Tag Archives: Kesehatan

Hal yang berkaitan dengan kesehatan

Kedaruratan Kesehatan Masyarakat

Hukum Positif Indonesia-

Kedaruratan kesehatan masyarakat diatur dalam ketentuan Pasal 10 – Pasal 14 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Kedaruratan Kesehatan Masyarakat

Kedaruratan kesehatan masyarakat mempunyai pengertian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.

Alur Kedaruratan Kesehatan Masyarakat

Alur kedaruratan kesehatan masyarakat adalah sebagai berikut:

  1. Pemerintah pusat menetapkan dan mencabut kedaruratan kesehatan masyarakat.
  2. Pemerintah pusat menetapkan dan mencabut penetapan pintu masuk dan wilayah di dalam negeri yang terjangkit kedaruratan kesehatan masyarakat.
  3. Sebelum menetapkan kedarutan kesehatan masyarakat, pemerintah pusat terlebih dahulu menetapkan jenis penyakit dan faktor risiko yang dapat menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Penyelenggaraan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat

Penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan pada kedaruratan kesehatan masyarakat dilaksanakan oleh pemerintah pusat secara cepat dan tepat berdasarkan pada besarnya:

  1. Acamanan.
  2. Efektivitas.
  3. Dukungan sumber daya.
  4. Teknik operasional.

Dasar-dasar tersebut di atas juga mempertimbangkan kedaulatan negara, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya.

Baca juga:

Penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan pada kedaruratan masyarakat dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan dunia internasional.

Pada kejadian kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia, pemerintah pusat melakukan komunikasi, koordinasi dan kerja sama dengan negara lain atau organisasi internasional, dan memberitahukan kepada pihak internasional sesuai dengan ketentuan hukum internasional, sehingga pemerintah pusat dapat menetapkan karantina wilayah di pintu masuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (RenTo)(280420)

Hak dan Kewajiban Masyarakat Selama Kekarantinaan Kesehatan

Hukum Positif Indonesia-

Mengenai hak dan kewajiban masyarakat selama penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan diatur dalam ketentuan Pasal 7 – Pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Kekarantinaan

Kekarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Dalam rangka penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, menimbulkan hak dan kewajiban bagi masyarakat.

Hak Masyarakat atas Kesehatan

Hak masyarakat dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan adalah sebagai berikut:

  1. Setiap orang mempunyai hak memperoleh perlakuan yang sama dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan.
  2. Setiap orang mempunyai hak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya selama karantina.

Baca juga:

Kewajiban Masyarakat Terhadap Kesehatan

Kewajiban masyarakat selama penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan adalah sebagai berikut:

  1. Setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan.
  2. Setiap orang berkewajiban ikut serta dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan.

Perlakuan yang sama yang menjadi hak masyarakat dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan maksudnya adalah penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan tidak boleh bersifat diskriminatif atau membeda-bedakan perlakuan.

Sementara itu yang dimaksud dengan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya yang menjadi hak masyarakat dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan antara lain pakaian, perlengkapan mandi, cuci, dan buang air. (RenTo)(280420)

Hubungan Kekarantinaan Kesehatan dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar

Photo by Taryn Elliott on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Untuk mengetahui hubungan antara kekarantinaan kesehatan dengan pembatasan sosial berskala besar, terlebih dahulu disampaikan pengertian dari kedua hal tersebut.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian

Kekarantinaan Kesehatan

Pengertian Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas terdapat istilah kedaruratan kesehatan masyarakat yang juga mempunyai pengertian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.

Pembatasan Sosial Berskala Besar

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mempunyai pengertian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

Pengertian lainnya mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) mempunyai pengertian yaitu pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease (COVID-19)  sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19).

Setelah mengetahui pengertian dari kedua variable yang menjadi judul artikel ini, maka penulis menguraikannya dengan ringkas secara yuridis normatif  terhadap variable-variabel tersebut.

Permasalahan

Bagaimana Hubungan Kekarantinaan Kesehatan dan Pembatasan Sosial Berskala Besar?

Pembahasan

Kekarantinaan Kesehatan

Dalam rangka penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di wilayah ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan menyatakan bahwa; dalam rangka melakukan tindakan mitigasi faktor risiko di wilayah pada situasi kedaruratan kesehatan masyarakat dilakukan karantina rumah, karantina wilayah, karantina rumah sakit, atau pembatasan sosial berskala besar.

Sebagaimana ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan tersebut di atas penyelenggaraan kekarantinaan kesehata di wilayah dapat dibedakan menjadi:

  1. Karantina rumah; adalah pembatasan penghuni dalam suatu rumah beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
  2. Karantina rumah sakit; adalah pembatasan sesorang dalam rumah sakit yang diduga terinfeksi penyakit  dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kotaminasi.
  3. Karantina wilayah; adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
  4. Pembatasan sosial berskala besar; adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

Tanggung Jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkenaan dengan kekarantinaan kesehatan diatur dalam ketentuan Pasal 4 – Pasal 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan disebutkan sebagai berikut:

  1. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat melalui penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan.
  2. Pemerintah pusat bertanggung jawab menyelenggarakan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk dan di wilayah secara terpadu.
  3. Dalam menyelenggarakan kekarantinaan kesehatan tersebut pemerintah pusat dapat melibatkan pemerintah daerah.
  4. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap ketersediaan sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan.

Pembatasan Sosial Berskala Besar

Merujukan pada pengertian pembatasan sosial berskala besar sebagaimana tersebut diatas, dan mencermati ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) bahwa yang dapat melakukan pembatasan sosial berskala besar adalah pemerintah daerah dengan persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, pembatasan sosial berskala besar atau pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang dilakukan untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu.

Dalam hal ini pemerintah daerah dapat melakukan pembatasan sosial berskala besar dengan persetujuan menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca juga:

Kesimpulan

Berdasarkan uraian singkat di atas dapat disimpulkan bahwa pembatasan sosial berskala besar merupakan bagian dari penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan wilayah sebagaimana dinayatakan dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Dengan demikian Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) sebagiamana yang diatur dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tetap berpedoman dengan tata cara yang sudah dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. (RenTo)(270420)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan

Kamus Hukum Indonesia

Kamus Hukum Indonesia Hukum Positif Indonesia- A Adaptasi Adaptasi; (cagar budaya) Upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting. Administrasi Administrasi Kependudukan; Rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan … Continue reading Kamus Hukum Indonesia

Sistematika Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kerantinaan Kesehatan

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 3)
  2. BAB II Tanggung Jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pasal 4 – Pasal 6)
  3. BAB III Hak dan Kewajiban (Pasal 7 – Pasal 9)
  4. BAB IV Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (Pasal 10 – Pasal 14)
  5. BAB V Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk dan di Wilayah (Pasal 15 – Pasal 18)
  6. BAB VI Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk (Pasal 19 – Pasal 48)
  7. BAB VII Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan Wilayah (Pasal 49 – Pasal 60)
  8. BAB VIII Dokumen Karantina Kesehatan (Pasal 61 – Pasal 70)
  9. BAB IX Sumber Daya Kekarantinaan Kesehatan (Pasal 71 – Pasal 78)
  10. BAB X Informasi Kekarantinaan Kesehatan (Pasal 79 – Pasal 81)
  11. BAB XI Pembinaan dan Pengawasan (Pasal 82 – 83)
  12. BAB XII Penyidikan (Pasal 84 – Pasal 89)
  13. BAB XIII Ketentuan Pidana (Pasal 90 – Pasal 94)
  14. BAB XIV Ketentuan Penutup (Pasal 95 – Pasal 98)

Lembatan Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128

Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19

Photo by Anna Shvets on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Pandemi COVID-19 yang mendunia membuat pemerintah Republik Indonesia  untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) guna melindungi segenap rakyat Indonesia dari terjangkitnya COVID-19.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Pembatasan Sosial Berskala Besar

Pembatasan sosial berskala besar berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19)  mempunyai pengertian yaitu pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Diseas (COVID-19)  sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19).

Virus Corona (COVID-19)

Siapa yang dapat melakukan pembatasan sosial berskala besar?

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19)  bahwa yang dapat melakukan pembatasan sosial berskala besar adalah pemerintah daerah dengan persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, pembatasan sosial berskala besar atau pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang dilakukan untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu.

Pertimbangan Pembatasan Sosial Berskala Besar

Pembatasan sosial berskala besar didasarkan pada pertimbangan:

  1. Epidemiologis;
  2. Besarnya ancaman;
  3. Efektivitas;
  4. Dukungan sumber daya;
  5. Teknis;
  6. Operasional;
  7. Pertimbangan politik;
  8. Ekonomi;
  9. Sosial;
  10. Budaya;
  11. Pertahanan dan keamanan;

Kriteria Pembatasan Sosial Berskala Besar

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19),Pembatasanan sosial berskala besar harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

  1. Jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah.
  2. Terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

Bentuk Pembatasan Sosial Berskala Besar

Bentuk pembatasan sosial berskala besar berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) paling sedikit meliputi:

  1. Peliburan sekolah dan tempat kerja.
  2. Pembatasan kegiatan keagamaan.
  3. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Pembatasan sosial berskala besar tersebut tetap harus mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja, dan ibadah penduduk, serta memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk antara lain berupa kebutuhan pelayanan kesehatan, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya.

Terhadap pemerintah daerah berkenaan dengan penetapan pembatasan sosial berskala besar yang telah dilakukan oleh Menteri Kesehatan, mempunyai kewajiban untuk melaksanakan dan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Tahapan Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar

Pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar mempunyai tahapan sebagai berikut:

  1. Pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar diusulkan oleh gubernur/bupati/walikota kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan
  2. Menteri Kesehatan  menetapkan pembatasan sosial berskala besar dengan memperhatikan pertimbangan ketua pelaksana gugus tugas percepatan penanganan corona virus disease 2019 (COVID-19).
  3. Ketua pelaksana gugus tugas percepatan penanganan corona virus disease 2019 (COVID-19) mengusulkan kepada Menteri Kesehatan untuk menetapkan pembatasan sosial berskala besar di wilayah tertentu.
  4. Setelah adanya persetujuan dari Menteri Kesehatan, kepala daerah di wilayah tertentu wajib melaksanakan pembatasan sosial berskala besar.

Pengertian Lainnya Berkenaan dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar

Untuk menambah wawasan berikut ini disampaikan beberapa pengertian dari istilah-istilah yang digunakan berkenaan dengan COVID-19 berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

  1. Karantina; adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan meskipun belum menunjukan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, dan/atau pemisahan peti kemas, alat angkut, atau barang apapun yang diduga terkontaminasidari orang dan/atau barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau barang di sekitarnya.
  2. Isolasi; adalah pemisahan orang sakit dari orang sehat yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan.
  3. Karantina rumah; adalah pembatasan penghuni dalam suatu rumah beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
  4. Karantina rumah sakit; adalah pembatasan sesorang dalam rumah sakit yang diduga terinfeksi penyakit  dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kotaminasi.
  5. Karantina wilayah; adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
  6. Pembatasan sosial berskala besar; adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

Lebih jelasnya mengenai materi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dapat di lihat dengan klik tautan di bawah ini. (RenTo)(010420)

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Virus Corona (COVID-19)

viris corona, coronaviruses

Hukum Positif Indonesia-

Artikel ini disadur dari who.int yaitu website World Health Organization (WHO) yang merupakan organisasi kesehatan dunia yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), guna membantu menyebarluaskan informasi mengenai virus corona yang sedang mewabah di sebagian besar belahan dunia saat ini.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Apa itu Virus Corona?

Virus corona merupakan keluarga besar dari virus yang dapat mengakibatkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis virus corona telah diketahui sebelumnya, virus ini menyebabkan infeksi  pada saluran pernafasan  dengan gejala demam seperti pada beberapa penyakit antara lain Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Terakhir ditemukan  virus corona yang menyebabkan penyakit COVID-19.

Pengertian COVID-19

COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh salah satu jenis virus yang disebut corona. Virus corona jenis ini baru ditemukan, dan menjadi penyebab dari penyakit yang tidak diketahui sebelumnya, saat ini COVID-19 sudah menjadi kejadian yang luar biasa di seluruh dunia, bermula dari kota Wuhan di Cina pada Desember 2019.

Gejala COVID-19

Gejala paling umum COVID-19 adalah demam, kelelahan dan batuk kering. Pada beberapa penderita menimbulkan rasa sakit dengan gejala seperti hidung tersumbat, hidung berair, sakit pada tenggorokan, atau diare. Gejala yang ditimbulkan oleh COVID-19 biasanya secara bertahap dimulai dari gejala yang ringan. Pada sebagian orang yang terinfeksi COVID-19 tidak menunjukan gejala-gejala tersebut dan tidak merasakan sakit, sebagian besar penderita yaitu sekitar 80% dapat disembuhkan tanpa perlu penanganan khusus.

Sekitar 1 dari 6 orang yang terinfeksi COVID-19 mengalami sakit yang serius dengan menunjukan gejala sulitnya bernafas. Bagi orang yang sudah berusia lanjut, COVID-19  merupakan masalah kesehatan yang sama seriusnya dengan penyakit tekanan darah tinggi, jantung, atau diabetes yang memerlukan penanganan khusus. Dalam hal ini orang yang menunjukan gejala demam, batuk, dan kesulitan bernafas harus mendapat perhatian dan penangan serius.

Penyebaran COVID-19

Seseorang dapat tertular COVID-19 dari orang yang menderita penyakit tersebut. COVID-19 menular dari manusia ke manusia lainnya melalui percikan yang keluar dari hidung atau mulut pada saat penderita batuk atau hembusan nafas. Oleh karena itu penting kiranya untuk menjaga jarak dengan penderita sekitar 1 meter pada saat berinteraksi.

World Health Organization (WHO) masih terus melakukan penelitian mengenai cara penularan/penyebaran COVID-19 sampai saat ini dan hasilnya akan diberitahu untuk disebarluaskan kepada masyarakat melalui situsnya.

Perlindungan Terhadap COVID-19

Untuk mengurangi resiko masyarakat tertular COVID-19, WHO melalui situsnya menganjurkan agar masyarakat melakukan hal-hal sebagai berikut:

  1. Selalu mencuci tangan dengan menggunakan sabun cuci tangan yang mengandung antiseptic.
  2. Jaga jarak berinteraksi (sekitar 1 meter) dengan penderita atau siapapun pada saat batuk atau bersin.
  3. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang belum dicuci telebih dahulu, karena virus dapat masuk ke tubuh kita melalui tangan pada saat menyentuh mata, hidung dan mulut.
  4. Pastikan anda dan orang sekeliling anda menjaga kebersihan diri pada saat bersin atau batuk dengan menutup mulut menggunakan sapu tangan atau tisu.
  5. Tetap berada di rumah jika merasa tidak sehat, seperti demam, batuk, dan kesulitan bernafas.
  6. Tetap memantau mengenai perkembangan terakhir COVID-19, terutama pada daerah-daerah yang terdampak.
Photo by Burst on Pexels.com

Bagi masyarakat yang telah berkunjung ke daerah terdampak COVID-19, harus dipastikan terlebih dahulu selama 14 hari untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara:

  1. Ikuti cara-cara pencegahan penularan COVID-19 sebagaimana tersebut di atas.
  2. Membatasi diri untuk berinteraksi jika merasa tidak sehat, antara lain gejala sakit kepala dengan suhu badan di atas 370C, hidung berair, sampai merasa sehat. Gunakan masker jika memang terpaksa harus keluar rumah untuk menghindari tertularnya COVID-19 kepada orang lain.
  3. Jika anda mengalami demam dan kesulitan bernafas, minta nasehat dokter, karena bisa jadi anda mengalami infeksi saluran pernafasan atau kondisi kesehatan lainnya yang serius. Hubungi dokter atau rumah sakit yang dapat membantu penanganan mengenai kesehatan anda tersebut, untuk selanjutnya membantu pencegahan penularan COVID-19 dan penyakit akibat virus lainnya.

Saat ini hampir seluruh negara di dunia masyarakatnya terdampakt COVID-19, dengan berbagai macam tahapan dan gejalanya. Mari tingkatkan pola hidup sehat dengan menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekitar kita. (RenTo)(140320)

Sumber: World Health Organization

Jaminan Kesehatan bagi Penduduk di Indonesia

BPJS-Hukum Positif Indonesia

By: Rendra Topan

Jaminan kesehatan merupakan salah satu program dari Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sebagai salah satu program, sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan, maka diterbitkanlah Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang merupakan peraturan pelaksana dari UU No. 24/2011.

Pada artikel ini diuraikan terlebih dahulu mengenai beberapa istilah secara umum yang berkenaan dengan jaminan kesehatan untuk lebih memudahkan dalam pemahaman, antara lain:

Pengertian Jaminan Kesehatan

Pengertian Jaminan kesehatan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran jaminan kesehatan atau iuran jaminan kesehatannya dibayar oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. 

Setiap orang yang disebutkan dalam pengertian jaminan kesehatan di atas adalah peserta jaminan kesehatan termasuk orang asing, hal ini sesuai dengan pengertian peserta jaminan kesehatan yang menyebutkan bahwa Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran jaminan kesehatan (Pasal 1 angka 2 Perpres No. 82/2018)

Peserta Jaminan Kesehatan

Sesuai dengan defenisi jaminan kesehatan bahwa yang menjadi peserta jaminan kesehatan adalah setiap orang, dan termasuk orang asing yang paling sedikit waktu berkeja di Indoneisa adalah enam bulan. Untuk itu perserta jaminan kesehatan berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 meliputi:

  1. Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan.
  2. Bukan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan.

Penerima Bantuan Iuran (PBI)

Penerima bantuan iuran jaminan kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta jaminan kesehatan sebagaiman disebutkan dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, yangmana peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan ini lebih lanjut ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Bukan Penerima Bantuan Iuran (PBI)

Selanjutnya peserta yang bukan Penerima Bantuan Iuran (PBI)  jaminan kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan terdiri atas:

  1. Pekerja Penerima Upah (PPU) dan anggota keluarganya; PPU adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah. Termasuk ke dalam kelompok PPU yaitu; pejabat negara, pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah, PNS, prajurit, anggota POLRI, kepala desa dan perangkat desa, pegawai swasta, dan pekerja/pegawai yang tidak disebutkan sebelumnya yang menerima gaji atau upah.
  2. Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan anggota keluarganya; PBPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri. Termasuk ke dalam kelompok PBPU yaitu: perkeja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri, dan pekerja yang tidak termasuk ke dalam kategori sebelumnya yang bukan penerima gaji atau upah.   
  3. Bukan Pekerja (BP) dan anggota keluarganya; BP adalah setiap orang yang bukan termasuk PPU, PBPU, PBI jaminan kesehatan, dan penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah. Termasuk ke dalam kelompok BP yaitu: investor, pemberi kerja, penerima pensiun, veteran, perintis kemerdekaan, janda, duda, atau anak yatim dan/atau piatu dari veteran atau perintis kemerdekaan, dan yang tidak termasuk pada kategori sebelumnya yang mampu membayar iuran.

Anggota Keluarga Bukan Penerima Bantuan Iuran (PBI)

Mengenai anggota keluarga yang menjadi peserta  yang bukan PBI secara khusus diatur dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang menyebutkan bahwa anggota keluarga Pekerja Penerima Upah (PPU) adalah sebagai berikut:

  1. Anggota keluarga dari peserta PPU meliputi suami/isteri yang sah, anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, dan anak angkat yang sah, paling banyak 4 orang.
  2. Anak kandung, anak tiri dari perkainan yang sah, dan anak angkat yang sah, dengan kriteria: tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai  penghasilan sendiri, belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun bagi yang masih menempuh pendidikan formal.
  3. Selain anggota keluarga yang tersebut di atas, peserta PPU dapat mengikutsertakan anggota kelaurga lain, seperti ayah, ibu, dan mertua.

Iuran Jaminan Kesehatan

Setiap peserta jaminan kesehatan diharuskan untuk membayar iuran jaminan kesehatan. Untuk lebih jelasnya mengenai apa yang dimaksud dengan iuran, Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan menyebut bahwa pengertian iuran jaminan kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk program jaminan kesehatan.

Kewajiban Membayar Iuran Jaminan Kesehatan

Secara umum kewajiban membayar iuran berdasarkan Pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan adalah sebagai berikut:

  1. Iuran bagi peserta PBI Jaminan Kesehatan dibayar oleh pemerintah pusat.
  2. Iuran bagi penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah dibayar oleh pemerintah daerah.
  3. Iuran bagi peserta PPU dibayar oleh pemberi kerja dan pekerja.
  4. Iuran bagi peserta PBPU dan peserta BP dibayar oleh peserta atau pihak lain atas nama peserta.
  5. Iuran bagi peserta PPU tidak berlaku bagi penerima pensiun pejabat negara yang berhenti dengan hak pensiun, PNS yang berhenti dengan hak pensiun, prajurit dan anggota POLRI yang berhenti dengan hak pensiun, dan janda, duda atau anak yatim dan/atau piatu yang mendapat hak pensiun. Tidak berlaku juga bagi veteran dan perintis kemerdekaan.
  6. Iuran bagi bayi baru lahir dibayarkan oleh peserta atau pihak lain atas nama peserta pada saat mendaftar paling lama 28 (dua puluh delapan hari) sejak dilahirkan.

Sebagai catatan bahwa dalam Pasal 106 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatkan disebutkan bahwa semua ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan yang telah beberapa kali mengalami perubahan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan  dengan peraturan presiden ini. (RenTo)(050919)

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Hukum Positif Indonesia-

Dalam rangka mewujudkan sistem jaminan sosial nasional sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, maka pemerintah membentuk suatu badan untuk penyelenggaraan jaminan sosial dengan nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Dasar Hukum Pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 20011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan dasar hukum pembentukan BPJS, yang dalam Pasal 1 angka 1 UU No.24 Tahun 2011 disebutkan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.

Asas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berasaskan pada :

  1. Kemanusiaan
  2. Manfaat
  3. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jaminan sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, demikan penjelasan yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelanggara Jaminan Sosial.

Tujuan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Dalam rangka mewujudkan sistem jaminan sosial yang bertujuan untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial, maka pemerintah membentuk suatu badan penyelenggara dengan nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dengan didasarkan pada prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepersertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial seluruhnya untuk pengembangan program dan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta.

Jenis Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) terbagi atas dua macam, yaitu :

  1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
  2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, menyelenggarakan program jaminanan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pension dan jaminan kematian.

Tugas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Untuk menjalankan dua hal tersebut di atas yang juga merupakan fungsi dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), maka BPJS mempunyai tugas, yaitu :

  1. Melakukan dan menerima pendaftaran peserta.
  2. Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja.
  3. Menerima bantuan iuran dari pemerintah.
  4. Mengelola dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta.
  5. Mengumpulkan dan mengelola data peserta jaminan sosial.
  6. Membayarkan manfaat dan membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial.
  7. Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat.

Kewenangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Dalam menjalankan tugas-tugasnya BPJS mempunyai kewenangan untuk :

  1. Menagih pembayaran iuran.
  2. Menempatkan dana jaminan sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai.
  3. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundan-undangan jaminan sosial nasional.
  4. Membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang ditetapkan pemerintah.
  5. Membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan.
  6. Mengenakan sanksi administraitf kepada peserta atau pemeberi kerja yang tidak memenuhi kewajibannya.
  7. Melaporkan pemberi kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhannya dalam membayar iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  8. Melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka penyelnggaraan program jaminan sosial.

Hak dan Kewajiban Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Hak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Dalam melaksanakan kewenangannya BPJS mempunyai hak untuk :

  1. Memperoleh dana opersioanal untuk penyelenggaraan program yang bersumber dari dana jaminan sosial dan sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Memperoleh hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial dari Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) setiap enam bulan.

Kewajiban Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

  1. Memberikan nomor identitas tunggal kepada peserta.
  2. Mengembangkan aset dana jaminan sosial dan aset BPJS untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta.
  3. Memberikan informasi melalui media massa cetak dan elektronik mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil pengembangannya.
  4. Memberi manfaat kepada seluruh peserta sesuai dengan undang-undang tentang sistem jaminan sosial nasional.
  5. Memberikan informasi kepada peserta mengenai hak dan kewajiban untuk mengikuti ketentuan yang berlaku.
  6. Memberikan informasi kepada peserta mengenai saldo jaminan hari tua dan pengembangannya satu kali dalam setahun.
  7. Memberikan informasi kepada peserta mengenai hak pensiun satu kali dalam satu tahun.
  8. Membentuk cadangan teknis sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dalam penyelenggaraan jaminan sosial.
  9. Melaporkan pelaksanaan setiap program, termasuk kondisi keuangan, secara berkala setiap enam bulan sekali kepada presiden dengan tembusan kepada DJSN.

Selanjutnya khusus untuk BPJS kesehatan, mengenai fasilitas yang didapat bagi peserta BPJS kesehatan diatur dalam Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Administrasi Klaim Fasilitas Kesehatan dalam Penyelenggaran Jaminan Kesehatan. (RenTo)(090119)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Sistematika Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 4)
  2. BAB II Pembentukan dan Ruang Lingkup (Pasal 5 – Pasal 6)
  3. BAB III Status dan Tempat Kedudukan (Pasal 7 – Pasal 8)
  4. BAB IV Fungsi, Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban (Pasal 9 – Pasal 13)
  5. BAB V Pendaftaran Peserta dan Pembayaran Iuran (Pasal 14 – Pasal 19)
  6. BAB VI Organ BPJS (Pasal 20 – Pasal 24)
  7. BAB VII Persyaratan, Tata Cara Pemilihan dan Penetapan, Dan Pemberhentian Anggota Dewan PEngawas dan Anggota Direksi (Pasal 25 – Pasal 36)
  8. BAB VIII Pertanggungjawaban (Pasal 37 – Pasal 38)
  9. BAB IX Pengawasan (Pasal 39)
  10. BAB X Aset (Pasal 40 – Pasal 45)
  11. BAB XI Pembubaran BPJS (Pasal 46 – Pasal 47)
  12. BAB XII Penyelesaian Sengketa (Pasal 48 – Pasal 50)
  13. BAB XIII Hubungan dengan Lembaga Lain (Pasal 51)
  14. BAB XIV Larangan (Pasal 52 – Pasal 53)
  15. BAB XV Ketentuan Pidana (Pasal 54 – Pasal 55)
  16. BAB XVI Ketentuan Lain-Lain (Pasal 56)
  17. BAB XVII Ketentuan Peralihan (Pasal 57)
  18. BAB XVIII Ketentuan Penutup (Pasal 58 – Pasal 71)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116