Tag Archives: Guru

Hak dan Kewajiban Guru, serta Komponen Penghasilannya

Hukum Positif Indonesia-

Hak dan kewajiban guru diatur dalam ketentuan Pasal 14 – Pasal 20 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Hak Guru

Guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya mempunyai hak sebagai berikut:

  1. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.
  2. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.
  3. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual.
  4. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi.
  5. Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan.
  6. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/ atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang—undangan.
  7. Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas.
  8. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi.
  9. Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan.
  10. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi.
  11. Memperoleh pelatihan dan pengembangan. profesi dalam bidangnya.

Kewajiban Guru

Guru dalam melaksanakan tugasnya secara profesional mempunyai kewajiban untuk:

  1. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.
  2. Meningkatkan dan mengembangan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
  3. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajran.
  4. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agamadan etika.
  5. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Komponen Penghasilan Guru

Salah satu hak guru sebgaimana tersebut di atas salah satunya adalah memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan mendapatkan jaminan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu mengenai komponen penghasilan guru diatur dalam ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Komponen Penghasilan Guru meliputi:

  • Gaji pokok.
  • Tunjangan yang melekat pada gaji.
  • Penghasilan lainnya berupa:
    • tunjangan profesi.
    • tunjangan fungsional.
    • tunjangan khusus, dan
    • kesejahteraan tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.

Demikian juga halnya bagi guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah, mendapatkan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara guru yang bersangkutan dengan satuan pendidikan tersebut.

Penghasilan Lainnya

Selain mendapatkan gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji sebagaimana tersebut di atas, guru juga mendapatkan penghasilan lainnya.

Penghasilan lainnya yang diterima guru berupa:

  • Tunjangan profesi guru.
  • Tunjangan fungsional
  • Tunjangan khusus.
  • kesejahteraan tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.

Tunjangan Profesi Guru

Tunjangan profesi diatur dalam ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Tunjangan profesi bagi guru diberikan kepada guru yang telah memilki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Besaran tunjangan setara dengan satu kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.

Tunjangan profesi guru dialokasi oleh pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanjan Daerah (APBD). Mengnai tunjangan profesi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor.

Tunjangan Fungsional Guru

Tunjangan fungsional diatur dalam ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Tunjangan funggsional bagi guru diberikan kepada guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselengggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

Pemerintah dan pemerintah daerah juga memberikan subsidi tunjangan fungsional kepada guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-udangan, yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanjan Daerah (APBD).

Tunjangan Khusus Guru

Tunjangan khusus bagi guru diatur dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Tunjangan khusus guru diberikan kepada guru yang bertugas di daerah khusus, yang besaran tunjangan khusus tersebut setara dengan satu kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.

Guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah yang bertugas di daerah khusus, berhak atas rumah dinas yang disediakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan.

Kesejahteraan Tambahan Guru

Kesejahteraan tambahan bagi guru diatur dalam ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Kesejahteraan tambahan dimaksud diperoleh dalam bentuk :

  • Tunjangan pendidikan.
  • Asuransi pendidikan.
  • Beasiswa dan penghargaan bagi guru.
  • Kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra dan putri guru.
  • Pelayanan kesehatan.
  • Bentuk kesejahteraan lainnya.

Untuk kesejahteraan tambahan sebagaimana tersebut di atas, merupakan tanggung jawab pemerintah dan/atau pemerintah daerah untuk mewujudkannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah mempunyai perhatian yang sangat besar pada bidang  pendidikan, dalam hal ini adalah guru sebagai pendidik para generasi penerus bangsa. (RenTo)(150820)

Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi Guru

Hukum Positif Indonesia-

Guru merupakan sebutan bagi pendidik dan tenaga pendidik di Indonesia dengan berbagai macam pengetahuan yang disampaikan kepada murid, siswa, atau peserta didik. Peran guru untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sangatlah besar dan tak ternilai, karena dengan pengetahuan yang dimiliki dan disampaikan oleh para guru dapat memajukan peradaban suatu bangsa.

Mengingat pentingnya peran guru tersebut, maka pemerintah mengaturnya melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Kualitas pendidikan di Indonesia tidak terlepas dari peran guru, untuk itu para guru harus mempunyai kualitas yang baik. Kualitas sebagaimana dimaksud terdiri dari kualifikasi, komptensi, dan sertifikasi guru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Dalam uraian ini berisikan tentang:

Pengertian Guru

Guru menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Tugas Utama Guru

Berdasarkan pengertian guru sebagaimana tersebut di atas disebutkan bahwa tugas utama guru adalah:

  1. Mendidik.
  2. Mengajar.
  3. Membimbing.
  4. Mengarahkan.
  5. Melatih.
  6. Menilai.
  7. Melakukan evaluasi.

Tugas utama tersebut dilakukan terhadap peserta didik pada jenis dan jalur pendidikan formal mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menegah.

Dengan memperhatikan tugas utama guru, maka seorang guru harus memenuhi syarat untuk menjadi guru.

Syarat Umum Guru

Syarat guru sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah sebagai berikut:

  1. Memiliki kualifikasi akademik.
  2. Memilki kualifikasi kompetensi.
  3. Memilki sertifikat pendidik.
  4. Sehat jasmani dan rohani.
  5. Memilki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Kualifikasi Akademik

Kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Kualifikasi Kompetensi

Kualifikasi komptensi untuk memenuhi syarat menjadi guru sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terdiri atas:

  1. Kompetensi pedagogik; adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik.
  2. Kompetensi kepribadian; adalah kemampuan pribadi yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik.
  3. Kompetensi sosial; adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.
  4. Kompetensi profesioanl yang diperoleh dari pendidikan profesi; adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam.

Sertifikat Pendidik

Mengenai sertifikat pendidik diatur dalam ketentuan Pasal 11 – Pasal 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah.

Sertifikasi pendidik dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel, demikian disebutkan dalam ketentuan Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Sehat Jasmani dan Rohani

Seorang yang akan diangkat menjadi seorang guru haruslah sehat, baik secara rohani dan jasmani.

Memiliki Kemampuan untuk Mewujudkan Tujuan Pendidikan Nasional

Seorang guru harus memilki kemampuan dengan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, melalui metode-metode pembelajaran yang diprogramkan oleh pemerintah, sehingga dapat mencapai tujuan tersebut.

Pengangkatan Guru

Pengangkatan guru diatur dalam ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Berdasarkan sertifikat pendidikan, maka setiap orang memliki kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi guru pada satuan pendidikan tertentu.

Kewajiban Pemerintah Terhadap Guru

Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, hal ini disebutkan dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. (RenTo)(060820)

Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional

Photo by Dids on Pexels.com

By: Rendra Topan

Mencermati judul artikel ini, memberikan gambaran kepada kita bahwa terdapat dua buah istilah dalam pendidikan yang sekilas tampak serupa namun mempunyai pengertian yang berbeda. Untuk memudahkan pemahaman terhadap dua buah istilah tersebut penulis berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 5 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dalam uraian ini disampaikan secara garis mengenai:

Pengertian Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pendidik dan tenaga kependidikan adalah dua hal yang berbeda, hal ini berdasarkan pada pengertian dari keduanya.

Pengertian dari pendidik dan tenaga kependidikan tersebut adalah:

Pengertian Pendidik

Pengertian Pendidik menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Tugas Pendidik

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidik merupakan tenaga profesioanal yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Pengertian Tenaga Kependidikan

Sedangkan pengertian tenaga kependidikan menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

Tugas Tenaga Kependidikan

Tugas tenaga kependidikan diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, adalah melaksanakan adminsitrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

Mengenai hak dan kewajiban, serta syarat-sayarat pendidik dan tenaga kependidikan juga diatur dalam ketentuan Pasal 40 – Pasal 44 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Hak dan Kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pendidik dan tenaga pendidik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mempunyai hak dan kewajiban.

Hak Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Hak pendidik dan tenaga kependidikan sebagai disebutkan dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah sebagai berikut:

  1. Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai.
  2. Penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.
  3. Pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas.
  4. Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual.
  5. Kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Selanjutnya yang menjadi kewajiban pendidik dan tenaga kependidikan menurut ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah:

  1. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis.
  2. Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan.
  3. Memberi teledan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Hal Lainnya Berkenaan dengan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

Hal lainnya yang di atur mengenai pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 41 Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalh sebagai berikut:

  • Pendidik dan tenaga pendidik dapat bekerja secara lintas daerah.
  • Pengangkatan, penempatan, dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan diatur oleh lembaga yang mengangkatnya berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan formal. Untuk itu pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu. (Pasal 41 UU No.20/2003)

Dengan memperhatikan dua hal tersebut di atas, maka pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu.

Baca juga:

Polemik KI, K2, dan PPPK

Syarat Menjadi Pendidik

Secara garis besar syarat pendidik juga diatur dalam ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu:

  1. Memiliki kualifikasi minimum dan bersertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar.
  2. Sehat jasmani dan rohani.
  3. Memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Penyelenggara pendidikan termasuk pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk membina dan mengembangkan tenaga kependidikan yang diselenggarakannya, sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pembinaan yang dilakukan tentunya tidak terlepas dari hak yang harus diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana yang telah disebutkan di atas. (RenTo)(110819)