Tag Archives: Kemudahan Berusaha

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 2)
  2. BAB II Penyesuaian Tarif Pajak dan Retribusi (Pasal 3 – Pasal 7)
  3. BAB III Evaluasi Rancangan Perda dan Perda Mengenai Pajak dan Retribusi (Pasal 8 – Pasal 17)
  4. BAB IV Pengawasan Perda Mengenai Pajak dan Retribusi (Pasal 18 – Pasal 20)
  5. BAB V Dukungan Insentif Pelaksanaan Kemudahan Berusaha (Pasal 21)
  6. BAB VI Sanksi Administratif (Pasal 22 – Pasal 25)
  7. BAB VII Ketentuan Penutup (Pasal 26 – Pasal 27)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakukan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakukan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 2)
  2. BAB II Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha di Bidang Pajak Penghasilan (Pasal 3)
  3. BAB III Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan untuk Kemudahan Berusaha Mengenai Perhitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan (Pasal 4 )
  4. BAB IV Penyesuaian Pengaturan di BIdang Pajak Pertambahan Nilai untuk Kemudahan Berusaha (Pasal 5 )
  5. BAB V Penyesuaian Pengaturan di Bidang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan untuk Kemudahan Berusaha (Pasal 6)
  6. BAB VI Ketentuan Peralihan (Pasal 7 – Pasal 9)
  7. BAB VII Ketentuan Penutup (Pasal 10 – Pasal 11)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 19

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 2)
  2. BAB II Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi (Pasal 3 – Pasal 34)
  3. BAB III Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (Pasal 35 – Pasal 101)
  4. BAB IV Kemitraan (Pasal 102 – Pasal 123)
  5. BAB V Kemudahan dan Insentif (Pasal 124 – Pasal 127))
  6. BAB VI Penyediaan Pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil (Pasal 128 – Pasal 131)
  7. BAB VII Penyelengaraan Inkubasi (Pasal 132 – Pasal 138)
  8. BAB VIII Pengalokasian Dana Alokasi Khusus (Pasal 139)
  9. BAB IX Ketentuan Peralihan (Pasal 140)
  10. BAB X Ketentuan Penutup (Pasal 141 – 143)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 2)
  2. BAB II Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Pasal 3 – Pasal 5)
  3. BAB III Pelaksanaan Perizinan Berusaha di Daerah (Pasal 6 – Pasal 30)
  4. BAB IV Perda dan Perkada Mengenai Perizinan Berusaha (Pasal 31 – Pasal 32)
  5. BAB V Laporan Pentelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Pasal 33)
  6. BAB VI Pembinaan dan Pengawasan (Pasal 34)
  7. BAB VII Pendanaan (Pasal 35)
  8. BAB VIII Sanksi Administratif (Pasal 36 – Pasal 37)
  9. BAB IX Ketentuan Penutup (Pasal 38 – Pasal 41)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 6)
  2. BAB II Pengaturan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pasal 7 – Pasal 20)
  3. BAB III Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pasal 21 – Pasal 166)
  4. BAB IV Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Layanan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Onlina Single Submission) (Pasal 167 – Pasal 212)
  5. BAB V Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasisi Risiko (Pasal 213 – Pasal 309)
  6. BAB VI Evaluasi dan Reformasi  Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pasal 310 – Pasal 311)
  7. BAB VII Pendanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pasal 312)
  8. BAB VIII Penyelesaian Permasalahan Hambatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pasal 313 – Pasal 314)
  9. BAB IX Sanksi (Pasal 315 – Pasal 557)
  10. BAB X Ketentuan Lain-Lain (Pasal 558 – Pasal 561)
  11. BAB XI Ketentuan Peralihan (Pasal 562 – Pasal 563)
  12. BAB XII Ketentuan Penutup (Pasal 564 – Pasal 567)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 2)
  2. BAB II Modal Dasar (Pasal 3 – Pasal 5)
  3. BAB III Perseroan Perorangan (Pasal 6 – Pasal 14)
  4. BAB IV Ketentuan Penutup (Pasal 15 – Pasal 16)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 18

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 3)
  2. BAB II Kepesertaan dan Tata Cara Pendaftaran (Pasal 4 – Pasal 10)
  3. BAB III Iuran dan Tata Cara Pembayaran Iuran (Pasal 11 – Pasal 17)
  4. BAB IV Manfaat JKP (Pasal 18 – Pasal 41)
  5. BAB V Sumber Pendanaan (Pasal 42 – Pasal 43)
  6. BAB VI Pengawasan Ketenagakerjaan (Pasal 44)
  7. BAB VII Penyelesaian Sengketa (Pasal 45)
  8. BAB VIII Sanksi Administratif (Pasal 46 – Pasal 47)
  9. BAB IX Ketentuan Penutup (Pasal 48 – Pasal 50)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 3)
  2. BAB II Kebijakan Pengupahan (Pasal 4 – Pasal 13)
  3. BAB III Upah Berdasarkan Satuan Waktu dan/atau Satuan Hasil (Pasal 14 – Pasal 19)
  4. BAB IV Struktur dan Skala Upah (Pasal 20 – Pasal 22)
  5. BAB V Upah Minimum (Pasal 23 – Pasal 35)
  6. BAB VI Upah Terendah pada Usaha Mikro Kecil dan Usaha Kecil (Pasal 36 – Pasal 38)
  7. BAB VII Pelindungan Upah (Pasal 39 – Pasal 52)
  8. BAB VIII Bentuk dan Cara Pembayaran Upah (Pasal 53 – Pasal 57)
  9. BAB IX Hal-Hal yang Dapat Diperhitungkan dengan Upah (Pasal 58 – Pasal 65)
  10. BAB X Upah sebagai Dasar Perhitungan Uang atau Pembayaran Hak dan Kewajiban Lainnya (Pasal 66 – Pasal 68)
  11. BAB XI Dewan Pengupahan (Pasal 69 – Pasal 77)
  12. BAB XII Pengawasan (Pasal 78)
  13. BAB XIII Sanksi Administratif (Pasal 79 – Pasal 81)
  14. BAB XIV Ketentuan Peralihan (Pasal 82 – Pasal 83)
  15. BAB XV Ketentuan Penutup (Pasal 84 – Pasal 86)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istarahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istarahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Pasal 2 – Pasal 17)
  3. BAB III Alih Daya (Pasal 18 – Pasal 20)
  4. BAB IV Waktu Kerja dan Waktu Istirahat (Pasal 21 – Pasal 35)
  5. BAB V Pemutusan Hubungan Kerja (Pasal 36 – Pasal 59)
  6. BAB VI Pengawasan Ketenagakerjaan (Pasal 60)
  7. BAB VII Sanksi Administratif (Pasal 61 – Pasal 62)
  8. BAB VIII Ketentuan Peralihan (Pasal 63 – Pasal 66)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 2)
  2. BAB II Ruang Lingkup (Pasal 3)
  3. BAB III Hak Pengelolaan (Pasal 4 – Pasal 18)
  4. BAB IV Hak Guna Usaha, Hak Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah (Pasal 19 – Pasal 66)
  5. BAB V Satuan Rumah Susun (Pasal 67 – Pasal 73)
  6. BAB VI Hak Atas Tanah atau Hak Pengelolaan pada Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah (Pasal 74 – Pasal 83)
  7. BAB VII Pendaftaran Tanah (Pasal 84 – Pasal 99)
  8. BAB VIII Ketentuan Lain-Lain (Pasal 100 – 101)
  9. BAB X Ketentuan Penutup (Pasal 102 – Pasal 103)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28