.
  2. Mencari informasi tentang sebab kematian dan memberitahukannya kepada pejabat perwakilan Republik Indonesia dan anggota keluarga pekerja migran Indonesia yang bersangkutan.
  3. Memulangkan jenazah pekerja migran Indonesia ke tempat asal dengan cara yang layak serta menanggung semua biaya yang diperlukan, termasuk biaya penguburan sesuai dengan tata cara agama pekerja migran Indonesi tersebut.
  4. Mengurus pemakaman di negara tujuan penempatan pekerja migran Indonesia atas persetujuan pihak keluarga pekerja migran Indonesia atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan.
  5. Memberikan pelindungan terhadap seluruh harta milik pekerja migran Indoensia untuk kepentingan keluarga.
  6. Mengurus pemenuhan semua hak pekerja migran Indonesia yang seharusnya diterima.

Perusahaan penempatan tenaga kerja migran Indonesia yang tidak melaksanakan kewajibannya terhdap pekerja migran Indonesia yang meninggal di negara tujuan dikenakan sanksi admintrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Adminstratif dalam Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. (RenTo)(140520)

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Hukum Positif Indonesia-

Pelindungan pekerja migran Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 7 – Pasal 37 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pekerja Migran Indonesia.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pelindungan pekerja migran Indonesia sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon pekerja migran Indonesia dan/atau pekerja migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas diketahui bahwa tahapan pelindungan terhadap calon pekerja migran Indonesia atau pekerja migran Indonesia terdiri darii:

  1. Pelindungan sebelum bekerja.
  2. Pelindungan selama bekerja.
  3. Pelindungan setelah bekerja.

Baca juga:

Pekerja Migran Indonesia

Pelindungan Sebelum Bekerja

Pelindungan sebelum bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak pendaftaran sampai pemberangkatan.

Bentuk pelindungan sebelum bekerja dibedakan menjadi:

  1. Pelindungan administratif.
  2. Pelindungan Teknis.

Pelindungan Administratif

Pelindungan administratif paling sedikit meliputi:

  1. Kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan.
  2. Penetapan kondisi dan syarat kerja.

Pelindungan Teknis

Pelindungan teknis setidaknya meliputi:

  1. Pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi.
  2. Peningkatan kualitas calon pekerja migran Indonesia melalui pendidikan dan pelatihan kerja.
  3. Jaminan sosial.
  4. Fasilitasi pemenuhan hak calon pekerja migran Indonesia.
  5. Penguatan peran pegawai fungsional pengantar kerja.
  6. Pelayanan penempatan di layanan terpadu satu atap penemaptan dan pelindungan pekerja migran Indonesia.
  7. Pembinaan dan pengawasan.

Pelindungan Selama Bekerja

Pelindungan selama bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan selama pekerja migran Indonesia dan anggota keluarganya berada di luar negeri.

Bentuk pelindungan selama bekerja meliputi hal-hal sebagai berikut:

  1. Pendataan dan pendaftaran oleh atase ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk.
  2. Pemantauan dan evaluasi terhadap pemberi kerja, pekerjaan, dan kondisi kerja.
  3. Fasilitasi pemenuhan hak pekerja migran Indonesia.
  4. Fasilitasi penyelesaian kasus ketenagakerjaan.
  5. Pemberian layanan jasa kekonsuleran.
  6. Pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum berupa fasilitasi advokat oleh pemerintah pusat dan/atau perwakilan sesuai dengan hukum negara setempat.
  7. Pembinaan terhadap pekerja migran Indonesia; adalah kegiatan pembekalan kepada pekerja migran Indonesia selama berada di negeri tujuan penempatan.
  8. Fasilitasi repatriasi; adalah bantuan pemulangan yang diberikan kepada pekerja migran Indonesia dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deposrtasi, dan pekerja migran Indonesia mengalami masalah.

Untuk diketahui bersama bahwa pelindungan yang dilakukan selama bekerja sebagaimana tersebut di atas  dilakukan dengan tidak mengambil alih tanggung jawab pidana dan/atau perdata pekerja migran Indonesia dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum negara penempatan, serta hukum kebiasaan internasional.

Pelindungan Setelah Bekerja

Pelindungan setelah bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan sejak pekerja migran Indonesia dan anggota keluarganya tiba di debarkasi di Indonesia hingga kembali ke daerah asal, termasuk pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif.

Bentuk pelindungan setelah bekerja meliputi hal-hal sebagai berikut:

  1. Fasilitasi kepulangan sampai ke daerah asal.
  2. Penyelesaian hak pekerja migran Indonesia yang belum terpenuhi.
  3. Fasilitasi pengurusan pekerja migran Indonesia yang belum terpenuhi.
  4. Rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial.
  5. Pemberdayaan pekerja migran Indonesia dan keluarganya.

Pengertian dari rehabilitasi sosial sebagaimana tersebut diatas adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi mental sosial dan pengembalian keberfungsian sosial agar dapat dilaksanakan perannya kembali secara wajar, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat, sedangkan yang dimaksud dengan reintegrasi sosial adalah penyatuan kembali pekerja migran Indonesia yang bermasalah kepada pihak keluarga yang dapat memberikan pelindungan dan pemenuhan kebutuhannya. Pelindungan setelah bekerja sebagaimana tersebut di atas dilakukan oleh pemerintah pusat bersama-sama dengan pemerintah daerah. (RenTo)(140520)