Tag Archives: Kependudukan

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Kamus Hukum Indonesia

Kamus Hukum Indonesia Hukum Positif Indonesia- A Adaptasi Adaptasi; (cagar budaya) Upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting. Administrasi Administrasi Kependudukan; Rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan … Continue reading Kamus Hukum Indonesia

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Pasal I

  1. Mengubah ketentuan Pasal 1.
  2. Mengubah ketentuan Pasal 89.
  3. Mengubah ketentuan Pasal 90.
  4. Mengubah ketentuan 102 ayat (3) huruf f.
  5. Mengubah ketentuan Pasal 103.
  6. Mengubah ketentuan Pasal 106 ayat (2).
  7. Mengubah ketentuan Pasal 136.
  8. Mengubah ketentuan Pasal 137.
  9. Mengubah ketentuan Pasal 141 ayat (2) huruf j.
  10. Mengubah ketentuan Pasal 142 ayat (2).
  11. Penambahan satu ayat pada ketentuan Pasal 143.
  12. Mengubah ketentuan Pasal 148.
  13. Mengubah ketentuan Pasal 149.
  14. Mengubah ketentuan Pasal 150.
  15. Mengubah ketentuan Pasal 152 ayat (1) huruf a.
  16. Mengubah ketentuan Pasal 166 ayat (1), ayat (3) huruf l, dan ayat (4).
  17. Mengubah ketentuan Pasal 167.
  18. Penambahan satu BAB di antara BAB V dan BAB VI.
  19. Penyisipan lima pasal di antara ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172.
  20. Mengubah ketentuan Pasal 181.
  21. Penyisipan satu pasal di antara ketentuan Pasal 253B dan Pasal 254.

Pasal II

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 58

Keterangan: Mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Pasal I

  1. Mengubah ketentuan Pasal 32.
  2. Mengubah ketentuan Pasal 51 ayat (1).
  3. Mengubah ketentuan Pasal 53 ayat (1).
  4. Mengubah ketentuan Pasal 71.
  5. Mengubah ketentuan Pasal 106 ayat (1).
  6. Mengubah ketentuan Pasal 142.
  7. Mengubah ketentuan Pasal 228 ayat (6).
  8. Penyisipan satu pasal di antara ketentuan Pasal 253A dan Pasal 254.

Pasal II

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 203

Keterangan:

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Pasal I

  1. Mengubah ketentuan Pasal 111.
  2. Mengubah ketentuan Pasal 136 dengan menambah tiga ayat.
  3. Penyisipan satu pasal di antara ketentuan Pasal 253 dan Pasal 254.

Pasal II

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123

Keterangan:

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Persyaratan dan Tata Cara Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia (Pasal 2 – Pasal 32)
  3. BAB III Persyaratan dan Tata Cara Pemberian, Penarikan, Pembatalan, Pencabutan, Penggantian, serta Pengadaan Blanko, dan Standardisasi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (Pasal 33 – Pasal 73)
  4. BAB IV Persyaratan dan Tata Cara Permohonan, Jenis Kegiatan, dan Jangka Waktu Penggunaan Visa (Pasal 74 – Pasal 111)
  5. BAB V Persyaratan dan Tata Cara Permohonan, Pemberian, Jangka Waktu, Penolakan dan Pembatalan, dan Alih Status Izin Tinggal (Pasal 112 – Pasal 171)
  6. BAB VI Pengawasan Keimigrasian, Intelejen Keimigrasian, Rumah Detensi Imigrasi dan Ruang Detensi Imigrasi, serta Penanganan Terhadap Korban Perdagangan Orang dan Penyelundupan Manusia (Pasal 172 – Pasal 225)
  7. BAB VII Pelaksanaan Pencegahan dan Penagkalan (Pasal 226 – Pasal 245)
  8. BAB VIII Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan PPNS Keimigrsian dan Administrasi Penyidikan Keimigrasian (Pasal 246 – Pasal 252)
  9. BAB IX Ketentuan Peralihan (Pasal 253)
  10. BAB X Ketentuan Penutup (Pasal 254 – Pasal 258)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68

Keterangan: Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Sistematika Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 2)
  2. BAB II Pelaksanaan Fungsi Keimigrasian (Pasal 3 – Pasal 7)
  3. BAB III Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia (Pasal 8 – Pasal 23)
  4. BAB IV Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (Pasal 24 – Pasal 33)
  5. BAB V Visa, Tanda Masuk, dan Izin Tunggal (Pasal 34 – Pasal 65)
  6. BAB VI Pengawasan Keimigrasian (Pasal 66 – Pasal 74)
  7. BAB VII Tindakan Administrasi Keimigrasian (Pasal 75 – Pasal 80)
  8. BAB VIII Rumah Detensi Imigrasi dan Ruang Detensi Imigrasi (Pasal 81 – Pasal 90)
  9. BAB IX Pencegahan dan Penangkalan (Pasal 91 – Pasal 103)
  10. BAB X Penyidikan (Pasal 104 – Pasal 112)
  11. BAB XI Ketentuan Pidana (Pasal 113 – Pasal 137)
  12. BAB XII Biaya (Pasal 137 – Pasal 138)
  13. BAB XIII Ketentuan Lain-Lain (Pasal 139 – Pasal 140)
  14. BAB XIV Ketentuan Peralihan (Pasal 141)
  15. BAB XV Ketentuan Penutup (Pasal 142 – Pasal 145)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52

Cara Mengidentifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Hukum Positif Indonesia-

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Ketentuan mengenai Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah sebagai berikut:

  • Nomor Induk Kependudukan (NIK) merupakan identitas tunggal digunakan untuk semua urusan pelayanan publik.
  • Nomor Induk Kependudukan berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah, dan tidak mengikuti perubahan domisili.

Karakteristik Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Nomor Induk Kependudukan (NIK) mempunyai karakteristik sebagai berikut:

  • Nomor Induk Kependudukan (NIK) terdiri dari 16 (enam belas) digit dengan penjelasan sebagai berikut:
    • 6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan tempat tinggal pada saat mendaftar.
    • 6 (enam) digit kedua merupakan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran dan khusus untuk perempuan tanggal lahirnya ditambah angka 40.
    • 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
  • Posisi 16 (enam belas) digit tersebut diletakan secara mendatar.
  • diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
  • Nomor Induk Kependudukan (NIK) diterbitkan setelah dilakukan pencatatan biodata Penduduk sebagai dasar penerbitan KK dan KTP-el pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota tempat domisili WNI.
  • Penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi bayi yang lahir di luar wilayah administrasi domisili dilakukan setelah pencatatan biodata Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenlKota tempat domisili orang tuanya.

Untuk kepastian hukum mengenai Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagaimana disebutkan dalam ketentuaan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah jika terdapat perbedaan antara Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam dokumen kependudukan lainnya, maka yang berlaku adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Identifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Secara keseluruhan Nomor Induk Kependudukan terdiri dari 16 (enam belas) digit yang diletakan secara mendatar, terdiri atas:

  • 6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah pemerintahan.
  • 6 (enam) digit kedua merupakan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran.
  • 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan.

Identifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) Berdasarkan Kode Wilayah Pemerintahan

Identifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) berdasarkan kode wilayah pemerintahan yang berupa numerik yang terdiri dari 6 (enam) digit dapat diidentifkasi berdasarkan kode administrasi wilayah pemerintahan sebagaimana yang telah diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

Nomor Induk Kependudukan (NIK) berdasarkan kode wilayah pemerintahan diidentifikasi sebagai berikut:

  • Kode wilayah provinsi; terdiri dari dua digit, angka pertama dan angka kedua.
  • Kode wilayah kabupaten/kota; terdiri dari dua digit, angka ketiga dan angka keempat.
  • Kode wilayah kecamatan; tediri dari dua digit, angka kelima dan angka keenam
Kode wilayah pemerintahan provinsi (contoh)
Kode wilayah pemerintahan kabupaten/kota (contoh)
Kode wilayah pemerintahan kecamatan (contoh)

Berdasarkan kode wilayah pemerintah sebagaimana tersebut di atas kita dapat mengetahui asal usul seseorang menurut Nomor Induk Kependudukan (NIK), sebagai contoh; seseorang berasal dari Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Selatan, Kecamatan Bakongan, maka pada pada NIK akan tercantum 11 01 01 XX XX XX XX XX.

Identifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) Berdasarkan Kelahiran

Identifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) berdasarkan kelahiran terdiri dari 6 (enam) digit pada urutan angka ketujuh sampai angka keduabelas.

Nomor Induk Kependudukan (NIK) berdasarkan kelahiran diidentifikasi sebagai berikut:

  • Tanggal kelahiran; terdiri dari dua digit, yakni pada angka ketujuh dan angka kedelapan. Khusus bagi penduduk yang berjenis kelamin perempuan ditambahkan angka 40.
  • Bulan kelahiran; terdiri dari 2 (dua) digit, yakni pada angka kesembilan dan angka kesepuluh.
  • Tahun kelahiran; terdiri dari 2 (dua) digit, yakni pada angka kesebelas dan angka keduabelas.

Berdasarkan tanggal, bulan dan tahun kelahiran, maka pada NIK akan dituliskan setelah kode wilayah pemerintahan sebagai berikut (contoh): XX XX XX 010121 XX XX

Identifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) Berdasarkan Penerbitan

Identifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) berdasarkan penerbitan maksudnya adalah penerbitan didasarkan pada nomor urut Nomor Induk Kependudukan yang diproses secara otomatis melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota tempat dimana penduduk mendaftarkan biodatanya, sehingga identifikasi berdasarkan kode wilayah pemerintahan didasarkan pada wilayah pendaftaran administrasi kependudukan. (RenTo)(130221)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

Sistematika Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

Pasal I

  1. Perubahan ketentuan Pasal 9 ayat (3).
  2. Perubahan ketentuan Pasal 11.
  3. Penghapusan ketentuan Pasal 12.

Pasal II

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327

Keterangan: Mengubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

Sistematika Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 3)
  2. BAB II Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan (Pasal 4 – Pasal 8)
  3. BAB III Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Pasal 9)
  4. BAB IV Pemutakhiran Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Pasal 10 – Pasal 11)
  5. BAB V Ketentuan Penutup (Pasal 12 – Pasal 14)

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955

Keterangan: Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019

Penyelenggaraan Kewenangan Urusan Administrasi Kependudukan atas Dokumen Kependudukan

Hukum Positif Indonesia-

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Administrasi Kependudukan

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Berdasarkan pengertian administrasi kependudukan di atas sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka administrasi kependudukan terdiri dari beberapa kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan berupa:

  • Pendaftaran penduduk.
  • Pencatatan sipil.
  • Pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
  • Pendayagunaan dokumen dan data kependudukan untuk pelayanan public dan pembangunan sektor lain.

Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan

Penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan diatur dalam ketentuan Pasal 2 – Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Urusan administrasi kependudukan sebagaimana tersebut di atas dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota, dengan pembagian kewenangan sebagai berikut:

Kewenangan Pemerintah Pusat

Penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan secara nasional diselenggarakan oleh kementerian yang membidangi administrasi kependudukan, dalam hal ini adalah Kementerian Dalam Negeri.

Kewenangan Kementerian Dalam Negeri dalam urusan administrasi kependudukan meliputi:

  • koordinasi antarinstansi dan antardaerah;
  • penetapan sistem, pedoman, dan standar;
  • fasilitasi dan sosialisasi;
  • pembinaan, pembimbingan, supervisi, pemantauan, evaluasi, dan konsultasi;
  • pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala nasional;
  • menyediakan blangko KTP-el bagi kabupatenlkota;
  • menyediakan blangko Dokumen Kependudukan selain blangko KTP-el melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
  • menyediakan blangko Dokumen Kependudukan selain blangko KTP-el bagi Perwakilan Republik Indonesia;
  • pemanfaatan dan perlindungan Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan; dan
  • pengawasan.

Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi

Penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan pada daerah provinsi dilakukan oleh gubernur, dengan kewenangannya sebagai berikut:

  • koordinasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
  • pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
  • pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
  • penyajian Data Kependudukan berskala provinsi yang berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian; dan
  • koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.

Pelaksanaan kewenangan gubernur tersebut dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi.

Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan pada daerah kabupaten/kota dilakukan oleh bupati/walikota, dengan kewenangannya sebagai berikut:

  • koordinasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
  • pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
  • pengaturan teknis penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  • pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
  • pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
  • penugasan kepada desa atau yang disebut dengan nama lain untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan;
  • penyajian Data Kependudukan berskala kabupatenlkota yang berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian; dan
  • koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.

Dokumen Kependudukan

Dokumen kependudukan merupakan hasil kegiatan penyelenggaraan urusan penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Dokumen administrasi kependudukan adalah berupa:

  • Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el); adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi dengan cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota atau unit pelaksana teknis Disdukcapil Kabupaten/Kota.
  • Kartu Identitas Anak (KIA); adalah identitas resmi anak sebaai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Disdukcapil Kabupaten/Kota.
  • Kartu Keluarga (KK); adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
  • Akta Pencatatan Sipil; adalah merupakan akta yang berisikan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang, yang terdaftar dalam pencatatan sipil oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota.

Dasar penerbitan dokumen adminstrasi kependudukan berupa Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) adalah biodata penduduk yang sudah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota, yang kemudian dirumuskan dalam bentuk angka disebut dengan Nomor Induk Kependudukan.

Dalam proses pembuatan dokumen administrasi kependudukan tersebut dapat terjadi kesalahan yang mengakibatkan tidak validnya dokumen dimaksud.

Dokumen kependudukan tidak valid adalah dokumen yang proses penerbitan dan/atau pencetakannya tidak memenuhi ketentuan teknis yang dipersyaratkan dan/atau data yang tercantum di dalamnya tidak sahih.

Dokumen administrasi kependudukan yang dinyatakan tidak valid tersebut harus memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan, yaitu:

Kartu Tanda Penduduk Elektronik Tidak Valid

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dinyatakan tidak valid dengan ketentuan sebagai berikut:

  • Gagal encode.
  • Rusak.
  • Gagal cetak.
  • Perubahan elemen data.

Kartu Identitas Anak (KIA) dan Kartu Keluarga (KK) Tidak Valid

Kartu Identitas Anak (KIA) dan Kartu Keluarga (KK) dinyatakan tidak valid dengan ketentuan sebagai berikut:

  • Rusak.
  • Gagal cetak.
  • Perubahan elemen data.

Akta Pencatatan Sipil Tidak Valid

Akta Pencatatan Sipil dinyatakan tidak valid dengan ketentuan sebagai berikut:

  • Rusak.
  • Gagal cetak.

Dokumen kependudukan yang tidak valid sebagaimana tersebut diatas berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan, dilakukan pemusnahan setiap hari dengan cara dibakar yang dilengkapi dengan berita acara pemusnahan dokumen.

Ketentuan Mengenai Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Ketentuan mengenai Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah sebagai berikut:

  • Nomor Induk Kependudukan (NIK) merupakan identitas tunggal digunakan untuk semua urusan pelayanan publik.
  • Nomor Induk Kependudukan berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah, dan tidak mengikuti perubahan domisili.

Karateristik Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Nomor Induk Kependudukan (NIK) mempunyai karakteristik sebagai berikut:

  • Nomor Induk Kependudukan (NIK) terdiri dari 16 (enam belas) digit dengan penjelasan sebagai berikut:
    • 6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan tempat tinggal pada saat mendaftar.
    • 6 (enam) digit kedua merupakan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran dan khusus untuk perempuan tanggal lahirnya ditambah angka 40.
    • 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
  • Posisi 16 (enam belas) digit tersebut diletakan secara mendatar.
  • diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
  • Nomor Induk Kependudukan (NIK) diterbitkan setelah dilakukan pencatatan biodata Penduduk sebagai dasar penerbitan KK dan KTP-el pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota tempat domisili WNI.
  • Penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi bayi yang lahir di luar wilayah administrasi domisili dilakukan setelah pencatatan biodata Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenlKota tempat domisili orang tuanya.

Untuk kepastian hukum mengenai Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagaimana disebutkan dalam ketentuaan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah jika terdapat perbedaan antara Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam dokumen kependudukan lainnya, maka yang berlaku adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik. (RenTo)(120221)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan

Sistematika Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Pelaksan (Pasal 2)
  3. BAB III Pengelolaan (Pasal 3 – Pasal 15)
  4. BAB IV Pembinaan (Pasal 16)
  5. BAB V Pendanaan (Pasal 17)
  6. BAB VI Ketentuan Lain-Lain (Pasal 18 – Pasal 19)
  7. BAB VII Ketentuan Penutup (Pasal 20)

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1742

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Penyelenggaraan Kewenangan Urusan Administrasi Kependudukan (Pasal 2 – Pasal 29)
  3. BAB III Nomor Induk Kependudukan dan Dokumen Identitas Lainnya (Pasal 30 – Pasal 34)
  4. BAB IV Kartu Tanda Penduduk Elektronik Khusus (Pasal 35)
  5. BAB V Pendaftaran Penduduk Pelintas Batas (Pasal 36 – Pasal 38)
  6. BAB VI Tata Cara Pencatatan Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Pasal 39 – Pasal 40)
  7. BAB VII Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Pasal 41 – Pasal 53)
  8. BAB VIII Perlindungan Data Pribadi Penduduk (Pasal 54 – Pasal 57)
  9. BAB IX Sanksi Administratif (Pasal 58)
  10. BAB X Pelaporan (Pasal 59 – Pasal 61)
  11. BAB XI Pembinaan dan Pengawasan (Pasal 62 – Pasal 65)
  12. BAB XII Ketentuan Lain-Lain (Pasal 66)
  13. BAB XIII Ketentuan Peralihan (Pasal 67)
  14. BAB XIV Ketentuan Penutup (Pasal 68 – Pasal 70)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102