Dewan Perwakilan Rakyat
By: Rendra Topan Setelah mengucapkan sumpah/janji, selanjutnya anggota DPR-R mempunyai hak dan kewajiban sebagai konsekuensi dari sumpah/janji yang telah diucapkan tersebut. Hak dan kewajiban anggota DPR-RI ini diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang […]
By: Rendra Topan Sebagai sebuah lembaga negara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mempunyai hak sebagaimana telah diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan […]
By: Rendra Topan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) yang terpilih melalui proses pemilihan legislatif setiap lima tahun sekali dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 […]
By: Rendra Topan Wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam Pasal 71 – Pasal 75 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan […]
By: Rendra Topan Susunan, kedudukan dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat merupakan hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan […]
By: Rendra Topan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Dasar 1945, yang kemudian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, […]
Pasal I Perubahan Pasal 15 ayat (1); Perubahan Pasal 71; Perubahan Pasal 73; Perubahan Pasal 74; Perubahan Pasal 83 ayat (1); Perubahan Pasal 84 ayat (1); Perubahan Pasal 105 ayat (1); Penambahan […]
Pasal I; Penghapusan Pasal 74 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6); Perubahan Pasal 97 ayat (2); Penghapusan Pasal 97 ayat (7), ayat (8), dan ayat (9); Perubahan Pasal 104 […]
BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 ) BAB II MPR (Pasal 2 – Pasal 66) BAB III DPR (Pasal 67 – Pasal 245) BAB IV DPD (Pasal 246 – Pasal 313) BAB […]
