Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/Permen-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia
Terdiri dari 17 pasal. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 454
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
Sistematika Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 3) BAB II Ruang Lingkup (Pasal 4) BAB III Wilayah Pengelolaan Perikanan (Pasal 5) […]
Strategi Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Hukum Positif Indonesia- Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah berkenaan dengan cipta kerja yang uraikan dalam BAB III Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang […]
Kewenangan Daerah Provinsi Terhadap Wilayah Laut
Hukum Positif Indonesia- Berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada […]
Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (BAKAMLA)
Hukum Positif Indonesia- Badan Keamanan Laut merupakan implementasi dari Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang menyebutkan bahwa dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan […]
Wilayah Laut Negara Kesatuan Republik Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Dalam hal wilayah laut Indonesia telah diatur dalam Pasal 5 – Pasal 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Secara umum telah disebutkan dalam Pasal 5 […]
Asas dan Tujuan Penyelenggaraan Kelautan
Hukum Positif Indonesia- Asas dan tujuan penyelenggaraan kelautan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 – Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan adalah sebagai berikut: Asas Penyelenggaraan Kelautan […]
UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA
KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG HUKUM LAUT PEMBUKAAN BAB I PENDAHULUAN BAB II LAUT TERITORIAL DAN ZONA TAMBAHAN BAB III SELAT YANG DIGUNAKAN UNTUK PELAYARAN INTERNASIONAL BAB IV NEGARA-NEGARA KEPULAUAN (ARCHIPELAGIC STATES) BAB V ZONA […]
Pengertian dan Istilah Kelautan di Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau baik pulau besar maupun pulau kecil, dan luat merupakan sebagian besar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam […]
Undang-Undang 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
Sistematika Undang-Undang 32 Tahun 2014 tentang Kelautan BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Asas dan Tujuan (Pasal 2 – Pasal 3) BAB III Ruang Lingkup (Pasal 4) BAB […]
