Tag Archives: Jaminan dan Tanggung Jawab Sosial

Ketenagakerjaan, Kesehatan, Perumahan, CSR

Ketenagakerjaan, Urusan Pemerintahan Konkuren

Perubahan Ketentuan Mengenai Program Kartu Prakerja

Leave a comment

Hukum Positif Indonesia-

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja pada 7 Juli 2020.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai pokok-pokok perubahan dalam pengembangan potensi kerja melalui program kartu prakerja, yaitu:

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja memuat beberapa perubahan ketentuan yang mendasar terhadap peraturan presiden sebelumnya, antara lain:

Tujuan Program Kartu Prakerja

Program kartu prakerja bertujuan untuk:

  1. Mengembangkan kompetensi angkatan kerja.
  2. Meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja.
  3. Mengembangkan kewirausahaan.

Penerima Program Kartu Prakerja

Penerima kartu prakerja melalui prpgram kartu prakerja adalah:

  1. Pencari kerja.
  2. Pekerja/buruh yang dirumahkan.
  3. Pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil.

Syarat Penerima Kartu Prakerja

Syarat yang harus dipenuhi sebagai penerima kartu prakerja adalah:

  1. Warga negara Indonesia
  2. Berusia paling rendah delapan belas tahun.
  3. Tidak sedang mengikuti pendidikan formal

Hak Penerima Kartu Prakerja

Penerima kartu prakerja berhak untuk:

  1. Mendapatkan bantuan biaya dengan besaran tertentu untuk mengikuti pelatihan.
  2. Mengikuti pelatihan dalam bentuk pembekalan komptensi kerja dan/atau kewirausahaan, peningkatakan komptensi kerja dan atau kewirausahaan, alih komptensi kerja yang diselenggarakan secara dalam jaringan (daring) dan/atau luar jaringan (luring).

Penyelenggara Program Kartu Prakerja

Pelatihan dapat diselenggaran oleh:

  1. Swasta.
  2. Badan usaha milik negara.
  3. Badan usaha milik daerah.
  4. Pemerintah.

Pemberian Insentif

Penerima kartu prakerja yang telah menyelesaikan kartu prakerja diberikan insentif dalam rangka:

  1. Meringankan biaya mencari kerja dan biaya hidup.
  2. Pelaksanaan evaluasi efektivitas program kartu prakerja.

Pendaftaran Kartu Prakerja

Pendaftaran kartu prakerja dapat dilakukan secara daring maupun luring. Pendaftaran secara luring dapat dilakukan dengan pertimbangan:

  1. Terbatasnya infrastruktur telekomunikasi.
  2. Pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Berikkutnya setelah calon penerima kartu prakerja melakukan pendaftaran, akan dilakukan seleksi dengan menggunakan data kependudukan, dan memberikan prioritas kepada pendaftar tertentu berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh komite cipta kerja.

Pengembalian Bantuan dan Insentif

Penerima kartu prakerja yang tidak memenuhi sayat-syarat sebagai penerima kartu prakerja, namun telah menerima bantuan biaya dan insentif wajib mengembalikan kepada negara dalam jangka waktu paling lama enam puluh hari, jika tidak mengembalikan maka manajemen pelaksana melakukan gugatan ganti rugi kepada penerima kartu prakerja.

Manajemen pelakasana dapat juga mengajukan tuntutan pidana bersamaan dengan tuntuan ganti kerugian dalam hal penerima kartu prakerja dengan sengaja melakukan pemalsuan indentitas dan/atau data pribadi. (RenTo)(110720)

Badan Hukum, Hukum Perdata, Lingkungan Hidup

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Corporate Social Responsibility-CSR) Oleh Perusahaan di Indonesia

Leave a comment

Hukum Positif Indonesia-

Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan istilah yang digunakan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam hal yang biasa disebut dengan corporate social responsibility (CSR).

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Corporate Social Responsibility-CSR)

Tanggung jawab sosial dan lingkungan mempunyai pengertian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Dasar Hukum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Corporate Social Responsibility-CSR)

Kewajiban Perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan antara lain diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

  1. Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyebutkan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
  2. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, yang menyebutkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan dewan komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
  3. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menyebutkan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial yang dimaksud adalah sebagaimana yang disebutkan dalam penjelasan pasal tersebut yaitu tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanam modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat
  4. Pasal 11 ayat (3) huruf p Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang menyebutkan bahwa kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu, pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat.
  5. Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang menyebutkan bahwa pemegang izin usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan khusus wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
  6. Pasal 108 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang menyebutkan bahwa setiap pemegang izin usaha pertambangan operasi produksi dan izin usaha pertambangan khusus operasi produksi wajib menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setiap enam bulan kepada menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
  7. Pasal 65 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, yang menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan panas bumi masyarakat berhak untuk memperoleh manfaat atas kegiatan pengusahaan panas bumi melalui kewajiban perusahaan untuk memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan dan/atau pengembangan masyarakat sekitar.
  8. Pasal 36 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, yang menyebutkan bahwa salah satu sumber pendanaan dalam penanganan fakir miskin adalah dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan.
  9. Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, yang menyebutkan bahwa dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan sebesar-besarnya untuk pengembangan masyarakat.
  10. Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, menyebutkan bahwa pelaku usaha berperan serta dalam menyediakan dana pengembangan masyarakat sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial terhadap penanganan fakir miskin.

Berdasarkan dasar hukum pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban bagi setiap perseroan terbatas yang kegiatan bidang usahanya berkaitan dengan sumber daya alam, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya melalui pengembangan dan pemberdayaan, demikian juga halnya dengan sosial kemasyarkatan internal perusahaan.

Mekanisme Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Corporate Social Responsibility-CSR) Pada Perusahaan

Mekanisme tanggung jawab sosial dan lingkungan pada internal berusahaan diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, adalah sebagai berikut:

  • Dilaksanakan oleh direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan.
  • Mendapat persetujuan dewan komisari atau rapat umum pemegang saham.

Rencana Kerja Tahunan

Rencana kerja tahunan disusun dan memuat  rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosail dan lingkungan, dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran dan diperhitungakan sebagai biaya perseroan.

Laporan Tahunan

Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungandimuat dalam laporan tahunan perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada rapat umum pemegang saham.

Besaran Anggaran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Corporate Social Responsibility-CSR)

Besaran atau nilai atau nominal yang dianggarkan oleh perseroan tidak ditentukan secara tegas dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini ini cenderung kepada tanggung jawab moral perseroan dalam melakukan pengembangan dan pemberdayaan terhadap sosial kemasyarakatan dan lingkungan sekitarnya.

Penggunaan Anggaran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Corporate Social Responsibility-CSR)

Penggunaan anggaran tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perseroan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sepenuhnya dalam rangka pengembangan dan pembinaan masyarakat.

Pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh perseroan berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas dapat dilakukan di dalam lingkungan perseroan maupun di luar lingkungan perseroan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, yang menyebutkan bahwa salah satu sumber pendanaan dalam penanganan fakir miskin adalah dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan.

Perseroan dapat menggunakan anggaran tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan pada sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan infrastruktur, dan sosial budaya kemasyarakatan. (RenTo)(090720)

Sumber Hukum, Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

Leave a comment

Sistematika Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 2)
  2. BAB II Hak dan Tanggung Jawab (Pasal 3 – Pasal 4)
  3. BAB III Penanganan Fakir Miskin (Pasal 5 – Pasal 27)
  4. BAB IV Tugas dan Wewenang (Pasal 28 – Pasal 31)
  5. BAB V Sumber Daya (Pasal 32 – Pasal 38)
  6. BAB VI Koordinasi dan Pengawasan (Pasal 39 – Pasal 40)
  7. BAB VII Peran Serta Masyarakat (PAsal 41)
  8. BAB VIII Ketentuan Pidana (Pasal 42 – Pasal 43)
  9. BAB IX Ketentuan Penutup (Pasal 44 – Pasal 45)

Lembaran Negara Repbulik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011Download
Peraturan Pemerintah, Sumber Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

Leave a comment

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

  1. Terdiri dari 9 (Sembilan) pasal.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012Download
Kesehatan, Urusan Pemerintahan Konkuren

Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Kesehatan Masyarakat

Leave a comment

Hukum Positif Indonesia-

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, untuk itu pemerintah mewujudkan pelaksanaan hak asasi manusia di bidang kesehatan tersebut dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009  tentang Kesehatan.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Kesehatan

Pengertian kesehatan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Berdasarkan pengertian sebagaimana tersebut di atas secara garis besar dapat disimpulkan bahwa keadaan sehat terdiri atas:

  • Kesehatan fisik.
  • Kesehatan mental.
  • Kesehatan spiritual.
  • Kesehatan sosial.

Sehingga diharapkan dengan keadaan sehat tersebut setiap orang hidup lebih produktif baik secara sosial maupun ekonomis.

Tujuan Pembangunan Kesehatan

Tujuan dari pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setingi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan, maka setiap individu mempunyai hak dan kewajiban.

Hak dan Kewajiban Individu di Bidang Kesehatan

Setiap individu mempunyai hak dan kewajiban di bidang kesehatan. Hak dan kewajiban individu di bidang kesehatan diatur dalam ketentuan Pasal 4 – Pasal 13 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Hak Individu

Hak individu di bidang kesehatan adalah sebagai berikut:

  1. Mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan.
  2. Mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.
  3. Mempunyai hak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.
  4. Berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan.
  5. Berhak mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab.
  6. Berhak untuk memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan pengeobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan.

Kewajiban Individu

Kewajiban individu di bidang kesehatan adalah sebagai berikut:

  1. Berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, yang meliputi kesehatan perseorangan, upaya kesehatan masyarakat, dan pembangunan berwawasan kesehatan.
  2. Berkewajiban menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik secara fisik, biologi, maupun sosial.
  3. Berkewajiban berperilaku hidup sehat untuk mewujudkan, mempertahankan, dan memajukan kesehatan yang setinggi-tingginya.
  4. Berkewajiban menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya.
  5. Berkewajiban turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Kesehatan Masyarakat

Pemerintah mempunyai tanggung jawab  dalam rangka menjamin terpenuhi hak dan terlaksananya kewajiban setiap individu dalam bidang kesehatan, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 14 – Pasal 20 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Tanggung jawab pemerintah dimkasud adalah dalam hal sebagai berikut:

  1. Merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.
  2. Ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi asyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
  3. Ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
  4. Ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkandan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
  5. Memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan.
  6. Ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau.
  7. Pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan sosial nasional bagi upaya kesehatan perorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab tersebut, pemerintah melakukannya berdasarkan asas perikemanusian, keseimbangan, manfaat, pelindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama. (RenTo)(060720)

Moneter dan Fiskal, Urusan Pemerintahan Absolut

Tabungan Perumahan Rakyat Sebagai Bentuk dan Tanggung Jawab Sosial Pemerintah

Leave a comment
tapera, jaminan sosial

Hukum Positif Indonesia-

Dalam rangka pelaksanaan dari ketentuan Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat sebagai bentuk perwujudan dari ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusian.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Tabungan Perumahan Rakyat

Tabungan perumahan rakyat mempunyai pengertian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat adalah penyimpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir.

Asas Tabungan Perumahan Rakyat

Adapun pelaksanaan tabungan perumahan rakyat didasarkan pada asas:

  1. Kegotongroyongan; bersama-sama dan saling menolong antarpeserta dalam menyediakan dana murah jangka Panjang dalam rangka memenuhi kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau bagi peserta.
  2. Kemanfaatan; pengelolaan tabungan perumahan rakyat harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peserta untuk pembiayaan perumahan.
  3. Nirlaba; pengelolaan tabungan perumahan rakyat tidak untuk mencari keuntungan, tetapi mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana tabungan perumahan rakyat untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peserta.
  4. Kehati-hatian; pengelolaan dana tabungan perumahan rakyat dilakukan secara cermat, teliti, aman, dan tertib.
  5. Keterjangkauan dan kemudahan; pengelolaan tabungan perumahan rakyat harus dapat dijangkau dan mudah diakses oleh peserta.
  6. Kemandirian; hasil pemanfaatan tabungan perumahan rakyat dapat membentuk masyarakat yang mandiri sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasar akan rumah yang layak huni.
  7. Keadilan; hasil pengelolaan tabungan perumahan rakyat harus dapat dinikmati secara proporsional oleh peserta.
  8. Keberlanjutan; kegiatan tabungan perumahan rakyat berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan untuk mencapai tujuan tabungan perumahan rakyat.
  9. Akuntabilitas; penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat dilakukan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
  10. Keterbukaan; akses informasi penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat diberikan secara lengkap, benar, dan jelas bagi peserta.
  11. Portabilitas; tabungan perumahan rakyat dimaksudkan untuk memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun pesserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  12. Dana amanat; dana yang terkumpul dari simpanan peserta dan hasil pemupukannya merupakan dana titipan kepada Badan Penyelenggara Tabungan Perumahan Rakyat (BP-Tapera) untuk dikelola dengan sebaik-baiknya dalam rangka pembiayaan perumahan bagi peserta.

Tujuan Tabungan Perumahan Rakyat

Tujuan tabungan perumahan rakyat sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat adalah untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi peserta.

Peserta Tabungan Perumahan Rakyat

Peserta tabungan perumahan rakyat adalah setiap warga negara Indonesia dan warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia paling singkat enam bulan yang telah membayar simpanan, demikian disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat.

Peserta tabungan perumahan rakyat terdiri dari:

  1. Pekerja; adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Pekerja mandiri; adalah setiap warga negara Indonesia yang bekerja dengan tidak bergantung pada pemberi kerja, tanggung jawab jabatan, dan resiko pekerjaan.

Ketentuan Kepesertaan

Ketentuan kepesertaan tabungan perumahan rakyat adalah sebagai berikut:

  1. Setiap pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan sebesar upah minimum wajib menjadi peserta.
  2. Pekerja mandiri yang berpenghasilan di bawah upah minimum dapat menjadi peserta.
  3. Baik pekerja maupun pekerja mandiri paling rendah berusia dua puluh tahun atau sudah menikah pada saat mendaftar.

Berakhirnya Kepesertaan

Berakhirnya kepesertaan tabungan perumhan perumahan rakyat sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:

  1. Telah pensiun bagi pekerja.
  2. Telah mencapai usia 58 tahun bagi pekerja mandiri.
  3. Peserta meninggal dunia.
  4. Peserta tidak memenuhi lagi kriteria sebagai peserta selama 5 tahun berturut-turut.

Dengan berakhirnya kepesertaan tabungan perumahan rakyat, maka peserta berhak memperoleh pengembalian simpanan dan hasil pemupukannya, yangmana untuk hasil pemupukan diperoleh setelah dilakukannya pembagian secara prorata.

Pengembalian simpanan dan hasil pemupukan dilakukan paling lama tiga bulan setelah kepesertaan dinyatakan berakhir.

Pemanfaatan Dana Tabungan Perumahan Rakyat

Pemanfaatan tabungan perumahan rakyat diatur dalam ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, yaitu; untuk pembiayaan perumahan bagi peserta, kecuali bagi peserta warga negara asing. Pembiayaan perumahan dimaksud adalah pemilikan rumah, pembangunan rumah, atau perbaikan rumah yang besarannya ditentukan.

Pembiayaan perumahan bagi peserta tabungan perumahan rakyat dilaksanakan oleh bank atau perusahaan pembiayaan.

Dalam pelaksanaan tabungan perumahan perumahan rakyat dibentuk organisasi Badan Penyelenggara Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) sebagai penanggung jawab terhadap pengaturan dan pengawasan pengelolaan tabungan perumahan rakyat. (RenTo)(060620)

Peraturan Pemerintah, Sumber Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat

Leave a comment

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat (Pasal 2 – Pasal 39)
  3. BAB III Pengelolaan Sumber Daya Operasional dan Aset Badan Pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat (Pasal 40 – Pasal 46)
  4. BAB IV Hak dan Kewajiban (Pasal 47 – Pasal 50)
  5. BAB V Pelaporan dan Akuntabilitas (Pasal 51 – Pasal 52)
  6. BAB VI Sanksi Administratif (Pasal 53 – Pasal 62)
  7. BAB VII Ketentuan Lain-Lain (Pasal 63 – Pasal 68)
  8. BAB VIII Ketentuan Penutup (Pasal 69 – Pasal 70)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 136

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 Download
Sumber Hukum, Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat

Leave a comment

Sistematika Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perumahan Rakyat

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Asas dan Tujuan (Pasal 2 – Pasal 3)
  3. BAB III Pengelolaan Tapera (Pasal 4 – Pasal 31)
  4. BAB IV BP Tapera (Pasal 32 – Pasal 51)
  5. BAB V Pembinaan Pengelolaan Tapera (Pasal 52 – Pasal 59)
  6. BAB VI Pengelolaa Aset Tapera (Pasal 60 – Pasal 62)
  7. BAB VII Hak dan Kewajiban (Pasal 63 – Pasal 66)
  8. BAB VIII Pelaporan dan Akuntabilitas (Pasal 67 – Pasal 68)
  9. BAB IX Pengawasan dan Pemeriksaan (Pasal 69 – Pasal 71)
  10. BAB X Sanksi Administratif (Pasal 72)
  11. BAB XI Ketentuan Peralihan (Pasal 73 – Pasal 80)
  12. BAB XII Ketentuan Penutup (Pasal 81 – Pasal 82)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016Download
Ketenagakerjaan, Urusan Pemerintahan Konkuren

Program Kartu Prakerja

Leave a comment

Hukum Positif Indonesia-

Pemerintah melalui salah satu programnya berkenaan dengan pengembangan sumber daya manusia guna memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, dan daya saing bagi angkatan kerja menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Program Kartu Prakerja

Program kartu prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi, demikian disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.

Apa itu kartu prakerja? Kartu prakerja sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja adalah kartu penanda atau identitas yang diberikan kepada penerima manfaat program kartu prakerja.

Tujuan Program Kartu Prakerja

Tujuan program kartu prakerja adalah:

  1. Mengembangkan kompetensi angkatan kerja.
  2. Meningkatkan produktivitas dan daya saing Angkatan kerja.

Penerima Program Kartu Prakerja

Penerima program kartu prakerja sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja adalah:

  1. Pencari kerja; adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan baik didalam atau di luar negeri.
  2. Pekerja/Buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja.
  3. Pekerja/Buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja.

Program kartu prakerja dilakukan dengan pemberian kartu prakerja kepada pencari kerja dan pekerja/buruh sebagaimana tersebut di atas.

Syarat Menerima Kartu Prakerja

Pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja dapat mengikuti program kartu prakerja  dengan persyaratan sebagai berikut:

  1. Warga negara Indonesia.
  2. Berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun.
  3. Tidak sedang mengikuti pendidikan formal.

Bentuk Program Kartu Prakerja

Bentuk dari program kartu prakerja sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja adalah:

  1. Pelatihan; adalah keseluruhan kegiatan untuk memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu.
  2. Insentif; adalah tambahan manfaat bagi penerima kartu prakerja dalam bentuk uang dengan nominal tertentu.

Pelatihan

Pelatihan dilakukan secara dalam jaringan (daring/online) yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan yang dimiliki oleh:

  1. Swasta.
  2. Badan usaha milik negara.
  3. Badan usaha milik daerah.
  4. Pemerintah.

Insentif

Insentif diberikan dalam rangka meringankan biaya pencari kerja dan evaluasi efektivitas program kartu prakerja, sebagaimana telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.

Tahapan Pendaftaran Kartu Prakerja

Untuk mendapatkan kartu prakerja calon penerima diharuskan untuk melakukan pendaftaran melalui program kartu prakerja.

Tahapan pendaftaran untuk mendapatkan kartu prakerja diatur dalam ketentuan Pasal 10 – Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.

Tahapan pendaftaran tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Pendafataran program kartu prakerja dilakukan secara dalam jaringan (daring/online) melalui situs resmi program kartu prakerja.
  2. Para pendaftar program kartu prakerja yang dinyatakan lulus seleksi diberikan kartu prakerja.
  3. Penerima kartu prakerja memilih jenis pelatihan yang akan diikuti melalui platform digital.

Platform digital adalah mitra resmi pemerintah dalam pelaksanaan program kartu prakerja yang dilakukan melalui aplikasi, situs internet, dan/atau layanan konten lainnya berbasis internet. (RenTo)(160420)

Baca juga: Perubahan Mengenai Ketentuan Program Kartu Prakerja

Aparatur, Tata Pemerintahan

Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua bagi Pegawai Negeri Sipil

Leave a comment

Hukum Positif Indonesia-

Jaminan pensiun dan jaminan hari tua diatur dalam ketentuan Pasal 304 – Pasal 307 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Bagi pegawai negeri sipil yang telah diberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberikan jaminan pensiun dan jaminan hari tua sesuai dengan ketentuan peraturan-perundangan, dengan tujuan sebagai perlindungan yang berkesinambungan penghasilan hari tua, yang merupakan hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian pegawai negeri sipil.

Sumber Pembiayaan Pensiun

Jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang diberikan kepada pegawai negeri sipil mencakup jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional, yang sumber pembiayaannya berasal dari pemerintah selaku pemberi kerja dan iuran pegawai negeri sipil yang bersangkutan.

Kategori Penerima Jaminan Pensiun

Pegawai negeri sipil yang berhak menerima jaminan pensiun dan jaminan hari tua adalah pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu:

  1. Pegawai negeri sipil yang diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia.
  2. Pegawai negeri sipil yang diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri apabila telah berusia 45 (empat puluh lima) tahun dan masa kerja paling sedikit 20 (dua puluh) tahun.
  3. Pegawai negeri sipil yang diberhentikan dengan hormat karena mencapai batas usia pensiun apabila telah memiliki masa kerja untuk pensiun paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.
  4. Pegawai negeri sipil yang diberhentikan dengan hormat karena perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini apabila telah berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun dan masa kerja paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.
  5. Pegawai negeri sipil yang diberhentikan dengan hormat karena dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun disebabkan keadaan jasmani dan/atau rohani yang oleh dan karena menjalankan kewajiban jabatan tanpa mempertimbangkan usia dan masa kerja.
  6. Pegawai negri sipil yang diberhentikan dengan hormat karena dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun disebabkan keadaan jasmani dan atau rohani yang bukan oleh dan karena menjalankan kewajiban jabatan, apabila telah memilki masa kerja untuk pensiun paling singkat 4 (empat) tahun.

Masa Persiapan Pensiun

Pegawai negeri sipil yang memasuki batas usia pensiun baik itu usia 58 (lima puluh delapan) tahun, 60 (enam puluh) tahun, dan 65 (enam puluh lima) tahun, diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebelum diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dengan hak pensiun, pegawai negeri yang bersangkutan dapat mengambil masa persiapan pensiun dan dibebaskan dari jabatan aparatur sipil negara, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 350 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Masa persiapan pensiun tersebut dapat diambil untuk paling lama dengan jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum memasuki usia pensiun dengan ketentuan bahwa Pegawai negeri sipil yang mengambil masa persiapan pensiun mendapatkan uang persiapan pensiun setiap bulannya sebesar 1 (satu) kali penghasilan pegawai negeri sipil terakhir yang diterima. Dikarenakan alasan kepentingan  dians mendesak, permohonan masa pensiun dapat ditolak atau ditangguhkan. Mengenai masa persiapan pensiun diatur lebih lanjut dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Masa Persiapan Pensiun. (RenTo) (040420)