Tag Archives: HAM

Hak Asasi Manusia

Hak-Hak Tersangka atau Terdakwa

Photo by Martin Lopez on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Dalam proses penegakkan hukum tidak terlepas dari tahapan penyidikan dan persidangan yang dalam setiap tahapan tersebut ada yang disebut dengan tersangka dan terdakwa.

Untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum atas hak asasi manusia terhadap tersangka dan terdakwa, pemerintah telah mengatur hal tersebut dalam ketentuan Pasal 50 – Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau biasa disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Tersangka dan Terdakwa

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 dan angka 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa pengertian:

Tersangka

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Terdakwa

Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan kata “tersangka” dilakukan setelah adanya penetapan oleh penyidik melalui tahapan yang diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan penggunaan kata “terdakwa” dilakukan setelah berkas perkara tersangka dinyatakan lengkap dan menjalani pemeriksaan di pengadilan.

Hak-Hak Tersangka atau Terdakwa

Hak-hak tersangka sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam hal ini penulis mengelompokan hak-hak tersebut sebagai berikut:

Hak Tersangka atau Terdakwa atas Pemeriksaan

Tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan pada semua tingkatan mempunyai hak sebagai berikut:

  • Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.
  • Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.
  • Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.
  • Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru Bahasa.
  • Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
  • Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.
  • Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.

Penggunaan Juru Bahasa

Penggunaan juru Bahasa dalam proses pemeriksaan perkara pidana diatur dalam ketentuan Pasal 177 – Pasal 178 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dengan ketentuan sebagai berikut:

  • Jika terdakwa atau saksi tidak paham bahasa Indonesia, hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menterjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan.
  • Dalam hal seorang tidak boleh menjadi saksi dalam suatu perkara, ia tidak boleh pula menjadi juru bahasa dalam perkara itu.
  • Jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli serta tidak dapat menulis, hakim ketua sidang mengangkat sebagai penterjemah orang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi itu.
  • Jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli tetapi dapat menulis, hakim ketua sidang menyampaikan semua pertanyaan atau teguran kepadanya secara tertulis dan kepada terdakwa atau saksi tersebut diperintahkan untuk menulis jawabannya dan selanjutnya semua pertanyaan serta jawaban harus dibacakan.

Hak Tersangka atau Terdakwa atas Pembelaan dan Bantuan Hukum

Tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pembelaan dan bantuan hukum dalam pemeriksaan pada semua tingkatan mempunyai hak sebagai berikut:

  • Untuk mempersiapkan pembelaan:
    • Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai.
    • Terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya.
  • Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
  • Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.
  • Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya.
  • Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak dan memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.
  • Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.
  • Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.

Hak Tersangka atau Terdakwa atas Komunikasi

Tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan pada semua tingkatan mempunyai hak untuk melakukan komunikasi sebagai berikut:

  • Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
  • Tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya.
  • Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya.
  • Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum.
  • Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan.
  • Tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis menulis.
  • Surat menyurat antara tersangka atau terdakwa dengan penasihat hukumnya atau sanak keluarganya tidak diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat menyurat itu disalahgunakan.
  • Dalam hal surat untuk tersangka atau tedakwa itu ditilik atau diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara, hal itu diberitahukan kepada tersangka atau terdakwa dan surat tersebut dikirim kembali kepada pengirimnya setelah dibubuhi cap yang berbunyi “telah ditilik”.

Hak Tersangka atau Terdakwa atas Kesehatan Jasmani dan Rohani

Tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan pada semua tingkatan mempunyai hak atas kesehata jasmani dan rohani sebagai berikut:

  • Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.
  • Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan.

Hak Tersangka atau Terdakwa atas Ganti Kerugian dan Rehabilitasi

Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Ketentuan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi

Tersangka atau terdakwa dapat mengajukan tuntuan ganti kerugian dan rehabilitasi atas hal-hal yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang merupakan hukum pidana formil dalam penyelesaian suatu perkara pidana.

Ganti Kerugian

Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Tata cara dan hal-hal yang menyebabkan tersangka atau terdakwa dapat mempunyai hak untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi diatur dalam ketentuan Pasal 95 – Pasal 97 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu:

  • Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
  • Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana disebutkan di atas yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan.
  • Tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.
  • Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian, ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan. Pemeriksaan terhadap ganti kerugian tersebut mengikuti acara praperadilan.
Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Tata cara dan hal-hal yang menjadi dasar seorang dapat mempunyai hak untuk rehabiltasi diatur dalam ketentuan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dengan ketentuan sebagai berikut:

  • Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
  • Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan.
  • Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 95 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara PIdana yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Hak-hak tersangka atau terdakwa sebagaimana diuraikan di atas merupakan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. (RenTo)(041021)

Tahapan Penyelesaian Pelaporan Pelanggaran Hak Asasi Manusia pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Hukum Positif Indonesia-

Tahapan penyelesaian pelaporan dugaan pelanggaran terhadap hak asasi manusia kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di atur dalam ketentuan Pasal 90 – Pasal 96 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Tahapan penyelesaian laporan/aduan dugaan pelanggaran terhadap hak asasi manusia kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) diawali dengan adanya laporan/aduan, pemeriksaan laporan/aduan, dan penyelesaian atas lapoaran/aduan tersebut.

Pelaporan pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Pelaporan dugaan pelanggaran hak asasi manusia dapat dilakukan secara perorangan atau sekelompok orang dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar dapat mengajukan laporan dan pengaduan lisan atau tertulis pada Komnas HAM.
  2. Pengaduan hanya akan mendapatkan pelayanan apabila disertai dengan identitas pengadu yang benar dan keterangan atau bukti awal yang jelas tentang materi yang diadukan.
  3. Dalam hal pengaduan dilakukan oleh pihak lain, maka pengaduan harus disertai dengan persetujuan dari pihak yang hak asasinya dilanggar sebagai korban, kecuali untuk pelanggaran hak asasi manusia tertentu berdasarkan pertimbangan Komnas HAM.
  4. Pengaduan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pihak lain meliputi pula pengaduan melalui perwakilan mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh kelompok masyarakat.

Pemeriksaan Laporan/Pengaduan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Bedasarkan laporan yang disampaikan, untuk selanjutnya dilakukan verifikasi atas laporan tersebut. Pelaporan atau pengaduan kepada Komnas HAM dapat tidak dilanjutkan atau dihentikan pemeriksaannya apabila:

  1. Tidak memiliki bukti awal yang memadai;
  2. Materi pengaduan bukan masalah pelanggaran hak asasi manusia;
  3. Pengaduan diajukan dengan itikad buruk atau ternyata tidak ada kesungguhan dari pengadu atau pelapor;
  4. Terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan; atau
  5. Sedang berlangsung penyelesaian melalui upaya hukum yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka melindungi kepentingan dan hak asasi atas sebuah laporan atau pengaduan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dapat:

  • Menetapkan mengenai kerahasian identitas pengadu/pelapor.
  • Menetapkan mengenai kerahasiaan identitas pemberi ketrangan.
  • Menetapkan mengenai kerahasiaan bukti lainnya.
  • Menetapkan mengenai kerahasiaan para pihak yang terkait dengan materi aduan atau pemantauan.
  • Menetapkan mengenai kerahasiaan atau pembatasan penyebarluasan suatu keterangan atau bukti lain yang diperoleh berkaitan dengan materi laporan atau pemantauan dengan pertimbangan apabila tidak dirahasaiakan atau dibatasi dapat mengakibatkan hal-hal sebagai berikut:
    • Membahayakan keamanan dan keselamatan negara.
    • Membahayakan keselamatan dan ketertiban umum.
    • Membahayakan keselamtan perorangan.
    • Mencemarkan rahasia negara atau hal-hal yang wajib dirahasiakan dalam proses pengambilan keputusan pemerintah.
    • Membocorkan hal-hal yang wajib dirahasiakan dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan suatu perkara pidana.
    • Menghambat terwujudnya penyelesaian terhadap masalah yang ada.
    • Membocorkan hal-hal yang termasuk dalam rahasia dagang.

Pemeriksaan atas laporan/aduan dilakukan secara tertutup oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manuasi (Komnas HAM).

Kewajiban Para Pihak dalam Rangka Pemeriksaan Laporan/Aduan

Para pihak mempunyai kewajiban atas sebuah laporan/aduan yang disampaikan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagaimana telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia untuk memenuhi permintaan Komnas HAM. Para pihak yang dimaksud adalah:

  • Pengadu/pelapor.
  • Korban.
  • Saksi.
  • Pihak lainnya.

Permintaan yang dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) antara lain adalah dalam bentuk pemanggilan kepada para pihak untuk dimintai dan didengar keterangannya

Para pihak berkewajiban untuk memenuhi pemanggilan yang dilakukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), apabila melaksanakan kewajiban tersebut, maka Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berhak untuk meminta bantuan Ketua Pengadilan untuk pemenuhan panggilan secara paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelesaian Laporan/Aduan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Penyelesaian pelaporan/pengaduan yang dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) atas pelaporan/pengaduan tersebut adalah menjadi mediator bagi para pihak untuk:

  • Melakukan perdamaian kedua belah pihak;
  • Melakukan penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli;

Bentuk Penyelesaian Penyelesaian Laporan/Aduan

Bentuk penyelesaian yang dicapai dalam mediasi yang dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah berupa kesepakatan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan dikukuhkan oleh mediator.  

Kesepakatan tertulis tersebut merupakan keputusan mediasi yang mengikat secara hukum dan berlaku sebagai alat bukti yang sah. Terhadap tidak dilaksanakannya keputusan mediasi tersebut oleh salah satu pihak, maka pihak lainnya dapat memintakan kepada Pengadilan Negeri setempat agar keputusan tersebut dinyatakan dapat dilaksanakan dengan pembubuhan kalimat, “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan pengadilan tidak dapat menolak permintaan tersebut. (RenTo)(151220)

Tujuan dan Fungsi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Hukum Positif Indonesia-

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat pasal-pasal mengenai perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Apa itu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)?

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.

Baca juga: Hak Asasi Manusia Berdasarkan UUD 1945

Tujuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Tujuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut:

  1. Mengembangkan kondisi yang konduksif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; dan
  2. Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Fungsi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Dalam mencapai tujuannya tersebut, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melaksanakan fungsi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu fungsi:

  • Pengkajian.
  • Penelitian.
  • Penyuluhan.
  • Pemantauan.
  • Mediasi.

Fungsi sebagaimana tersebut di atas tentunya berkenaan dengan hak asasi manusia.

Fungsi Pengkajian dan Penelitian

Tugas dan wewenang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam melaksanakan fungsi pengkajian dan penelitian berkenaan dengan hak asasi manusia sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut:

  1. Melakukan pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan aksesi dan atau ratifikasi;
  2. Melakukan pengkajian dan penelitian berbagai peratuan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia;
  3. Melakukan penerbitan hasil pengkajian dan penelitian;
  4. Melakukan studi kepustakaan, studi lapangan dan studi banding di negara lain mengenai hak asasi manusia;
  5. Melakukan pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia; dan
  6. Melakukan kerjasama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.

Fungsi Penyuluhan

Tugas dan wewenang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam melaksanakan fungsi penyuluhan berkenaan dengan hak asasi manusia sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia  adalah sebagai berikut:

  1. Melakukan penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia;
  2. Melakukan upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui lembaga pendidikan formal dan non-formal serta berbagai kalangan lainnya; dan
  3. Melakukan kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.

Fungsi Pemantauan

Tugas dan wewenang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam melaksanakan fungsi pemantauan berkenaan dengan hak asasi manusia sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut:

  1. Melakukan pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut;
  2. Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia;
  3. Melakukan pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang dilakukan untuk dimintai dan didengar keterangannya;
  4. Melakukan pemanggilan saksi untuk diminta didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan;
  5. Melakukan peninjauan di tempat kejadian dan tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu;
  6. Melakukan pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan Ketua Pengadilan;
  7. Melakukan pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan; dan
  8. Melakukan pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.

Fungsi Mediasi

Tugas dan wewenang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam melaksanakan fungsi mediasi berkenaan dengan hak asasi manusia sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 89 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut:

  1. Melakukan perdamaian kedua belah pihak;
  2. Melakukan penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli;
  3. Melakukan pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan;
  4. Melakukan penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya; dan
  5. Melakukan penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti.

Atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya sebagaimana diuraikan di atas, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berkewajiban untuk menyampaikan laporan tahunan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden dengan tembusan laporan disampaikan kepada Mahkamah Agung. (RenTo)(141220)

Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia dalam Penyampaian Pendapat di Muka Umum (Demonstrasi)

Hukum Positif Indonesia-

Penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak setiap warga negara Indonesia sebagai perwujudan demokrasi di Indonesia. Untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam penyampaian pendapat di muka umum, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Hak dan kewajiban penyampaian pendapat di muka umum diatur dalam ketentuan Pasal 5 – Pasal 8 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Hak Warga Negara Indonesia dalam Penyampaian Pendapat di Muka Umum

Setiap warga negara Indonesia berhak menyampaikan pendapat di muka umum dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Mengeluarkan pikiran secara bebas.
  2. Memperoleh perlindungan hukum

Mengeluarkan pikiran secara bebas maksudnya adalah mengeluarkan pendapat, pandangan, kehendak, atau perasaan yang bebas dari tekanan fisik, psikis, atau pembatasan yang bertentang dengan tujuan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.

Memperoleh perlindungan hukum dalam hal ini salah satunya adalah jaminan keamanan.

Kewajiban dan Tanggung Jawab dalam Penyampaian Pendapat di Muka Umum

Kewajiban dan tanggung jawab dalam penyampaian pendapat di muka umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dibedakan menjadi:

Kewajiban dan Tanggung Jawab Warga Negara Indonesia dalam Penyampaian Pendapat di Muka Umum

Setiap warga negara Indonesia dalam penyampaian pendapat di muka umum juga mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab dalam hal-hal sebagai berikut:

  1. Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain.
  2. Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum.
  3. Menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  4. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum.
  5. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Kewajiban dan Tanggung Jawab Aparatur Pemerintah Terhadap Peyampaian Pendapat di Muka Umum

Aparatur pemerintah juga mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan oleh warga negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yaitu:

  1. Melindungi hak asasi manusia.
  2. Menghargai asas legalitas.
  3. Menghargai prinsip praduga tidak bersalah.
  4. Menyelenggarakan pengamanan.

Sanksi Terhadap Pelanggaran Kewajiban dan Tanggung Jawab dalam Penyampaian Pendapat di Muka Umum

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa kewajiban dan tanggung jawab dalam penyampaian pendapat dimuka umum dibedakan menjadi:

  1. Kewajiban dan tanggung jawab sebagai Warga Negara.
  2. Kewajiban dan tanggung jawab sebagai Aparatur Pemerintah.

Terhadap pelanggaran kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana tersebut di atas telah diatur dalam ketentuan Pasal 15 – Pasal 18 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Sanksi Terhadap Pelanggaran Kewajiban dan Tanggung Jawab Warga Negara Indonesia dalam Penyampaian Pendapat di Muka Umum

Setiap warga negara Indonesia yang menyampaikan pendapatnya di muka umum apabila tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dikenakan sanksi sebagai berikut:

  1. Pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dibubarkan.
  2. Peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Penanggung jawab pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang pesertanya melanggar hukum, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditambah 1/3 dari pidana pokok.

Sanksi Terhadap Pelanggaran Kewajiban dan Tanggung Jawab Aparatur Pemerintah dalam Penyampaian Pendapat di Muka Umum

Tidak hanya peserta penyampaian pendapat di muka umum yang dapat dikenakan sanksi, aparatur pemerintah pun dapat dikenakan kenakan sanksi apabila tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yaitu dalam hal sebagai berikut:

  • Menghalang-halangi hak warga negara Indonesia untuk menyampaikan pendapat di muka umum dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan ini termasuk kejahatan.

Tentunya sanksi yang dijatuhkan kepada aparatur pemerintah sebagaimana tersebut di atas, setelah pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum memenuhi syarat dan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (RenTo)(081020)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Kamus Hukum Indonesia

Kamus Hukum Indonesia Hukum Positif Indonesia- A Adaptasi Adaptasi; (cagar budaya) Upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting. Administrasi Administrasi Kependudukan; Rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan … Continue reading Kamus Hukum Indonesia

Sistematika Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 2)
  2. BAB II Asas dan Tujuan (Pasal 3 – Pasal 4)
  3. BAB III Hak dan Kewajiban (Pasal 5 – Pasal 8)
  4. BAB IV Bentuk-Bentuk dan Tata Cara Penyampaian Pendapat di Muka Umum (Pasal 9 – Pasal 14)
  5. BAB V Sanksi (Pasal 15 – Pasal 18)
  6. BAB VI Ketentuan Peralihan (Pasal 19)
  7. BAB VII Ketentuan Penutup (Pasal 20)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181

Hak Asasi Manusia Berdasarkan UUD 1945

Photo by Tom Fisk on Pexels.com

By: Rendra Topan

Hak asasi merupakan hak dasar manusia yang dibawa sejak lahir oleh setiap diri manusia. Kemudian untuk menjamin dan melindungi hak asasi tersebut pemerintah mengaturnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan BAB XA tentang Hak Asasi Manusia UUD 1945 yang termasuk kepada hak asasi manusia adalah sebagai berikut:

  1. Hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya.
  2. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
  3. Hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
  4. Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan umat manusia.
  5. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif dan membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.
  6. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
  7. Hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
  8. Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
  9. Hak atas status kewarganegaraan.
  10. Hak untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilh pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
  11. Berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
  12. Berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
  13. Berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan  segala jenis saluran yang tersedia.
  14. Berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
  15. Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.
  16. Hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
  17. Hak untuk mendapat kemudahan dan perlakukan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
  18. Hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
  19. Hak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oelh siapapun
  20. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, dan untuk diakui sebagai pribadi dihadapan, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.
  21. Hak bebas dari perlakukan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan terhadap perlakukan yang diskriminatif itu.
  22. Hak untuk berbudaya sebagai identitas masyarakat tradisional.

Hal-hal tersebut di atas merupakan hak asasi manusia yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. (Rento)(280819)

Kekosongan Hukum Terhadap Penahanan Tersangka/Terdakwa Sebelum Inkracht

By : Rendra Topan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah mengatur tata cara penahanan mulai dari proses penyidikan sampai dengan upaya hukum tingkat kasasi. Namun demikian pada beberapa kasus perkara pidana, sebelum adanya kekuatan hukum yang tetap (inkracht) yangmana terhadap terdakwa dilakukan penahanan, dan terdakwa masih melakukan upaya hukum baik tingkat banding ataupun tingkat kasasi tetap berpedoman dengan aturan main atau tatacara melakukan penahanan terhadap tersangka/terdakwa.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pendahuluan

Untuk lebih jelasnya mengenai penahanan tersangka/terdakwa sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa yang berhak melakukan penahanan adalah:

  1. Penyidik, dengan jumlah total masa tahanan adalah 60 hari.
  2. Penuntut Umum, dengan jumlah total masa penahanan adalah 50 hari.
  3. Hakim, dengan jumlah total  masa penahanan adalah 90 hari.

Jika dijumlahkan semuanya mulai dari penahanan tingkat penyidikan sampai penahanan oleh hakim adalah berjumlah 200 hari. Perlu diingat total masa penahan yang 200 hari ini berlaku hanya pada  pengadilan tingkat pertama atau sampai dengan adanya putusan pengadilan negeri saja. Apabila terdakwa melakukan upaya hukum banding maka hakim pengadilan tinggi dapat melakukan penahanan selama 30 hari dan dapat diperpanjang  untuk 60 hari berikutnya menunggu sampai adanya putusan dari pengadilan tinggi, jadi jumlah total hari penahanan pada tingkat pengadilan tinggi adalah 90 hari. Demikian juga halnya dengan upaya hukum tingkat kasasi dapat melakukan penahanan terhadap terdakwa selama 30 hari, dan dapat diperpanjang untuk 60 hari sampai adanya putusan pengadilan tingkat kasasi.

Baca juga:

Permasalahan

Permasalahan pertama yang akan muncul mengingat pengelompokan dan jumlah hari adalah pada saat dilakukan penahanan berkenaan dengan masa perpanjangan penahanan hakim pengadilan pada tingkat pertama akan habis atau sudah habis sementara pemeriksaan perkara masih belum selesai, sehingga antara putusan hakim dan perpanjangan penahanan yang dimohonkan kepada pengadilan tinggi rentang waktunya singkat. Mengingat terdakwa juga mungkin akan melakukan upaya hukum banding, yang besar kemungkinan bahwa terdakwa masih tetap ditahan walaupun masa perpanjangan penahanan sudah habis. 

Hal tersebut di atas dapat terjadi akibat singkatnya rentang waktu antara putusan hakim pengadilan negeri dan terbitnya perpanjangan penahanan oleh hakim pengadilan tinggi yang dimohonkan oleh hakim pengadilan negeri, sementara terhadap terdakwa masih dilakukan penahanan. Akibatnya terhadap masa penahanan dan terbitnya perpanjangan dari hakim pengadilan tinggi lewat waktu dikarenakan terdakwa melakukan upaya hukum banding. Di sinilah biasanya terjadi kekosongan hukum mengenai status penahanan terhadap terdakwa. 

Permasalahan kedua juga tidak berbeda dengan permasalah pertama, perbedaannya hanya pada kewenangan penahanan saja. Kalau pada permasalahan pertama prosesnya perubahan status penahanan dari pengadilan negeri kepada pengadilan tinggi, pada permasahan kedua perubahanan status penahanan dari tingkat pengadilan tinggi kepada Mahkamah Agung dalam melakukan upaya hukum kasasi. Pokok permasalahannya tetap sama yaitu, rentang waktu masa penahanan oleh pengadilan tinggi sudah akan habis, sementara putusan pengadilan tinggi ditetapkan berdekatan waktunya dengan habisnya masa penahanan, sedangkan perpanjangan penahanan dari Mahkamah Agung belum ada. Kembali dapat terjadi kekosongan hukum dalam penahanan.

Pembahasan

Perlu kita ketahui bersama bahwa kewenangan hakim dalam melakukan penahanan mulai dari hakim pengadilan negeri sampai dengan hakim Mahkamah Agung berinduk kepada institusi Mahkamah Agung, jadi segala hal yang berkenaan dengan adminstrasi penahanan semuanya diketahui dan menjadi tanggung jawab Mahkamah Agung selaku institusi yang menaungi semua institusi pengadilan. Sedangkan lembaga pemasyaratan atau rumah tahanan tempat dimana tersangka atau terdakwa ditahan berdasarkan KUHAP sebagaimana tersebut di atas, berinduk kepada Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia yang membawahi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. 

Mengingat salah satu  fungsi yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah perumusan dan pelaksanaan di bidang registrasi, pelayananan tahanan, dan pembinaan narapidana, dan dalam rangka menjamin kepastian dan perlindungan hukum, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, maka Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menjawab kejadiaan yang berkenaan dengan kekosongan hukum dalam hal penahanan telah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum tanggal 27 Desember 2011.

Menurut Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum disebutkan bahwa penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala RUTAN maupun Kepala LAPAS bertanggung jawab atas penerimaan dan pengeluaran tahanan, oleh karena itu untuk melakukan penahanan di RUTAN atau LAPAS harus memenuhi syarat sebagai mana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum, yaitu:

  1. Penahanan harus disertai surat perintah penahanan dan/atau surat penetapan penahanan dari pejabat yang berwenang.
  2. Jika tidak disertai dengan surat perintah penahanan dan/atau surat penetapan penahanan, kepala RUTAN atau kepala LAPAS berwenang menolak tahanan.
  3. Jika penahanan disertai dengan surat perintah penahanan dan/atau surat penetapan penahanan, kepala RUTAN atau kepala LAPAS menerima tahanan untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Kepala RUTAN atau Kepala LAPAS (Pasal 6 PERMENKUMHAM No.24/2011) adalah sebagai berikut:

  1. Memberitahukan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang menahan mengenai tahanan yang akan habis masa penahanan atau habis masa perpanjangan penahanan, disampaikan paling lambat sepuluh hari sebelum berakhirnya masa penahanan.
  2. Wajib mengeluarkan tahanan demi hukum bagi tahanan yang telah habis masa penahanan atau masa perpanjangan penahanan, dapat dikecualikan untuk tetap dilakukan penahanan karena melakukan tindak pidana narkotika dan psikotropika, terorisme, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, dan kejahatan hak asasi manusia yang berat serta perkara yang menarik perhatian masyarakat yang sebelumnya harus dikoordinasikan terlebih dahulu kepada pengadilan tinggi.

Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum disebutkan bahwa kepala RUTAN atau Kepala Lapas yang tidak mengeluarkan tahanan demi hukum dikenakan sanski administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian juga halnya dengan petugas RUTAN atau petugas LAPAS dikenakan sanksi administratif jika tidak mengeluarkan tahanan demi hukum.

Kesimpulan

Dapat disimpulkan dari uraian diatas bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum, merupakan penegasan dari KUHAP sekaligus jawaban dari kekosongan hukum berkenaan dengan masa tahanan yang selama ini kerap terjadi sebelum ada keputusan yang berkuatan hukum tetap (inkracht), sehingga kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia terhadap tersangka atau terdakwa dapat dijamin keberadaannya. (RenTo)(170319)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

By: Rendra Topan

Salah satu peraturan turunan sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara adalah Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa tugas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu presiden dalam meyelenggarakan pemerintahan negara,  dengan fungsinya sebagai berikut:

  1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, pemasyarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual, dan hak asasi manusia.
  2. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
  3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
  4. Pengawasan dan pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
  5. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise atas pelaksanaan urusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah.
  6. Pelaksanaan pembinaan hukum nasional.
  7. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
  8. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia.
  9. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.
  10. Pelaksanaan tugas pokok sampai ke daerah.
  11. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantive kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Susunan Organisasi

Sebagai sebuah organisasi kepemerintahan tentunya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai susunan organisasi yang terdiri dari:

  1. Sekretariat Jenderal.
  2. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan.
  3. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
  4. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
  5. Direktorat Jenderal Imigrasi.
  6. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
  7. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia.
  8. Inspektorat Jenderal.
  9. Badan Pembinaan Hukum Nasional.
  10. Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
  11. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Hukum dan Hak Asasi Manusia.
  12. Staf ahli bidang politik dan keamanan.
  13. Staf ahli Bidang Ekonomi.
  14. Staf Ahli Bidang Sosial.
  15. Staf ahli bidang hubungan antar lembaga.
  16. Staf ahli bidang penguatan reformasi birokrasi.

Selain pejabat sesuai dengan susunan organisasi tersebut di atas, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah, maka dibentuklah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di provinsi, yangmana tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerjanya ditetapkan oleh menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Masih dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksankan tugas teknis operasional dan tugas teknis penunjang di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Berkenaan dengan sumber keuangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (RenTo)(010319)

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Sistematika Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

  1. BAB I Kedudukan, Tugas dan Fungsi (Pasal 1 – Pasal 3)
  2. BAB II Organisasi (Pasal 4 – Pasal 51)
  3. BAB III Instansi Vertikal (Pasal 52)
  4. BAB IV Unit Pelaksana Teknis (Pasal 53 – Pasal 54)
  5. BAB V Tata Kerja (Pasal 55 –Pasal 63)
  6. BAB VI Pendanaan (Pasal 64)
  7. BAB VII Ketentuan Lain (Pasal 65 – Pasal 66)
  8. BAB VIII Ketentuan Peralihan (Pasal 67 – Pasal 68)
  9. BAB IX Penutup (Pasal 69 – Pasal 70)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84

Hukuman Mati dan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum

Komisi Pemberantasan Korupsi dengan segela kewenangan yang melekat padanya mempunyai wacana untuk menghukum mati para pelaku tindak pidana korupsi. Hal ini tentunya saja akan menimbulkan pendapat pro dan kontra akan pelaksanaan hukuman mati tersebut, mengingat dalam Undang-Undang Dasar 1945 diatur tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi

Sesuai dengan BAB XA tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Dasar 1945 yang termasuk kepada hak asasi manusia adalah sebagai berikut :

  1. Hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya.
  2. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
  3. Hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
  4. Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan umat manusia.
  5. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif dan membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.
  6. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
  7. Hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
  8. Hak untuk memperoleh kesempata yang sama dalam pemerintahan.
  9. Hak atas status kewarganegaraan.
  10. Hak untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilh pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
  11. Berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
  12. Berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
  13. Berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan  segala jenis saluran yang tersedia.
  14. Berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
  15. Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.
  16. Hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
  17. Hak untuk mendapat kemudahan dan perlakukan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
  18. Hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
  19. Hak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oelh siapapun
  20. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, dan untuk diakui sebagai pribadi dihadapan, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.
  21. Hak bebas dari perlakukan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan terhadap perlakukan yang diskriminatif itu.
  22. Hak untuk berbudaya sebagai identitas masyarakat tradisional.

Penjelasan lebih lanjut mengenai hak asasi manusia yang disebutkan dalam UUD 1945 pemerintah telah menetapkannya dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 

Pengertian Hak Asasi Manusia Menurut Undang-Undang

Hak Asasi Manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Berkenaan dengan hukuman mati yang diwacanakan oleh pemerintah melalui aparat penegak hukumnya terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebaiknya juga memperhatikan Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa, “setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya”, dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa, “setiap orang berhak untuk hidup , mempertahankan hidup dan meningkatkan tafaf hidupnya”.

Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah atas Hak Asasi Manusia

Pemerintah dalam hak asasi manusia juga mempunyai kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dimana disebutkan bahwa, “pemerintah wajib bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalm undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusiayang diterima oleh negara Republik Indonesia”.

Untuk mewujudkan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah tersebut, maka salah satu upaya adalah dengan dibentuknya suatu badan dengan nama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang mempeunyai tujuan :

  1. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
  2. Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya dalam berbagai bidang kehidupan.

Selain faktor hak asasi manusia dalam menerapkan hukuman mati perlu juga diperhatikan faktor lainnya, seperti ; faktor manusia yang menjalankan kewenangannya sebagai aparat penegak hukum, apakah proses penegakan hukum tersebut sudah benar-benar sesusia ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini menjadi sangat penting mengingat kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan melaksanakan tugas yang seharusnya menjadi tugas Tuhan dalam memutuskan bersalah atau tidak dan hukumannya.(RenTo)(010119)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Sistematika Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Asas-asas Dasar (Pasal 2 – Pasal 8)
  3. BAB III Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia (Pasal 9 – Pasal 66)
  4. BAB IV Kewajiban Dasar Manusia (Pasal 67 – Pasal 70)
  5. BAB V Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah (Pasal 71 – Pasal 72)
  6. BAB VI Pembatasan dan Larangan (Pasal 73 – Pasal 74)
  7. BAB VII Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Pasal 75 – Pasal 99)
  8. BAB VIII Partisipasi Masyarakat (Pasal 100 – 103)
  9. BAB IX Pengadilan Hak Asasi Manusia (Pasal 104)
  10. BAB X Ketentuan Peralihan (Pasal 105)
  11. BAB Xi Ketentuan Penutup (Pasal 106)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165