Tag Archives: Kelautan dan Perikanan

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan

Sistematika Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan

  1. BAB I Kedudukan, Tugas, dan Fungsi (Pasal 1 – Pasal 3)
  2. BAB II Organisasi (Pasal 4 – Pasal 39)
  3. BAB IV Tata Kerja (Pasal 40 – Pasal 49)
  4. BAB V Pendanaan (Pasal 50)
  5. BAB VI Ketentuan Lain-Lain (Pasal 51)
  6. BAB VII Ketentuan Peralihan (Pasal 52 – Pasal 53)
  7. BAB VIII Ketentuan Penutup (Pasal 54 – Pasal 55)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/Permen-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia

Terdiri dari 17 pasal.

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 454

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Sistematika Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 3)
  2. BAB II Ruang Lingkup (Pasal 4)
  3. BAB III Wilayah Pengelolaan Perikanan (Pasal 5)
  4. BAB IV Pengelolaan Perikanan (Pasal 6 – Pasal Pasal 24)
  5. BAB V Usaha Perikanan (Pasal 25 – Pasal 45)
  6. BAB VI Sistem Informasi dan Data Statistik Perikanan (Pasal 46 – Pasal 47)
  7. BAB VII Pengutan Perikanan (Pasal 48 – Pasal 51)
  8. BAB VIII Penelitian dan Pengembangan Perikanan (Pasal 52 – Pasal 55)
  9. BAB IX Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Perikanan (Pasal 57 – Pasal 59)
  10. BAB X Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya-Ikan Kecil (Pasal 60 – Pasal 64)
  11. BAB XI Penyerahan Urusan dan Tugas Pembantuan (Pasal 65)
  12. BAB XII PEngawasan Perikanan (Pasal 66 – Pasal 70)
  13. BAB XIII Pengadilan Perikanan (Pasal 71)
  14. BAB XIV Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Perikanan (Pasal 72 – Pasal 83)
  15. BAB XV Ketentuan Pidana (Pasal 84 – Pasal 105)
  16. BAB XVI Ketentuan Peralihan (Pasal 106 – Pasal 109)
  17. BAB XVII Ketentuan Penutup (Pasal 110 – Pasal 111)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118

Keterangan: diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Sistematika Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Pasal I

  1. Perubahan ketentuan Pasal 1 angka 11 dan angka 24.
  2. Perubahan ketentuan  Pasal 2 .
  3. Perubahan ketentuan Pasal 7.
  4. Perubahan ketentuan Pasal 9.
  5. Perubahan ketentuan Pasal 14 ayat (3).
  6. Penyisipan satu pasal di antara ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16.
  7. Penambahan dua ayat pada ketentuan Pasal 18.
  8. Penambahan satu ayat pada ketentuan Pasal 23.
  9. Perubahan ketentuan Pasal 25.
  10. Penyisipan tiga pasal di antara Pasal 25 dan Pasal 26.
  11. Perubahan ketentuan Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta penambahan satu ayat.
  12. Perubahan ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), serta penambahan dua ayat.
  13. Penyisipan satu pasal di antara ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29.
  14. Perubahan ketentuan Pasal 32.
  15. Penyisipan satu pasal di antara ketentuan Pasal 35 dan Pasal 36.
  16. Perubahan ketentuan Pasal 36.
  17. Perubahan ketentuan Pasal 41.
  18. Penyisipan satu Pasal di antara ketentuan Pasal 41 dan Pasal 42.
  19. Perubahan ketentuan Pasal 42.
  20. Perubahan ketentuan Pasal 43.
  21. Perubahan ketentuan Pasal 44 ayat (1).
  22. Perubahan ketentuan Pasal 46.
  23. Penyisipan satu pasal di antara ketentuan Pasal 46 dan Pasal 47.
  24. Perubahan ketentuan Pasal 48 ayat (1), serta penyisipan satu ayat di antara ayat (1) dan ayat (2).
  25. Perubahan ketentuan Pasal 50.
  26. Penghapusan ketentuan 65 ayat (1).
  27. Perubahan ketentuan Pasal 66 ayat (2) dan ayat (3).
  28. Penyisipan tigal pasal di antara ketentuan Pasal 66 dan Pasal 67.
  29. Perubahan ketentuan Pasal 69.
  30. Perubahan ketentuan Pasal 71.
  31. Penyisipan satu pasal di antara ketentuan Pasal 71 dan Pasal 72.
  32. Perubahan ketentuan Pasal 73.
  33. Penyisipan dua pasal di antara ketentuan Pasal 73 dan Pasal 74.
  34. Perubahan ketentuan Pasal 75.
  35. Penambahan satu ayat pada ketentuan Pasal 76.
  36. Penyisipan satu bagian di antar bagian kedua dan bagian ke tiga.
  37. Penyisipan satu pasal di antara ketentuan Pasal 78 dan Pasal 79.
  38. Penyisipan satu pasal di antara ketentuan Pasal 83 dan Pasal 84.
  39. Perubahan ketentuan Pasal 85.
  40. Perubahan ketentuan Pasal 93.
  41. Penyisipan satu pasal di antara ketentuan Pasal 94 dan Pasal 95.
  42. Perubahan ketentuan Pasal 98.
  43. Penyisipan empat pasal di antara ketentuan Pasal 100 dan Pasal 101.
  44. Penghapusan ketentuan Pasal 105.
  45. Perubahan ketentuan Pasal 110.
  46. Penyisipan satu pasal di antara ketentuan Pasal 110 dan Pasal 111.

Pasal II

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154

Keterangan: Mengubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004

Strategi Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Hukum Positif Indonesia-

Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah berkenaan dengan cipta kerja yang uraikan dalam BAB III Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Ruang Lingkup Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha sebagaimana tersebut di atas meliputi:

Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Perizinan berusaha berbasis risiko sebagaiman disebutkan dalam penjelsan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah pemberian perizinan berusaha dan pelaksanaan pengawasan berdasarkan tingkat risiko usaha dan/atau kegiatan.

Penerapan perizinan berusaha berbasis risiko didasarkan pada penetapan tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan usaha, sebagaimana telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Penetapan Tingkat Risiko dan Peringkat Skala Usaha Kegiatan Usaha

Tingkat risiko adalah potensi terjadinya suatu bahaya terhadap kesehatan, keselamatan, lingkungan, pemanfaatan sumber daya alam dan/atau bahaya lainnya yang masuk ke dalam kategori rendah, menengah, atau tinggi, demikian disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Penetapan tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan usaha didasarkan pada:

  • Penilaian tingkat bahaya.
  • Potensi terjadinya bahaya.

Penilaian Tingkat Bahaya

Penilaian tingkat bahaya dalam rangka penetapan tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan usaha terdiri dari beberapa aspek, yaitu:

  1. Kesehatan.
  2. Keselamatan.
  3. Lingkungan.
  4. Pemanfataan dan pengelolaan sumber daya.

Selain aspek tersebut di atas, masih terdapat aspek lainnya sesuai dengan sifat kegiatan usaha bagi kegiatan tertentu.

Indikator yang diperhitungkan dalam penilaian tingkat bahaya terdiri dari:

  • Jenis kegiatan usaha.
  • Kriteria kegiatan usaha.
  • Lokasi kegiatan usaha.
  • Keterbatasan sumber daya.
  • Risiko volatilitas.

Penilaian Potensi Terjadinya Bahaya

Penilaian potensi terjadinya bahaya dalam rangka penetapan tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan berusaha meliputi:

  • Hampir tidak mungkin terjadi.
  • Kemungkinan kecil terjadi.
  • Kemungkinan terjadi.
  • Hampir pasti terjadi.

Tingkatan Risiko dan Peringkat Skala Usaha Kegiatan Usaha

Berdasarkan uraian singkat di atas mengenai aspek dan indikator penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya, maka tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha dibedakan menjadi:

  • Kegiatan usaha berisiko rendah.
  • Kegiatan usaha bersiko menengah.
  • Kegiatan usaha berisiko tinggi.

Perizinan Kegiatan Usaha Berisiko Rendah

Bagi kegiatan usaha yang termasuk dalam kegiatan usaha berisiko rendah, perizinan yang dimilki cukup dengan pemberian nomor induk berusaha.

Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan legalitas pelaksanaan kegiatan berusaha, yang mempunyai fungsi sebagai:

  • Merupakan bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha.
  • Merupakan identitas pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

Perizinan Kegiatan Usaha Berisiko Menengah

Kegiatan usaha berisiko menengah dibedakan menjadi:

  • Kegiatan usaha berisiko menengah rendah.
  • Kegiatan usaha berisiko menengah tinggi.

Perizinan berusaha bagi kegiatan usaha berisiko menengah berisiko menengah rendah adalah berupa:

  1. Nomor Induk Berusaha (NIB).
  2. Sertifikat standar; sertifikat standar ini merupakan pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha

Sedangkan perizinan berusaha bagi kegiatan usaha berisiko menengah tinggi adalah berupa:

  1. Nomor Induk Berusaha (NIB).
  2. Sertifikat standar; sertifikat standar usaha ini merupakan sertifikat standar usaha yang diterbitkan pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh pelaku usaha.

Dalam hal Kegiatan usaha berisiko menengah memerlukan standarisasi produk berkenaan dengan sertifikat standar, maka penerbitan sertifikat standar produk tersebut dilakukan oleh pemerintah pusat dengan berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melakukan kegiatan komersialisasi produk.

Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Berisiko Tinggi

Pemberian perizinan berusaha kegiatan usaha berisiko tinggi adalah dalah bentuk:

  1. Nomor Induk Berusaha (NIB).
  2. Izin; izin ini merupakan persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.

Dalam hal kegiatan usaha berisiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan standar produk, pemerintah pusat atau pemerintah daerah menerbitkan sertifikat standar usaha dan sertifikat standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.

Terhadap semua kegiatan berusaha mulai kegiatan berusahan risiko rendah sampai dengan risiko tinggi dilakukan pengawasan secara berkala dengan mempertimbangkan tingkat kepatuhan para pelaku usaha.

Mengenai penerapan perizinan berusaha berbasis risiko diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah, sebagai peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 7 – Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Penyederhanaan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha

Penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha diatur dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Hal-hal yang disederhanakan yang merupakan persayaratan dasar perizinan berusaha meliputi:

  1. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
  2. Persetujuan lingkungan.
  3. Persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.

Kesesuaian Kegiatan Pemanfataan Ruang

Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang merupakan kesesuaian rencana lokasi kegiatan usahanya dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), untuk itu pemerintah daerah wajib menyusun dan menyediakan rencana detail tata ruang dalam bentuk digital dan sesuai dengan standar.

Bagi daerah yang belum mempunyai Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), maka kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang merupakan persyaratan dasar perizinan, pengajuan permohanan persetujuan kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan usahanya oleh pengusaha diajukan kepada pemerintah pusat melalui sistem perizinan berusaha secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya pemerintah pusat akan memberikan persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang yang telah diajukan sesuai dengan rencana tata ruang yang terdiri atas:

  1. Rencana tata ruang wilayah nasional.
  2. Rencana tata ruang pulau/kepulauan.
  3. Rencana tata ruang kawasan strategis nasional.
  4. Rencana tata ruang wilayah provinsi.
  5. Rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

Untuk penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha serta untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memperoleh kesesuaian penataan ruang, maka pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja melakukan perubahan terhadap undang-undang yang mengatur hal tersebut sebelumnya.

Adapun undang-undang yang diubah dalam rangka penyederhanaan persyaratan perizinan berusaha berkenaan dengan kesesuaian pemanfaatan ruang adalah sebagai berikut:

  1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
  4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial.

Persetujuan Lingkungan

Penyederhaan persyaratan dasar perizinan dilakukan juga oleh pemerintah dalam hal perizinan lingkungan, yaitu dengan melakukan perubahan terhadap undang-undang yang mengatur sebelumnya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Adapun undang-undang yang diubah tersebut adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi

Berikutnya dalam rangka penyederhanaan persyaratan dasar perizinan yang berkenaan dengan persetujuan bangunan gegung dan sertifikat laik fungsi, pemerintah juga melakukan perubahan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelumnya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Adapun ketentuan peraturan perundang-undang yang diubah tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek.

Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudahan dan Persyaratan Investasi

Bukan hanya penyederhanaan persyaratan dasar kegiatan berusaha, tetapi pemerintah juga melakukan penyederhanaan perizinan berusaha sektor serta kemudahan dan persyaratan investasi dengan mengubah ketentuan peraturan perundang-undangannya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Perizinan berusaha sektor yang diubah ketentuan peraturan perundang-undangnya adalah sebagai berikut:

Penyederhanaan Persyaratan Investasi pada Sektor Tertentu

Sektor tertentu yang diubah ketentuan peraturan perundang-undangannya adalah sebagai berikut:

Semua perubahan atas ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. (RenTo)(151120)

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Sistematika Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 2)
  2. BAB II Asas dan Tujuan (Pasal 3 – Pasal 4)
  3. BAB III Proses Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Pasal 5 – Pasal 6)
  4. BAB IV Perencanaan (Pasal 7 – Pasal 15)
  5. BAB V Pemanfaatan (Pasal 16 – Pasal 35)
  6. BAB VI Pengawasan dan Pengendalian (Pasal 36 – Pasal 41)
  7. BAB VII Penelitian dan Pengembangan (Pasal 42 – Pasal 46)
  8. BAB VIII Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan (Pasal 47 – Pasal 49)
  9. BAB IX Kewenangan (Pasal 50 – Pasal 55)
  10. BAB X Mitigasi Bencana (Pasal 56 – Pasal 59)
  11. BAB XI Hak, Kewajiban, dan Peran Serta Masyarakat (Pasal 60 – Pasal 62)
  12. BAB XII Pemberdayaan Masyarakat (Pasal 63)
  13. BAB XIII Penyelsaian Sengketa (Pasal 64 – Pasal 67)
  14. BAB XIV Gugatan Perwakilan (Pasal 68 – Pasal 69)
  15. BAB XV Penyidikan (Pasal 70)
  16. BAB XVI Sanksi Administratif (Pasal 71 – Pasal 72)
  17. BAB XVII Ketentuan Pidana (Pasal 73 – Pasal 75)
  18. BAB XVIII Ketentuan Peralihan (Pasal 76 – Pasal 78)
  19. BAB XIX Ketentuan Penutup (Pasal 79 – Pasal 80)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84

Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Yang Menuai Kritik

Hukum Positif Indonesia-

Judul tulisan ini sengaja dipilih karena menarik bagi penulis sehubungan dengan demontrasi oleh sekelompok masyarakat di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat pada hari Kamis, 16 Juli 2020 yang menyampaikan aspirasinya agar pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (demikian tertulis pada draftnya) tidak dilanjutkan dengan alasan yang dikemukan bahwa rancangan undang-undang tersebut akan menciptakan penjajahan rakyat Indonesia (baca: https://www.gelora.co/2020/07/bertemu-pimpinan-dpr-massa-gebrak-kecewa.html).

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Beberapa hal pokok disampaikan dalam tulisan ini mengenai isi rancangan undang-undang tersebut berdasarkan draft yang ada dengan judul BAB II Maksud dan Tujuan.

Maksud dan Tujuan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja

Rancangan undang-undang cipta kerja diselenggarakan dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak melalui kemudahan dan perlindungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMK-M) serta perkoperasian, peningkatan ekosistem investasi, kemudahan berusaha, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strtegis nasional (Pasal 3 draft RUU Cipta Kerja).

Kebijakan Strategis Cipta Kerja

Untuk mencapai tujuan sebagaimana tersebut di atas, maka salah satu kebijakan strategis cipta kerja memuat kebijakan penciptaan atau perluasan lapangan kerja melalui pengaturan yang terkait dengan dengan (Pasal 4 ayat (2) RUU Cipta Kerja):

  1. Peningkatan ekosistem, investasi dan kegiatan berusaha.
  2. Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.
  3. Kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMK-M serta perkoperasian.
  4. Peningkatan investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional.

Peningkatan Ekosistem, Investasi dan Kegiatan Berusaha

Peningkatan ekosistem, investasi dan kegiatan berusaha memuat pengaturan mengenai:

  1. Penyederhanaan perizinan berusaha.
  2. Persyaratan investasi.
  3. Kemudahan berusaha.
  4. Riset dan inovasi.
  5. Pengadaan lahan.
  6. Kawasan ekonomi.

Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Pekerja

Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja memuat pengaturan mengenai:

  1. Perlindungan pekerja untuk bekerja dengan perjanjian waktu kerja tertentu.
  2. Perlindungan hubungan kerja atas pekerjaan yang didasarkan alih daya.
  3. Perlindungan kebutuhan layak kerja melalui upah minimum.
  4. Perlindungan pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja.
  5. Kemudahan perizinan bagi tenaga kerja asing yang memiliki keahlian tertentu yang masih diperlukan untuk proses produksi barang dan jasa.

Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMK-M

Kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMK-M memuat pengaturan mengenai:

  1. Kriteria UMK-M.
  2. Basis data tunggal UMK-M.
  3. Pengelolaan terpadu UMK-M.
  4. Kemudahan perizinan berusaha UMK-M.
  5. Kemitraan, insentif, dan pembiayaan UMK-M.
  6. Kemudahan pendirian, rapat anggota dan kegiatan usaha koperasi.

Peningkatan Investasi Pemerintah dan Percepatan Proyek Strategis Nasional

Peningkatan investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional memuat pengaturan mengenai:

  1. Pelaksanaan investasi pemerintah pusat melalui pembentukan lembaga pengelola investasi.
  2. Penyediaan lahan dan perizinan untuk percepatan proyek strategis nasional.

Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan strategis cipta kerja sebagaimana tersebut di atas maka diperlukan pengaturan mengenai pelaksanaan administrasi pemerintahan, dan pengawasan, pembinaan dan pengenaan sanksi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dan setelah dibaca lebih lanjut draft RUU Cipta Kerja, memang dilakukan beberapa perubahan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada yang berkenaan dengan kebijakan strategis cipta kerja.

Perlu diketahui bahwa untuk membuat dan merumuskan rancangan undang-undang dalam rangka penetapan dan pengesahan oleh Dewan Perwakilan Rakyat berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan diatur mengenai asas pembentukan undang-undang itu sendiri, dan juga diatur mengenai asas materi muatan atau isi dari undang-undang dimaksud, sehingga dalam pembahasannya dapat mengurangi hal-hal yang tendensius terhadap kepentingan kelompok atau golongangan tertentu. Apalagi mengingat jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan fraksinya yang bermacam-macam, jadi masih terlalu dini untuk menghentikan pembahasan RUU Cipta Kerja dengan berbagai macam alasan yang tidak didasari dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kajian ilmiah tentang sosial kemasyarakatan.

Dengan demikian setelah dibaca draft RUU Cipta Kerja secara keseluruhan, penulis menyimpulkan perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku sebelumnya yang kemudian dimuat dalam draft RUU Cipta Kerja adalah untuk kebaikan dan kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia berdasarkan asas pemerataan hak, kepastian hukum, kemudahan berusaha, kebersamaan, dan kemandirian. (RenTo)(170720)

Kewenangan Daerah Provinsi Terhadap Wilayah Laut

Hukum Positif Indonesia-

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Ruang Lingkup

Kewenangan daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut tersebut meliputi:

  1. Eksplorasi,  eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi.
  2. Pengaturan administratif, seperti: perizinan, kelaikan, dan keselamatan pelayaran.
  3. Pengaturan tata ruang.
  4. Ikut serta dalam memelihara keamanan laut.
  5. Ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.

Batasan Wilayah Laut

Kewenangan daerah provinsi di laut sesuai dengan ruang lingkupnya dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai batasan wilayah laut sebagai berikut:

  • Paling jauh 12 mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan.
  • Jika jarak antara dua buah provinsi kurang dari 24 mil laut, maka jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari wilayah antara dua daerah provinsi tersebut.

Baca juga:

Garis pantai adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat air laut pasang tertinggi, yang digunakan bagi penentuan wilayah administrasi dalam pengelolaan wilayah laut sebagaimana tersebut di atas.

Ketentuan mengenai batasan laut tersebut tidak berlaku terhadap penangkapan ikan oleh nelayan kecil, yaitu nelayan tradisional Indonesia yang menggunakan bahan dan alat penangkapan ikan secara tradisional, dan terhadapnya tidak dikenakan surat izin usaha dan bebas dari pajak, serta bebas menangkap ikan di seluruh pengelolaan perikanan dalam wilayah Republik Indonesia. (RenTo)(130520)

Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (BAKAMLA)

ilustrasi google

Hukum Positif Indonesia-

Badan Keamanan Laut merupakan implementasi dari Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang menyebutkan bahwa dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdikasi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dibentuk Badan Keamanan Laut.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Badan Keamanan Laut merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui menteri yang mengkoordinasikannya (Pasal 60 UU No. 32/2014), dimana tugas pokok dari Badan Keamana Laut (BAKAMLA) adalah melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Fungsi Badan Keamanan Laut (BAKAMLA)

Fungsi Badan Kamanan Laut diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, yang menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas, Badan Keamanan Laut menyelenggarakan fungsi:

  1. Menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
  2. Menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdikasi Indonesia.
  3. Melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
  4. Menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patrol perairan oleh instansi terkait.
  5. Memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait.
  6. Memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia
  7. Melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional.

Kewenangan Badan Keamanan Laut (BAKAMLA)

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut di atas, Badan Keamanan Laut mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan untuk:

  1. Melakukan pengejaran seketika.
  2. Memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk melaksanakan proses hukum lebih lanjut.
  3. Mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Kewenanagan sebagaimana tersebut di atas dilaksanakan secara terintegrasi dan terpadu dalam satu kesatuan komando dan kendali.

Susunan Organisasi Badan Keamanan Laut (BAKAMLA)

Sebagai sebuah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab langsung kepada presiden, Badan Keamanan Laut mempunyai struktur organisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut, yaitu:

  1. Kepala.
  2. Sekretaria Utama.
  3. Deputi Bidang Kebijakan dan Strategi.
  4. Deputi Bidang Operasi dan Latihan.
  5. Deputi Bidang Informasi Hukum, dan Kerja Sama.

Personal Badan Kemanan Laut terdiri atas:

  1. Pegawai Tetap; adalah pegawai yang berasal dari internal Badan Keamanan Laut.
  2. Pegawai Perbantuan; adalah pegawai yang berasal dari instansi penegak hukum yang diperbantukan di Badan Keamanan Laut. 

Badan Keamanan Laut juga mempunyai Inspektorat sebagai unsur pengawas, yang mempunyai tugas melakukan pengawasan intern di lingkungan Badan Kemanan Laut. (RenTo)(110120)

Wilayah Laut Negara Kesatuan Republik Indonesia

Photo by Stijn Dijkstra on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Dalam hal wilayah laut Indonesia telah diatur dalam Pasal 5 – Pasal 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Secara umum telah disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan bahwa Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang seluruhnya terdiri atas kepulauan-kepulauan baik pulau-pulau besar maupun kecil yang merupakan satu kesatuan wilayah, politik, ekonomi, sosial budaya, dan historis yang batas-batas wilayahnya ditarik dari garis pangkal kepulauan.

Sebagai sebuah negara yang berdaulat, Indonesia mempunyai kedaulatan yang meliputi wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut territorial, termasuk ruang udara di atasnya serta dasar laut dan tanah di bawahnya, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan juga telah disebutkan bahwa kedaulatan Indonesia tersebut tunduk pada peraturan perundang-undangan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982, dan hukum internasional yang terkait.

Dengan demikian wilayah laut suatu negara dalam hal ini khususnya wilayah laut Indonesia terdiri atas:

  1. Wilayah perairan.
  2. Wilayah yurisdiksi.
  3. Laut lepas.
  4. Kawasan dasar laut Internasional.

Wilayah Perairan

Wilayah perairan meliputi:

  1. Perairan pedalaman; adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah pantai-pantai Indonesia, termasuk kedalamnya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup.
  2. Perairan kepulauan; adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal kepulauan tanpa memperhatikan  kedalaman atau jarak dari pantai.
  3. Laut teritorial; adalah jalur laut selebar 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia.

Wilayah Yurisdiksi

  1. Zona tambahan; adalah zona yang lebarnya tidak melebihi 24 mil laut yang diukur dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur.
  2. Zona Ekonomi Eksklusif;  Indonesia adalah suatu area di luar dan berdampingan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perairan Indonesia dengan batas terluar 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur. 
  3. Landas kontinen; meliputi dasar laut dan tanah dibawahnya dari area di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorial, sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratan hingga pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut  hingga paling jauh 350 mil laut atau sampai dengan jarak 100 mil laut dari garis kedalaman (isobaths) 2.500 meter.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap wilayah laut memiliki:

  1. Kedaulatan pada perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial.
  2. Yurisdiksi tertentu pada zona tambahan.
  3. Hak berdaulat pada Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen.

Seluruh kedaulatan sebagaimana tersebut di atas terhadap wilayah laut Indonesia dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

Laut Lepas

Laut lepas merupakan bagian dari Laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman, demikian disebutkan dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Hak Negara Kesatuan Republik Indonesia di Laut Lepas

Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai hak sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berhak melakukan konservasi dan pengelolaan sumber daya hayati di laut lepas.

Konservasi dan pengelolaan sumber daya hayati di laut lepas tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

Kewajiban Negara Kesatuan Republik Indonesia di Laut Lepas

Kewajiban Negara Kesatuan Republik Indonesia di laut lepas, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan adalah sebagai berikut:

  • Memberantas kejahatan internasional, dilakukan dengan bekerja sama dengan negara lain.
  • Memberantas siaran gelap.
  • Melindungi kapal nasional, baik di bidang teknis, administratif, maupun sosial.
  • Melakukan pengejaran seketika,
  • Mencegah dan menanggulangi pencemaran Laut dengan bekerja sama dengan negara atau lembaga internasional terkait.
  • Berpartisipasi dalam pengelolaan perikanan melalui forum pengelolaan perikanan regional dan internasional.

Kawasan Dasar Laut Internasional

Kawasan dasar Laut internasional merupakan dasar Laut serta tanah di bawahnya yang terletak di luar batas_batas yurisdiksi nasional, sebagaimana telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Kewenangan Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap kawasan dasar laut internasional diatur dalam ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, yang menyebutkan bahwa Pemerintah berwenang membuat perjanjian atau bekerja sama dengan lembaga internasional terkait dengan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum laut internasional. (RenTo) (050120) (edited 040820)