Tag Archives: Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

Kamus Hukum Indonesia

Kamus Hukum Indonesia Hukum Positif Indonesia- A Adaptasi Adaptasi; (cagar budaya) Upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting. Administrasi Administrasi Kependudukan; Rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan … Continue reading Kamus Hukum Indonesia

Sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

  1. Buku Pertama
    • BAB Pendahuluan Penerapan Hukum Pidana Umum (Pasal 1 – Pasal 3)
    • BAB I Batas-Batas Berlakunya Ketentuan Pidana dalam Perundang-Undangan (Pasal 4 – Pasal 5)
    • BAB II Pidana (Pasal 6 – Pasal 31)
    • BAB III Peniadaan, Pengurangan dan Penambahan Pidana (Pasal 32 – Pasal 38)
    • BAB IV Gabungan Tindak PIdana (Pasal 39)
    • BAB V Tindak Pidana Aduan dalam Hukum Pidana Umum (Pasal 40)
    • BAB VI Hapusnya Hak Penuntutan dan Pidana (Pasal 41 – Pasal 44)
    • BAB VII Pengertian-Pengertian dan Perluasan Pengertian Beberapa Ketentuan (Pasal 45 – Pasal 63)
  2. Buku Kedua; Kejahatan-Kejahatan
    • BAB I Kejahatan Terhadap Keamanan Negara (Pasal 64 – Pasal 72)
    • BAB II Kejahatan dalam Melaksanakan Kewajiban Perang, tanpa Bermaksud untuk memberi Bantuan Kepada Musuh atau Merugikan Negara untuk Kepentingan Musuh (Pasal 73 – Pasal 84)
    • BAB III Kejahatan yang Merupakan Suatu Cara bagi Seseorang Militer untuk Menarik Diri dari Pelaksanaan Kewajiban-Kewajiban Dinas (Pasal 85 – Pasal 96)
    • BAB IV Kejahatan terhadap Pengabdian (Pasal 97 – Pasal 117)
    • BAB  V Kejahatan-Kejahatan terhadap Pelbagai Keharusan Dinas (Pasal 118 – Pasal 139)
    • BAB VI Pencurian dan Penadahan (Pasal 140 – Pasal 146)
    • BAB VII Merusakkan, Membinasakan atau Menghilangkan Barang-Barang Keperluan Angkatan Perang (Pasal 147 – Pasal 149)
  1. Ketentuan Penutup (Pasal 150)

Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi

Photo by Sora Shimazaki on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Dalam uraian ini sampaikan mengenai:

Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi sesuai dengan kewenangannya telah melakukan uji materil terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan berkenaan dengan kewenangan penyidikan.

Uji materi ini didasarkan pada beberapa kasus yang ditangani oleh penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) antara lain kasus pembalakan liar, kasus pertambangan, dan kasus penyelundupan lobster yang berdasarkan hasil penyidikan mengarah ke Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).  

Dalam hal tindak pidana pencucian uang berkenaan dengan penyidikan diatur dalam ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyebutkan bahwa, ” Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini”. Berdasarkan bunyi pasal tersebut dinyatakan bahwa penyidikan hanya dapat dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal.

Permasalahan

Pengertian penyidik tindak pidana asal ini yang menjadi penyebab terhambatnya proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan penyidik Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sementara itu dalam penjelasan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disebutkan bahwa Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya.

Putusan Mahkamah Konstitusi

Terhadap permasalahan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi melakukan uji materi atas gugatan uji materi yang diajukan oleh penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan penyidik Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap penjelasan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai  bahwa yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat atau instansi yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan.

Putusan Mahkamah Konstitusi didasarkan pada pertimbangan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”, dan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan pengertian bahwa yang dimaksud dengan Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undangundang untuk melakukan penyidikan.

Pengertian penyidik tersebut di atas ditegaskan kembali pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa, Penyidik adalah :

  • Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
  • Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan Penyidik Pengawai Negeri Sipil (PPNS) terhadap tindak pidana pencucian uang tidak hanya dilakukan oleh penyidik yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, namun seluruh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) juga mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang terhadap semua kasus yang sedang disidik. (RenTo)(020721)