Kewenangan Pemerintah dalam Penyelenggaraan Minyak dan Gas Bumi yang Merupakan Urusan Pemerintahan Konkuren
Hukum Positif Indonesia- Era otonomi daerah berdampak pada masalah pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota salah satunya dalam hal energi dan sumber […]
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran
Sistematika Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 2) BAB II Kelembagaan (Pasal 3 – Pasal 7) BAB III Penelitian dan Pengembangan […]
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi
Sistematika Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 4) BAB II Kewenangan Penyelenggaraan Panas Bumi (Pasal 5 – Pasal 8) BAB […]
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
Sistematika Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal I Perubahan ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 6, angka […]
Strategi Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Hukum Positif Indonesia- Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah berkenaan dengan cipta kerja yang uraikan dalam BAB III Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang […]
Kewenangan Pemerintah Dalam Pengelolaan Ketenagalistrikan
Hukum Positif Indonesia- Kewenangan pemerintah dalam pengelolaan ketenagalistrikan diatur dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Kewenangan pemerintah yang dimaksud dalam hal ini adalah: Kewenangan Pemerintah […]
Kewenangan Pemerintah dalam Penguasaan dan Pengusahaan Ketanagalistrikan
Hukum Posostif Indonesia- Pemerintah Indoensia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan merata, salah satunya adalah melalui tenaga listrik yang mempunyai potensi besar pada era digitalisasi saat ini. Mengingat […]
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
Sistematika Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Asas dan Tujuan (Pasal 2) BAB III Penguasaan dan Pengusahaan (Pasal 3 – Pasal […]
Simulasi Perhitungan Besaran Tagihan Listrik
Hukum Positif Indonesia- Energi listrik seiring dengan kemajuan teknologi menjadi kebutuhan yang sangat penting, mengingat sebagian besar teknologi saat ini menggunakan tenaga listrik, bahkan saat ini kendaraan bermotor dengan bahan […]
Pembayaran Selisih Tagihan Listrik Tetap Menguntungkan PLN dan Merugikan Konsumen
Hukum Positif Indonesia- Selama masa pandemi COVID-19 berdasarkan informasi pada media massa baik online maupun cetak memberitakan terjadinya lonjakan tagihan listrik sampai sekitar 100%. Hal ini tentunya merugikan konsumen. Tagihan […]
