Tag Archives: Energi dan Sumber Daya Mineral

Pertambangan, Listrik

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 2)
  2. BAB II Mineral dan Batubara (Pasal 3)
  3. BAB III Panas Bumi (Pasal 4 – Pasal 21)
  4. BAB IV Ketenagalistrikan (Pasal 22 – Pasal 58)
  5. BAB V Ketentuan Lain-Lain (Pasal 59 – Pasal 60)
  6. BAB VI Ketentuan Peralihan (Pasal 61 – Pasal 62)
  7. BAB VII Ketentuan Penutup (Pasal 63 – Pasal 65)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 35

Kewenangan Pemerintah dalam Penyelenggaraan Minyak dan Gas Bumi yang Merupakan Urusan Pemerintahan Konkuren

Hukum Positif Indonesia-

Era otonomi daerah berdampak pada masalah pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota salah satunya dalam hal energi dan sumber daya mineral. Mencermati hal tersebut, maka pemerintah telah mengaturnya melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemilihan judul di atas memperhatikan fenomena yang terjadi di daerah dalam penyelenggaraan sub-urusan minyak dan gas bumi, khususnya mengenai tata niaga minyak dan gas bumi di Indonesia.

Untuk itu penulis menyampaikan pandangannya melalui tulisan ini yang disajikan dengan metode yuridis normatif  

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pendahuluan

Kewenangan pemerintah dalam penyelenggaraan minyak dan gas bumi yang merupakan salah satu urusan pemerintahan konkuren di bidang energi dan sumber daya mineral diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahaan Daerah.

Dalam uraian ini terlebih dahulu disampaikan beberapa informasi umum  untuk kesamaan pemahaman dalam hal yang berkenaan dengan judul.

Apa yang dimaksud dengan penyelenggaraan minyak dan gas?

Penyelenggaraan minyak dan gas bumi adalah serangkaian kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang terdiri dari kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir.

Kegiatan usaha hulu terdiri atas eksplorasi dan eksploitasi, sedangkan kegiatan usaha hilir terdiri atas pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga.

Siapa penyelenggara minyak dan gas bumi di Indonesia?

Penyelenggara minyak dan gas bumi adalah Pertamina yang ditunjuk oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara dalam hal penyelenggaraan minyak dan gas bumi di Indonesia.

Permasalahan

Apakah pemerintahan daerah mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan minyak dan gas bumi di Indonesia?

Pembahasan

Untuk membahas permasalahan tersebut di atas, penulis menyampaikan mengenai beberapa pokok pikiran antara lain mengenai sejarah singkat Pertamina, urusan pemerintahan konkuren, dan hubungan antara pemerintah daerah dengan pertamina.

Sejarah Singkat Pertamina

Pertamina mulai dibentuk sekitar tahun 1950-an sebagai sebuah perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan gas bumi di Indonesia, yang kemudian pada tahun 1960 berstatus sebagai perusahaan negara, dan akhirnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ditunjuk sebagai penyelenggara Public Service Obligation (PSO) yang dilakukan melalui kegiatan usaha.

Pertamina ditetapkan menjadi holding company pada 12 Juni 2020 oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara di sektor energi dan sumber daya mineral

Saat ini pertamina membawahi lima subholding yang bergerak di bidang energi, yaitu:

  • Upstream Sub-holding yang secara operasional dijalankan oleh PT. Pertamina Hulu Energi.
  • Gas Sub-Holding yang dijalankan oleh PT. Perusahaan Gas Negara.
  • Refinery & Petrochemical Sub-holding yang dijalankan oleh PT. Kilang Pertamina Internasional.
  • Power & NRE Sub-holding yang dijalankan oleh PT. Pertamina Power Indonesia, dan Commercial & Trading Sub-holding yang dijalankan oleh PT. Patra Niaga.
  • Shipping Company yang dijalankan oleh PT. Pertamina International Shipping.

Urusan Pemerintahan Konkuren

Urusan pemerintahan sebagaimana kita ketahui bersama terdiri atas urusan pemerintah absolut dan urusan pemerintahan konkuren.

Urusan pemerintahan absolut merupakan urusan yang sepenuhnya menjadi urusan pemerintah pusat, sedangkan urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan yang dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Selanjutnya urusan pemerintahan konkuren dibedakan menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Baca juga: Urusan Pemerintahan Konkuren

Dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diatur mengenai bidang-bidang urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan salah satu bidang dalam urusan pemerintahan konkuren yang bersifat urusan pilihan, yang  terdiri dari beberapa sub-urusan, yaitu: geologi, mineral dan batu bara, minyak dan gas bumi, energi baru terbarukan, dan ketenagalistrikan,

Hubungan Pertamina dengan Pemerintah Daerah dalam Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi

Kegiatan usaha minyak dan gas bumi dibedakan menjadi kegiatan usaha hulu yang terdiri atas eksplorasi dan eksploitasi, dan kegiatan usaha hilir yang terdiri dari pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga.

Baca juga: Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001

Pertamina sebagai penyelenggara minyak dan gas bumi yang ditunjuk oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Badan Usaha Milik Negara merupakan holding company yang membawahi beberapa perusahaan yang bergerak pada kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

Sebagai sebuah perusahaan, pertamina tentunya berorientasi pada visi dan misi perusahaan untuk mencapai tujuan sebagaimana yang tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perusahaan guna mendapatkan keuntungan melalui strategi bisnis yang sudah dirumuskan.

Berdasarkan pembagian kewenangan dalam urusan pemerintahn konkuren sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka hubungan antara pertamina dengan pemerintah daerah berkenaan dengan kewenangan urusan pemerintahan konkuren di bidang energi dan sumber daya mineral khususnya sub-urusan minyak dan gas bumi sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Dengan demikian pemerintah daerah tidak dapat turut serta dalam strategi bisnis yang telah dirumuskan pertamina dalam rangka mewujudkan visi dan misiya karena memang menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

Kesimpulan

Dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tepatnya pada Angka I huruf CC disebutkan bahwa urusan pemerintahan konkuren bidang energi dan sumber daya mineral dengan sub-urusan minyak dan gas bumi sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berkesimpulan bahwa pemerintah daerah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak mempunyai kewenangan dalam urusan pemerintahan konkuren bidang energi dan sumber daya mineral berkenaan dengan sub-urusan minyak dan gas bumi.

Demikian juga halnya dengan pembagian kewenangan urusan pemerintahan konkuren lainnya antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota, tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Kewenangan pemerintah pusat dalam urusan pemerintahan konkuren dalam bidang energi dan sumber daya mineral dengan sub-urusan minyak dan gas bumi dilaksanakan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara dengan menunjuk Pertamina sebagai penyelenggara dalam penyelenggaraan minyak dan gas bumi. (RenTo)(210121)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran

Sistematika Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 2)
  2. BAB II Kelembagaan (Pasal 3 – Pasal 7)
  3. BAB III Penelitian dan Pengembangan (Pasal 8)
  4. BAB IV Pengusahaan (Pasal 9 – Pasal 13)
  5. BAB V Pengawasan (Pasal 14 – Pasal 21)
  6. BAB VI Pengelolaan Limbah Radioaktif (Pasal 22 – Pasal 27)
  7. BAB VII Pertanggungjawaban Kerugian Nuklir (Pasal 28 – Pasal 40)
  8. BAB VIII Ketentuan Pidana (Pasal 41 – Pasal 44)
  9. BAB IX Ketentuan Peralihan (Pasal 45 – Pasal 46)
  10. BAB X Ketentuan Penutup (Pasal 47 – Pasal 48)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23

Keterangan: Diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi

Sistematika Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 4)
  2. BAB II Kewenangan Penyelenggaraan Panas Bumi (Pasal 5 – Pasal 8)
  3. BAB III Pengusahaan Panas Bumi (Pasal 9 – Pasal 40)
  4. BAB IV Penggunaan Lahan (Pasal 41 – Pasal 46)
  5. BAB V Hak dan Kewajiban (Pasal 47 – Pasal 56)
  6. BAB VI Data dan Informasi (Pasal 57 – Pasal 58)
  7. BAB VII Pembinaan dan Pengawasan (Pasal 59 – Pasal 64)
  8. BAB VIII Peran Serta Masyarakat (Pasal 65)
  9. BAB IX Penyidikan (Pasal 66)
  10. BAB X Ketentuan Pidana (Pasal 67 – Pasal 77)
  11. BAB XI Ketentuan Peralihan (Pasal 78 – Pasal 85)
  12. BAB XII Ketentuan Penutup (Pasal 86 – Pasal 88)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217

Keterangan: Diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Sistematika Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Pasal I

  1. Perubahan ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 6, angka 17, angka 19, angka 20, angka 21, angka 31, angka 34, angka 36, dan angka 37. Penghapusan ketentuan Pasal 1 angka 8, angka 9, angka 12, dan angka 13. Penyisipan tiga angka pada di antara angka 6 dan angka 7, penyisipan empat angka di antara angka 13 dan angka 14, penyisipan satu angka di antara angka 14 dan angka 15, penyisipan dua angka di antara angka 20 dan angka 21, penyisipan satu angka di antara angka 23 dan angka 24, penyisipan satu angka di antara angka 28 dan angka 29, penyisipan satu angka di antara angka 35 dan angka 36.
  2. Perubahan ketentuan Pasal 4.
  3. Perubahan ketentuan Pasal 5.
  4. Perubahan ketentuan Pasal 6 ayat (1).
  5. Penghapusan ketentuan Pasal 7.
  6. Penghapusan ketentuan Pasal 8.
  7. Penyisipan satu Bab di antara BAB IV dan BAB V.
  8. Penyisipan dua pasal di antara ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9.
  9. Perubahan ketentuan Pasal 9.
  10. Perubahan ketentuan Pasal 10.
  11. Perubahan ketentuan Pasal 11.
  12. Penghapusan ketentuan Pasal 13.
  13. Penghapusan ketentuan Pasal 14.
  14. Penyisipan satu pasal di antara ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15.
  15. Penghapusan ketentuan Pasal 15.
  16. Perubahan ketentuan Pasal 17.
  17. Penyisipan dua Pasal di antara ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18.
  18. Perubahan ketentuan Pasal 18.
  19. Penghapusan ketentuan Pasal 21.
  20. Perubahan ketentuan Pasal 22.
  21. Penyisipan satu pasal di antara ketentuan Pasal 22 dan Pasal 23.
  22. Penghapusan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3), perubahan ketentuan Pasal 27 ayat (4).
  23. Penyisipan satu pasal di antara ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28.
  24. Perubahan ketentuan Pasal 28.
  25. Penyisipan satu pasal di antara ketentuan Pasal 31 dan Pasal 32.
  26. Perubahan ketentuan Pasal 35.
  27. Perubahan ketentuan Pasal 36.
  28. Penyisipan satu Pasal di antara ketentuan Pasal 36 dan Pasal 37.
  29. Penghapusan ketentuan Pasal 37.
  30. Perubahan ketentuan Pasal 38 huruf c.
  31. Perubahan ketentuan Pasal 39.
  32. Perubahan ketentuan Pasal 40.
  33. Perubahan ketentuan Pasal 42.
  34. Penyisipan satu pasal di antara ketentuan Pasal 42 dan Pasal 43.
  35. Penghapusan ketentuan Pasal 43.
  36. Penghapusan ketentuan Pasal 44.
  37. Penghapusan ketentuan Pasal 45.
  38. Perubahan ketentuan Pasal 46.
  39. Perubahan ketentuan Pasal 47.
  40. Penghapusan ketentuan Pasal 48.
  41. Perubahan ketentuan Pasal 51.
  42. Perubahan ketentuan Pasal 52.
  43. Perubahan ketentuan Pasal 54.
  44. Perubahan ketentuan Pasal 55.
  45. Perubahan ketentuan Pasal 57.
  46. Perubahan ketentuan Pasal 58.
  47. Perubahan ketentuan Pasal 60.
  48. Perubahan ketentuan Pasal 61.
  49. Penyisipan satu pasal di antara ketentuan Pasal 62 dan Pasal 63.
  50. Perubahan ketentuan Pasal 65 ayat (1).
  51. Penghapusan ketentuan Pasal 66 huruf d.
  52. Perubahan ketentuan Pasal 67.
  53. Perubahan ketentuan Pasal 68.
  54. Perubahan ketentuan Pasal 70.
  55. Penyisipan satu pasal di antara ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71.
  56. Perubahan ketentuan Pasal 72.
  57. Perubahan ketentuan Pasal 73.
  58. Perubahan ketentuan Pasal 75.
  59. Penghapusan ketentuan Pasal 81.
  60. Penghapusan ketentuan Pasal 82.
  61. Perubahan ketentuan Pasal 83.
  62. Penyisipan dua pasal di antara ketentuan Pasal 83 dan Pasal 84.
  63. Penyisipan satu Bab di antara BAB XI dan BAB XII.
  64. Penyisipan delapan pasal di antara ketentuan Pasal 86 dan Pasal 87.
  65. Penyisipan empat pasal di antara ketentuan Pasal 87 dan Pasal 88.
  66. Perubahan ketentuan Pasal 89.
  67. Perubahan ketentuan Pasal 91.
  68. Perubahan ketentuan Pasal 92.
  69. Perubahan ketentuan Pasal 93.
  70. Penyisipan tiga pasal di antara ketentuan Pasal 93 dan Pasal 94.
  71. Perubahan ketentuan Pasal 96.
  72. Perubahan ketentuan Pasal 99.
  73. Perubahan ketentuan Pasal 100.
  74. Perubahan ketentuan Pasal 101.
  75. Penyisipan satu pasal di antara ketentuan Pasal 101 dan Pasal 102.
  76. Perubahan ketentuan Pasal 102.
  77. Perubahan ketentuan Pasal 103.
  78. Perubahan ketentuan Pasal 104.
  79. Penyisipan dua pasal di antara ketentuan Pasal 104 dan Pasal 105.
  80. Perubahan ketentuan Pasal 105.
  81. Perubahan ketentuan Pasal 106.
  82. Perubahan ketentuan Pasal 108.
  83. Perubahan ketentuan Pasal 112.
  84. Penyisipan satu pasal di antara ketentuan Pasal 112 dan Pasal 113.
  85. Perubahan ketentuan Pasal 113.
  86. Perubahan ketentuan Pasal 114.
  87. Perubahan ketentuan Pasal 118.
  88. Perubahan ketentuan Pasal 119.
  89. Perubahan ketentuan Pasal 121.
  90. Perubahan ketentuan Pasal 122.
  91. Perubahan ketentuan Pasal 123.
  92. Penyisipan dua pasal di antara ketentuan Pasal 123 dan Pasal 124.
  93. Perubahan ketentuan Pasal 124.
  94. Perubahan ketentuan Pasal 125 ayat (2).
  95. Perubahan ketentuan Pasal 128.
  96. Perubahan ketentuan Pasal 129.
  97. Perubahan ketentuan Pasal 133.
  98. Penyisipan satu pasal di antara ketentuan Pasal 137 dan Pasal 138.
  99. Perubahan ketentuan Pasal 139.
  100. Perubahan ketentuan Pasal 140.
  101. Perubahan ketentuan Pasal 141.
  102. Penyisipan satu pasal di antara ketentuan Pasal 141 dan Pasal 142.
  103. Penghapusan ketentuan Pasal 142.
  104. Penghapusan ketentuan Pasal 143.
  105. Perubahan ketentuan Pasal 145.
  106. Perubahan ketentuan Pasal 151.
  107. Penghapusan ketentuan Pasal 152.
  108. Perubahan ketentuan Pasal 156.
  109. Penghapusan ketentuan Pasal 157.
  110. Perubahan ketentuan Pasal 158.
  111. Perubahan ketentuan Pasal 159.
  112. Penghapusan ketentuan Pasal 160 ayat (1).
  113. Perubahan ketentuan Pasal 161.
  114. Penyisipan dua pasal di antara ketentuan Pasal 161 dan Pasal 162.
  115. Perubahan ketentuan Pasal 162.
  116. Perubahan ketentuan Pasal 164.
  117. Penghapusan ketentuan Pasal 165.
  118. Perubahan ketentuan Pasal 168.
  119. Penyisipan tiga pasal di antara ketentuan Pasal 169 dan Pasal 170.
  120. Penyisipan satu pasal di antara ketentuan Pasal 170 dan Pasal 171.
  121. Penyisipan satu pasal di antara ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172.
  122. Penyisipan lima pasal di antara ketentuan Pasal 172 dan Pasal 173.
  123. Penyisipan tiga pasal di antara ketentuan Pasal 173 dan Pasal 174.
  124. Perubahan ketentuan Pasal 174.

Pasal II

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147

Keterangan: Mengubah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

Strategi Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Hukum Positif Indonesia-

Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah berkenaan dengan cipta kerja yang uraikan dalam BAB III Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Ruang Lingkup Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha sebagaimana tersebut di atas meliputi:

Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Perizinan berusaha berbasis risiko sebagaiman disebutkan dalam penjelsan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah pemberian perizinan berusaha dan pelaksanaan pengawasan berdasarkan tingkat risiko usaha dan/atau kegiatan.

Penerapan perizinan berusaha berbasis risiko didasarkan pada penetapan tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan usaha, sebagaimana telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Penetapan Tingkat Risiko dan Peringkat Skala Usaha Kegiatan Usaha

Tingkat risiko adalah potensi terjadinya suatu bahaya terhadap kesehatan, keselamatan, lingkungan, pemanfaatan sumber daya alam dan/atau bahaya lainnya yang masuk ke dalam kategori rendah, menengah, atau tinggi, demikian disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Penetapan tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan usaha didasarkan pada:

  • Penilaian tingkat bahaya.
  • Potensi terjadinya bahaya.

Penilaian Tingkat Bahaya

Penilaian tingkat bahaya dalam rangka penetapan tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan usaha terdiri dari beberapa aspek, yaitu:

  1. Kesehatan.
  2. Keselamatan.
  3. Lingkungan.
  4. Pemanfataan dan pengelolaan sumber daya.

Selain aspek tersebut di atas, masih terdapat aspek lainnya sesuai dengan sifat kegiatan usaha bagi kegiatan tertentu.

Indikator yang diperhitungkan dalam penilaian tingkat bahaya terdiri dari:

  • Jenis kegiatan usaha.
  • Kriteria kegiatan usaha.
  • Lokasi kegiatan usaha.
  • Keterbatasan sumber daya.
  • Risiko volatilitas.

Penilaian Potensi Terjadinya Bahaya

Penilaian potensi terjadinya bahaya dalam rangka penetapan tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan berusaha meliputi:

  • Hampir tidak mungkin terjadi.
  • Kemungkinan kecil terjadi.
  • Kemungkinan terjadi.
  • Hampir pasti terjadi.

Tingkatan Risiko dan Peringkat Skala Usaha Kegiatan Usaha

Berdasarkan uraian singkat di atas mengenai aspek dan indikator penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya, maka tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha dibedakan menjadi:

  • Kegiatan usaha berisiko rendah.
  • Kegiatan usaha bersiko menengah.
  • Kegiatan usaha berisiko tinggi.

Perizinan Kegiatan Usaha Berisiko Rendah

Bagi kegiatan usaha yang termasuk dalam kegiatan usaha berisiko rendah, perizinan yang dimilki cukup dengan pemberian nomor induk berusaha.

Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan legalitas pelaksanaan kegiatan berusaha, yang mempunyai fungsi sebagai:

  • Merupakan bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha.
  • Merupakan identitas pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

Perizinan Kegiatan Usaha Berisiko Menengah

Kegiatan usaha berisiko menengah dibedakan menjadi:

  • Kegiatan usaha berisiko menengah rendah.
  • Kegiatan usaha berisiko menengah tinggi.

Perizinan berusaha bagi kegiatan usaha berisiko menengah berisiko menengah rendah adalah berupa:

  1. Nomor Induk Berusaha (NIB).
  2. Sertifikat standar; sertifikat standar ini merupakan pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha

Sedangkan perizinan berusaha bagi kegiatan usaha berisiko menengah tinggi adalah berupa:

  1. Nomor Induk Berusaha (NIB).
  2. Sertifikat standar; sertifikat standar usaha ini merupakan sertifikat standar usaha yang diterbitkan pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh pelaku usaha.

Dalam hal Kegiatan usaha berisiko menengah memerlukan standarisasi produk berkenaan dengan sertifikat standar, maka penerbitan sertifikat standar produk tersebut dilakukan oleh pemerintah pusat dengan berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melakukan kegiatan komersialisasi produk.

Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Berisiko Tinggi

Pemberian perizinan berusaha kegiatan usaha berisiko tinggi adalah dalah bentuk:

  1. Nomor Induk Berusaha (NIB).
  2. Izin; izin ini merupakan persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.

Dalam hal kegiatan usaha berisiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan standar produk, pemerintah pusat atau pemerintah daerah menerbitkan sertifikat standar usaha dan sertifikat standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.

Terhadap semua kegiatan berusaha mulai kegiatan berusahan risiko rendah sampai dengan risiko tinggi dilakukan pengawasan secara berkala dengan mempertimbangkan tingkat kepatuhan para pelaku usaha.

Mengenai penerapan perizinan berusaha berbasis risiko diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah, sebagai peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 7 – Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Penyederhanaan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha

Penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha diatur dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Hal-hal yang disederhanakan yang merupakan persayaratan dasar perizinan berusaha meliputi:

  1. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
  2. Persetujuan lingkungan.
  3. Persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.

Kesesuaian Kegiatan Pemanfataan Ruang

Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang merupakan kesesuaian rencana lokasi kegiatan usahanya dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), untuk itu pemerintah daerah wajib menyusun dan menyediakan rencana detail tata ruang dalam bentuk digital dan sesuai dengan standar.

Bagi daerah yang belum mempunyai Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), maka kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang merupakan persyaratan dasar perizinan, pengajuan permohanan persetujuan kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan usahanya oleh pengusaha diajukan kepada pemerintah pusat melalui sistem perizinan berusaha secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya pemerintah pusat akan memberikan persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang yang telah diajukan sesuai dengan rencana tata ruang yang terdiri atas:

  1. Rencana tata ruang wilayah nasional.
  2. Rencana tata ruang pulau/kepulauan.
  3. Rencana tata ruang kawasan strategis nasional.
  4. Rencana tata ruang wilayah provinsi.
  5. Rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

Untuk penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha serta untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memperoleh kesesuaian penataan ruang, maka pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja melakukan perubahan terhadap undang-undang yang mengatur hal tersebut sebelumnya.

Adapun undang-undang yang diubah dalam rangka penyederhanaan persyaratan perizinan berusaha berkenaan dengan kesesuaian pemanfaatan ruang adalah sebagai berikut:

  1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
  4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial.

Persetujuan Lingkungan

Penyederhaan persyaratan dasar perizinan dilakukan juga oleh pemerintah dalam hal perizinan lingkungan, yaitu dengan melakukan perubahan terhadap undang-undang yang mengatur sebelumnya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Adapun undang-undang yang diubah tersebut adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi

Berikutnya dalam rangka penyederhanaan persyaratan dasar perizinan yang berkenaan dengan persetujuan bangunan gegung dan sertifikat laik fungsi, pemerintah juga melakukan perubahan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelumnya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Adapun ketentuan peraturan perundang-undang yang diubah tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek.

Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudahan dan Persyaratan Investasi

Bukan hanya penyederhanaan persyaratan dasar kegiatan berusaha, tetapi pemerintah juga melakukan penyederhanaan perizinan berusaha sektor serta kemudahan dan persyaratan investasi dengan mengubah ketentuan peraturan perundang-undangannya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Perizinan berusaha sektor yang diubah ketentuan peraturan perundang-undangnya adalah sebagai berikut:

Penyederhanaan Persyaratan Investasi pada Sektor Tertentu

Sektor tertentu yang diubah ketentuan peraturan perundang-undangannya adalah sebagai berikut:

Semua perubahan atas ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. (RenTo)(151120)

Kewenangan Pemerintah Dalam Pengelolaan Ketenagalistrikan

Hukum Positif Indonesia-

Kewenangan pemerintah dalam pengelolaan ketenagalistrikan diatur dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Kewenangan pemerintah yang dimaksud dalam hal ini adalah:

Kewenangan Pemerintah Pusat Dalam Pengelolaan Ketenagalistrikan

Pemerintah pusat mempunyai kewenangan pengelolaan di bidang ketenagalistrikan yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

  • Penetapan kebijakan ketenagalistrikan nasional.
  • Penetapan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.
  • Penetapan pedoman, standar, dan kriteria di bidang ketenagalistrikan.
  • Penetapan pedoman penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen.
  • Penetapan rencana umum ketenagalistrikan nasional.
  • Penetapan wilayah usaha.
  • Penetapan izin jual beli tenaga listrik lintas negara.
  • Penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang:
    • Wilayah usahanya lintas provinsi;
    • Dilakukan oleh badan usaha milik negara;
    • Menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah;
  • Penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya mencakup lintas provinsi.
  • Penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah.
  • Penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah.
  • Penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin operasi yang ditetapkan oleh Pemerintah.
  • Penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang dilakukan oleh badan usaha milik negara atau penanam modal asing/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal asing.
  • Penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang ditetapkan oleh Pemerintah.
  • Pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah.
  • Pengangkatan inspektur ketenagalistrikan.
  • Pembinaan jabatan fungsional inspektur ketenagalistrikan untuk seluruh tingkat pemerintahan.
  • Penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah.

Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Dalam Pengelolaan Ketenagalistrikan

Pemerintah daerah provinsi mempunyai kewenangan pengelolaan di bidang ketenagalistrikan yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

  • Penetapan peraturan daerah provinsi di bidang ketenagalistrikan.
  • Penetapan rencana umum ketenagalistrikan daerah provinsi.
  • Penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang wilayah usahanya lintas kabupaten/kota.
  • Penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya mencakup lintas kabupaten/kota.
  • Penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi.
  • Penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik untuk badan usaha yang menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi.
  • Penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin operasi yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi.
  • Penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi.
  • Pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi.
  • Pengangkatan inspektur ketenagalistrikan untuk provinsi.
  • Penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi.

Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pengelolaan Ketenagalistrikan

Pemerintah daerah kabupaten/kota mempunyai kewenangan pengelolaan di bidang ketenagalistrikan yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

  • Penetapan peraturan daerah kabupaten/kota di bidang ketenagalistrikan.
  • Penetapan rencana umum ketenagalistrikan daerah kabupaten/kota.
  • Penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang wilayah usahanya dalam kabupaten/kota.
  • Penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam kabupaten/kota.
  • Penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota
  • Penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik untuk badan usaha yang menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota.
  • Penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri.
  • Penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin operasi yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota.
  • Penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota.
  • Pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota.
  • Pengangkatan inspektur ketenagalistrikan untuk kabupaten/kota; dan l. penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Kewenangan-kewenangan pemerintah sebagaimana tersebut di atas disadur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenaglistrikan, untuk itu secara keseluruhan pemerintah dapat melakukan evaluasi mengenai penerapannya. (RenTo)(250720)

Kewenangan Pemerintah dalam Penguasaan dan Pengusahaan Ketanagalistrikan

Hukum Posostif Indonesia-

Pemerintah Indoensia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan merata, salah satunya adalah melalui tenaga listrik yang mempunyai potensi besar pada era digitalisasi saat ini.

Mengingat kebutuhan tenaga listrik saat ini sudah menjadi keharusan bagi masyarakat, yang berarti merupakan kebutuhan hajat hidup orang banyak, maka pemerintah mengatur hal-hal yang diperlukan untuk mengantispasi perselisihan yang timbul dalam hal ketenagalistrikan dan guna menjamin kepastian hukum dalam penggunaan dan pemanfaatan tenaga listrik, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Ketenagalistrikan

Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik, pengertian ini berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenaglistrikan.

Untuk itu guna menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan ketenagalistrikan, pemerintah telah mengaturnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Selanjutnya pada ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan disebutkan pengertian tenaga listrik itu sendiri adalah suatu energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan distribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrikyang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.

Berdasarkan pengertian tenaga listrik tersebut, dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang berkenaan dengan tenaga listrik adalah berupa:

  1. Sumber energi tenaga listrik.
  2. Pengolahan energi tenaga listrik.
  3. Pembagian tenaga listrik kepada konsumen atau pengguna.

Asas dan Tujuan Pembangunan Ketenagalistrikan

Asas dan tujuan ketenaga listrikan diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Asas Pembangunan Ketenagalistrikan

Asas pembangunan ketenagalistrikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

  1. Asas manfaat.
  2. Asas efisiensi dan berkeadilan.
  3. Asas berkelanjutan.
  4. Asas optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi.
  5. Asas mengandalkan pada kemampuan sendiri.
  6. Asas kaidah usaha yang sehat.
  7. Asas keamanan dan keselamatan.
  8. Asas kelestarian fungsi lingkungan.
  9. Asas otonomi daerah.

Tujuan Pembangunan Ketenagalistrikan

Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk:

  1. Menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup.
  2. Menjamin ketersediaan tenaga listrik dengan kualitas yang baik.
  3. Menjamin ketersediaan tenaga listrik dengan harga yang wajar.
  4. Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata.
  5. Memujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Penguasaan dan Pengusahaan Ketenagalistrikan

Penguasaan dan Pengusahaan ketenagalistrikan diatur dalam ketentuan Pasal 3 – Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Penguasaan Ketenagalistrikan

Penyediaan ketenagalistrikan penguasaannya berada pada negara, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya untuk menetapkan kebijakan, melakukan pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik.

Pengusahaan Ketenagalistrikan

Dalam pelaksanaannya pengusahaan dalam rangka penyediaan tenaga listrik dilakukan oleh:

  • Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bagi pemerintah pusat.
  • Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bagi pemerintah daerah.
  • Badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyedeiaan tenaga listrik.

Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah melalui BUMN dan BUMD dalam penyediaan tenaga listrik juga menyediakan dana untuk hal-hal sebagai berikut:

  1. Kelompok masyarakat tidak mampu.
  2. Pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang.
  3. Pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan perbatasan.
  4. Pembangunan listrik pedesaan.

Di samping keweangan pengusaan dan pengusahaan ketenagalistrikan oleh pemerintah, masih terdapat juga kewenangan pemerintah di bidang ketenagalistrikan, yang akan diuraikan dengan judul tersendiri. (RenTo)(250720)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

Sistematika Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Asas dan Tujuan (Pasal 2)
  3. BAB III Penguasaan dan Pengusahaan (Pasal 3 –  Pasal 4)
  4. BAB IV Kewenangan Pengelolaan (Pasal 5)
  5. BAB V Pemanfaatan Sumber Energi Primer (Pasal 6)
  6. BAB VI Rencana Umum Ketenagalistrikan (Pasal 7)
  7. BAB VII Usaha Ketenagalstrikan (Pasal 8 – Pasal 17)
  8. BAB VIII Perizinan (Pasal 18 – Pasal 29)
  9. BAB IX Penggunaan Tanah (Pasal 30 – Pasal 32)
  10. BAB X Harga Jual, Sewa, Jaringan, dan Tarif Tenaga Listrik (Pasal 33 – Pasal 41)
  11. BAB XI Lingkungan Hidup dan Keteknikan (Pasal 42 – Pasal 46)
  12. BAB XII Pembinaan dan Pengawasan (Pasal 46)
  13. BAB XIII Penyidikan (Pasal 47)
  14. BAB XIV Sanksi Administratif (Pasal 48)
  15. BAB XV Ketentuan Pidana (Pasal 49 – Pasal 55)
  16. BAB XVI Ketentuan Peralihan (Pasal 56)
  17. BAB XVII Ketentuan Penutup (Pasal 57 – Pasal 58)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133

Simulasi Perhitungan Besaran Tagihan Listrik

Hukum Positif Indonesia-

Energi listrik seiring dengan kemajuan teknologi menjadi kebutuhan yang sangat penting, mengingat sebagian besar teknologi saat ini menggunakan tenaga listrik, bahkan saat ini kendaraan bermotor dengan bahan bakar minyak sudah mulai alih teknologi, dikembangkan untuk menggunakan tenaga listrik.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Landasan Pemikiran

Bayangkan besarnya kebutuhan energi listrik yang digunakan untuk mendukung perkembangan teknolgi. Namun begitu pernahkan kita memikirkan besaran biaya tagihan listrik yang kita gunakan dalam keseharian dari setiap alat yang digunakan dengan memanfaatkan energi listrik?

Pertanyaan tersebutlah yang mendasari tulisan ini, melalui simulasi yang diuraikan secara tertulis diharapkan sudah dapat menjawabnya.

Diawali dengan besaran tagihan listrik yang di luar dari kebiasaan beberapa waktu lalu, membuat penulis untuk mencari tahu berapa sebenarnya besaran tagihan listrik yang harus dibayarkan pada setiap bulannya.

Melalui dasar ilmu fisika dan matematika, penulis mencoba membuat simulasi perhitungan besaran tagihan listrik berdasarkan alat-alat atau teknologi listrik yang kita gunakan dalam keseharian.

Simulasi Perhitungan Besaran Biaya Tagihan Listrik

Simulasi yang digunakan mengambil contoh pemakaian listrik dalam sebuah rumah tangga di Indonesia berdasarkan alat atau teknologi yang digunakan setiap harinya, yang nantinya akan dihitung besaran biaya listrik yang digunakan setiap bulannya.

Dasar Perhitungan

Dasar perhitungan yang digunakan adalah Kwh, merupakan singkatan dari Kilo watt hour yang digunakan sebagai satuan dalam perhitungan pemakaian listrik.

1 Kwh = 1000 watt

1 Kwh = Rp2.000,-

Jadi secara garis besar Kwh dapat diuraikan bahwa setiap pemakaian 1000 watt dalam waktu satu jam atau 60 menit dikenakan biaya sejumlah tertentu.

Contoh:

1 Kwh = 1000 watt = Rp2.000,- (dua ribu rupiah)

Berdasarkan contoh di atas dapat diuraikan bahwa pengguna atau pelanggan dikenakan biaya sebesar Rp2.000,- untuk setiap 1 (satu) Kwh.

Cara Perhitungan

Diasumsikan sebuah rumah sebagai pengguna atau pelanggan tenaga listrik menggunakan alat atau teknologi listrik selama 24 jam secara terus menurus sebagai berikut:

Ruang Tamu

Ruang tamu menggunakan peralatan listrik sebagai berikut:

  • 1 buah lampu 100 watt = 100 watt x 24 jam = 2.400 watt
  • 1 unit pendingin ruangan 500 = 500 watt x 24 jam = 12.000 watt

Ruang Keluarga

Ruang keluarga menggunakan peralatan listrik sebagai berikut:

  • 1 buah lampu 100 watt = 100 watt x 24 jam = 2.400 watt
  • 1 unit pendingin ruangan 500 watt = 500 watt x 24 jam =12.000 watt
  • 1 unit home theatre 1.500 watt = 1.500 watt x 24 jam = 36.000 watt

Kamar Tidur

Tiga buat Kamar tidur menggunakan peralatan listrik sebagai berikut:

  • 1 buah lampu 100 watt = 100 watt x 24 jam x 3 kamar = 7.200 watt
  • 1 unit pendingin ruangan 500 watt = 500 watt x 24 jam x 3 kamar = 36.000 watt
  • 1 unit TV 500 watt = 500 watt x 24 jam x 3 kamar = 36.000 watt

Kamar Mandi

Dua buah kamar mandi menggunakan peraltana listrik sebagai berikut:

  • 2 kamar mandi, menggunakan alat listrik:
  • 1 buah lampu 50 watt = 50 watt x 24 jam x 2 kamar = 2.400 watt
  • 1 unit pemanas air 500 watt = 500 watt x 24 jam x 2 kamar = 24.000 watt

Dapur

Dapur menggunakan peralatan listrik sebagai berikut:

  • 1 buah lampu 100 watt = 100 watt x 24 jam = 2.400 watt
  • 1 unit kompor listrik 1.500 watt = 1.500 watt x 24 jam = 36.000 watt

Mari kita hitung total pemakaian tenaga listrik per harinya:

  • Ruang tamu, total pemakaian = 14.400 watt = 14,4 Kwh
  • Ruang keluarga, total pemakaian = 50.400 watt = 50,4 Kwh
  • Kamar tidur, total pemakaian = 79.200 watt = 79,2 Kwh
  • Kamar mandi, total pemakaian =26.400 watt = 26,4 Kwh
  • Dapur, total pemakaian = 38.400 watt = 38,4 Kwh

Jadi secara keseluruhan untuk rumah dengan kondisi sebagaimana tersebut diatas mengeluarkan biaya untuk listrik adalah:

  • Per hari

14,4 Kwh + 50,4 Kwh + 79,2 Kwh + 26,4 Kwh + 38,4 Kwh = 208,8 Kwh/perhari

Jika dihitung biaya per harinya adalah:

208,8 Kwh x Rp2.000,- = Rp417.600,-/hari

  • Per bulan

Biaya perbulannya adalah:

Rp417.600,- x 30 hari = Rp12.528.000,-/bulan

Jadi biaya yang harus dibayarkan oleh konsumen atau pelanggan atau pengguna total perbulannya adalah Rp12.528.000,- + biaya beban + pajak.

Catatan: Perhitungan tersebut  di atas menjadi besar, namun perlu diingat bahwa perhitungan tersebut dari setiap alat listrik yang digunakan beroperasi selama 24 secara terus menerus alias tidak pernah berhenti (nonstop) dan menggunakan asumsi biaya per Kwh = Rp2.000,-

Kesimpulan

Dari simulasi perhitungan besaran biaya tagihan listrik sebagaimana diuraikan di atas, anda dapat menghitung berapa besaran biaya listrik yang harus dikeluarkan setiapnya bulannya disesuaikan dengan kondisi pemakaian rumah anda disesuaikan dengan harga sebanarnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (RenTo)(190720)