Tag Archives: Karantina

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan

Sistematika Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, IKan, dan Tumbuhan

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 4)
  2. BAB II Penyelenggaraan Karantina (Pasal 5 – Pasal 26)
  3. BAB III Penetapan Jeinis HPK, HPIK, OPTK, dan Media Pembawa (Pasal 27)
  4. BAB IV Pelaksanaan Tindakan Karantina (Pasal 28 – Pasal 71)
  5. BAB V Pengawasan dan Pengendalian Keamanan Pangan dan Mutu Pangan, Keamanan Pakan dan Mutu Pakan, Produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbeuhan dan Satwa Liar, serta Tumbuhan dan Satwa Langka (Pasal 72)
  6. BAB VI Kawasan Karantina (Pasal 73 – Pasal 76)
  7. BAB VII Ketertelusuran (Pasal 77)
  8. BAB VIII Sistem Informasi Karantina (Pasal 78 – Pasal 79)
  9. BAB IX Jasa Karantina HEwan, Ikan, dan Tumbuhan (Pasal 80)
  10. BAB X Fungsi Intelejen, Kepolisian Khusus, dan Penyidikan (Pasal 81 – Pasal 83)
  11. BAB XI Kerja Sama Perkarantinaan (Pasal 84)
  12. BAB XII Pendanaan (Pasal 85)
  13. BAB XIII Ketentuan Pidana (Pasal 86 – Pasal 91)
  14. BAB XIV Ketentuan Peralihan (Pasal 92 – Pasal 93)
  15. BAB XV Ketentuan Penutup (Pasal 94 – Pasal 96)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200

Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk dan di Wilayah

Photo by NEOSiAM 2021 on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Kekarantinaan kesehatan di pintu masuk dan di wilayah diatur dalam ketentuan Pasal 15 – Pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Kekarantinaan kesehatan di pintu masuk dan di wilayah dilakukan melalui kegiatan pengamatan penyakit dan faktor risiko kesehatan masyarakat terhadap:

  1. Alat angkut.
  2. Orang.
  3. Barang.
  4. Lingkungan.
  5. Respon terhadap kedaruratan kesehatan masyarakat dalam bentuk kekarantinaan kesehatan.

Baca juga:

Tindakan Kekarantinaan Kesehatan

Tindakan dalam rangka penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk dan di wilayah adalah berupa:

  1. Karantina, isolasi, pemberian vaksinasi atau profilaksis, rujukan, disinfeksi, dan dekontaminasi terhadap orang sesuai indikasi.
  2. Pembatasan sosial berskala besar.
  3. Disinfeksi, dekontaminasi, disinseksi, dan deratisasi terhadap alat angkut dan barang.
  4. Penyehatan, pengamanan, dan pengendalian terhadap lingkungan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tindakan Kekarantinaan Kesehatan Terhadap Alat Angkut

Tindakan kekarantinaan kesehatan terhadap alat angkut, orang, barang, dan lingkungan ditetapkan oleh pejabat karantina kesehatan dan dilaksanakan oleh pejabat kekarantinaan kesehatan berkoordinasi dengan pihak terkait, sebagaimana telah dinyatakan dalam ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Tindakan Kekarantinaan Kesehatan di Pintuk Masuk Wilayah

Kerantinaan kesehatan di pintu masuk diselenggarakan di pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas negara, sedangkan kekarantinaan kesehatan di wilayah diselenggarakan ditempat atau lokasi yang diduga terjangkit penyakit menular atau terpapar faktor risiko kesehatan masyarakat yang dapat menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Kekarantinaan kesehatan di wilayah di dasarkan pada hasil penyelidikan epidemiologi dan pengujian laboratorium. Kekarantinaan kesehatan di wilayah dapat berupa rumah, area, dan rumah sakit. (RenTo)(280420)

Hak dan Kewajiban Masyarakat Selama Kekarantinaan Kesehatan

Hukum Positif Indonesia-

Mengenai hak dan kewajiban masyarakat selama penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan diatur dalam ketentuan Pasal 7 – Pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Kekarantinaan

Kekarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Dalam rangka penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, menimbulkan hak dan kewajiban bagi masyarakat.

Hak Masyarakat atas Kesehatan

Hak masyarakat dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan adalah sebagai berikut:

  1. Setiap orang mempunyai hak memperoleh perlakuan yang sama dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan.
  2. Setiap orang mempunyai hak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya selama karantina.

Baca juga:

Kewajiban Masyarakat Terhadap Kesehatan

Kewajiban masyarakat selama penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan adalah sebagai berikut:

  1. Setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan.
  2. Setiap orang berkewajiban ikut serta dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan.

Perlakuan yang sama yang menjadi hak masyarakat dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan maksudnya adalah penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan tidak boleh bersifat diskriminatif atau membeda-bedakan perlakuan.

Sementara itu yang dimaksud dengan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya yang menjadi hak masyarakat dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan antara lain pakaian, perlengkapan mandi, cuci, dan buang air. (RenTo)(280420)

Hubungan Kekarantinaan Kesehatan dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar

Photo by Taryn Elliott on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Untuk mengetahui hubungan antara kekarantinaan kesehatan dengan pembatasan sosial berskala besar, terlebih dahulu disampaikan pengertian dari kedua hal tersebut.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian

Kekarantinaan Kesehatan

Pengertian Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas terdapat istilah kedaruratan kesehatan masyarakat yang juga mempunyai pengertian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.

Pembatasan Sosial Berskala Besar

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mempunyai pengertian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

Pengertian lainnya mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) mempunyai pengertian yaitu pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease (COVID-19)  sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19).

Setelah mengetahui pengertian dari kedua variable yang menjadi judul artikel ini, maka penulis menguraikannya dengan ringkas secara yuridis normatif  terhadap variable-variabel tersebut.

Permasalahan

Bagaimana Hubungan Kekarantinaan Kesehatan dan Pembatasan Sosial Berskala Besar?

Pembahasan

Kekarantinaan Kesehatan

Dalam rangka penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di wilayah ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan menyatakan bahwa; dalam rangka melakukan tindakan mitigasi faktor risiko di wilayah pada situasi kedaruratan kesehatan masyarakat dilakukan karantina rumah, karantina wilayah, karantina rumah sakit, atau pembatasan sosial berskala besar.

Sebagaimana ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan tersebut di atas penyelenggaraan kekarantinaan kesehata di wilayah dapat dibedakan menjadi:

  1. Karantina rumah; adalah pembatasan penghuni dalam suatu rumah beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
  2. Karantina rumah sakit; adalah pembatasan sesorang dalam rumah sakit yang diduga terinfeksi penyakit  dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kotaminasi.
  3. Karantina wilayah; adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
  4. Pembatasan sosial berskala besar; adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

Tanggung Jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkenaan dengan kekarantinaan kesehatan diatur dalam ketentuan Pasal 4 – Pasal 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan disebutkan sebagai berikut:

  1. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat melalui penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan.
  2. Pemerintah pusat bertanggung jawab menyelenggarakan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk dan di wilayah secara terpadu.
  3. Dalam menyelenggarakan kekarantinaan kesehatan tersebut pemerintah pusat dapat melibatkan pemerintah daerah.
  4. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap ketersediaan sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan.

Pembatasan Sosial Berskala Besar

Merujukan pada pengertian pembatasan sosial berskala besar sebagaimana tersebut diatas, dan mencermati ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) bahwa yang dapat melakukan pembatasan sosial berskala besar adalah pemerintah daerah dengan persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, pembatasan sosial berskala besar atau pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang dilakukan untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu.

Dalam hal ini pemerintah daerah dapat melakukan pembatasan sosial berskala besar dengan persetujuan menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca juga:

Kesimpulan

Berdasarkan uraian singkat di atas dapat disimpulkan bahwa pembatasan sosial berskala besar merupakan bagian dari penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan wilayah sebagaimana dinayatakan dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Dengan demikian Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) sebagiamana yang diatur dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tetap berpedoman dengan tata cara yang sudah dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. (RenTo)(270420)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan

Sistematika Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kerantinaan Kesehatan

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 3)
  2. BAB II Tanggung Jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pasal 4 – Pasal 6)
  3. BAB III Hak dan Kewajiban (Pasal 7 – Pasal 9)
  4. BAB IV Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (Pasal 10 – Pasal 14)
  5. BAB V Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk dan di Wilayah (Pasal 15 – Pasal 18)
  6. BAB VI Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk (Pasal 19 – Pasal 48)
  7. BAB VII Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan Wilayah (Pasal 49 – Pasal 60)
  8. BAB VIII Dokumen Karantina Kesehatan (Pasal 61 – Pasal 70)
  9. BAB IX Sumber Daya Kekarantinaan Kesehatan (Pasal 71 – Pasal 78)
  10. BAB X Informasi Kekarantinaan Kesehatan (Pasal 79 – Pasal 81)
  11. BAB XI Pembinaan dan Pengawasan (Pasal 82 – 83)
  12. BAB XII Penyidikan (Pasal 84 – Pasal 89)
  13. BAB XIII Ketentuan Pidana (Pasal 90 – Pasal 94)
  14. BAB XIV Ketentuan Penutup (Pasal 95 – Pasal 98)

Lembatan Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128

Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19

Photo by Anna Shvets on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Pandemi COVID-19 yang mendunia membuat pemerintah Republik Indonesia  untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) guna melindungi segenap rakyat Indonesia dari terjangkitnya COVID-19.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Pembatasan Sosial Berskala Besar

Pembatasan sosial berskala besar berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19)  mempunyai pengertian yaitu pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Diseas (COVID-19)  sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19).

Virus Corona (COVID-19)

Siapa yang dapat melakukan pembatasan sosial berskala besar?

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19)  bahwa yang dapat melakukan pembatasan sosial berskala besar adalah pemerintah daerah dengan persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, pembatasan sosial berskala besar atau pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang dilakukan untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu.

Pertimbangan Pembatasan Sosial Berskala Besar

Pembatasan sosial berskala besar didasarkan pada pertimbangan:

  1. Epidemiologis;
  2. Besarnya ancaman;
  3. Efektivitas;
  4. Dukungan sumber daya;
  5. Teknis;
  6. Operasional;
  7. Pertimbangan politik;
  8. Ekonomi;
  9. Sosial;
  10. Budaya;
  11. Pertahanan dan keamanan;

Kriteria Pembatasan Sosial Berskala Besar

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19),Pembatasanan sosial berskala besar harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

  1. Jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah.
  2. Terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

Bentuk Pembatasan Sosial Berskala Besar

Bentuk pembatasan sosial berskala besar berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) paling sedikit meliputi:

  1. Peliburan sekolah dan tempat kerja.
  2. Pembatasan kegiatan keagamaan.
  3. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Pembatasan sosial berskala besar tersebut tetap harus mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja, dan ibadah penduduk, serta memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk antara lain berupa kebutuhan pelayanan kesehatan, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya.

Terhadap pemerintah daerah berkenaan dengan penetapan pembatasan sosial berskala besar yang telah dilakukan oleh Menteri Kesehatan, mempunyai kewajiban untuk melaksanakan dan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Tahapan Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar

Pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar mempunyai tahapan sebagai berikut:

  1. Pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar diusulkan oleh gubernur/bupati/walikota kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan
  2. Menteri Kesehatan  menetapkan pembatasan sosial berskala besar dengan memperhatikan pertimbangan ketua pelaksana gugus tugas percepatan penanganan corona virus disease 2019 (COVID-19).
  3. Ketua pelaksana gugus tugas percepatan penanganan corona virus disease 2019 (COVID-19) mengusulkan kepada Menteri Kesehatan untuk menetapkan pembatasan sosial berskala besar di wilayah tertentu.
  4. Setelah adanya persetujuan dari Menteri Kesehatan, kepala daerah di wilayah tertentu wajib melaksanakan pembatasan sosial berskala besar.

Pengertian Lainnya Berkenaan dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar

Untuk menambah wawasan berikut ini disampaikan beberapa pengertian dari istilah-istilah yang digunakan berkenaan dengan COVID-19 berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

  1. Karantina; adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan meskipun belum menunjukan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, dan/atau pemisahan peti kemas, alat angkut, atau barang apapun yang diduga terkontaminasidari orang dan/atau barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau barang di sekitarnya.
  2. Isolasi; adalah pemisahan orang sakit dari orang sehat yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan.
  3. Karantina rumah; adalah pembatasan penghuni dalam suatu rumah beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
  4. Karantina rumah sakit; adalah pembatasan sesorang dalam rumah sakit yang diduga terinfeksi penyakit  dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kotaminasi.
  5. Karantina wilayah; adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
  6. Pembatasan sosial berskala besar; adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

Lebih jelasnya mengenai materi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dapat di lihat dengan klik tautan di bawah ini. (RenTo)(010420)