Tag Archives: Kehakiman

Kekuasaan Kehakiman

Kekuatan Hukum Sebuah Peraturan Kepala Daerah

Hukum Positif Indonesia-

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pendahuluan

Latar Belakang

Pemilihan kepala daerah secara langsung mempunyai dampak positif bagi demokrasi di Indonesia secara umum, namun juga mempunyai dampak negatif.

Dampak positif dari pemilihan kepala daerah secara lagsung salah satunya adalah terselenggaranya sistem demokrasi sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan, sedangkan salah satu dampak negatif yang penulis ketahui dari media dalam jaringan (online) adalah mengenai kebijakan dalam bentuk produk hukum yang ditetapkan masih belum sesuai dengan ketentuan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia, karena dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dinyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum.

Ketidak sesuaian antara kebijakan yang ditetapkan oleh kepala daerah dalam bentuk produk hukum dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu walaupun secara sistematis memang telah sesuai dengan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun isi atau materinya masih terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Hal seperti ini dapat saja terjadi dikarenakan alasan politik, ketidakmengertian, atau pun bentuk arogansi kekuasaan kepala daerah. Akan tetapi perlu diketahui dengan ditetapkan kebijakan tersebut sangat berdampak terhadap masyarakat di daerah yang dipimpinnya.

Memperhatikan peristiwa dari fenomena tersebut, penulis menyampaikan paparan mengenai kekuatan hukum sebuah peraturan kepala daerah.

Permasalahan

Dari uraian latar belakang sebagaimana tersebut di atas menimbulkan pertanyaan:

  1. Dimana kedudukan hukum Peraturan Kepala Daerah?
  2. Bagaimana kekuatan hukum Peraturan Kepala Daerah?
  3. Apa saja yang menjadi kewenangan Kepala Daerah?
  4. Dapatkah Peraturan Kepala Daerah memuat ketentuan pidana?
  5. Apa itu ketentuan pidana?

Tinjauan Pustaka

Penulis menggunakan literasi dalam uraian ini, yaitu:

  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  4. Artikel dengan judul Mengenal Hukum Pidana Indonesia pada blog Hukum Positif Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3), dengan jelas menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Hal ini menggambarkan bahwa semua tindakan yang berkenaan dengan ketatanegaraan atau tata pemerintahan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa terkecuali.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Ketentuan Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan sebagai berikut:

Pasal 7

Pasal 7 ayat (1); Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

  • a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  • b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  • c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  • d. Peraturan Pemerintah;
  • e. Peraturan Presiden;
  • f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
  • g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 7 ayat (2); Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

Pasal 8 ayat (1); Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Pasal 8 ayat (2); Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Pasal 15

Pasal 15 ayat (1); Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam:

Pasal 15 ayat (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 15 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Perlu disampaikan juga bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Hukum Pidana

Uraian mengenai hukum pidana dapat dibaca pada artikel berjudul “Mengenal Hukum Pidana Indonesia”, yang dimuat dalam blog Hukum Positif Indonesia.

Pembahasan

Sebagaimana telah diuraikan diatas pada bab permasalahan, bahwa sejauhmana kekuatan mengikat sanksi pidana yang terdapat dalam sebuah peraturan kepala daerah?

Pada bab pembahasan ini akan diuraikan yang menjadi permasalahan tersebut di atas dengan metode yuridis normatif.

Berdasarkan tinjauan pustaka sebagaimana tersebut di atas, dapat disampaikan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana yang ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketentuan negara hukum ini mempunyai pengertian bahwa Indonesia merupakan negara yang dalam setiap tindakannya, baik itu mengatur hubungan antara subjek hukum dengan subjek hukum lainnya, subjek hukum dengan negara, maupun ketatanegaraan dan administrasi negara didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk itu dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan jelas disebutkan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menduduki tingkatan pertama dari semua tingkatan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, setelahnya baru ikuti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Baca juga: Indonesia Negara Hukum

Lantas dimana kedudukan hukum Peraturan Kepala Daerah?

Kedudukan Peraturan Kepala Daerah diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyebutkan bahwa;

Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”.

Jadi Peraturan Kepala Daerah baik itu Gubernur, Bupati, Walikota, Kepala Desa, termasuk ke dalam jenis peraturan perundang-undangan selain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Lalu bagaimana kekuatan hukum Peraturan Kepala Daerah?

Kedududukan hukum Peraturan Kepala Daerah, diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyebutkan bahwa;

“Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat diuraikan bahwa kekuatan hukum Peraturan Kepala Daerah adalah diakui keberadaannya dan mengikat sepanjang di perintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi yaitu: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, atau peraturan yang dibentuk berdasarkan kewenangannya.

Baca juga: Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Apa saja yang menjadi kewenangan Kepala Daerah?

Kewenangan Kepala Daerah sebagaimana disebutkan dalam ketetentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:

  • a. mengajukan rancangan Perda;
  • b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
  • c. menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
  • d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
  • e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai ketentuan pasal tersebut di atas, dengan jelas disebutkan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewenangan untuk menetapkan Peraturan Kepala Daerah.

Dapatkah Peraturan Kepala Daerah memuat ketentuan pidana?

Tidak semua peraturan perundang-undangan dapat memuat ketentuan pidana. Materi muatan ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah sebagai berikut:

  • a. Undang-Undang;
  • b. Peraturan Daerah Provinsi; atau
  • c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Khusus bagi Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota hanya dapat memuat materi ketentuan pidana dengan ketentuan sebagai berikut:

  • Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan.
  • Pidana denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Jadi Peraturan Kepala Derah tidak dapat memuat materi ketentuan pidana.

Baca juga: Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan

Apa itu ketentuan pidana?

Pidana atau straf (bahasa Belanda) merupakan bentuk sanksi atau hukuman yang dijatuhkan terhadap orang yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengenai pidana diatur dalam ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyebutkan bahwa pidana terdiri dari:

  1. Pidana pokok.
  2. Pidana tambahan.

Pidana pokok terdiri atas:

  1. Pidana mati; dilakukan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri.
  2. Pidana penjara; ialah seumur hidup, atau selama waktu tertentu (paling singkat satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut).
  3. Pidana kurungan; pidana kurungan harus dijalani dalam daerah dimana si terpidana berdiam ketika putusan hakim dijalankan, atau jika tidak punya tempat kediaman, didalam daerah dimana ia berada, kecuali Menteri kehakiman atas permintaannya, terpidana memboleh menjalani pidananya di daerah lain (Pasal 22 KUHP).
  4. Pidana denda;  merupakan pidana untuk membayarkan sejumlah uang sebagai pengganti waktu pidana kurungan tertentu yang terlebih dahulu telah diputuskan oleh hakim.
  5. Pidana tutupan; merupakan hukuman pengganti dari pidana penjara yang diputuskan oleh hakim dikarenakan tindak pidana tindak yang dilakukan terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Pidana tutupan tetap dilakukan pada tempat tertentu yang kondisinya lebih baik dari penjara.

Pidana tambahan terdiri atas:

  1. Pencabutan hak-hak tertentu.
  2. Perampasan barang-barang tertentu.
  3. Pengumuman putusan hakim.

Selain pidana pokok, hakim juga dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa; pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim mengenai tanggung jawab beban biaya pidana penjara atau pidana kurungan sebagaimana tersebut.

Khusus Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat memuat bentuk sanksi atau hukuman lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Baca juga: Mengenal Hukum Pidana Indonesia

Kesimpulan

Berdasarkan uraian singkat di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menduduki tingkatan pertama dari semua tingkatan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, setelahnya baru ikuti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
  2. Kekuatan hukum Peraturan Kepala Daerah adalah diakui keberadaannya dan mengikat sepanjang di perintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi yaitu: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, atau peraturan yang dibentuk berdasarkan kewenangannya.
  3. Kewenangan Kepala Daerah dalam ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satunya adalah membuat peraturan kepala daerah.
  4. Peraturan Kepala Derah tidak dapat memuat materi ketentuan pidana.
  5. Pidana atau straf (bahasa Belanda) merupakan bentuk sanksi atau hukuman yang dijatuhkan terhadap orang yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian tinjauan yuridis tentang kedudukan hukum sebuah Peraturan Kepala Daerah yang disampaikan secara singkat, semoga dapat menjadi bahan untuk membuka cakrawala menuju bijaksana. (Rento)(060920)

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

Kamus Hukum Indonesia

Kamus Hukum Indonesia Hukum Positif Indonesia- A Adaptasi Adaptasi; (cagar budaya) Upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting. Administrasi Administrasi Kependudukan; Rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan … Continue reading Kamus Hukum Indonesia

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

Pasal I

  1. Perubahan ketentuan Pasal 1 angka 4, dan penambahan satu angka.
  2. Perubahan judul Bagian Kesatu menjadi “Pemberian Kompensaisi Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat“.
  3. Penyisipan satu bagian di antara Bagian Kesatu dan Bagian Kedua dengan judul “Pembarian Kompensasi Korban TIndak Pidana Terorisme”.
  4. Penambahan delapan belas pasal di antara ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19.
  5. Penambahan satu ayat pada ketentuan Pasal 37.
  6. Penyisipan satu pasal di antara ketentuan Pasal 37 dan Pasal 38.
  7. Perubahan ketentuan Pasal 44.
  8. Penyisipan satu pasal di antara ketentuan Pasal 44 dan Pasal 45.
  9. Penyisipan satu bab di antara BAB III dan BAB IV dengan judul “Pemberian Kompensasi, Bantuan Medis, atau Rehabilitasi Psikososial dan Psikologis Bagi Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu”.
  10. Penyisipan tujuh pasal di antara ketentuan Pasal 44A dan Pasal 45.
  11. Penyisipan satu bab di antara BAB IIIA dan BAB IV dengan judul “Pemberian Bantuan Media, Rahabilitasi Psikososial dan Psikologis, Santunan, dan Kompensasi bagi Warga Negara Indonesia yang Menjadi Korban Tindak Pidana Terorisme di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia”’
  12. Penyisipan Sembilan pasal di antara ketentuan Pasal 44H dan Pasal 45.
  13. Perubahan ketentuan Pasal 45.

Pasal II

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 167

Keterangan: Mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Pemberian Kompensasi dan Restitusi (Pasal 2 – Pasal 36)
  3. BAB III Pemberian Bantuan (Pasal 37 – Pasal 44)
  4. BAB IV Pendanaan (Pasal 45)
  5. BAB V Ketentuan Penutup (Pasal 46 – Pasal 49)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 24

Keterangan: Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020

Tata Cara Pemberian Perlindungan dan Bantuan Bagi Saksi dan Korban Dalam Perkara Tindak Pidana

Hukum Positif Indonesia

Hukum Positif Indonesia-

Tata cara pemberian perlindungan dan bantuan bagi saksi dan korban diatur dalam ketentuan Pasal 28 – Pasal 36 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Syarat Mendapatkan Perlindungan dan Bantuan bagi Saksi/Korban Tindak Pidana

Syarat untuk mendapatkan perlindungan saksi yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dapat dibedakan menjadi:

  • Perlindungan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terhadap saksi dan/atau korban.
  • Perlindungan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terhadap pelaku.
  • Perlindungan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terhadap pelapor dan ahli.

Perlindungan Terhadap Saksi/Korban Tindak Pidana

Syarat-syarat yang menjadi dasar pertimbangan untuk mendapatkan perlindungan sebagai saksi/korban dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah sebagai berikut:

  1. Sifat pentingnya keterangan saksi dan korban.
  2. Tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan korban.
  3. Hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap saksi dan korban.
  4. Rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh saksi dan korban.

Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku Tindak Pidana

Syarat-syarat yang mendajadi dasar pertimbangan untuk mendapatkan perlindungan saksi sebagai pelaku dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah sebagai berikut:

  1. Tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
  2. Sifat pentingnya keterangan yang diberikan oleh saksi pelaku dalam mengungkap suatu tindak pidana.
  3. Bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapnya.
  4. Kesedian mengembalikan aset yang diperoleh dari tindak pidana yang diakukan dan dinyatakan dalam dalam pernyataan tertulis.
  5. Adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan terjadinya ancaman, tekanan secara fisik atau psikis terhadap saksi pelaku atau keluarganya jika tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya.

Perlindungan Terhadap Pelapor dan Ahli

Syarat-sayart yang menjadi dasar pertimbangan untuk mendapatkan perlindungan saksi sebagai pelapor dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah sebagai berikut:

  1. Sifat pentingnya keterangan pelapor dan ahli.
  2. Tingkat ancaman yang membahayakan pelapor dan ahli.

Tata Cara Pemberian Perlindungan bagi Saksi/Korban Tindak Pidana

Tata cara pemberian perlindungan terhadap saksi untuk mendapatkan hak perlindungannya secara umum adalah sebagai berikut:

  1. Saksi dan/atau korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang mengajukan permohonan secara tertulis kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
  2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang telah diajukan.
  3. Keputusan pemberian perlindungan terhadap saksi dan/atau korban disampaikan secara tertulis oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban paling lambat tujuh hari sejak permohonan perlindungan diajukan.

Secara khusus tata cara pemberian perlindungan saksi terhadap anak yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban setelah mendapatkan izin dari orang tua atau wali, namun hal ini tidak diperlukan apabila:

  1. Orang tua atau wali diduga sebagai pelaku tindak pidana terhadap anak yang bersangkutan.
  2. Orang tua atau wali patut diduga menghalang-halangi anak yang berdangkutan dalam memberikan kesaksian.
  3. Orang tua atau wali tidak cakap menjalankan kewajiban sebagai orang tua atau wali.
  4. Anak tidak memilki orang tua atau wali.
  5. Orang tua atau wali anak yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya.

Pemberian perlindungan saksi terhadap kategori anak yang tidak memerlukan izin orang tua atau wali didasarkan pada penetapan ketua pengadilan negeri setempat atas permintaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Surat Permohonan

Surat permohonan yang diajukan oleh saksi dalam rangka mendapatkan perlindungan setelah diterima oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, pemohon harus menandatangani surat pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan saksi dan korban yang berisikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Kesediaan untuk memberikan kesaksian dalam proses pengadilan.
  2. Kesediaan untuk menaati aturan yang berkenaan dengan keselamatannya.
  3. Kesediaan saksi dan/atau korban untuk tidak berhubungan dengan cara apa pun dengan orang lain selain atas persetujuan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, selama yang bersangkutan berada dalam perlindungan lembaga tersebut.
  4. Berkewajiban untuk tidak memberitahukan kepada siapapun mengenai keberadaannya dibawah perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
  5. Hal lainnya yang dianggap perlu oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan sepenuhnya terhadap saksi dan korban termasuk keluarganya, sejak ditandantanginya surat pernyataan tersebut.

Penghentian Pemberian Perlindungan bagi Saksi/Korban Tindak Pidana

Penghentian pemberian perlindungan atas keamanan saksi dan korban dapat dihentikan dengan alasan:

  1. Saksi dan/atau korban meminta agar perlindungan terhadapnya dihentikan dalam hal permohonan diajukan atas inisiatif sendiri.
  2. Atas permintaan pejabat yang berwenang.
  3. Saksi dan korban melanggar ketentuan sebagaimana tertulis dalam perjanjian.
  4. Atas pendapat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tidak lagi memerlukan perlindungan berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan.
  5. Diketahui bahwa kesaksian, laporan, atau informasi lain diberikan tidak dengan itikad baik.

Penghentian perlindungan keamanan seorang saksi dan/atau korban harus dilakukan secara tertulis.

Tata Cara Pemberian Bantuan bagi Saksi/Korban Tindak Pidana

Bantuan yang dimaksud terdiri dari:

  • Bantuan medis.
  • Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Pemberian bantuan medis, dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis kepada kobran tindak pidana tertentu atas permintaan terulis yang diajukan oleh yang bersangkutan ataupun orang yang mewakilinya kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Selanjutnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menentukan kelayakan pemberian bantuan, jangka waktu dan besaran biaya yang diperlukan, untuk selanjutya keputusan mengenai pemberian bantuan diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dalam waktu paling lama tujuh hari sejak diterimanya permintaan tersebut.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam hal pelaksanaan pemberian perlindungan dan bantuan dapat bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang.

Syarat dan ketentuan mengenai pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. (RenTo)(150720) 

Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Perkara Tindak Pidana

Hukum Positif Indonesia

Hukum Positif Indonesia-

Untuk membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi, maka dilaksanakan proses hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Proses hukum tersebut antara lain penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan dalam rangka mengumpulkan alat bukti, di antara alat bukti tersebut salah satunya adalah minta keterangan saksi.

Namun dalam pelaksanaan proses hukum tersebut masih terdapat kendala seperti para saksi yang akan atau telah memberikan keterangan mendapat intimidasi dari pihak-pihak tertentu, sehingga tidak dapat hadir atau dihadirkan dalam proses penegakan hukum.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Mengatasi hal tersebut pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pengertian Perlindungan Saksi

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri, demikian disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Sementara itu perlindungan mempunyai pengertian adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jadi perlindungan saksi adalah upaya yang dilakukan oleh lembaga tertentu dalam rangka memberikan rasa aman terhadap diri dan keluarga saksi atau korban, yang karena keterangannya akan membuat terang suatu tindak pidana.

Jenis Saksi

Berdasarkan pengertian saksi sebagaiman tersebut di atas, maka saksi dapat dibedakan menjadi:

  1. Saksi pelaku; adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang berkerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.
  2. Saksi korban; adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
  3. Saksi pelapor; adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi.

Hak Saksi dan Korban

Hak saksi dan korban diatur dalam ketentuan Pasal 5 – Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Hak Saksi

 Dalam rangka kesaksiannya seorang saksi berhak atas hal-hal sebagai berikut:

  1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan.
  2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
  3. Memberikan keterangan tanpa tekananan.
  4. Mendapat penterjemah.
  5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
  6. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus.
  7. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan.
  8. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan.
  9. Dirahasiakan identitasnya.
  10. Mendapat identitas baru.
  11. Mendapat tempat kediaman sementara.
  12. Mendapat tempat kediaman baru.
  13. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
  14. Mendapat nasihat hukum.
  15. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.
  16. Mendapat pendampingan.

Hak-hak sebagaimana tersebut di atas dapat diberikan kepada saksi pelaku, pelapor, dan ahli termasuk orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana walaupun orang tersebut tidak mendengar sendiri, tidak melihat sendiri, dan tidak mengalami sendiri, sepanjang keterangannya berhubungan dengan tindak pidana, dan pemberian hak-hak tersebut diberikan dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Hak Korban

Korban tidak pidana juga mempunyai hak menerima bantuan berupa:

  • Bantuan medis.
  • Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Bantuan sebagaimana tersebut di atas diberikan bagi korban, yaitu:

  1. Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
  2. Korban tindak pidana terorisme.
  3. Korban tindak pidana perdagangan orang.
  4. Korban tindak pidana penyiksaan.
  5. Korban tindak pidana kekerasan seksual.
  6. Korban penganiayaan berat.

Hak Lainnya

Hak lainnya bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan korban tindak tindak pidana terorisme selain mendapatkan hak-hak sebagai mana yang tersebut di atas juga mendapatkan hak atas kompensasi, yang diajukan oleh korban, keluarga, atau kuasanya kepada Pengadilan Hak Asasi Manusia melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Kompensasi adalah hak ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban atau keluarganya.

Hak korban tindak pidana lainnya yang termasuk dalam program perlindungan saksi dan korban yang ditetapkan dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah mendapatkan restitusi berupa:

  1. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan.
  2. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana.
  3. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Pengajuan permohonan restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Syarat dan ketentuan mengenai pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

Mengenai tata cara perlindungan saksi dan korban dibahas lebih lanjut secara terpisah dengan judul tersendiri. (RenTo)(150720)

Mengenal Hukum Pidana Indonesia

Hukum Positif Indonesia-

Hukum pidana atau dalam bahasa Belanda disebut dengan strafrecht, yang mempunyai arti yaitu straf  adalah hukuman dan recht adalah peraturan atau hukum.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Hukum Pidana

Pengertian hukum pidana dibedakan menjadi:

  1. Ius poenale (objektif).
  2. Ius puniendi (subjektif).

Ius Poenale (Objektif)

Ius poenale merupakan hukum pidana yang pengertiaannya didasarkan atas norma dan perbuatannya (objektif). Para ahli hukum berpendapat mengenai hukum pidana objektif, di antaranya adalah Hazawinkel-Suringa yang memberikan pengertian hukum pidana meliputi:

  1. Perintah dan larangan, yang atas pelanggarannya telah ditentukan ancaman sanksi terlebih dahulu yang telah ditetapkan oleh lembaga negara yang wenang.
  2. Aturan-aturan yang menentukan bagaimana atau dengan alat  apa negara dapat memberikan reaksi terhadap mereka yang melanggar aturan-aturan tersebut.
  3. Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan tersebut pada waktu tertentu dan wilayah negara tertentu.

Sementara itu ahli hukum lainnya yaitu Mulyatno memberikan pengertian bahwa hukum pidana itu memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

  1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
  2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dikenakan pidana sebagaimana telah diancamkan.
  3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Ius Puniendi (Subjektif)

Ius puniendi merupakan hukum pidana yang pengertiannya didasarkan pada kewenangan negara untuk menjatuhkan hukuman (subjektif).

Pengertian hukum pidana subjektif dibedakan menjadi:

  1. Pengertian hukum pidana secara subjektif dalam arti luas, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan negara/alat-alat kelengkapan negara untuk mengenakan atau menentukan ancaman pidana terhadap suatu perbuatan.
  2. Pengertian hukum pidana subjektif dalam arti sempit, yaitu hak negara untuk menuntut perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana.

Berdasarkan pengertian hukum pidana baik objektif maupun subjektif, maka hukum pidana dikelompokan menjadi:

  1. Hukum pidana materil.
  2. Hukum pidana formil.

Hukum Pidana Materiil

Hukum pidana materiil yaitu norma-norma yang menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dan dilarang untuk dilakukan disertai dengan ancaman hukumannya apabila terjadi pelanggaran terhadap norma-norma tersebut.

Sebagai contoh hukum pidana materil yaitu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hukum Pidana Formil

Hukum pidana dalam arti formil yaitu norma-norma yang menentukan tata cara bagaimana proses penjatuhan pidana terhadap pelanggaran yang telah dilakukan sebagaimana yang terdapat dalam hukum materiil.

Di Indonesia hokum pidana formil diatur dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 atau dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Batasan Pemberlakuan Aturan Pidana dalam Perundang-Undangan

Dalam penegakan hukum pidana terdapat batasan-batasan yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 – Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Batasan pemberlakuan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mengaturnya.
  2. Setelah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana selesai, apabila terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan atas perbuatan tersebut, maka yang diterapkan adalah peraturan yang paling menguntungkan bagi pelaku tindak pidana dimaksud.
  3. Ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang malakukan tindak pidana di wilayah hukum Indonesia (dibatasi oleh pengecualian-pengecualian yang diakui dalam Hukum Internasional).
  4. Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia (dibatasi oleh pengucualian-pengecualian yang diakui dalam Hukum Internasional) .
  5. Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan di luar Indonesia (dibatasi oleh pengecualian-pengecualian yang diakui dalam Hukum Internasional).
  6. Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi warga negara Indonesia yang berada di luar Indonesia (dibatasi oleh pengecualian-pengecualian yang diakui dalam Hukum Internasional).
  7. Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap pejabat yang melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam BAB XXVIII Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (dibatasi oleh pengucualian-pengecualian yang diakui dalam Hukum Internasional).
  8. Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi nahkoda dan penumpang perahu Indonesia, yang di luar Indonesia, sekalipun di luar perahu, yang melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam BAB XXIX Buku Kedua, dan BAB IX Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk juga yang tersebut dalam peraturan mengenai surat laut dan pas kapal di Indonesia, maupun dalam ordonansi perkapalan (dibatasi oleh pengucualian-pengecualian yang diakui dalam Hukum Internasional).

Pidana

Pidana atau straf (bahasa Belanda) merupakan bentuk sanksi atau hukuman yang dijatuhkan terhadap orang yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengenai pidana diatur dalam ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyebutkan bahwa pidana terdiri dari:

  1. Pidana pokok.
  2. Pidana tambahan.

Pidana Pokok

Pidana pokok terdiri atas:

  1. Pidana mati; dilakukan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri.
  2. Pidana penjara; ialah seumur hidup, atau selama waktu tertentu (paling singkat satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut).
  3. Pidana kurungan; pidana kurungan harus dijalani dalam daerah dimana si terpidana berdiam ketika putusan hakim dijalankan, atau jika tidak punya tempat kediaman, didalam daerah dimana ia berada, kecuali Menteri kehakiman atas permintaannya, terpidana memboleh menjalani pidananya di daerah lain (Pasal 22 KUHP).
  4. Pidana denda;  merupakan pidana untuk membayarkan sejumlah uang sebagai pengganti waktu pidana kurungan tertentu yang terlebih dahulu telah diputuskan oleh hakim.
  5. Pidana tutupan; merupakan hukuman pengganti dari pidana penjara yang diputuskan oleh hakim dikarenakan tindak pidana tindak yang dilakukan terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Pidana tutupan tetap dilakukan pada tempat tertentu yang kondisinya lebih baik dari penjara.

Lihat:

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan

Pidana Tambahan

Pidana tambahan terdiri atas:

  1. Pencabutan hak-hak tertentu.
  2. Perampasan barang-barang tertentu.
  3. Pengumuman putusan hakim.

Selain pidana pokok, hakim juga dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa; pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim mengenai tanggung jawab beban biaya pidana penjara atau pidana kurungan sebagaimana tersebut. (RenTo)(130420)

Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan

Arbitrase sengketa

Hukum Positif Indonesia-

Pengadilan merupakan sebuah lembaga untuk mencari keadilan untuk kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara, baik perkara pidana maupun perkara perdata. Namun dalam proses penyelesaian perkara, khususnya perkara perdata, memerlukan waktu yang tidak sebentar, dan karena memerlukan waktu yang cukup lama tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit juga.

Mengingat proses penyelesaian perkara perdata melalui pengadilan memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit, maka untuk perkara perdata dapat diselesaikan di luar pengadilan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 58 – Pasal 61 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan diluar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengeketa.

Arbitrase

Menurut Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa yang dimaksud dengan arbiterase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap, serta mengikat para pihak. Selanjutnya jika para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, maka putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa, demikian disebuktan dalam Pasal 59 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Alternatif Penyelesaian Sengketa

Berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengeketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Hasil dari penyelesaian melalui alternatif penyelesaian sengeketa  dituangkan dalam kesepakatan tertulis, dimana kesepakatan tertulis tersebut bersifat final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik (Pasal 60 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 48/2009).

Ketentuan lebih lanjut mengenai arbiterse dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. (RenTo)(151219)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Sistematika Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 5)
  2. BAB II Alternatif Penyelesaian  Sengketa (Pasal 6)
  3. BAB III Syarat Arbitrase, Pengangkatan Arbiter, dan Hak Ingkar (Pasal 7 – Pasal 26)
  4. BAB IV Acara yang Berlaku Dihadapan Majelis Arbitrase (Pasal 27 – Pasal 51)
  5. BAB V Pendapat dan Putusan Arbitrase (Pasal 52 – Pasal 58)
  6. BAB VI Pelaksanaan Putusan Arbitrase (Pasal 59 – Pasal 69)
  7. BAB VII Pembatalan Putusan Arbitrase (Pasal 70 – Pasal 72)
  8. BAB VIII Berakhirnya Tugas Arbiter (Pasal 73 – Pasal 75)
  9. BAB IX Biaya Arbitrase (Pasal 76 – Pasal 77)
  10. BAB X Ketentuan Peralihan (Pasal 78 – Pasal 80)
  11. BAB XI Ketentuan Penutup (Pasal 81 – Pasal 82)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138

Permohonan dan Pemberian Grasi

permohonan grasi oleh presiden

By: Rendra Topan

Indonesia sebagai negara hukum dalam konstitusinya mengatur juga tentang perlindungan hak asasi manusia, salah satunya mengenai pemberian grasi dan rehabilitasi terhadap terpidana oleh presiden sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

Pengertian Grasi

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi disebutkan bahwa pengertian grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh presiden, dimana terpidana yang dimaksud adalah adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 1 UU No. 22/2002).

Ketentuan Permohonan Grasi

Berdasarkan pengertian pada ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi ditetapkan ruang lingkup atau batasan permohonan grasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, yaitu:

  1. Putusan yang dapat diajukan permohonan grasi adalah putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan permohonan tersebut diajukan oleh terpidana kepada presiden.
  2. Putusan yang dapat diajukan permohonan grasi adalah putusan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau putusan pidana penjara paling rendah dua tahun.
  3. Permohona grasi hanya dapat diajukan satu kali.

Hal Lainnya Mengenai Permohonan Grasi

Hal lain yang diatur dalam undang-undang mengenai grasi sebagaimana tersebut di atas adalah:

  1. Permohonan grasi diajukan secara tertulis selain diajukan oleh terpidana atau kuasa hukumnya, dapat juga dilakukan oleh keluarganya atas persetujuan terpidana kepada presiden.
  2. Permohonan grasi bagi terpidana mati dapat diajukan oleh keluarganya tanpa adanya persetujuan dari terpidana.
  3. Permohonan grasi diajukan paling lama dalam jangka waktu satu tahun sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
  4. Permohonan grasi diajukan melalui kepala lembaga pemasyarakatan tempat dimana terpidana menjalani pidana, untuk kemudian diteruskan kepada presiden serta salinannya disampaikan kepada pengadilan yang memutus pidana dalam jangka waktu paling lambat tujuh hari, terhitung sejak diterimanya permohonan grasi.
  5. Salinan permohonan grasi yang diterima oleh pengadilan tingkat pertama diteruskan kepada Mahkamah Agung bersama dengan berkas perkara terpidana paling lama dua puluh hari sejak tanggal diterimanya salina permohonan grasi.

Bentuk Pemberian Grasi

Permohonan grasi yang diajukan oleh terpidana, kuasa hukum, atau keluarganya, merupakan kewenangan dan hak prerogative presiden untuk mengabulkan atau menolak permohonan grasi tersebut atas pertimbangan Mahkamah Agung.

Pemberian grasi oleh presiden dapat berupa (Pasal 4 UU No.22/2002):

  1. Peringanan atau perubahan jenis pidana.
  2. Pengurangan jumlah pidana.
  3. Penghapusan pelaksanaan pidana.

Mahkamah Agung mempunyai kewajiban untuk menyampaikan pertimbangannya secara tertulis kepada presiden paling lama tiga puluh hari sejak diterimanya salinan permohona dan berkas perkara. (RenTo)(271119)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi

Sistematika Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi

Pasal I

  1. Perubahan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3).
  2. Penyisipan satu pasal diantara ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7.
  3. Perubahan ketentuan Pasal 7 ayat (2).
  4. Perubahan ketentuan Pasal 10.
  5. Penyisipan satu pasal setelah ketentuan PAsal 15.

Pasal II

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 100

Keterangan:Mengubah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi

Sistematika Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Ruang Lingkup dan Permohonan Pemberian Grasi (Pasal 2 – Pasal 4)
  3. BAB III Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permohonan Grasi (Pasal 5 – Pasal 13)
  4. BAB IV Ketentuan Lain-Lain (Pasal 14)
  5. BAB V Ketentuan Peralihan (Pasal 15)
  6. BAB VI Ketentuan Penutup (Pasal 16 – Pasal 17)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 108

Keterangan:Diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010