Kekuasaan Kehakiman
By: Rendra Topan Indonesia sebagai negara hukum dalam konstitusinya mengatur juga tentang perlindungan hak asasi manusia, salah satunya mengenai pemberian grasi dan rehabilitasi terhadap terpidana oleh presiden sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 […]
Pasal I Perubahan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3). Penyisipan satu pasal diantara ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7. Perubahan ketentuan Pasal 7 ayat (2). Perubahan ketentuan Pasal 10. Penyisipan […]
BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Ruang Lingkup dan Permohonan Pemberian Grasi (Pasal 2 – Pasal 4) BAB III Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permohonan Grasi (Pasal 5 – Pasal […]
By: Rendra Topan Indonesia sebagai negara hukum yang bertujuan untuk wewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tentram dan tertib, maka ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang kemudian […]
By: Rendra Topan Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman harus berpedoman pada asas-asas hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 – Pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Penulis mengelompokan asas-asas tersebut […]
By: Rendra Topan Indonesia merupakan negara hukum, hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka penegakkan hukum di Indonesia, pemerintah telah mengaturnya dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun […]
BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman (Pasal 2 – Pasal 17) BAB III Pelaku Kekuasaan Kehakiman (Pasal 18 – Pasal 29) BAB IV Pengangkatan dan Pemerberhentian […]
Pasal I Perubahan ketentuan Pasal 1 Perubahan ketentuan Pasal 8 Penyisipan pasal diantara ketenuan Pasal 13 dan ketentuan Pasal 14 sebanyak 6 pasal Perubahan ketentuan Pasal 14 Penyisipan pasal diantara Pasal 14 […]
Pasal I Perubahan ketentuan Pasal 2 Perubahan ketentuan Pasal 4 Perubahan Ketentuan Pasal 5 Penjelasan Pasal 7 dihapus, sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal angka 4. Perubahan ketentuan Pasal 12 Perubahan […]
BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 5) BAB II Susunan Pengadilan (Pasal 6 – Pasal 49) BAB III Kekuasaan Pengadilan (Pasal 50 – Pasal 54) BAB IV Ketentuan Lain-Lain (Pasal […]
BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 5) BAB II Diversi (Pasal 6 – Pasal 15) BAB III Acara Peradilan Anak (Pasal 16 – Pasal 62) BAB IV Petugas Kemasyarakatan (Pasal […]
PROSEDUR PENGGUNAAN DAN SUPERVISI APLIKASI SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA DI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN PENGADILAN TINGKAT BANDING PADA LINGKUNGAN PERADILAN UMUM MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM DAFTAR ISI […]
