Tag Archives: Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial

Sistematika Undang-Undang Nomor 14 TAhun 2019 tentang Pekerja Sosial

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 3)
  2. BAB II Praktik Pekerjaan Sosial (Pasal 4 – Pasal 14)
  3. BAB III Standar Praktik Pekerja Sosial (Pasal 15 – Pasal Pasal 18)
  4. BAB IV Pendidikan Profesi Pekerja Sosial (Pasal 19 – Pasal 27)
  5. BAB V Regristrasi dan Izin Praktik (Pasal 28 – Pasal 40)
  6. BAB VI Hak dan Kewajiban (Pasal 41 – Pasal 45)
  7. BAB VII Organisasi Pekerja Sosial (Pasal 46 – Pasal 48)
  8. BAB VIII Dewan Kehormatan Kode Etik (Pasal 49 – Pasal 50)
  9. BAB IX Tugas dan Wewenang (Pasal 51 – Pasal 56)
  10. BAB X Peran Serta Masyarakat (Pasal 57 – Pasal 58)
  11. BAB XI Ketentuan Peralihan (Pasal 59 – Pasal 62)
  12. BAB XII Ketentuan Penutup (Pasal 63 – Pasal 69)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 382

Ikhtisar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Photo by Pixabay on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Artikel ini berisikan tentang Ikhtisar putusan Mahkamah Konstisusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tanggal 25 November 2021 yang disadur dari laman https://mkri.go.id.

Daftar isi:

Nomor

91/PUU-XVIII/2020

Pokok Perkara

Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945

Pemohon

Hakiimi Irawan Bangkid Pamungkas, Ali Sujito, Muhtar Said, S.H., M.H., Migrant CARE (yang diwakili oleh Ketua dan Sekretaris), Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari Sumatera Barat (yang diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum), dan Mahkamah Adat Alam Minangkabau yang diwakili oleh Ketua (Imam) Mahkamah

Amar Putusan

Dalam Provisi:

  1. Menyatakan Permohonan Provisi Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
  2. Menolak Permohonan Provisi Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI.

Dalam Pokok Permohonan:

  1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
  2. Mengabulkan permohonan Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI untuk sebagian;
  3. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”;
  4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;
  5. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) menjadi inkonstitusional secara permanen;
  6. Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dinyatakan berlaku kembali;
  7. Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  8. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
  9. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Status

Mengabulkan Sebagian

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 3)
  2. BAB II Kepesertaan dan Tata Cara Pendaftaran (Pasal 4 – Pasal 10)
  3. BAB III Iuran dan Tata Cara Pembayaran Iuran (Pasal 11 – Pasal 17)
  4. BAB IV Manfaat JKP (Pasal 18 – Pasal 41)
  5. BAB V Sumber Pendanaan (Pasal 42 – Pasal 43)
  6. BAB VI Pengawasan Ketenagakerjaan (Pasal 44)
  7. BAB VII Penyelesaian Sengketa (Pasal 45)
  8. BAB VIII Sanksi Administratif (Pasal 46 – Pasal 47)
  9. BAB IX Ketentuan Penutup (Pasal 48 – Pasal 50)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 3)
  2. BAB II Kebijakan Pengupahan (Pasal 4 – Pasal 13)
  3. BAB III Upah Berdasarkan Satuan Waktu dan/atau Satuan Hasil (Pasal 14 – Pasal 19)
  4. BAB IV Struktur dan Skala Upah (Pasal 20 – Pasal 22)
  5. BAB V Upah Minimum (Pasal 23 – Pasal 35)
  6. BAB VI Upah Terendah pada Usaha Mikro Kecil dan Usaha Kecil (Pasal 36 – Pasal 38)
  7. BAB VII Pelindungan Upah (Pasal 39 – Pasal 52)
  8. BAB VIII Bentuk dan Cara Pembayaran Upah (Pasal 53 – Pasal 57)
  9. BAB IX Hal-Hal yang Dapat Diperhitungkan dengan Upah (Pasal 58 – Pasal 65)
  10. BAB X Upah sebagai Dasar Perhitungan Uang atau Pembayaran Hak dan Kewajiban Lainnya (Pasal 66 – Pasal 68)
  11. BAB XI Dewan Pengupahan (Pasal 69 – Pasal 77)
  12. BAB XII Pengawasan (Pasal 78)
  13. BAB XIII Sanksi Administratif (Pasal 79 – Pasal 81)
  14. BAB XIV Ketentuan Peralihan (Pasal 82 – Pasal 83)
  15. BAB XV Ketentuan Penutup (Pasal 84 – Pasal 86)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istarahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istarahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Pasal 2 – Pasal 17)
  3. BAB III Alih Daya (Pasal 18 – Pasal 20)
  4. BAB IV Waktu Kerja dan Waktu Istirahat (Pasal 21 – Pasal 35)
  5. BAB V Pemutusan Hubungan Kerja (Pasal 36 – Pasal 59)
  6. BAB VI Pengawasan Ketenagakerjaan (Pasal 60)
  7. BAB VII Sanksi Administratif (Pasal 61 – Pasal 62)
  8. BAB VIII Ketentuan Peralihan (Pasal 63 – Pasal 66)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Kewajiban dan Larangan bagi Pemberi Kerja Tanaga Kerja Asing (Pasal 2 – Pasal 11)
  3. BAB III Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Pasal 12 – Pasal 26)
  4. BAB IV Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing (Pasal 27)
  5. BAB V Pendidikan dan Pelatihan Kerja Bagi Tenaga Kerja Pendamping dan Tenaga Kerja Asing (Pasal 28 – Pasal 31)
  6. BAB VI Pelaporan, Pembinaan, dan Pengawasan (Pasal 32 – Pasal 35)
  7. BAB VII Sanksi Administratif (Pasal 36 – Pasal 42)
  8. BAB VIII Pendanaan (Pasal 43)
  9. BAB IX Ketentuan Lain-Lain (Pasal 44)
  10. BAB X Ketentuan Peralihan (Pasal 45)
  11. BAB XI Ketentuan Penutup (Pasal 46 – Pasal 48)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44

Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Berdasarkan Ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Sistematika Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Berdasarkan Ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

  1. Perubahan ketentuan Pasal 13.
  2. Perubahan ketentuan Pasal 14.
  3. Perubahan ketentuan Pasal 37.
  4. Perubahan ketentuan Pasal 42.
  5. Penghapusan ketentuan Pasal 43.
  6. Penghapusan ketentuan Pasal 44.
  7. Perubahan ketentuan Pasal 45.
  8. Penghapusan ketentuan Pasal 46.
  9. Perubahan ketentuan Pasal 47.
  10. Penghapusan ketentuan Pasal 48.
  11. Perubahan ketentuan Pasal 49.
  12. Perubahan ketentuan Pasal 56.
  13. Perubahan ketentuan Pasal 57.
  14. Perubahan ketentuan Pasal 58.
  15. Perubahan ketentuan Pasal 59.
  16. Perubahan ketentuan Pasal 61.
  17. Penyisipan satu pasal di antara ketentuan Pasal 61 dan Pasal 62.
  18. Penghapusan ketentuan Pasal 64.
  19. Penghapusan ketentuan Pasal 65.
  20. Perubahan ketentuan Pasal 66.
  21. Perubahan ketentuan Pasal 77.
  22. Perubahan ketentuan Pasal 77.
  23. Perubahan ketentuan Pasal 78.
  24. Perubahan ketentuan Pasal 88.
  25. Penyisipan lima pasal di antara ketentuan Pasal 88 dan Pasal 89.
  26. Penghapusan ketentuan Pasal 89.
  27. Penghapusan ketentuan Pasal 90.
  28. Penyisipan dua pasal di antara ketentuan Pasal 90 dan Pasal 91.
  29. Penghapusan ketentuan Pasal 91.
  30. Perubahan ketentuan Pasal 92.
  31. Penyisipan satu pasal di antara ketentuan Pasal 92 dan Pasal 93.
  32. Perubahan ketentuan Pasal 94.
  33. Perubahan ketentuan Pasal 95.
  34. Penghapusan ketentuan Pasal 96.
  35. Penghapusan ketentuan Pasal 97.
  36. Perubahan ketentuan Pasal 98.
  37. Perubahan ketentuan Pasal 151.
  38. Penyisipan satu pasal di antara ketentuan Pasal 151 dan Pasal 152.
  39. Penghapusan ketentuan Pasal 152.
  40. Perubahan ketentuan Pasal 153.
  41. Penghapusan ketentuan Pasal 154.
  42. Penyisipan satu pasal di antara ketentuan Pasal 154 dan Pasal 155.
  43. Penghapusan ketentuan Pasal 155.
  44. Perubahan ketentuan Pasal 156.
  45. Perubahan ketentuan Pasal 157.
  46. Penyisipan satu pasal di antara ketentuan Pasal 157 dan Pasal 158.
  47. Penghapusan ketentuan Pasal 158.
  48. Penghapusan Ketentuan Pasal 159.
  49. Perubahan ketentuan Pasal 160.
  50. Penghapusan ketentuan Pasal 161.
  51. Penghapusan ketentuan Pasal 162.
  52. Penghapusan ketentuan Pasal 163.
  53. Penghapusan ketentuan Pasal 164.
  54. Penghapusan ketentuan Pasal 165.
  55. Penghapusan ketentuan Pasal 166.
  56. Penghapusan ketentuan Pasal 167.
  57. Penghapusan ketentuan Pasal 168.
  58. Penghapusan ketentuan Pasal 169.
  59. Penghapusan ketentuan Pasal 170.
  60. Penghapusan ketentuan Pasal 171.
  61. Penghapusan ketentuan Pasal 172.
  62. Penghapusan ketentuan Pasal 184.
  63. Perubahan ketentuan Pasal 185.
  64. Perubahan ketentuan Pasal 186.
  65. Perubahan ketentuan Pasal 187.
  66. Perubahan ketentuan Pasal 188.
  67. Perubahan ketentuan Pasal 190.
  68. Penyisipan satu pasal di antara ketentuan Pasal 91 dan Pasal 92

Keterangan: Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Sistematika Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup (Pasal 2 – Pasal 5)
  3. BAB III Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha
    • Umum (Pasal 6)
    • Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pasal 7 – Pasal 12)
    • Penyederhanaan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha (Pasal 13 – Pasal 25)
    • Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudanan dan Persyaratan Investasi (Pasal 26 – Pasal 75)
    • Penyederhanaan Persyaratan Investasi pada Sektor Tertentu (Pasal 76 – Pasal 79)
  4. BAB IV Ketenagakerjaan
    • Umum (Pasal 80)
    • Ketenagakerjaan (Pasal 81)
    • Jenis Program Jaminan Sosial (Pasal 82)
    • Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Pasal 83)
    • Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Pasal 84)
  5. BAB V Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
    • Umum (Pasal 85)
    • Koperasi (Pasal 86)
    • Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Pasal 87)
    • Basis Data Tunggal (Pasal 88)
    • Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro dan Kecil (Pasal 89)
    • Kemitraan (Pasal 90)
    • Kemudahan Perizinan Berusaha (Pasal 91)
    • Kemudahan Fasilitasi Pembiayaan dan Insentif Fiskal (Pasal 92 – Pasal 94)
    • Dana Alokasi Khusus, Bantuan dan Pendampingan Hukum, Pengadaan Barang dan Jasa, dan Sistem/Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan dan Inkubasi (Pasal 95 – Pasal 102)
    • Partisipasi UMK dan Koperasi pada Infrastruktur Publik (Pasal 103 – Pasal 104)
  6. BAB VI Kemudahan Berusaha
    • Umum (Pasal 105)
    • Keimigrasian (Pasal 106)
    • Paten (Pasal 107)
    • Merek (Pasal 108)
    • Perseroan Terbatas (Pasal 109)
    • Undang-Undang Gangguan (Pasal 110)
    • Perpajakan (Pasal 111 – Pasal 114)
    • Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman (Pasal 115)
    • Wajib Daftar Perusahaan (Pasal 116)
    • Badan Usaha Milik Desa (Pasal 117)
    • Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Pasal 118)
  7. BAB VII Dukungan Riset dan Inovasi (Pasal 119 – Pasal 121)
  8. BAB VIII Pengadaan Tanah
    • Umum (Pasal 122)
    • Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Pasal 123)
    • Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Pasal 124)
    • Pertanahan (Pasal 125 – Pasal 147)
  9. BAB IX Kawasan Ekonomi
    • Umum (Pasal 148 – Pasal 149)
    • Kawasan Ekonomi Khusus (Pasal 150)
    • Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Pasal 151 – Pasal 153)
  10. BAB X Investasi Pemerintah Pusat dan Kemudahan Proyek Strategis Nasional
    • Investasi Pemerintah Pusat (Pasal 154 – Pasal 172)
    • Kemudahan Proyek Strategis Nasional (Pasal 173)
  11. BAB XI Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan untuk Mendukung Cipta Kerja
    • Umum (Pasal 174)
    • Administrasi Pemerintahan Pasal (175)
    • Pemerintahan Daerah (Pasal 176)
  12. BAB XII Pengawasan dan Pembinaan (Pasal 177 – Pasal 179)
  13. BAB XIII Ketentuan Lain-Lain (Pasal 180 – Pasal 183)
  14. BAB XIV Ketentuan Peralihan (Pasal 184)
  15. BAB XV Ketentuan Penutup (Pasal 185 – Pasal 186)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245

Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Yang Menuai Kritik

Hukum Positif Indonesia-

Judul tulisan ini sengaja dipilih karena menarik bagi penulis sehubungan dengan demontrasi oleh sekelompok masyarakat di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat pada hari Kamis, 16 Juli 2020 yang menyampaikan aspirasinya agar pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (demikian tertulis pada draftnya) tidak dilanjutkan dengan alasan yang dikemukan bahwa rancangan undang-undang tersebut akan menciptakan penjajahan rakyat Indonesia (baca: https://www.gelora.co/2020/07/bertemu-pimpinan-dpr-massa-gebrak-kecewa.html).

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Beberapa hal pokok disampaikan dalam tulisan ini mengenai isi rancangan undang-undang tersebut berdasarkan draft yang ada dengan judul BAB II Maksud dan Tujuan.

Maksud dan Tujuan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja

Rancangan undang-undang cipta kerja diselenggarakan dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak melalui kemudahan dan perlindungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMK-M) serta perkoperasian, peningkatan ekosistem investasi, kemudahan berusaha, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strtegis nasional (Pasal 3 draft RUU Cipta Kerja).

Kebijakan Strategis Cipta Kerja

Untuk mencapai tujuan sebagaimana tersebut di atas, maka salah satu kebijakan strategis cipta kerja memuat kebijakan penciptaan atau perluasan lapangan kerja melalui pengaturan yang terkait dengan dengan (Pasal 4 ayat (2) RUU Cipta Kerja):

  1. Peningkatan ekosistem, investasi dan kegiatan berusaha.
  2. Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.
  3. Kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMK-M serta perkoperasian.
  4. Peningkatan investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional.

Peningkatan Ekosistem, Investasi dan Kegiatan Berusaha

Peningkatan ekosistem, investasi dan kegiatan berusaha memuat pengaturan mengenai:

  1. Penyederhanaan perizinan berusaha.
  2. Persyaratan investasi.
  3. Kemudahan berusaha.
  4. Riset dan inovasi.
  5. Pengadaan lahan.
  6. Kawasan ekonomi.

Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Pekerja

Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja memuat pengaturan mengenai:

  1. Perlindungan pekerja untuk bekerja dengan perjanjian waktu kerja tertentu.
  2. Perlindungan hubungan kerja atas pekerjaan yang didasarkan alih daya.
  3. Perlindungan kebutuhan layak kerja melalui upah minimum.
  4. Perlindungan pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja.
  5. Kemudahan perizinan bagi tenaga kerja asing yang memiliki keahlian tertentu yang masih diperlukan untuk proses produksi barang dan jasa.

Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMK-M

Kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMK-M memuat pengaturan mengenai:

  1. Kriteria UMK-M.
  2. Basis data tunggal UMK-M.
  3. Pengelolaan terpadu UMK-M.
  4. Kemudahan perizinan berusaha UMK-M.
  5. Kemitraan, insentif, dan pembiayaan UMK-M.
  6. Kemudahan pendirian, rapat anggota dan kegiatan usaha koperasi.

Peningkatan Investasi Pemerintah dan Percepatan Proyek Strategis Nasional

Peningkatan investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional memuat pengaturan mengenai:

  1. Pelaksanaan investasi pemerintah pusat melalui pembentukan lembaga pengelola investasi.
  2. Penyediaan lahan dan perizinan untuk percepatan proyek strategis nasional.

Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan strategis cipta kerja sebagaimana tersebut di atas maka diperlukan pengaturan mengenai pelaksanaan administrasi pemerintahan, dan pengawasan, pembinaan dan pengenaan sanksi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dan setelah dibaca lebih lanjut draft RUU Cipta Kerja, memang dilakukan beberapa perubahan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada yang berkenaan dengan kebijakan strategis cipta kerja.

Perlu diketahui bahwa untuk membuat dan merumuskan rancangan undang-undang dalam rangka penetapan dan pengesahan oleh Dewan Perwakilan Rakyat berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan diatur mengenai asas pembentukan undang-undang itu sendiri, dan juga diatur mengenai asas materi muatan atau isi dari undang-undang dimaksud, sehingga dalam pembahasannya dapat mengurangi hal-hal yang tendensius terhadap kepentingan kelompok atau golongangan tertentu. Apalagi mengingat jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan fraksinya yang bermacam-macam, jadi masih terlalu dini untuk menghentikan pembahasan RUU Cipta Kerja dengan berbagai macam alasan yang tidak didasari dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kajian ilmiah tentang sosial kemasyarakatan.

Dengan demikian setelah dibaca draft RUU Cipta Kerja secara keseluruhan, penulis menyimpulkan perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku sebelumnya yang kemudian dimuat dalam draft RUU Cipta Kerja adalah untuk kebaikan dan kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia berdasarkan asas pemerataan hak, kepastian hukum, kemudahan berusaha, kebersamaan, dan kemandirian. (RenTo)(170720)

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja

Sistematika Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja

Pasal I

  1. Perubahan ketentuan Pasal 2.
  2. Perubahan ketentuan Pasal 3 ayat (3), dan penambahan satu ayat setelah ayat (4).
  3. Perubahan ketentuan Pasal 5 ayat (2).
  4. Perubahan ketentuan Pasal 6 ayat (2).
  5. Perubahan ketentuan Pasal 8 ayat (2).
  6. Penambahan dua ayat pada ketentuan Pasal 10.
  7. Perubahan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (4), dan penyisipan dua ayat di antara ayat (1) dan ayat (2).
  8. Penyisipan satu bab di antara BAB II dan BAB III, dan penyisipan satu pasal  di antara ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13.
  9. Perubahan ketentuan Pasal 15.
  10. Perubahan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan ayat (4).
  11. Penyisipan empat pasal di antara ketentuan Pasal 31 dan Pasal 32.

Pasal II

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 170

Keterangan: Mengubah Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020