Setelah mengucapkan sumpah/janji, selanjutnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mempunyai hak dan kewajiban sebagai konsekuensi dari sumpah/janji yang telah diucapkan tersebut. Hak dan kewajiban anggota DPR-RI ini diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Hak Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Mengajukan usul rancangan undang-undang; dimaksudkan untuk mendorong anggota DPR menyikapi dan menyalurkan serta menindak lanjuti aspirasi rakyat yang diwakilinyadalam bentuk pengajuan usul rancangan undang-undang.
Mengajukan pertanyaan; adalah hak anggota DPR-RI untuk mengajukan pertanyaan, baik secara lisan maupun tertulis kepada pemerintah sesuai dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.
Menyampaikan usul dan pendapat; merupakan hak anggota DPR untuk menyampaikan usul dan pendapat secara leluasa baik kepada pemerintah maupun kepada DPR sebagai sebuah lembaga negara, sehingga ada jaminan kemandirian sesuai dengan panggilan hati nurani serta kredibilitasnya. Oleh karena itu, setiap anggota DPR tidak dapat diarahkan oleh siapa pun dalam proses pengambilan keputusan. Namun begitu, tata cara penyampaian usul dan pendapat tersebut tetap memperhatikan tata karma, etika, moral, sopan santu, dan kepatutan sebagai wakil rakyat.
Memilih dan dipilih.
Membela diri.
Imunitas.
Protokoler; adalah hak anggota DPR untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatannya, baik dalam acara kenegaraan, dalam acara resmi maupun dalam melaksanakan tugasnya.
Keuangan dan administratif.
Pengawasan.
Mengusulkan dan memperjuangan program pembangunan daerah pemilihan.
Melakukan sosialisasi undang-undang.
Kewajiban Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila.
Melaksankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.
Menaati kode etik dan tata tertib.
Menjaga etika dan norma dan hubungan kerja dengan lembaga lain.
Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala.
Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat.
Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.
Kepentingan kelompok dan golongan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah termasuk kepentingan partai politk, daerah, agama, ras, dan suku. Hal ini ditegaskan dalam penjelasan Pasal 81 huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (RenTo)(130819)
Sebagai sebuah lembaga negara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mempunyai hak sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu:
Hak interpelasi; adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Hak angket; adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat; berbangsa dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Hak menyatakan pendapat;
Mengenai hak menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas hal-hal sebagai berikut:
Kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional.
Tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.
Dugaan bahwa presiden dan/atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupapengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan atau presiden dan/atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.
Selanjutnya berkenaan dengan hak angket dalam hal pelaksanaan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah tersebut dapat berupa kebijakan yang dilaksanakan sendiri oleh presiden, wakil presiden, menteri negara, panglima TNI, Kapolri, jaksa agung, atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian. (RenTo)(130819)
Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI)
Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) yang terpilih melalui proses pemilihan legislatif setiap lima tahun sekali dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai berikut:
Anggota DPR berjumlah 560 (lima ratus enam puluh) orang.
Keanggotaan DPR diresmikan dengan keputusan presiden.
Anggota DPR berdomisili di ibu kota negara Republik Indonesia.
Masa jabatan anggota DPR adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.
Setiap anggota, kecuali pimpinan MPR dan Pimpinan DPR, harus menjadi anggota salah satu komisi.
Setiap anggota sebagaimana dimana dimaksud pada angka 1 di atas, hanya dapat merangkap sebagai salah satu alat kelengkapan lainnya yang bersifat tetap, kecuali sebagai anggota badan musyawarah.
Sumpah Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI)
Keanggotaan DPR-RI sebelumnya memangku jabatannya, terlebih dahulu mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh ketua Mahkamah Agung dalam rapat paripurna. Adapun bunyi sumpah tersebut di atur dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai berikut:
“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua dewan perwakilan rakyat dengan sebaik-baiknya, dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan bersungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan; bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk wewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
Menurut penjelasan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa sumpah dan janji merupakan tekad untuk memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakilinya, memegang teguh Pancasila, menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan peraturan perundang-undangan yang mengandung konsekuensi berupa kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh setiap anggota DPR. (RenTo)(130819)
Wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diatur dalam Pasal 71 – Pasal 75 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
Memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh presiden untuk menjadi undang-undang.
Membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh presiden atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Membahas rancangan undang-undang yang diajukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengenai otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan antara keuangan pusat dan daerah.
Membahas bersama presiden dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diajukan oleh presiden.
Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh Dewan Perwakilan Daerah atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pajak, pendidikan, dan agama.
Memberikan persetujuan kepada presiden untuk menyatakan perang dan membuat perdamaian dengan negara lain.
Memberikan persetujuan atas perjanjian internasional tertentu yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang.
Memberikan pertimbangan kepada presiden dalam meberikan amnesti dan abolisi.
Memberikan pertimbangan kepada presiden dalam hal mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain.
Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Memberikan persetujuan kepada presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial.
Memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden.
Memilih tiga orang hakim konstitusi dan mengajukan kepada presiden untuk diresmikan dengan keputusan presiden.
Tugas Dewan Perwakilan Rakyat
Seiring dengan kewenangan yang dimiliki, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga mempunyai tugas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai berikut:
Menyusun, membahas, menetapkan, dan memperluas program legislasi nasional.
Menyusun, membahas, dan menyebarluaskan rancangan undang-undang.
Menerima rancangan undang yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan kebijakan pemerintah.
Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terhadap perjanjian yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara.
Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam undang-undang.
Ketentuan Dalam Menjalankan Wewenang dan Tugas Dewan Perwakilan Rakyat
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berhak memanggil setiap orang secara tertulis untuk hadir dalam rapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dengan ketentuan:
Setiap orang yang yang dipanggil wajib memenuhi panggilan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk hadir dalam rapat.
Setelah dipanggil sebanyak tiga kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Ketentuan tersebut di atas diatur dalam Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaiamana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Hal-Hal yang Dapat Dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Menjalankan Tugas dan Wewenangnya
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat melakukan hal-hal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaiamana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu; Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berhak memberikan rekomendasi kepada setiap orang melalui mekanisme rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum, rapat panitia khusus, rapat panitia kerja, rapat tim pengawas, atau rapat tim lain yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) demi kepentingan bangsa dan negara.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berhak memberikan rekomendasi kepada setiap orang melalui mekanisme rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum, rapat panitia khusus, rapat panitia kerja, rapat tim pengawas, atau rapat tim lain yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) demi kepentingan bangsa dan negara
Rekomendasi sebagaimana yang telah disebutkan di atas wajib ditindaklanjuti, apabila rekomendasi tersebut tidak dilakasanakan oleh pejabat negara atau pejabat pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat melakukan hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaiamana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu:
menggunakan hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat, atau hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengajukan pertanyaan.
Dapat meminta presiden untuk memberikan sanksi administratif kepada pejabat negara yang berada dalam lingkup kekuasaan presiden atau pejabat pemerintah yang tidak melaksanakan atau menagabaikan rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Sedangkan bagi badan hukum, warga negara, atau penduduk yang mengabaikan rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)dimaksud, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat meminta instansi yang berwenang untuk memberikan sanksi, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 74 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaiamana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (RenTo)(140719)
Susunan, kedudukan dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat merupakan hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terdiri atas partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum, dan merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berdudukan sebagai lembaga negara.
Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diatur dalam Pasal 67 dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai perwakilan rakyat mempunyai fungsi sebagai berikut:
Fungsi legislasi; dilaksanakan sebagai perwujudan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selaku pemegang kekuasaan mebentuk undang-undang.
Fungsi anggaran; dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak meberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang di ajukan oleh Presiden.
Fungsi pengawasan; dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan pelaksanaan undang-undang dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ketiga fungsi di atas dijalankan dalam kerangka representasi rakyat, dan juga untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketntuan peraturan perundang-undangan, demikian disebutkan dalam Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (RenTo)(140719)
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Dasar 1945, yang kemudian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi peraturan pelaksananya.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga mengalami beberapa kali perubahan sebagai bentuk penyempurnaan, yaitu:
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sesuai dengan pembagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibedakan menjadi:
Dewan Perwakilan Rakyat (Pemerintah Pusat);
Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (Pemerintah Daerah Provinsi), dan;
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota)
Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, hal-hal mengenai Dewan Pewakilan Rakyat diatur dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 245 UU No.17/2014. Adapun pengaturan tersebut berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut:
Pemberhentian antar waktu, penggantian antar waktu, dan pemberhentian sementara.
Penyidikan.
Hal-hal tersebut di atas akan diuraikan satu persatu dengan judul tersendiri sesuai dengan pengaturan dalam ketentuan peraturan perundangan. (RenTo)(140719)
Kamus Hukum Indonesia Hukum Positif Indonesia- A Adaptasi Adaptasi; (cagar budaya) Upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting. Administrasi Administrasi Kependudukan; Rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan … Continue reading Kamus Hukum Indonesia→
SistematikaUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pasal I
Perubahan Pasal 15 ayat (1);
Perubahan Pasal 71;
Perubahan Pasal 73;
Perubahan Pasal 74;
Perubahan Pasal 83 ayat (1);
Perubahan Pasal 84 ayat (1);
Perubahan Pasal 105 ayat (1);
Penambahan Paragraf 5A; dan Penambahan 7 Pasal diantara Pasal 112 dan Pasal 113;
Perubahan Pasal 121 ayat (1);
Penambahan Pasal 121A;
Perubahan Pasal 122;
Penambahan Pasal 122A dan Pasal 122B;
Perubahan Pasal 164 ayat (1);
Penambahan Pasal 180A;
Perubahan Pasal 204;
Perubahan Pasal 224;
Perubahan Pasal 245;
Penambahan satu huruf “j”pada Pasal 249;
Perubahan Pasal 250 ayat (1);
Perubahan Pasal 260 ayat (1);
Penambahan Pasal 413A;
Perubahan Pasal 424;
Penambahan lima pasal diantara Pasal 427 dan Pasal 428;
Pasal II
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29
Sistematika Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sistematika Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 )
BAB II MPR (Pasal 2 – Pasal 66)
BAB III DPR (Pasal 67 – Pasal 245)
BAB IV DPD (Pasal 246 – Pasal 313)
BAB V DPRD Provinsi (Pasal 314 – Pasal 362)
BAB VI DPRD Kabupaten/Kota (Pasal 363 – Pasal 412)
BAB VII Sistem Pendukung (Pasal 413 – Pasal 421)
BAB VIII Ketentuan Lain-Lain (Pasal 422)
BAB IX Ketentuan Peralihan (Pasal 423)
BAB X Ketentuan Penutup (Pasal 424 Pasal 428)
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182
You must be logged in to post a comment.