Tag Archives: Kelautan & Perikanan

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kamus Hukum Indonesia

Kamus Hukum Indonesia Hukum Positif Indonesia- A Adaptasi Adaptasi; (cagar budaya) Upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting. Administrasi Administrasi Kependudukan; Rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan … Continue reading Kamus Hukum Indonesia

Sistematika Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan

  1. BAB I Kedudukan, Tugas, dan Fungsi (Pasal 1 – Pasal 3)
  2. BAB II Organisasi (Pasal 4 – Pasal 39)
  3. BAB IV Tata Kerja (Pasal 40 – Pasal 49)
  4. BAB V Pendanaan (Pasal 50)
  5. BAB VI Ketentuan Lain-Lain (Pasal 51)
  6. BAB VII Ketentuan Peralihan (Pasal 52 – Pasal 53)
  7. BAB VIII Ketentuan Penutup (Pasal 54 – Pasal 55)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/Permen-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia

Terdiri dari 17 pasal.

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 454

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Sistematika Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 3)
  2. BAB II Ruang Lingkup (Pasal 4)
  3. BAB III Wilayah Pengelolaan Perikanan (Pasal 5)
  4. BAB IV Pengelolaan Perikanan (Pasal 6 – Pasal Pasal 24)
  5. BAB V Usaha Perikanan (Pasal 25 – Pasal 45)
  6. BAB VI Sistem Informasi dan Data Statistik Perikanan (Pasal 46 – Pasal 47)
  7. BAB VII Pengutan Perikanan (Pasal 48 – Pasal 51)
  8. BAB VIII Penelitian dan Pengembangan Perikanan (Pasal 52 – Pasal 55)
  9. BAB IX Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Perikanan (Pasal 57 – Pasal 59)
  10. BAB X Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya-Ikan Kecil (Pasal 60 – Pasal 64)
  11. BAB XI Penyerahan Urusan dan Tugas Pembantuan (Pasal 65)
  12. BAB XII PEngawasan Perikanan (Pasal 66 – Pasal 70)
  13. BAB XIII Pengadilan Perikanan (Pasal 71)
  14. BAB XIV Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Perikanan (Pasal 72 – Pasal 83)
  15. BAB XV Ketentuan Pidana (Pasal 84 – Pasal 105)
  16. BAB XVI Ketentuan Peralihan (Pasal 106 – Pasal 109)
  17. BAB XVII Ketentuan Penutup (Pasal 110 – Pasal 111)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118

Keterangan: diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.

Strategi Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Hukum Positif Indonesia-

Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah berkenaan dengan cipta kerja yang uraikan dalam BAB III Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Ruang Lingkup Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha sebagaimana tersebut di atas meliputi:

Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Perizinan berusaha berbasis risiko sebagaiman disebutkan dalam penjelsan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah pemberian perizinan berusaha dan pelaksanaan pengawasan berdasarkan tingkat risiko usaha dan/atau kegiatan.

Penerapan perizinan berusaha berbasis risiko didasarkan pada penetapan tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan usaha, sebagaimana telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Penetapan Tingkat Risiko dan Peringkat Skala Usaha Kegiatan Usaha

Tingkat risiko adalah potensi terjadinya suatu bahaya terhadap kesehatan, keselamatan, lingkungan, pemanfaatan sumber daya alam dan/atau bahaya lainnya yang masuk ke dalam kategori rendah, menengah, atau tinggi, demikian disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Penetapan tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan usaha didasarkan pada:

  • Penilaian tingkat bahaya.
  • Potensi terjadinya bahaya.

Penilaian Tingkat Bahaya

Penilaian tingkat bahaya dalam rangka penetapan tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan usaha terdiri dari beberapa aspek, yaitu:

  1. Kesehatan.
  2. Keselamatan.
  3. Lingkungan.
  4. Pemanfataan dan pengelolaan sumber daya.

Selain aspek tersebut di atas, masih terdapat aspek lainnya sesuai dengan sifat kegiatan usaha bagi kegiatan tertentu.

Indikator yang diperhitungkan dalam penilaian tingkat bahaya terdiri dari:

  • Jenis kegiatan usaha.
  • Kriteria kegiatan usaha.
  • Lokasi kegiatan usaha.
  • Keterbatasan sumber daya.
  • Risiko volatilitas.

Penilaian Potensi Terjadinya Bahaya

Penilaian potensi terjadinya bahaya dalam rangka penetapan tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan berusaha meliputi:

  • Hampir tidak mungkin terjadi.
  • Kemungkinan kecil terjadi.
  • Kemungkinan terjadi.
  • Hampir pasti terjadi.

Tingkatan Risiko dan Peringkat Skala Usaha Kegiatan Usaha

Berdasarkan uraian singkat di atas mengenai aspek dan indikator penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya, maka tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha dibedakan menjadi:

  • Kegiatan usaha berisiko rendah.
  • Kegiatan usaha bersiko menengah.
  • Kegiatan usaha berisiko tinggi.

Perizinan Kegiatan Usaha Berisiko Rendah

Bagi kegiatan usaha yang termasuk dalam kegiatan usaha berisiko rendah, perizinan yang dimilki cukup dengan pemberian nomor induk berusaha.

Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan legalitas pelaksanaan kegiatan berusaha, yang mempunyai fungsi sebagai:

  • Merupakan bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha.
  • Merupakan identitas pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

Perizinan Kegiatan Usaha Berisiko Menengah

Kegiatan usaha berisiko menengah dibedakan menjadi:

  • Kegiatan usaha berisiko menengah rendah.
  • Kegiatan usaha berisiko menengah tinggi.

Perizinan berusaha bagi kegiatan usaha berisiko menengah berisiko menengah rendah adalah berupa:

  1. Nomor Induk Berusaha (NIB).
  2. Sertifikat standar; sertifikat standar ini merupakan pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha

Sedangkan perizinan berusaha bagi kegiatan usaha berisiko menengah tinggi adalah berupa:

  1. Nomor Induk Berusaha (NIB).
  2. Sertifikat standar; sertifikat standar usaha ini merupakan sertifikat standar usaha yang diterbitkan pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh pelaku usaha.

Dalam hal Kegiatan usaha berisiko menengah memerlukan standarisasi produk berkenaan dengan sertifikat standar, maka penerbitan sertifikat standar produk tersebut dilakukan oleh pemerintah pusat dengan berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melakukan kegiatan komersialisasi produk.

Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Berisiko Tinggi

Pemberian perizinan berusaha kegiatan usaha berisiko tinggi adalah dalah bentuk:

  1. Nomor Induk Berusaha (NIB).
  2. Izin; izin ini merupakan persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.

Dalam hal kegiatan usaha berisiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan standar produk, pemerintah pusat atau pemerintah daerah menerbitkan sertifikat standar usaha dan sertifikat standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.

Terhadap semua kegiatan berusaha mulai kegiatan berusahan risiko rendah sampai dengan risiko tinggi dilakukan pengawasan secara berkala dengan mempertimbangkan tingkat kepatuhan para pelaku usaha.

Mengenai penerapan perizinan berusaha berbasis risiko diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah, sebagai peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 7 – Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Penyederhanaan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha

Penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha diatur dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Hal-hal yang disederhanakan yang merupakan persayaratan dasar perizinan berusaha meliputi:

  1. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
  2. Persetujuan lingkungan.
  3. Persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.

Kesesuaian Kegiatan Pemanfataan Ruang

Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang merupakan kesesuaian rencana lokasi kegiatan usahanya dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), untuk itu pemerintah daerah wajib menyusun dan menyediakan rencana detail tata ruang dalam bentuk digital dan sesuai dengan standar.

Bagi daerah yang belum mempunyai Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), maka kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang merupakan persyaratan dasar perizinan, pengajuan permohanan persetujuan kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan usahanya oleh pengusaha diajukan kepada pemerintah pusat melalui sistem perizinan berusaha secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya pemerintah pusat akan memberikan persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang yang telah diajukan sesuai dengan rencana tata ruang yang terdiri atas:

  1. Rencana tata ruang wilayah nasional.
  2. Rencana tata ruang pulau/kepulauan.
  3. Rencana tata ruang kawasan strategis nasional.
  4. Rencana tata ruang wilayah provinsi.
  5. Rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

Untuk penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha serta untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memperoleh kesesuaian penataan ruang, maka pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja melakukan perubahan terhadap undang-undang yang mengatur hal tersebut sebelumnya.

Adapun undang-undang yang diubah dalam rangka penyederhanaan persyaratan perizinan berusaha berkenaan dengan kesesuaian pemanfaatan ruang adalah sebagai berikut:

  1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
  4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial.

Persetujuan Lingkungan

Penyederhaan persyaratan dasar perizinan dilakukan juga oleh pemerintah dalam hal perizinan lingkungan, yaitu dengan melakukan perubahan terhadap undang-undang yang mengatur sebelumnya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Adapun undang-undang yang diubah tersebut adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi

Berikutnya dalam rangka penyederhanaan persyaratan dasar perizinan yang berkenaan dengan persetujuan bangunan gegung dan sertifikat laik fungsi, pemerintah juga melakukan perubahan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelumnya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Adapun ketentuan peraturan perundang-undang yang diubah tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek.

Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudahan dan Persyaratan Investasi

Bukan hanya penyederhanaan persyaratan dasar kegiatan berusaha, tetapi pemerintah juga melakukan penyederhanaan perizinan berusaha sektor serta kemudahan dan persyaratan investasi dengan mengubah ketentuan peraturan perundang-undangannya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Perizinan berusaha sektor yang diubah ketentuan peraturan perundang-undangnya adalah sebagai berikut:

Penyederhanaan Persyaratan Investasi pada Sektor Tertentu

Sektor tertentu yang diubah ketentuan peraturan perundang-undangannya adalah sebagai berikut:

Semua perubahan atas ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. (RenTo)(151120)

Kewenangan Daerah Provinsi Terhadap Wilayah Laut

Hukum Positif Indonesia-

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Ruang Lingkup

Kewenangan daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut tersebut meliputi:

  1. Eksplorasi,  eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi.
  2. Pengaturan administratif, seperti: perizinan, kelaikan, dan keselamatan pelayaran.
  3. Pengaturan tata ruang.
  4. Ikut serta dalam memelihara keamanan laut.
  5. Ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.

Batasan Wilayah Laut

Kewenangan daerah provinsi di laut sesuai dengan ruang lingkupnya dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai batasan wilayah laut sebagai berikut:

  • Paling jauh 12 mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan.
  • Jika jarak antara dua buah provinsi kurang dari 24 mil laut, maka jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari wilayah antara dua daerah provinsi tersebut.

Baca juga:

Garis pantai adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat air laut pasang tertinggi, yang digunakan bagi penentuan wilayah administrasi dalam pengelolaan wilayah laut sebagaimana tersebut di atas.

Ketentuan mengenai batasan laut tersebut tidak berlaku terhadap penangkapan ikan oleh nelayan kecil, yaitu nelayan tradisional Indonesia yang menggunakan bahan dan alat penangkapan ikan secara tradisional, dan terhadapnya tidak dikenakan surat izin usaha dan bebas dari pajak, serta bebas menangkap ikan di seluruh pengelolaan perikanan dalam wilayah Republik Indonesia. (RenTo)(130520)

Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (BAKAMLA)

ilustrasi google

Hukum Positif Indonesia-

Badan Keamanan Laut merupakan implementasi dari Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang menyebutkan bahwa dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdikasi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dibentuk Badan Keamanan Laut.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Badan Keamanan Laut merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui menteri yang mengkoordinasikannya (Pasal 60 UU No. 32/2014), dimana tugas pokok dari Badan Keamana Laut (BAKAMLA) adalah melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Fungsi Badan Keamanan Laut (BAKAMLA)

Fungsi Badan Kamanan Laut diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, yang menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas, Badan Keamanan Laut menyelenggarakan fungsi:

  1. Menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
  2. Menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdikasi Indonesia.
  3. Melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
  4. Menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patrol perairan oleh instansi terkait.
  5. Memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait.
  6. Memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia
  7. Melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional.

Kewenangan Badan Keamanan Laut (BAKAMLA)

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut di atas, Badan Keamanan Laut mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan untuk:

  1. Melakukan pengejaran seketika.
  2. Memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk melaksanakan proses hukum lebih lanjut.
  3. Mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Kewenanagan sebagaimana tersebut di atas dilaksanakan secara terintegrasi dan terpadu dalam satu kesatuan komando dan kendali.

Susunan Organisasi Badan Keamanan Laut (BAKAMLA)

Sebagai sebuah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab langsung kepada presiden, Badan Keamanan Laut mempunyai struktur organisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut, yaitu:

  1. Kepala.
  2. Sekretaria Utama.
  3. Deputi Bidang Kebijakan dan Strategi.
  4. Deputi Bidang Operasi dan Latihan.
  5. Deputi Bidang Informasi Hukum, dan Kerja Sama.

Personal Badan Kemanan Laut terdiri atas:

  1. Pegawai Tetap; adalah pegawai yang berasal dari internal Badan Keamanan Laut.
  2. Pegawai Perbantuan; adalah pegawai yang berasal dari instansi penegak hukum yang diperbantukan di Badan Keamanan Laut. 

Badan Keamanan Laut juga mempunyai Inspektorat sebagai unsur pengawas, yang mempunyai tugas melakukan pengawasan intern di lingkungan Badan Kemanan Laut. (RenTo)(110120)

Wilayah Laut Negara Kesatuan Republik Indonesia

Hukum Positif Indonesia-

Dalam hal wilayah laut Indonesia telah diatur dalam Pasal 5 – Pasal 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Secara umum telah disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan bahwa Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang seluruhnya terdiri atas kepulauan-kepulauan baik pulau-pulau besar maupun kecil yang merupakan satu kesatuan wilayah, politik, ekonomi, sosial budaya, dan historis yang batas-batas wilayahnya ditarik dari garis pangkal kepulauan.

Sebagai sebuah negara yang berdaulat, Indonesia mempunyai kedaulatan yang meliputi wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut territorial, termasuk ruang udara di atasnya serta dasar laut dan tanah di bawahnya, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan juga telah disebutkan bahwa kedaulatan Indonesia tersebut tunduk pada peraturan perundang-undangan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982, dan hukum internasional yang terkait.

Dengan demikian wilayah laut suatu negara dalam hal ini khususnya wilayah laut Indonesia terdiri atas:

  1. Wilayah perairan.
  2. Wilayah yurisdiksi.
  3. Laut lepas.
  4. Kawasan dasar laut Internasional.

Wilayah Perairan

Wilayah perairan meliputi:

  1. Perairan pedalaman; adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah pantai-pantai Indonesia, termasuk kedalamnya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup.
  2. Perairan kepulauan; adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal kepulauan tanpa memperhatikan  kedalaman atau jarak dari pantai.
  3. Laut teritorial; adalah jalur laut selebar 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia.

Wilayah Yurisdiksi

  1. Zona tambahan; adalah zona yang lebarnya tidak melebihi 24 mil laut yang diukur dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur.
  2. Zona Ekonomi Eksklusif;  Indonesia adalah suatu area di luar dan berdampingan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perairan Indonesia dengan batas terluar 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur. 
  3. Landas kontinen; meliputi dasar laut dan tanah dibawahnya dari area di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorial, sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratan hingga pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut  hingga paling jauh 350 mil laut atau sampai dengan jarak 100 mil laut dari garis kedalaman (isobaths) 2.500 meter.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap wilayah laut memiliki:

  1. Kedaulatan pada perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial.
  2. Yurisdiksi tertentu pada zona tambahan.
  3. Hak berdaulat pada Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen.

Seluruh kedaulatan sebagaimana tersebut di atas terhadap wilayah laut Indonesia dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

Laut Lepas

Laut lepas merupakan bagian dari Laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman, demikian disebutkan dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Hak Negara Kesatuan Republik Indonesia di Laut Lepas

Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai hak sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berhak melakukan konservasi dan pengelolaan sumber daya hayati di laut lepas.

Konservasi dan pengelolaan sumber daya hayati di laut lepas tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

Kewajiban Negara Kesatuan Republik Indonesia di Laut Lepas

Kewajiban Negara Kesatuan Republik Indonesia di laut lepas, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan adalah sebagai berikut:

  • Memberantas kejahatan internasional, dilakukan dengan bekerja sama dengan negara lain.
  • Memberantas siaran gelap.
  • Melindungi kapal nasional, baik di bidang teknis, administratif, maupun sosial.
  • Melakukan pengejaran seketika,
  • Mencegah dan menanggulangi pencemaran Laut dengan bekerja sama dengan negara atau lembaga internasional terkait.
  • Berpartisipasi dalam pengelolaan perikanan melalui forum pengelolaan perikanan regional dan internasional.

Kawasan Dasar Laut Internasional

Kawasan dasar Laut internasional merupakan dasar Laut serta tanah di bawahnya yang terletak di luar batas_batas yurisdiksi nasional, sebagaimana telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Kewenangan Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap kawasan dasar laut internasional diatur dalam ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, yang menyebutkan bahwa Pemerintah berwenang membuat perjanjian atau bekerja sama dengan lembaga internasional terkait dengan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum laut internasional. (RenTo) (050120) (edited 040820)

Asas dan Tujuan Penyelenggaraan Kelautan

bakamla, maritim, kkp

Hukum Positif Indonesia-

Asas dan tujuan penyelenggaraan kelautan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 – Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan adalah sebagai berikut:

Asas Penyelenggaraan Kelautan

  1. Keberlanjutan; adalah pemanfaatan sumber daya kelautan yang tidak melampaui daya dukung dan memiliki kemampuan mempertahankan kebutuhan generasi yang akan datang.
  2. Konsistensi; adalah konsistensi dari berbagai instansi dan lapisan pemerintahan dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian untuk melaksanakan program pengelolaan sumber daya kelautan.
  3. Keterpaduan; adalah integrasi kebijakan kelautan melalui perencanaan berbagai sektor pemerintahan secara horizontal dan vertikal antara pemerintah dan pemerintah daerah.
  4. Kepastian hukum; adalah seluruh pengelolaan dan pemanfaatan kelautan yang didasarkan pada ketentuan hukum.
  5. Kemitraan; adalah kesepakatan kerjasama antar pihak yang berkeontingan berkaitan dengan pengelolaan sumber daya kelautan.
  6. Pemerataan; adalah pemanfaatan potensi sumber daya kelautan yang dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan kesejahteraan masyarakat.
  7. Peran serta masyarakat; maksudnya adalah agar masyarakat mempunyai peran dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian dalam penyelenggaraan kelautan.
  8. Keterbukaan; adalah adanya keterbukaan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif  mengenai penyelenggaraan kelautan dari tahap perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian dengan tetap memperhatikan pelindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
  9. Desentralisasi; adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintah umum.
  10. Akuntabilitas; adalah penyelenggaraan kelautan dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
  11. Keadilan; adalah materi muatan UU No. 32/2014 harus mencerminkan hak dan kewajiban secara proposional bagi setiap warga negara.

Tujuan Penyelengaraan Kelautan

  1. Menegaskan Indonesia sebagai negara kepulauan berciri nusantara dan maritim;
  2. Mendayagunakan sumber daya kelautan dan/atau kegiatan di wilayah laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum laut internasional demi tercapainya kemakmuran bangsa dan negara;
  3. Mewujudkan laut yang lestari serta aman sebagai ruang hidup dan ruang juang bangsa Indonesia;
  4. Memanfaatkan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan bagi generasi sekarang tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang;
  5. Memajukan budaya dan pengetahuan kelautan bagi masyarakat;
  6. Mengembangkan sumber daya manusia di bidang kelautan yang profesional, beretika, berdedikasi, dan mampu mengedepankan kepentingan nasional dalam mendukung pembangunan kelautan secara optimal dan terpadu;
  7. Memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi seluruh masyarakat sebagai negara kepulauan;
  8. Mengembangkan peran Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam percaturan kelautan global sesuai dengan hukum laut internasional untuk kepentingan bangsa dan negara.

Ruang Lingkup Peraturan Kelautan

Berdasarkan azas dan tujuan penyelenggaraan kelautan sebagaimana tersebut di atas, sehingga dirumuskan ruang lingkup penyelenggaraan kelautan Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, meliputi:

  1. Wilayah laut.
  2. Pembangunan kelautan.
  3. Pengelolaan laut.
  4. Pengembangan kelautan.
  5. Pengelolaan ruang laut dan pelindungan lingkungan laut.
  6. Pertahanan, kemananan, penegakan hukum, dan keselamatan di laut.

Ruang lingkup sebagaimana tersebut di atas diuraikan lebih lanjut sesuai dengan masing-masing pokok pikiran yang ada. (RenTo)(040120)

UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA

KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG HUKUM LAUT

PEMBUKAAN

  • BAB I PENDAHULUAN
  • BAB II  LAUT TERITORIAL DAN ZONA TAMBAHAN
  • BAB III SELAT YANG DIGUNAKAN UNTUK PELAYARAN INTERNASIONAL
  • BAB  IV  NEGARA-NEGARA KEPULAUAN (ARCHIPELAGIC STATES)
  • BAB V ZONA EKONOMI EKSKLUSIF
  • BAB VI LANDAS KONTINEN (CONTINENTAL SHELF)
  • BAB VII LAUT LEPAS (HIGH SEAS)
  • BAB VIII REZIM PULAU (REGIME OF ISLANDS)
  • BAB IX LAUT TERTUTUP ATAU SETENGAH TERTUTUP (ENCLOSED OR SEMI-ENCLOSED)
  • BAB X HAK NEGARA TAK BERPANTAI UNTUK AKSES KE DAN DARI LAUT SERTA KEBEBASAN TRANSIT
  • BAB XI  KAWASAN (THE AREA)
  • BAB XII PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN LAUT
  • BAB XIII RISET ILMIAH KELAUTAN
  • BAB XIV PENGEMBANGAN DAN ALIH TEKNOLOGI KELAUTAN
  • BAB XVI KETENTUAN UMUM (GENERAL PROVISIONS)
  • BAB XVII KETENTUAN PENUTUP
  • LAMPIRAN I. JENIS BERMIGRASI JAUH (HIGHLY MIGRATORY SPECIES)
  • LAMPIRAN II. KOMISI TENTANG BATAS-BATAS LANDAS KONTINEN
  • LAMPIRAN III. PERSYARATAN DASAR UNTUK PROSPEKTING, EKSPLORASI, DAN EKPLOITASI
  • LAMPIRAN IV. LEMBARAN OF THE ENTERPRISE
  • LAMPIRAN V. KONSILIASI
  • LAMPIRAN VI. LEMBARAN OF THE INTERNATIONAL Majelis UNTUK HUKUM LAUT
  • LAMPIRAN VII. ARBITRASE
  • LAMPIRAN VIII. ARBITRASE KHUSUS
  • LAMPIRAN IX. PARTISIPASI OLEH ORGANISASI INTERNASIONAL

Text Convention on the Law of the Sea terdiri atas 17 Bagian (Parts) dan 9 Lampiran (annexes)

PREAMBLE – UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA


PART I – INTRODUCTION
PART II – TERRITORIAL SEA AND CONTIGUOUS ZONE
PART III – STRAITS USED FOR INTERNATIONAL NAVIGATION
PART IV – ARCHIPELAGIC STATES
PART V – EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE
PART VI – CONTINENTAL SHELF
PART VII – HIGH SEAS
PART VIII – REGIME OF ISLANDS
PART IX – ENCLOSED OR SEMI-ENCLOSED SEAS
PART X – RIGHT OF ACCESS OF LAND-LOCKED STATES TO AND FROM THE SEA AND FREEDOM OF TRANSIT
PART XI – THE AREA
PART XII – PROTECTION AND PRESERVATION OF THE MARINE ENVIRONMENT
PART XIII – MARINE SCIENTIFIC RESEARCH
PART XIV – DEVELOPMENT AND TRANSFER OF MARINE TECHNOLOGY
PART XV – SETTLEMENT OF DISPUTES
PART XVI – GENERAL PROVISIONS
PART XVII – FINAL PROVISIONS


ANNEX I. – HIGHLY MIGRATORY SPECIES
ANNEX II. – COMMISSION ON THE LIMITS OF THE CONTINENTAL SHELF
ANNEX III. – BASIC CONDITIONS OF PROSPECTING, EXPLORATION AND EXPLOITATION
ANNEX IV. – STATUTE OF THE ENTERPRISE
ANNEX V. – CONCILIATION
ANNEX VI. – STATUTE OF THE INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA
ANNEX VII. – ARBITRATION
ANNEX VIII. – SPECIAL ARBITRATION
ANNEX IX. – PARTICIPATION BY INTERNATIONAL ORGANIZATIONS

Pengertian dan Istilah Kelautan di Indonesia

bakamla, kap. maritim

Hukum Positif Indonesia-

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau baik pulau besar maupun pulau kecil, dan luat merupakan sebagian besar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Wilayah laut memiliki posisi dan nilai strategis  yang mencakup politik, ekonomi. Sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dimana kesemuanya tersebut merupakan modal dasar pembangunan nasional. Oleh karena itu sesuai amanat Pasal 20, Pasal 22D ayat (1), Pasal 25A, dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga pembentuk undang-undang bersama dengan presiden telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan mengatur antara lain:

  1. Asas dan Tujuan 
  2. Ruang Lingkup 
  3. Wilayah Laut 
  4. Pembangunan Kelautan
  5. Pengelolaan Kelautan 
  6. Pengembangan Kelautan 
  7. Pengelolaan Ruang Laut dan Perlindungan Lingkungan Laut 
  8. Pertahanan, Keamanan, Penegakan Hukum dan Keselamatan di Laut 
  9. Tata Kelola dan Kelembagaan Laut 
  10. Peran Serta Masyarakat 

Pengertian dan Istilah

Sebagai sebuah pengantar, dalam artikel ini disampaikan mengenai pengertian dari istilah-istilah yang digunakan dalam kelautan yang harus diketahui untuk persamaan cara pandang tentang kelautan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Adapun isitilah dimaksud antara lain:

Laut

Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

Kelautan 

Kelautan adalah hal yang berhubungan dengan laut dan/atau kegiatan di wilayah laut yang meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pulau 

Pulau adalah wilayah daratan yang terbentuk secara alamihan yang dikelilingi air dan berada di atas permukaan air pada waktu air pasang.

Kepulauan 

Kepulauan adalah suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau dan perairan di antara pulau-pulau tersebut, dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lain demikian erat sehingga pulau-pulau, perairan, dan wujud alamiah lainnya itu merupakan satu kesatuan geografi, ekonomi, pertahanan, dan keamanan serta politik yang hakiki atau yang secara historis dianggap sebagai demikian.

Negara Kepulauan

Negara Kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri atas satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain.

Pembangunan Kelautan

Pembangunan kelautan adalah pembangunan yang memberi arahan dalam pendayagunaan yang membei arahan dalam pendayagunaan sumber daya kelautan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan keterpeliharaan daya dukung ekosistem pesisir dan laut.

Sumber Daya Kelautan

Sumber daya kelautan adalah sumber daya laut, baik yang dapat diperbarui maupun tidak dapat diperbarui yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif serta dapat dipertahankan dalam jangka panjang.

Pengelolaan Kelautan

Pengelolaan kelautan adalah penyelenggaraan kegiatan, penyediaan, pengusahaan, dan pemanfaatan sumber daya kelautan serta konservasi laut.

Pengelolaan Ruang Laut

Pengelolaan ruang laut adalah perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian ruang laut.

Perlindungan Lingkungan Laut

Perlindungan lingkungan laut adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukanuntuk melestarikansumber daya kelautan dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan di laut yang meliputi konservasi laut, pengendalian pencemaran laut, penanggulangan bencana kelautan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran, serta kerusakan dan bencana.

Pencemaran Laut

Pencemaran laut adalah masuk atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia  sehingga  melampaui baku mutu lingkungan  laut yang telah ditetapkan.

Pengertian dari istilah-istilah sebagaimana tersebut di atas merupakan hal yang harus dipahami bersama secara menyeluruh berkenaan dengan wilayah laut di Indonesia. (RenTo)(040120) 

Undang-Undang 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

Sistematika Undang-Undang 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Asas dan Tujuan (Pasal 2 – Pasal 3)
  3. BAB III Ruang Lingkup (Pasal 4)
  4. BAB IV  Wilayah Laut (Pasal 5 – Pasal 12)
  5. BAB V Pembangunan Kelautan (Pasal 13)
  6. BAB VI Pengelolaan Kelautan (Pasal 14 – Pasal 33)
  7. BAB VII Pengembangan Kelautan (Pasal 34 – Pasal 41)
  8. BAB VIII Pengelolaan Ruang Laut dan Perlindungan Lingkungan Laut (Pasal 42 – Pasal 57)
  9. BAB IX Pertahanan, Keamanan, Penegakan Hukum dan Keselamatan di Laut (Pasal 58 – Pasal 68)
  10. BAB X Tata Kelola dan Kelembagaan Laut (Pasal 69)
  11. BAB XI Peran Serta Masyarakat (Pasal 70)
  12. BAB XII Ketentuan Peralihan (Pasal 71)
  13. BAB XIII Ketentuan Penutup (Pasal 72 – Pasal 74)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294