Pemilihan kepala daerah secara langsung mempunyai dampak positif bagi demokrasi di Indonesia secara umum, namun juga mempunyai dampak negatif.
Kekuatan Hukum Sebuah Peraturan Kepala Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban
Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban Pasal I Perubahan ketentuan Pasal 1 […]
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban
Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Pemberian Kompensasi dan Restitusi (Pasal 2 – […]
Tata Cara Pemberian Perlindungan dan Bantuan Bagi Saksi dan Korban Dalam Perkara Tindak Pidana
Hukum Positif Indonesia- Tata cara pemberian perlindungan dan bantuan bagi saksi dan korban diatur dalam ketentuan Pasal 28 – Pasal 36 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 […]
Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Perkara Tindak Pidana
Hukum Positif Indonesia- Untuk membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi, maka dilakukan proses hukum yang dilakukan oleh parat penegak hukum. Proses hukum tersebut antara lain penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan dalam […]
Mengenal Hukum Pidana Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Hukum pidana atau dalam bahasa Belanda disebut dengan strafrecht, yang mempunyai arti yaitu straf adalah hukuman dan recht adalah peraturan atau hukum. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Hukum […]
Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan
Hukum Positif Indonesia- Pengadilan merupakan sebuah lembaga untuk mencari keadilan untuk kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara, baik perkara pidana maupun perkara perdata. Namun dalam proses penyelesaian perkara, khususnya perkara perdata, […]
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
Sistematika Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 5) BAB II Alternatif Penyelesaian Sengketa (Pasal 6) BAB III Syarat Arbitrase, Pengangkatan […]
Permohonan dan Pemberian Grasi
By: Rendra Topan Indonesia sebagai negara hukum dalam konstitusinya mengatur juga tentang perlindungan hak asasi manusia, salah satunya mengenai pemberian grasi dan rehabilitasi terhadap terpidana oleh presiden sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 […]
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi
Sistematika Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi Pasal I Perubahan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3). Penyisipan satu pasal diantara ketentuan […]
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi
Sistematika Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Ruang Lingkup dan Permohonan Pemberian Grasi (Pasal 2 – Pasal 4) BAB III Tata Cara Pengajuan […]
Peradilan Umum
By: Rendra Topan Indonesia sebagai negara hukum yang bertujuan untuk wewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tentram dan tertib, maka ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang kemudian […]
Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman
By: Rendra Topan Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman harus berpedoman pada asas-asas hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 – Pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Penulis mengelompokan asas-asas tersebut […]
Kekuasaan Kehakiman di Indonesia
By: Rendra Topan Indonesia merupakan negara hukum, hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka penegakkan hukum di Indonesia, pemerintah telah mengaturnya dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun […]
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Sistematika Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman (Pasal 2 – Pasal 17) BAB III Pelaku Kekuasaan Kehakiman (Pasal […]
Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
Sistematika Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Pasal I Perubahan ketentuan Pasal 1 Perubahan ketentuan Pasal 8 Penyisipan pasal diantara ketenuan […]
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
Sistematika Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Pasal I Perubahan ketentuan Pasal 2 Perubahan ketentuan Pasal 4 Perubahan Ketentuan Pasal 5 Penjelasan […]
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
Sistematika Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 5) BAB II Susunan Pengadilan (Pasal 6 – Pasal 49) BAB III Kekuasaan Pengadilan (Pasal […]
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
Sistematika Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 5) BAB II Diversi (Pasal 6 – Pasal 15) BAB III Acara Peradilan Anak […]
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
By: Rendra Topan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan merupakan salah satu bagian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal yang bertanggung jawab kepada menteri. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: […]
