Tag Archives: Finance

Perbankan dan Lembaga Keuangan Lain

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Sistematika Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 2)
  2. BAB II Asas dan Tujuan (Pasal 3 – Pasal)
  3. BAB III Kebijakan Penanaman Modal (Pasal 4)
  4. BAB IV Bentuk Badan Usaha dan Kedudukan (Pasal 5)
  5. BAB V Perlakuan Terhadap Penanaman Modal (Pasal 6 – Pasal 9)
  6. BAB VI Ketenagakerjaan (Pasal 10 – Pasal 11)
  7. BAB VII Bidang Usaha (Pasal 12)
  8. BAB VIII Pengembangan Penanaman Modal Bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (Pasal 13)
  9. BAB IX Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Penanam Modal (Pasal 14 – Pasal 17)
  10. BAB X Fasilitas Penanaman Modal (Pasal 18 – Pasal 24)
  11. BAB XI Pengesahan dan Perizinan Perusahaan (Pasal 25 – Pasal 26)
  12. BAB XII Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal (Pasal 27 – Pasal 29)
  13. BAB XIII Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal (Pasal 30)
  14. BAB XIV Kawasan Ekonomi Khusus (Pasal 31)
  15. BAB XV Penyelesaian Sengketa (Pasal 32)
  16. BAB XVI Sanksi (Pasal 33 – Pasal 34)
  17. BAB XVII Ketentuan Peralihan (Pasal 35 – Pasal 37)
  18. BAB XVIII Ketentuan Penutup (Pasal 38 – Pasal 40)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomot 67

Jaminan Fidusia

agunan fidusia, kredit
Photo by Yurii Hlei on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Kita sering mendengar kata fidusia  atau membacanya pada saat kita membicarakan atau membaca sebuah topik yang bertemakan lembaga keuangan atau perbankan. Dalam hal fidusia pemerintah mengaturnya dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Apa itu Jaminan Fidusia?

Sebelum menguraikan pengertian jaminan fidusia, terlebih dahulu disampaikan pengertian fidusia menurut undang-undang.

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda, demikian pengertian yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Jadi jaminan fidusia sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam pengusaan pemberi fidusia, sebagai agunan atas pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

Baca juga

Dalam hal jaminan fidusia para pihak disebut dengan pemberi fidusia dan penerima fidusia. Pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sedangkan yang dimaksud dengan penerima fidusia adalah orang oerseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang (hak untuk menerima pembayaran) yang pembarannya dijamin dengan jaminan fidusia.

Objek Jaminan Fidusia

Berdasarkan pengertian sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi objek jaminan fidusia adalah:

  1. Benda bergerak yang berwujud.
  2. Benda bergerak yang tidak berwujud.
  3. Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.

Benda-benda yang dikecualikan dari objek jaminan fidusia dengan dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar.
  2. Hipotek atas kapal yang terdaftar denga nisi kotor berukuran 20 M3 atau lebih.
  3. Hipotek atas pesawat terbang.
  4. Gadai.

Pembebanan Jaminan Fidusia

Pembebanan jaminan fidusia diatur dalam ketentuan Pasal 4 – Pasal 10 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi, yang dibuat di hadapan notaris dalam Bahasa Indonesia dengan biaya tertentu.

Hal-hal pokok berkenaan dengan jaminan fidusia yang merupakan pedoman dasar adalah:

  1. Jaminan fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu orang penerima fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari penerima fidusia tersebut.
  2. Jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian.
  3. Pembebanan jaminan atas benda atau piutang yang diperoleh kemudian, tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri.
  4. Jaminan fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia (kecuali ditentukan lain dalam perjanjian).
  5. Jaminan fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda benda yang benjadi objek fidusia diasuransikan (kecuali ditentukan lain dalam perjanjian).

Pendaftaran Jaminan Fidusia

Pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam ketentuan Pasal 11 – Pasal 18 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Benda-benda yang dibebani jaminan fidusia baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri wajib di daftarkan pada kantor pendaftaran fidusia. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia.

Surat pernyataan pendaftaran jaminan fidusia berisikan tentang:

  1. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia.
  2. Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia.
  3. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia.
  4. Uraian benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
  5. Nilai penjamina.
  6. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Segala keterangan mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang ada pada kantor pendaftaran fidusia terbuka untuk umum, dengan tujuan agar pemberi fidusia tidak melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar, karena  melakukan fidusia ulang tersebut dilarang sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Pengalihan Jaminan Fidusia

Pengalihan jaminan fidusia diatur dala ketentuan Pasal 19 – Pasal 24 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Pengalihan hak atas piutang yang dijaminkan dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditor baru, dan untuk selanjutnya didaftarkan oleh kreditor baru kepada kantor pendaftaran fidusia.

Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda itu berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia. Pemberi fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan. Namun hal ini menjadi tidak berlaku apabila telah terjadi cidera janji/wanprestasi oleh debitor dan atas pemberi fidusia pihak ketiga, jika tetap terjadi maka pemberi fidusia berkewajiban untuk mengganti dengan objek yang setara.

Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.

Penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian pemberi fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Hapusnya Jaminan Fidusia

Mengenai hapusnya jaminan fidusia diatur dalam ketentuan Pasal 25 – Pasal 26 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Jaminan fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut:

  1. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia.
  2. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia.
  3. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak menghapuskan kalim asuransi benda tersebut sebagai jaminan fidusia.

Penerima fidusia berkewajiban untuk memberitahukan mengenai hapusnya jaminan fidusia kepada kantor pendaftaran fidusia dengan melampirkan surat pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak, atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Dengan demikian kantor pendaftaran fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi.

Penerima fidusia mempunyai hak mendahulu, maksudnya bahwa penerima fidusia berhak untuk mengambil pelunasan utangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia, dan hak mendahulu ini tidak hapus karena adanya kepailitan dan/atau likuidasi pemberi fidusia. Jika penerima fidusia lebih dari satu orang terhadap objek yang sama sama, maka hak fidusia diahulukan terhadap kreditor yang lebih dahulu mendaftarkan jaminan fidusianya pada kantor pendafatran fidusia. (RenTo)(240220)

Hak Tanggungan

jaminan kredit
Photo by Dimitry Anikin on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Pemerintah telah mengatur mengenai hak tanggungan yang mengatur khusus mengenai hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, seperti gedung atau bangunan lainnya dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Hak Tanggungan

Pengertian hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berakitan dengan tanah, selanjutnya disebut hak tanggungan menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.

Masih terdapat pengertian istilah lainnya disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, antara lain; kreditor adalah pihak yang berpiutang dalam suatu hubungan utang-piutang tertentu, sedangkan debitor merupakan pihak yang berutang dalam suatu hubungan utang-piutang tertentu.

Sifat Hak Tanggungan

Sifat dari hak tanggungan adalah tidak dapat dibagi-bagi, kecuali diperjanjikan lain dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan yang menyebutkan bahwa pelunasan utang yang dijamin dapat dilakukan dengan cara angsuran yang besarnya sama dengan nilai masing-masing hak atas tanah yang merupakan bagian dari objek hak tanggungan yang akan dibebaskan dari hak tanggungan tersebut, sehingga hak tanggungan itu hanya membebani sisa objek hak tanggungan untuk menjamin sisa utang yang belum dilunasi, hal ini disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Akta Pemberian Hak Tanggungan dalam hal ini merupakan yang yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berisikan pemberian hak tanggungan kepada kreditor tertentu sebagai jaminan untuk pelunasan piutangnya.

Objek Hak Tanggungan

Objek hak tanggungan diatur dalam ketentuan Pasal 4 – Pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, yaitu:

  1. Hak milik.
  2. Hak guna bangunan.
  3. Hak guna usaha.

Baca juga: Hak-Hak Atas Tanah

Selain hak-hak atas tanah tersebut di atas, yang dapat dijadikan objek hak tanggungan lainnya adalah hak pakai atas tanah negara yang menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftarkan dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan.

Sesuai dengan hak-hak atas tanah yang merupakan objek hak tanggungan dapat juga dibebankan hak tanggungan terhadap bangunan, tanaman, dan hasil karya yang telah ada atau aka nada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut, dan yang merupakan milik pemegang hak atas tanah yang pembenannya dengan tegas dinyatakan di dalam akta pemberian hak tanggungan yang bersangkutan (Pasal 4 ayat (4) UU No.4/1996).

Pemberi dan Pemegang Hak Tanggungan

Pemberi dan Pemegang Hak Tanggungan diatur dalam ketentuan Pasal 8 – Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, dimana disebutkan bahwa:

  1. Pemberi hak tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak tanggungan yang bersangkutan, dimana kewenangan tersebut harus ada pada saat pemberi hak tanggungan pada saat pendaftaran hak tanggungan dilakukan.
  2. Pemegang hak tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang berdudukan sebagai pihak yang berpiutang.

Tahapan Hak Tanggungan

Tahapan hak tanggungan terdiri dari proses atau tata cara yang diatur dalam ketentuan Pasal 10 – Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, yaitu:

  1. Pemberian hak tanggungan; pemberian hak tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang, dimana pemberian hak tanggungan tersebut dilakukan dengan pembuatan akta pemberian hak tanggungan dihadapan pejabat pembuat akta tanah diserta dengan pembuatan surat kuasa pembebanan hak tanggungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Pendaftaran hak tanggungan; pemberian hak tanggungan wajib didaftarkan pada kantor Badan Pertanahan  paling lambat 7 hari setelah penandatangan akta pemberian hak tanggungan, dan sebagai bukti adanya hak tanggungan Badan Pertanahan menerbitkan sertifikat hak tanggungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diserahkan kepada pemegang hak tanggungan.
  3. Peralihan hak tanggungan; piutang yang dijaminkan dengan hak tanggungan dapat beralih karena cassie, subrogasi, pewarisan, atau sebab lainnya, hak tanggungan tersebut ikut beralih karena hukum kepada kreditor baru. Peralihan tersebut juga harus didaftarkan pada Badan Pertanahan.
  4. Hapusnya hak tanggungan; hak tanggungan hapus dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
  • Hapusnya utang yang dijamin dengan hak tanggungan.
  • Dilepaskannya hak tanggungan oleh pemegang hak tanggungan.
  • Pembersihan hak tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh ketua pengadilan negeri.
  • Hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan.

Terhadap hak tanggungan juga dapat dilakukan eksekusi apabila debitor cidera janji/wanprestasi yang tata caranya juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. (RenTo)(230220)

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Sistematika Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Ruang Lingkup (Pasal 2 – Pasal 3)
  3. BAB III Pembebanan, Pendaftaran, Pengalihan dan Hapusnya Jaminan Fidusia (Pasal 4 – Pasal 26)
  4. BAB IV Hak Mendahulu (Pasal 27 – Pasal 28)
  5. BAB V Eksekusi Jaminan Fidusia (Pasal 29 – Pasal 34)
  6. BAB VI Ketentuan Pidana (Pasal 35 – Pasal 36)
  7. BAB VII Ketentuan Peralihan (Pasal 37 – Pasal 38)
  8. BAB VIII Ketentuan Penutup (Pasal 39 – Pasal 41)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168

Pengalaman Mendapat Telepon Dari Lembaga Pembiayaan

Lembaga Pembiayaan-Hukum Positif Indonesia

By: Rendra Topan

Akhir-akhir ini banyak lembaga pembiayaan yang tumbuh dan berkembang seperti cendawan dimusim hujan. Mereka (lembaga pembiayaan) mempunyai berbagai macam teori dan praktek untuk menarik perhatian masyarakat dalam rangka pemberian bantuan keuangan dalam berbagai macam kebutuhan yang diperlukan, antara lain alat-alat rumah tangga, elektronik, telepon genggam, dan lain sebagainya.

Bagi masyarakat yang mendapatkankan kemudahan dengan segala bentuk propaganda perusahaan pembiayaan disarankan untuk secara saksama membaca isi perjanjian dan formulir yang ditandatangani, antara lain mencatumkan nomor referensi yang bisa dihubungi pada saat keadaan darurat.

Berdasarkan pengalaman penulis ternyata keadaan darurat tersebut salah satunya ketika orang yang bersangkutan tidak melakukan pembayaran cicilan atas pembiayaan yang diberikan. Penulis mengalami mulai dari hari ketiga keterlambatan sampai hari ke-42 setiap hari sekitar jam tujuh pagi dan sore sekitar jam 3-an.

Hal ini sebenarnya bentuk intimidasi yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan agar nomor refrensi yang dicantumkan mau melakukan pembayaran cicilan berikut biaya keterlambatan karena mempunyai hubungan keluarga. Aneh memang, tapi begitulah perusahaan pembiayaan.

Lebih aneh lagi saat penulis tanyakan kepada pelepon dari lembaga pembiayaan tersebut, “apakah anda melakukan survey sebelumnya?” ehh…jawaban mereka adalah bahwa mereka hanya dari bagian penagihan. Otak saya pun langsung berpikir bahwa mereka tidak melakukan survey terlebih dahulu, dan tidak pernah konfirmasi sebelumnya terhadap nomor referensi yang dicantumkan oleh penerima pembiayaan.

Saat berkomunikasi ditelopon mereka juga menyampaikan bahwa kalau tidak dilakukan pembayaran segera, maka saudara anda akan masuk daftar hitam di Bank Indonesia, dan kedepannya tidak dapat mengajukan kredit lagi. Mendengar hal itu tentu saja saya tetap tidak tanggapi karena toh bukan nama saya. Akhirnya mereka menyampaikan bahwa saya tidak koperatif, dan akan menelepon saya kembali sampai bisa koperatif.

Keesokan harinya mereka telpon kembali dan menayakan apakah sudah disampaikan pesan mereka kepada yang bersangkutan, tentu saja saya jawab dengan balik bertanya apakah anda melakukan survey terhadap yang bersangkutan sebelumnya, dan kembali dijawab dengan jawaban yang sama bahwa mereka hanya dari bagian penagihan dan tidak tahu mengenai hal survey. Aneh kuadrat buat saya jawaban ini. Tapi saya pikir biarlah mereka melakukan pekerjaannya, entah mana yang akan menyerah terlebih dahulu mereka atau saya, yang pasti jawaban saya selalu sama.

Perusahaan pembiayaan sebaiknya menambah wawasan para penagih utang ini pengetahuan dasar tentang hukum perjanjian, dan tidak lupa juga untuk membekali para penagih utang via telepon ini dengan pelatihan dan sertifikasinya, sehingga saat komunikasi bisa dua arah.

Sebagai perusahaan pembiayaan harusnya langkah yang dilakukan adalah menulis surat peringatan kepada orang yang bersangkutan secara tertulis, karena mereka mempunyai fotocopy KTP dan KK orang yang bersangkutan, tapi yang dilakukan adalah menelpon yang bersangkutan dan dengan alasan nomornya tidak bisa dihubungi, maka mereka meminta bantuan nomor referensi yang telah dicantumkan.

Kemudian kalau memang sudah dalam jangka waktu lama, barang yang dibiayai oleh perusahaan pembiayaan kan bisa ditarik kembali sesuai dengan tata cara dan ketentuan yang berlaku, tanpa harus melibatkan pihak yang nomornya teleponnya dicantumkan sebagai referensi. (RenTo)(240919)

Baca juga:

Mengenal Perusahaan Pembiayaan di Indonesia

Lembaga Pembiyaan-Hukum Positif Indonesia

By: Rendra Topan

Semakin maraknya perusahaan pembiayaan di Indonesia mengharuskan pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyempurnakan peraturan mengenai perusahaan pembiayaan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam rangka meningkatkan peranan perusahaan pembiayaan, dan yang tidak kalah pentingnya untuk meningkatkan perlindungan terhadap konsumen. Untuk itu pemerintah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Perusahaan Pembiayaan

Apa itu perusahaan pembiayaan? Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan  kegiatan pembiayaan barang dan/atau jasa.

Dengan kata lain perusahaan pembiayaan adalah perusahaan yang memberikan pinjaman kepada kepada konsumen baik berupa barang atau jasa, dimana besaran nilai barang atau jasa tersebut akan dibayar oleh konsumen sesuai dengan batasan waktu dan besaran nilai tertentu yang disepakati bersama.

Jenis Kegiatan Usaha

Ruang lingkup kegiatan usaha perusahaan pembiayaan berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan adalah sebagai berikut:

  1. Pembiayaan investasi; adalah pembiyaan barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk aktivitas usaha/investasi, rehabilitasi, modrenisasi, ekspansi atau relokasi tempat usaha/investasi yang diberikan kepada debitur.
  2. Pembiayaan modal kerja; adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran yang habis dalam satu siklus aktivitas usaha debitur.
  3. Pembiayaan multi guna; adalah pembiayaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha atau aktivitas produktif dalam jangka waktu yang diperjanjikan.
  4. Kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan wajib dilakukan dengan cara:

  1. Sewa pembiayaan (Finance Lease); adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang oleh perusahaan pembiayaan untuk digunakan debitur selama jangka waktu tertentu, yang mengalihkan secara substansial manfaat dan risiko atas barang yang dibiayai.
  2. Jual dan sewa – balik (sale and lease back); adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penjualan suatu barang oleh debitur kepada perusahaan pembiayaan yang disertai dengan menyewa-pembiyaankan kembali barang tersebut kepada debitur yang sama.
  3. Anjak piutang dengan pemberian jaminan dari penjual piutang (factoring with recourse); adalah transaksi anjak piutang usaha dimana penjual piutang menaggung risiko tidak tertagihnya sebagian atau seluruh piutang yang dijual kepada perusahaan pembayaran.
  4. Anjak piutang tanpa pemberian jaminan dari penjual piutang (Factoring without recourse); adalah transaksi anjak piutang usaha dimana perusahaan pembiayaan menanggung risiko tidak tertagihnya seluruh piutang yang dijual kepada perusahaan pembiayaan.
  5. Pembelian dengan pembayaran secara angsuran; adalah kegiataan pembiayaan barangdan/atau jasa yang dibeli oleh debitur dari penyedia barang dan/atau jasa dengan pembayaran secara angsuran.
  6. Pembiayaan proyek; adalah pembiayaan yang diberikan untuk pelaksanaan sebuah proyek yang memerlukan beberapa jenis barang modal dan/atau jasa yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan proyek tersebut.
  7. Pembiayaan infrastruktur; adalah pembiayaan barang dan/atau jasa untuk pembangunan infrastruktur.
  8. Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan wajib dilakukan dengan cara:

  1. Jual dan sewa – balik (sale and lease back); adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penjualan suatu barang oleh debitur kepada perusahaan pembiayaan yang disertai dengan menyewa-pembiyaankan kembali barang tersebut kepada debitur yang sama.
  2. Anjak piutang dengan pemberian jaminan dari penjual piutang (factoring with recourse); adalah transaksi anjak piutang usaha dimana penjual piutang menaggung risiko tidak tertagihnya sebagian atau seluruh piutang yang dijual kepada perusahaan pembayaran.
  3. Anjak piutang tanpa pemberian jaminan dari penjual piutang (Factoring without recourse); adalah transaksi anjak piutang usaha dimana perusahaan pembiayaan menanggung risiko tidak tertagihnya seluruh piutang yang dijual kepada perusahaan pembiayaan.
  4. Fasilitas modal usaha; adalah pembiayaan barang dan/atau jasa yang disalurkan secara langsung kepada debitur untuk keperluan usaha atau aktivitas produktif, yang habis dalam satu siklus aktivitas usaha debitur.
  5. Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pembiayaan Multiguna

Pembiayaan multiguna sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan wajib dilakukan dengan cara:

  1. Sewa pembiayaan (Finance Lease); adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang oleh perusahaan pembiayaan untuk digunakan debitur selama jangka waktu tertentu, yang mengalihkan secara substansial manfaat dan risiko atas barang yang dibiayai.
  2. Pembelian dengan pembayaran secara angsuran; adalah kegiataan pembiayaan barangdan/atau jasa yang dibeli oleh debitur dari penyedia barang dan/atau jasa dengan pembayaran secara angsuran.
  3. Fasilitas dana; adalah pembiayaan barang dan/atau jasa yang disalurkan secara langsung kepada debitur untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha atau aktivitas produktif dalam jangka waktu yang diperjanjikan.
  4. Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Semua jenis kegiatan usaha baik dalam jenis usaha pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan multiguna terdapat klausul usaha pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Syarat Sebuah Perusahaan Pembiayaan

Untuk melakukan kegiatan pembiayaan lain tersebut, perusahaan pembiayaan harus memenuhi syarat sebagai berikut (Pasal 5 ayat (1) Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2018):

  1. Rencana untuk melakukan kegiatan usaha pembiayaan lain dan cara pembiayaan lain telah dicantumkan dalam rencana bisnis perusahaan.
  2. Memiliki tingkat kesehatan keuangan dengan kondisi minimum sehat.
  3. Memiliki tingkat risiko minimum sedang rendah.
  4. Memenuhi ketentuan gearing ratio.
  5. Memiliki ekuitas paling sedikit Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah).
  6. Tidak sedang dikenakan sanksi administrative oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Dokumen Permohonan Sebuah Perusahaan Pembiayaan

Dalam pendirian sebuah perusahaan yang bergerak pada sektor pembiayaan, ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan menyebutkan bahwa perusahaan pembiayaan wajib mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan harus melampirkan dokumen yang berisi uraian paling sedikit mengenai:

  1. Produk yang akan dipasarkan.
  2. Analisis prospek usaha.
  3. Mekanisme atau cara pembiayaan yang akan dilakukan.
  4. Hak dan kewajiban para pihak.
  5. Contoh perjanjian pembiayaan yang akan digunakan.

Kegiatan Usaha Lainnya Sebuah Perusahaan Pembiayaan

Selain kegiatan usaha sebagaimana yang tersebut diatas, masih terdapat jenis usaha pembiayaan lainnya yang dapat dilakukan oleh perusahaan pembiayaan yaitu melakukan sewa operasi (operating lease) dan/atau berbasis imbal jasa sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sewa operasi maksudnya adalah sewa yang secara tidak substansial mengalihkan manfaat dan risiko atas barang yang disewakan, sedangkan maksud dari kegiatan imbal jasa (fee) adalah kegiatan yang dapat dilakukan oleh perusahaan pembiayaan untuk memasarkan produk jasa keuangan antara lain, reksadana, asuransi mikro, atau produk lain yang terkait dengan jasa keuangan.

Khusus untuk kegiatan pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja ditujukan kepada debitur yang memiliki usaha yang produktif, maksudnya adalah usaha usaha untuk menghasilkan barang atau jasa, termasuk usaha yang memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendpatan bagi debitur dan memiliki ide untuk mengembangkan usaha produktif, hal ini sesuai yang diatur dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. (RenTo)(070919)

Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Belanja Pemerintah Berkenaan dengan Kendaraan Dinas

By : Rendra Topanh

Pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya tentu membutuhkan biaya yang besar. Penjabaran biaya-biaya ini dituangkan dalam satu pembukuan yang biasa disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Aggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sebagai sebuah organisasi yang berorientasi kepada pelayanan masyarakat, menurut penulis mengenai hal-hal yang berkenaan dengan anggaran berbeda dengan perusahaan swasta yang berorientasi kepada profit atau keuntungan atau laba. Untuk itu diperlukan seni tersendiri dalam penataan keuangan instansi pemerintah.

APBN dan APBD menganut prinsip efisiensi dan efektivitas, maksudnya dalam hal belanja atau pengeluaran hendaknya dilakukan dengan perencanaan yang tepat guna tercapainya pelayanan yang prima kepada masyarakat. Beberapa literatur dan referensi yang penulis ketahui, terdapat salah satu mata anggaran yang menarik perhatian penulis berkenaan dengan efiensi dan efektivitas anggaran yaitu mata anggaran pemeliharaan kendaraan dinas dan pembelian bahan bakar minyak untuk kendaraan dinas.

Kendaraan dinas merupakan kendaraan bermotor baik roda dua, roda empat Atau lebih yang digunakan oleh instansi pemerintah sebagai kendaraan operasional dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas fungsinya. Idealnya bahwa kendaraan dinas digunakan untuk keperluan kedinasan karena biaya pemeliharaan dan operasionalnya ditanggung oleh pemerintah.

Menjadi pemikiran bagi penulis ketika melihat ada kendaraan dinas terparkir di dalam kondisi ban kempes dan terlihat tidak pernah dicuci, dengan kata lain adalah kendaraan dinas tersebut dalam keadaan rusak. Kenapa bisa terjadi hal demikian? Padahal pemeliharaannya dibebankan kepada anggaran pemerintah.

Dengan keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki, penulis mencoba untuk menguraikannya supaya anggaran belanja pemerintah menjadi efisien dan efektif.

Dimulai dari jumlah kendaraan dinas yang dibutuhkan komposisinya sudah sesuai dengan kebutuhan. Menurut hemat penulis, perlu adanya kajian tertulis dari bagian yang mengurusi tentang kendaraan dinas, mulai dari kebutuhan yang didasarkan pada beban kerja yang berhubungan dengan tugas dan fungsi, sampai kepada ketersediaan anggaran dalam rangka pengadaan dan pemeliharaannya.

Berikutnya adalah melakukan inventarisir kendaraan dinas yang ada dengan memperhatikan tahun dan kondisi kendaraan. Kenapa demikian? Hal ini dilakukan guna efisiensi dan efektivitas anggaran belanja pemerintah, karena dengan menginventarisir dengan memperhatikan prinsip-prinsip akuntansi tentunya dapat diperkirakan anggaran yang diperlukan untuk pemeliharaan sebuah kendaraan, sehingga apabila secara hitungan akuntansi biaya pemeliharaan dibandingkan dengan biaya membeli kendaraan baru ternyata lebih besar biaya pemeliharaan, adanya baiknya kendaaraan lama dilelang.

Kendaraan baru tentunya biaya pemeliharaan yang dibutuhkan hanya ganti oli dan service berkala untuk beberapa waktu ke depan. Hal ini dapat dipastikan dengan harga service berkala dan harga oli pada seriap bengkel resmi yang ada. Kendaraan baru dalam hal pemakaian bahan bakar juga lebih hemat dan dampak positif lainnya baik secara individu maupun secara institusi, langsung ataupun tidak langsung.

Dengan adanya kajian mengenai jumlah kebutuhan kendaraan dinas, kemudian dihubungkan dengan hasil inventarisir yang telah dilakukan dengan benar, tentunya akan berdampak kepada efisiensi dan efektivitas anggaran belanja pemerintah. Hal ini juga merupakan salah satu elemen yang dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. (RenTo)(120219)