Tag Archives: Kebudayaan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Sistematika Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 5)
  2. BAB II Pemajuan (Pasal 6 – Pasal 40)
  3. BAB III Hak dan Kewajiban (Pasal 41 – Pasal 42)
  4. BAB IV Tugas dan Wewenang (Pasal 43 – Pasal 46)
  5. BAB V Pendanaan (Pasal 47 – Pasal 49)
  6. BAB VI Penghargaan (Pasal 50 – Pasal 52)
  7. BAB VII Larangan (Pasal 53 – Pasal 54)
  8. BAB VIII Ketentuan Pidana (Pasal 55 – Pasal 58)
  9. BAB IX Ketentuan Penutup (Pasal 59 – Pasal 61)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104

Penyampaian Program dan Kegiatan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

pidato rapat presiden pembangunan manusia kebudayaan

Hukum Positif Indonesia-

Presiden Jokowi memimpin Rapat Terbatas kedua, dengan topik “Penyampaian Program dan Kegiatan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan”, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (31/10) sore. Berikut pengantar  yang disampaikan Presiden Jokowi dalam rapat tersebut yang disadur dari  @setkabgoid:

  • Presiden mengatakan potensi ekonomi Indonesia untuk bisa keluar dari middle income trap, dari jebakan negara yang berpendapatan menengah. sangat besar.
  • Menurut Presiden, pertama, Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat besar, yang bisa dipakai untuk memicu industrialisasi. Sebagai contoh, sedang dikerjakan nikel yang nantinya akan dijadikan pemicu untuk industri baterai & digunakan dalam pembangunan industri mobil listrik
  • Kedua, Presiden mengatakan, Indonesia memiliki sebuah pasar besar, baik dari sisi jumlah penduduk maupun daya belinya, karena masyarakat yang berpendapatan menengah sekarang ini, naik sangat drastis sekali di Indonesia.
  • Presiden kemarin juga sudah menyampaikan, bahwa Indonesia sekarang ini berada pada ranking yang patut dilihat dari GDP nominal, yaitu di dunia pada ranking ke 15-16.
  • Presiden menambahkan, kalau dihitung dari GDP PPP (Purchasing Power Parity), Indonesia berada pada ranking 7 di dunia. Artinya, kekuatan ekonomi Indonesia memang patut diperhitungkan, karena daya beli masyarakat yang terus meningkat.
  • Tetapi, lanjut Presiden, kunci utama dari lompatan yang ingin diraih adalah, tetap ada di sumber daya manusia, pembangunan sumber daya manusia. Apalagi bonus demografi saat ini antara 2015-2035, ini adalah benar-benar harus menjadi fokus dan konsentrasi semuanya.
  • Sebagai contoh, di bidang kesehatan. Anggarannya seingat Presiden, bertotal 132.000 miliar atau 132 triliun. Besar sekali, menurut Presiden. Tetapi, biasanya di kementerian tersebar ke semua, tidak fokus.
  • Oleh karena itu, Presiden meminta untuk betul-betul dikonsentrasikan, fokus pada urusan ketercukupan asupan gizi, makanan tambahan, yang berkaitan dengan pola hidup sehat, yang berkaitan dengan pencegahan penyakit. Hal itu betul-betul menjadi sebuah area yang harus dikerjakan.
  • Presiden juga menegaskan, ini bukan hanya tugas Menteri Kesehatan saja. Ini juga tugas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui kurikulum di pendidikan, juga di Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak, juga di Menteri Sosial, dan kementerian-kementerian yang lain.
  • Selanjutnya, yang kedua, yang berkaitan dengan pemberantasan narkotika beserta rehabilitasinya. Presiden mengatakan hal ini penting, karena kalau SDM Indonesia masih belum bisa menyelesaikan, merampungkan urusan ini, akan sangat sulit.
  • Presiden menambahkan, ini akan berkaitan dengan tindakan kriminalitas & kenakalan remaja. Presiden juga meminta agar pendidikan etika budi pekerti, pendidikan kebencanaan, pendidikan politik, terutama ideologi Pancasila, harus terus dilakukan secara sinergis lintas kementerian.
  • Oleh karena itu, menurut Presiden, tugas Menko PMK saat ini memang bukan tugas yang ringan, tapi sangat berat dan sangat strategis.
  • Presiden ingin memberikan tekanan pada pengembangan SDM yang siap untuk bekerja, siap untuk berwirausaha, siap berkarya, sehingga harus dilakukan secara sinergis antara Kemendikbud dgn Kementerian Agama, yang juga dengan dikoordinasikan dengan kedinasan di kementerian2 sektoral.
  • Presiden juga meminta agar semua mendukung reformasi besar-besaran di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan juga di Kementerian Agama. Presiden yakin menterinya sudah paham, Menkonya juga sudah berpengalaman di situ.
  • Presiden berpesan: 
  1. manfaatkan teknologi untuk percepatan kualitas pendidikan yang merata dan efisien. Presiden mengaskan ke Mendikbud, untuk dilihat betul, negara ini bukan hanya Jakarta, bukan hanya Jawa.
  2. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Itu ada 17.000 pulau, 514 kabupaten dan kota. Lihatlah misalnya di Halmahera, lihatlah yang ada di Rote, lihatlah yang ada di Wamena.
  3. Itu baru bisa membangun sistem apa, aplikasi apa yang harus dibangun, agar ada standarisasi, ada sebuah standar kualitas, yang tidak usah sama, mirip-mirip dan memudahkan guru, memudahkan pelajar-pelajar dalam belajar.
  • Presiden juga mengungkapkan, salah satu tantangan besar pemerintah adalah merespon pasar tenaga kerja yang berubah karena perkembangan teknologi. Ada shifting job, pergeseran pekerjaan, hal itu yang harus dilihat.
  • Presiden melanjutkan, shifting job tak hanya membawa tantangan kehilangan pekerjaan/job lost, tapi sekaligus peluang job get. Kalau pemerintah bisa mempersiapkan, peluang itu akan semakin banyak, karena berkembangnya emerging jobs yg menuntut emerging knowledge & skill.
  • Oleh karena itu, Presiden meminta untuk dilakukan review penyesuaian kurikulum besar-besaran. Dunia sudah berubah sangat cepat. Ilmu, pengetahuan, keterampilan, sekarang ini mudah sekali usang. Sehari dua hari saja kadang sudah usang karena memang perkembangannya sangat cepat
  • Presiden mengungkapkan, harus di-update, harus di-upgrade, jangan terlambat, dan kurikulum pun jangan kaku. Harus fleksibel, sejalan dengan perubahan-perubahan dunia yang dialami.
  • Selain kurikulum. Presiden juga menitip untuk memperbaiki kualitas guru, dengan sebuah aplikasi sistem yang dapat mempercepat, sehingga peningkatkan pemerataan kualitas pendidikan betul-betul dirasakan oleh murid-murid, anak-anak, pelajar-pelajar.
  • Presiden juga meminta untuk dilakukan pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas, mempercepat dan memudahkan akses pelayanan di bidang pendidikan maupun di bidang kesehatan. Agar semuanya dipermudah dengan teknologi digital.
  • Selanjutnya, Presiden mengungkapkan yang berkaitan dengan BLK. Supaya betul-betul ditingkatkan relevansinya dengan dunia kerja. Peserta didik harus memiliki pengetahuan, memiliki keterampilan yang menunjang dia untuk bisa bekerja dan berwirausaha.
  • Oleh sebab itu, menurut Presiden, harus terus dilakukan rescaling & upscaling untuk angkatan kerja agar memiliki competitiveness yang baik. Sebab, tahun depan Indonesia memiliki kartu pra kerja, sehingga perlu disiapkan dari sekarang agar Januari sudah betul-betul bisa on.
  • Terakhir, Presiden menegaskan terkait Dana Desa yang sangat besar . Total sampai tahun ini sudah 257 triliun rupiah. Presiden meminta untuk diawasi penggunaannya, sehingga manfaat di desa itu betul-betul bisa dirasakan secara nyata.

Demikian pengantar Presiden Jokowi pada Rapat Terbatas kedua, Kamis (31/10), di Istana Merdeka Jakarta.

Sumber: @setkabgoid

Mengenal Sejarah Kampung Tua yang ada di Batam | MarzaQueen

Artikel berikut ini merupakan copy paste dari yuliamarza.com. Artikel ini sebagai variabel pembanding dengan artikel Kriteria Cagar Budaya pada rendratopan.com.

Berdasarkan uraian pada artikel yuliamarza.com tentang sejarah kampung tua yang ada di Batam, dapat dilihat kesesuaian dengan Kriteria Cagar Budaya pada rendratopan.com

Setelah penulis membadingkannya ternyata artikel tentang mengenal sejarah kampung tua di Batam masih harus didukung dengan penelitian yang mempunyai arti penting yang disajikan secara akademis

Baca juga:

Kriteria Cagar Budaya

Mengenal Sejarah Kampung Tua yang ada di Batam

August 06, 2016 Yulia Marza 1 Comments

Sumatera bisnis.com
Siapa sih yang tidak mengenal Kota Batam? Daerah ini dulunya masuk kepada wilayah Provinsi Riau. Namun pada tanggal 24 September 2002, Batam memisahkan diri dari provinsi tersebut dan menjadi Provinsi yang ke 32 yang bernama Kepulauan Riau.
Penduduk asli Batam adalah orang Melayu. Mereka hidup sebagai nelayan, yang mendiami daerah pinggiran pantai pulau ini. Namun, seiring berkembangnya Batam dan banyak nya terbuka lapangan pekerjaan, membuat masyarakat dari berbagai penjuru Indonesia bermigrasi ke Batam. Alhasil, warga asli pulau ini seakan “tersingkir” oleh pendatang dari luar.
Sebagai pekerja yang mungkin telah lama mendiami pulau ini, bahkan kebanyakan telah menjadi warga Batam, mungkin hanya segelintir orang yang tahu tentang kampung tua yang ada di disini. Nah..mari kita cari tau, ada berapa si gaes Kampung Tua di Batam ini?

Mungkin sebagian dari kita sempat bertanya-tanya, mengapa nama daerah di Batam itu agak sedikit “aneh” di banding daerah yang lain? Apa sih historinya? mengapa bisa bernama jodoh, batu merah, sungai panas dll.
Nah.. ini dia sedikit cerita tentang kampung tua yang ada di Batam.

1. KAMPUNG JODOH.

kaskus.co.id
wartakepri
Atau yang di kenal dengan nama jodoh. Eit, tapi jangan mikir yang aneh-aneh dulu. Daerah ini bukan tempat mencari jodoh bagi yang jomblo atau sempat berpikiran sebagai biro jodoh..bukaaannn..Kampung ini mempunyai sejarah tersendiri.
Pada masa pemerintahan Raja Muhammad Yusuf tahun 1858 tempat ini belum dinamai jodoh. Lalu datang lah orang Ladi yang ingin mengabdi sebagai panglima dan hulubalang. Selain itu ada juga pelaut-pelaut Bugis yang berdatangan ke tempat ini.
Raja mempunyai seorang Putri yang bernama Mayang, yang akan di jodohkan dengan salah seorang panglima yang menang dalam ajang adu tanding antara Panglima Ladi dan Pangeran Bugis. Akhirnya pangeran Bugis lah yang berhak bersanding dengan Putri Mayang. Orang ladi yang mengalami kekalahan kecewa dan akhirnya membunuh sang raja. Sedangkan pangeran Bugis tetap menikahi Putri Mayang setelah pemakaman ayah dari Putri Mayang.
Mungkin itulah asal muasal nama Kampung Jodoh yang dikenal sampai saat ini. Sekarang ini, jodoh sudah berubah menjadi lahan pengembangan Perumahan dan banyak terdapatnya Mall.
2. KAMPUNG BAGAN.

Lokasinya sekarang berada dekat dengan Tanjung Piayu. Daerah ini dibuka pada tahun 1879 oleh warga nongsa yang bernama Nong Isa. Beliau membuka daerah ini dengan cara “bebagan” alias berkemah didalam hutan. Mereka menebangi lahan untuk dibuat kebun dan ditanami buah-buahan.
Nama asli daerah ini sebenarnya adalah Tanjung Bagan yang artinya Tanjung tempat berkemah. Pada tahun 1965 kampung ini juga dijadikan markas TNI (KKO) sebagai tempat penyimpanan amunisi, stok makanan dan obat-obatan. Sekarang lahan tempat bebagan itu adalah Masjid tua At Taubah.
3. DURIANKANG dan SEI BEDUK.
batamnews.co.id
Sebelum jadi DAM seperti sekarang, daerah duriankang dulunya bernama Sungai Tongkang. Tempat tinggal sebagian besar warga Tionghoa yang bermigrasi dari daratan China. Mereka datang menggunakan Perahu sebagai alat transportasi.
Sepanjang bantaran sungai yang mereka lalui, banyak terdapat  pohon durian besar. Mereka menyebutnya dengan Duriankang, yang artinya Durian Besar. Nama itulah yang akhirnya menjadi nama daerah itu sampai sekarang ini.
Sedangkan nama Beduk adalah pukulan beduk untuk menyemangati para anak buah tongkang agar cepat sampai ke tempat tujuan.
Duriankang dan Sei Beduk ini juga pernah dijadikan Markas TNI (KKO), yang dilengkapi dengan peralatan perang / Jet Tempur.
4. MUKA KUNING
 
tentangkotabatam.blogspot.com
Dulu muka kuning bernama Mekah kuning. Nama Mekah kuning diambil dari nama Ikan Seriding yang berwarna kuning. Dulunya daerah ini adalah lahan pertanian yang digarap oleh warga Tionghoa dan orang Flores. Karena perubahan waktu dan pengaruh berbagai dialek. maka nama Mekah Kuning berubah jadi Muka Kuning.
Sekarang Muka Kuning adalah kawasan terpadu dan menjadi perusahaan Elektronik terbesar di batam, yang dikelola oleh Batamindo Industrial Centre (BIC), yang mulai dibuka pada tahun 1990.
5. KAMPUNG KABIL.
Nama kabil berasal dari kata “ma’bul yang berarti kabul. Di ucapkan pertama kali oleh seorang musafir dari Siak Sri Indrapura yang bernama Cik Awang. Kampung ini mulai dibuka pada tahun 1909 pada masa pemerintahan Sultan Tengku Abdul Rahman.
Tanah nya yang hijau, membuat Cik Awang mempunyai banyak keinginan dalam hati. Salah satunya membuka lahan pertanian. Dan semua niatnya terkabul. Hingga dikenal lah kampung ini dengan sebutan Kampung Kabul, yang lama-kelamaan berubah menjadi Kabil.
Pada tahun 1932 Cik awang meninggal dunia dan di makamkan di kampung dengan nama Said Siak, sesuai dengan gelar beliau. Namun tahun 1973 kuburan di pindahkan ke kampung Ngedan. Sekarang lahan bekas kuburan itu, berdiri lahan industri  yang berdiri atas nama PT. Batam Mas Mega, Kabil.
6. KAMPUNG PANAU

Terletak dekat daerah Nongsa. Menurut hikayat..nama ini berasal dari manusia pertama sekali menghuni kampung ini. Sang istri mempunyai penyakit kulit yang di sebut panau. Sedangkan suaminya berkulit hitam legam dan di panggil Wak keling. Tahun 1949 hingga 1953 kampung panau semakin banyak penduduknya. Selain dari suku Melayu juga mulai berdatangan orang dari Timur yakni Bugis, Buton dan Flores.
7. KAMPUNG NONGSA

Dalam sejarah kampung ini pertama kali dibuka boleh raja Isa. Nama kampung ini diambil dari nama timang-timangnya “nong isa” alias tengku Nong. Lama kelamaan berubah jadi NONGSA hingga sekarang. Penduduknya kebanyakan orang Bugis yang berkebun Kelapa. Ramai orang berpendapat, bahwa kampung Nongsa lah kampung paling tua dan juga pusat pemerintahan pertama.

8. KAMPUNG BELIAN

Terletak dikawasan tepi Batam Centre. Di kampung ini terdapat makam tua yang berumur 200 tahun dengan panjang 3 meter.

9. SUNGAI TERING Dan BATU MERAH

Terletak tidak jauh dari tanjung sengkuang, yang didiami penduduk sekitar tahun 1960. Dulu di muara sungai dihuni oleh orang Tionghoa dan hulunya dihuni orang Jawa, yang nama daerah nya dikenal Melcem sampai sekarang.

Tahun 1949 daerah ini hanyalah kampung nelayan kecil. Dan di pinggir pantai terdapat kelong-kelong betawi yang dibuat orang Tionghoa yang melewati Tanjung Datuk. Di dalam kampung ini terdapat lagi perkampungan yang bernama Batu Merah. Daerah ini dibangun pertama kali boleh Daeng Tambak yang asal Bugis. Pembangunannya di teruskan oleh Pak Merah seorang pengumpul batu. Tahun 1976 tempat ini ramai ditinggali warga pendatang. Karena ramai orang melihat Pak Merah sebagai pengumpul batu, makanya dinamakan lah daerah ini dengan Batu Merah.

10. KAMPUNG TIBAN
batamtoday.com
Kampung tiban banyak dihuni oleh orang ladi yang mengabdi pada raja Melayu. Datangnya orang Bugis yang menikahi penduduk setempat, sehingga dianugrahi keturunan yang bernama semani. Mereka menempati perkampungan Tiban dan hidup dengan berkebun. Dihulu sungai tiban ada perkampungan baru yang dibuka oleh perantau minang dan selayar. Perkampungan itu sekarang dikenal dengan nama Tiban kampung.

11. TANJUNG UMA

Seorang penghulu kampung patam ingin memperluas wilayahnya ke arah Barat yakni Pulau Lepu. Pantainya yang putih banyak dijumpai kerang yang disebut remis atau tuma. Dulunya tanjung uma dipimpin oleh seorang kepala kampung yang bernama Hamzah Usman. Dan daerahnya ini, tempat penghasil kebutuhan masyarakat.

12. TANJUNG RIAU

Tanjung Riau mulanya diperuntukan sebagai tampat pertemuan Raja Lingga dan kerabatnya, sebagai tempat untuk mengatur strategi dan upaya mengusir penjajah. Daerah ini diapit boleh 2 sungai, yakni tamiang dan sei harapan.

13. BATU BESAR

Terletak di sebelah utaa pulau batam.dulunya kampuang ini bernama lobang gorap, yang diambil dari nama ikan kerang kecil di tepi pantai. Tempat ini terkenal dengan penghasil kopra yang dijual ke Singapura. Kampung inilah yang pertama kali memiliki SR atau Sekolah Rakyat pada tahun 1957.

14. TANJUNG UNCANG

keprinet.com
Terletak di sebelah barat daya pulau batam. Dulunya adalah sebuah tanjung yang mempunyai pantai yang begitu indah,dan juga menjadi Pangkalan militer Jepang. Mulai berpenghuni setelah penjajahan Jepang berakhir.
Pada tahun 1985, muncul lah Industri perkapalan yang terkenal sampai ke mancanegara sampai sekarang ini.
15. DAPUR 12
Dulunya tempat ini banyak dihuni oleh warga Tionghoa. Mereka bekerja sebagai pembuat kayu arang. Salah satu dari warga ini membuat & membangun dapur arang sebanyak 12 dapur. itulah kenapa nama ini lekat dengan nam Dapur 12. Dan sejak tahun 1990 banyak pebisnis yang melirik daerah ini sebagai industri perkapalan.
16. BATU AJI

Nama daerah ini bermula Dari sebuah batu yang berbentuk kopiah haji yang terletak di dekat pantai Sagulung barat, tepatnya di hadapan PT.Sintai sekarang. Tahun 1980 terjadi perluasan wilayah, dan menjadi beberapa bagian, seperti Batu Aji lama, Kavling lama, Perumnas dll.
17. SEKUPANG.
beritasatu.com
Nama ini berasal dari sejenis kerang kupang yang banyak terdapat di perairan Johor. Di buka pertama kali tahun 1839. Menurut cerita, dulunya tempat ini dihuni boleh seorang petualang dari Sumatera yang mempunyai ilmu harimau jadi-jadian. Tahun 1920 orang tersebut dikabarkan hilang dan hanya ditemukan makam keramat di tempat itu yang bernama Keramat Sekupang. Dulu daerah Sekupang juga di sebut Sungai Pembunuh. Karena banyak nya lanun atau perompak yang di hukum mati oleh algojo. Sehingga berganti nama dengan sungai harapan. Di kawasan ini dulu terdapat sungai yang telah berubah jadi bendungan yang bersebelahan dengan Rumah Sakit Otorita Batam.Sekarang Sekupang juga terkenal dengan tempat pelabuhan Ferry Nasional dan Internasional.

18. SUNGAI PANAS

Daerah ini berdampingan dengan kampung Belian, Bengkong dan Sungai Tering. Sungai panas didiami penduduk pertama kali di sekitar wilayah biara Batam Centre. Banyak pohon bakau tumbuh di daerah ini, namun karena tanah di sekitarnya terlalu panas, pohon ini tumbuh kerdil. Karena sangat panas itulah maka di namakan sungai PANAS hingga sekarang.
Itulah sedikit kupasan tentang keberadaan kampung tua di Batam ini. Semoga bermamfaat

Source: Mengenal Sejarah Kampung Tua yang ada di Batam | MarzaQueen

Informasi Umum Kota Batam

Kriteria Cagar Budaya

By: Rendra Topan

Pemerintah Indonesia dalam rangka pengembangan dan pemahaman sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Artikel ini bertujuan untuk mensosialisaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dalam rangka menambah wawasan rakyat Indonesia mengenai cagar budaya yang merupakan bagian dari perjalanan panjang bangsa Indonesia.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Apa itu cagar budaya?

Cagar budaya menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya , situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat diketahui bersama bahwa cagar budaya merupakan warisan budaya bersifat kebendaan yang terdiri dari:

  1. Benda cagar budaya, adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
  2. Bangunan cagar budaya, adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
  3. Struktur cagar budaya, adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
  4. Situs cagar budaya, adalah lokasi yang berada di darat dan/atau do air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
  5. Kawasan cagar budaya, adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

Kriteria Cagar Budaya

Mengingat pentingnya cagar budaya maka benda, bangunan, atau struktur cagar budaya harus memenuhi kriteria sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yaitu:

  1. Berusia lima puluh tahun atau lebih.
  2. Mewakili masa gaya paling singkat berusia lima puluh tahun.
  3. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan.
  4. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Sementara itu untuk situs cagar budaya, lokasi yang ditetapkan harus memenuhi kriteria sebagai berikut: (Pasal 9 UU No.11 Tahun 2010)

  1. Mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya.
  2. Menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

Sedangkan kriteria untuk kawasan cagar budaya adalah sebagai berikut: (Pasal 10 UU No. 11 Tahun 2010)

  1. Menagandung dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan.
  2. Berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit lima puluh tahun.
  3. Memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit lima puluh tahun.
  4. Memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas.
  5. Memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya.
  6. Memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.

Baik benda, bangunan, struktur, dan situs  serta kawasan yang tidak memenuggi kriteria sebagai cagar budaya, dapat diusulkan menjadi cagar budaya selama didasarkan pada penelitian yang memiliki arti khusus bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. (Rento)(280519)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Sistematika Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Asas, Tujuan, dan Lingkup (Pasal 2 –Pasal 4)
  3. BAB III Kriteria Cagar Budaya (Pasal 5 – Pasal 11)
  4. BAB IV Pemilikan dan Penguasaan (Pasal 12 – Pasal 22)
  5. BAB V Penemuan dan Pencarian (Pasal 23 – Pasal 27)
  6. BAB VI Register Nasional Cagar Budaya (Pasal 28 – Pasal 52)
  7. BAB VII Pelestarian (Pasal 53 – Pasal 94)
  8. BAB VIII Tugas dan Wewenang (Pasal 95 – Pasal 97)
  9. BAB IX Pendanaan (Pasal 98)
  10. BAB X Pengawasan dan Penyidikan (Pasal 99 – Pasal 100)
  11. BAB XI Ketentuan Pidana (Pasal 101 – Pasal 115)
  12. BAB XII Ketentuan Peralihan (Pasal 116)
  13. BAB XIII Ketentuan Penutup (Pasal 117 – Pasal 120)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130

Demontrasi Bukan Budaya Bangsa Indonesia

By: Rendra Topan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam ketentuan Pasal 28 telah mengatur tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Selanjutnya untuk menjamin pelaksanaan Pasal 28 UUD 1945 tersebut diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Menyampaikan pendapat di muka umum ini disebut dengan demontrasi, dimana arti demontrasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (versi daring) adalah pernyataan protes yang dikemukakan secara massal, unjuk rasa. Menurut Wikipedia arti unjuk rasa adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum.

Pada praktiknya demontrasi yang dilakukan untuk tujuan tertentu dan jumlah massa yang banyak sering berakhir dengan bentrokan antara pihak pengamanan demontrasi dan pihak demonstran. Padahal salah satu tujuan dari UU No. 9 Tahun 1998 adalah mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sengaja penulis menebalkan tujuan tersebut di atas untuk mendapatkan perhatian pembaca berkenaan dengan kata-kata bertanggung jawab dan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Bertanggung jawab menurut penulis maksudnya adalah kebebasan yang dijamin oleh undang-undang tersebut hendaknya dilakukan secara tertib dan damai sesuai dengan konstitusi, serta mendahulukan kepentingan bangsa dan negara.

Judul yang dipilih penulis sebagaimana tersebut diatas merupakan pemikiran penulis secara individu merujuk pada referensi yang ada secara sosial kemasyarakatan. 

Dimulai dari struktur bangsa Indonesia yang majemuk terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan adat istiadat serta budaya, karena penulis pernah kuliah pada fakultas hukum yang tentunya belajar hukum adat, walaupun hanya kulitnya saja tapi penulis menyimpulkan bahwa dari semua teori hukum adat dari masing-masing suku bangsa di Indonesia saat terjadi permasalahan selalu mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Berarti setiap permasalahan yang ada pada satu kaum diselesaikan secara kekeluargaan dengan cara bermusywarah untuk mencari jalan keluar dari masalah tersebut tanpa harus menunjukan kekuatan fisik apalagi kekuatan senjata.

Dalam setiap adat selalu terdapat tiga komponen yang merupakan unsur utama dalam satu wilayah adat dengan sebutan yang berbeda-beda yaitu kelompok agama, kelompok orang yang mempunyai pengalaman dan kepandaian, kelompok yang melindungi wilayah adat itu sendiri. Ketiga kelompok ini selalu bekerjasama dan bermusyawarah dalam mengambil keputusan untuk masyarakat adatnya.

Nilai-nilai yang tercermin dalam adat dan budaya tersebut kemudian diambil intisarinya oleh para pendiri bangsa Indonesia, selanjutnya dirumuskan menjadi dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Hal ini dapat dilihat pada sila keempat Pancasila berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. 

kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. 

Seiring dengan perkembangan jaman dan kemajuan teknologi nilai-nilai yang menjadi intisari dari Pancasila tersebut sudah tidak dihiraukan lagi mulai dari hubungan anak dan orang tua, hubungan murid dan guru, hubungan suami dan isteri sampai kepada hubungan antar kelompok baik itu LSM maupun Partai Politik, dalam menyelesaikan permasalahan ternyata saat ini selalu mengedepankan penegakan hukum yang berawal dengan pembuatan Laporan Peristiwa (LP), penahanan, persidangan dan berakhir di penjara.

Kembali kepada judul tulisan di atas, demonstrasi yang dilakukan berakhir dengan kerusuhan. Tentu saja ini tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan tujuan dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum yaitu kebebasan yang bertanggung jawab sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. (RenTo)(220519)

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Tidak Seperti Membalikan Telapak Tangan

https://rendratopan.com/category/opini-2/
Opini

By: Rendra Topan

Tanggal 2 Mei diperingati sebagai hari Pendidikan Nasional oleh bangsa Indonesia. Bicara pendidikan tentunya tidak terlepas dari peranan semua pihak baik masyarakat, orang tua, dan pemerintah.

Penulis memperhatikan perkembangan dunia pendidikan beberapa waktu belakangan ini, dimana penulis menyimpulkan bahwa permasalahan pendidikan di Indonesia berawal dari sistem pendidikan itu sendiri yang belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat, pemerintah sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pendidikan dalam melakukan evaluasi terhadap  sistem pendidikan nasional masih belum maksimal.

Kebutuhan masyarakat Indonesia yang dimaksud adalah kebutuhan pendidikan agar dapat memudahkan untuk mendapatkan kesempatan kerja. Untuk itu masyarakat berusaha mengikuti jenjang pendidikan yang ada, walaupun dengan biaya yang tidak sedikit.

Ada beberapa fenomena sosial yang terjadi di masyarakat berkenaan dengan pendidikan, seperti berlombanya para orang tua untuk memasukan anaknya pada pendidikan anak usia dini. Sebenarnya hal yang demikian itu baik, namun masih ada para orang tua yang memanfaatkan pendidikan anak usia dini seolah-olah menjadi tempat penitipan anak, sementara orang tua sibuk dengan urusan dan keperluan lainnya.

Fenomena sosial lainnya adalah orang tua marah atau bahkan melakukan penuntutan secara hukum pada saat anaknya mendapat sanksi atau hukuman dari gurunya disekolah. Hal yang demikian menciderai dunia pendidikan, padahal yang bertanggung jawab dan wajib memberikan pendidikan yang utama dan pertama adalah orang tua. Namun karena ada beberapa keterbatasan orang tua berkenaan dengan formalitas, makanya para orang tua menitipkan anak-anaknya di sekolah untuk diajar dan dididik agar menjadi manusia yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama.

Pemerintah sebagai penanggung jawab penyelenggara sistem pendidikan, sebaiknya juga melakukan evaluasi pada saat penerimaan siswa baru untuk mengikuti pendidikan dasar yang menjadi kewajiban setiap warga negara Indonesia. Ada hal yang menjadi perhatian penulis dalam penerimaan siswa baru untuk mengikuti pendidikan dasar yaitu berkenaan dengan akta kelahiran.

Akta kelahiran selalu diminta oleh pihak sekolah sebagai syarat untuk pendaftaran dalam rangka mengikuti pendidikan dasar sebagai bukti bahwa calon siswa tersebut memang sudah memasuki usia wajib belajar. Masalah timbul pada saat calon siswa belum atau tidak mempunyai akta kelahiran, konsekuensinya calon siswa tersebut menjadi tidak dapat mengikuti pendidikan dasar. Hal ini sangat disayangkan, padahal tujuan dari pendidikan dasar itu adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, hanya karena administrasi kependudukan mereka menjadi tidak dapat mengikuti pendidikan dasar tersebut.

Beberapa permasalahan tersebut di atas, penulis yakin bahwa pasti ada jalan keluarnya yang dapat diberikan oleh semua stakeholder bangsa Indonesia. Masih banyak lagi permasalahan-permasalahan yang ada dalam dunia pendidikan, pada kesempatan ini penulis hanya dapat menyampaikan sedikit saja yang merupakan awal dari semua masalah yang ada pada dunia pendidikan.(RenTo)(020519)

Indonesia Negara Hukum

Photo by Nothing Ahead on Pexels.com

By: Rendra Topan

Nusantara adalah sebutan lain untuk negara Indonesia, karena Indonesia terdiri dari ribuan pulau yang terbentang dari sabang sampai merauke. Letak geografis Indonesia inilah yang menjadi dasar penyebutan nusantara, dimana nusa berarti pulau dalam bahasa sansekerta.

Indonesia dengan ribuan pulaunya tentu mempunyai keanekaragaman suku, budaya, adat dan istiadat serta bahasa, sehingga pada tanggal 28 Oktober 1928 para pemuda Indonesia mengumumkan hasil kongres pemuda yang dikenal dengan sebutan Sumpah Pemuda. 

Sumpah pemuda ini berisikan tiga butir pernyataan atau ikrar para pemuda Indonesia yaitu:

  1. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia.
  2. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan;
  3. Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

Dalam perkembangan sejarah kemudian Indonesia menggunakan moto Bhinneka Tunggal Ika yang dicengkram oleh kaki Burung Garuda yang  merupakan lambang negara Indonesia, dimana pada dada Burung Garuda tersebut terdapat lambang dari lima sila Pancasila, sehingga disebutlah dengan sebutan Garuda Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika mempunyai makna bahwa walaupun berbeda suku, agama, adat istiadat dan perbedaan lainnya dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tetapi tetap satu, sebagaimana bunyi ikrar sumpah pemuda.

Lima sila pancasila yang lambangnya terdapat pada dada Burung Garuda tersebut, isinya terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea ke empat yaitu:

  1. Ketuhanan yang maha Esa.
  2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
  3. Persatuan Indonesia.
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
  5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal-pasalnya yang merupakan sumber hukum bagi peraturan pelaksana lainnya, 

Maksud UUD 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan pelaksana lainnya adalah bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada urutan pertama adalah UUD 1945, baru kemudian disusul dengan Ketetapan MPR, undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten/kota adalah peraturan yang lebih rendah urutannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berada diatasnya atau peraturan yang lebih tinggi.

Sebagai penjabaran dari Pancasila, maka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengatur dalam Pasal 1 UUD 1945 tentang:

  1. Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.
  2. Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar.
  3. Negara Indonesia adalah negara hukum.

Penulis tertarik dengan bunyi Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal ini menjadi menarik karena begitu rentannya keanekaragaman yang ada di Indonesia, sehingga dapat menimbulkan konflik yang biasa disebut dengan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan).

Negara hukum maksudnya adalah negara yang dalam mengatur pemerintahan berdasarkan konstitusi atau peraturan dasar dalam menyelenggarakan roda pemerintahannya. Konstitusi yang dimaksud adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagi Negara Indonesia.

Konstitusi inilah yang kemudian menjadi pedoman bagi penyelenggara negara dalam menjalankan pemerintahan. Berkaitan dengan UUD 1945 sebagai penjabaran dari Pancasila, maka semua konflik yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sebagaimana yang telah diikrarkan dalam Sumpah Pemuda seharusnya dapat diminimalisir atau bahkan dihindari, sehingga tidak terjadi perpecahan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang majemuk, namun kemajemukan tersebut sudah diatur dan diakomodir oleh semua peraturan perundang-undangan yang ada, seyogyanya untuk menghindari konflik yang berunsur SARA kita hanya tinggal mempedomani kepada ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Sangat disayangkan Indonesia yang merupakan negara hukum, ternyata rakyatnya tidak mau berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan atau bahkan membuat peraturannya sendiri tanpa memperhatikan kemajemukan yang ada pada bangsa Indonesia. Semua konflik yang ada juga dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat tanpa harus mengedepankan kepentingan pribadi atau kepentingan golongan.

Bersatu kita teguh, sehingga dapat mencapai dan wewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (RenTo)(280419)