Tag Archives: Dokumen Lingkungan

Ilmiah, Opini

Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Yang Menuai Kritik

Leave a comment

Hukum Positif Indonesia-

Judul tulisan ini sengaja dipilih karena menarik bagi penulis sehubungan dengan demontrasi oleh sekelompok masyarakat di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat pada hari Kamis, 16 Juli 2020 yang menyampaikan aspirasinya agar pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (demikian tertulis pada draftnya) tidak dilanjutkan dengan alasan yang dikemukan bahwa rancangan undang-undang tersebut akan menciptakan penjajahan rakyat Indonesia (baca: https://www.gelora.co/2020/07/bertemu-pimpinan-dpr-massa-gebrak-kecewa.html).

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Beberapa hal pokok disampaikan dalam tulisan ini mengenai isi rancangan undang-undang tersebut berdasarkan draft yang ada dengan judul BAB II Maksud dan Tujuan.

Maksud dan Tujuan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja

Rancangan undang-undang cipta kerja diselenggarakan dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak melalui kemudahan dan perlindungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMK-M) serta perkoperasian, peningkatan ekosistem investasi, kemudahan berusaha, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strtegis nasional (Pasal 3 draft RUU Cipta Kerja).

Kebijakan Strategis Cipta Kerja

Untuk mencapai tujuan sebagaimana tersebut di atas, maka salah satu kebijakan strategis cipta kerja memuat kebijakan penciptaan atau perluasan lapangan kerja melalui pengaturan yang terkait dengan dengan (Pasal 4 ayat (2) RUU Cipta Kerja):

  1. Peningkatan ekosistem, investasi dan kegiatan berusaha.
  2. Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.
  3. Kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMK-M serta perkoperasian.
  4. Peningkatan investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional.

Peningkatan Ekosistem, Investasi dan Kegiatan Berusaha

Peningkatan ekosistem, investasi dan kegiatan berusaha memuat pengaturan mengenai:

  1. Penyederhanaan perizinan berusaha.
  2. Persyaratan investasi.
  3. Kemudahan berusaha.
  4. Riset dan inovasi.
  5. Pengadaan lahan.
  6. Kawasan ekonomi.

Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Pekerja

Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja memuat pengaturan mengenai:

  1. Perlindungan pekerja untuk bekerja dengan perjanjian waktu kerja tertentu.
  2. Perlindungan hubungan kerja atas pekerjaan yang didasarkan alih daya.
  3. Perlindungan kebutuhan layak kerja melalui upah minimum.
  4. Perlindungan pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja.
  5. Kemudahan perizinan bagi tenaga kerja asing yang memiliki keahlian tertentu yang masih diperlukan untuk proses produksi barang dan jasa.

Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMK-M

Kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMK-M memuat pengaturan mengenai:

  1. Kriteria UMK-M.
  2. Basis data tunggal UMK-M.
  3. Pengelolaan terpadu UMK-M.
  4. Kemudahan perizinan berusaha UMK-M.
  5. Kemitraan, insentif, dan pembiayaan UMK-M.
  6. Kemudahan pendirian, rapat anggota dan kegiatan usaha koperasi.

Peningkatan Investasi Pemerintah dan Percepatan Proyek Strategis Nasional

Peningkatan investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional memuat pengaturan mengenai:

  1. Pelaksanaan investasi pemerintah pusat melalui pembentukan lembaga pengelola investasi.
  2. Penyediaan lahan dan perizinan untuk percepatan proyek strategis nasional.

Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan strategis cipta kerja sebagaimana tersebut di atas maka diperlukan pengaturan mengenai pelaksanaan administrasi pemerintahan, dan pengawasan, pembinaan dan pengenaan sanksi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dan setelah dibaca lebih lanjut draft RUU Cipta Kerja, memang dilakukan beberapa perubahan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada yang berkenaan dengan kebijakan strategis cipta kerja.

Perlu diketahui bahwa untuk membuat dan merumuskan rancangan undang-undang dalam rangka penetapan dan pengesahan oleh Dewan Perwakilan Rakyat berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan diatur mengenai asas pembentukan undang-undang itu sendiri, dan juga diatur mengenai asas materi muatan atau isi dari undang-undang dimaksud, sehingga dalam pembahasannya dapat mengurangi hal-hal yang tendensius terhadap kepentingan kelompok atau golongangan tertentu. Apalagi mengingat jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan fraksinya yang bermacam-macam, jadi masih terlalu dini untuk menghentikan pembahasan RUU Cipta Kerja dengan berbagai macam alasan yang tidak didasari dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kajian ilmiah tentang sosial kemasyarakatan.

Dengan demikian setelah dibaca draft RUU Cipta Kerja secara keseluruhan, penulis menyimpulkan perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku sebelumnya yang kemudian dimuat dalam draft RUU Cipta Kerja adalah untuk kebaikan dan kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia berdasarkan asas pemerataan hak, kepastian hukum, kemudahan berusaha, kebersamaan, dan kemandirian. (RenTo)(170720)

Ilmiah, Tinjauan Yuridis

Hubungan Antara Reklamasi dan Penataan Ruang Dalam Perspektif Hukum

Leave a comment
Tinjauan Yuridis

By: Rendra Topan

Membahas tentang reklamasi tentunya tidak terlepas dari pembahasan mengenai tata ruang. Penulis akan menguraikannya secara yuridis normatif mengenai reklamasi dan tata ruang dalam tulisan ini.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Sebagai pengantar diuraikan secara garis besar mengenai penataan ruang dan reklamasi terlebih dahulu untuk memudahkan pemahaman mengenai hubungan antara reklamasi dan penataan ruang.

Penataan Ruang

Tata ruang menurut menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah wujud struktur dan pola ruang. Dimana yang dimaksud dengan ruang itu sendiri adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya, demikian disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 UU No.26/2007.

Jadi penataan ruang adalah suatu sistem atau proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, yang bertujuan untuk:

  1. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan.
  2. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia.
  3. Terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Tujuan penataan ruang tersebut jelas disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Klasifikasi Penataan Ruang

Klasifikasi atau pengelompokan penataan ruang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 – Pasal 6 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 207 tentang Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

  1. Berdasarkan sistem; terdiri atas sistem wilayah dan sistem internal perkotaan.
  2. Berdasarkan fungsi utama kawasan; terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya.
  3. Berdasarkan wilayah administratif; terdiri atas penataan ruang nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota.
  4. Berdasarkan kegiatan kawasan; terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan rang kawasan pedesaan.
  5. Berdasarkan nilai strategis kawasan; terdiri atas penataan ruang kawasan strategis nasional, penataan ruang kawasan strategis provinsi, dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.

Pelaksanaan penataan ruang harus didasarkan pada perencanaan tata ruang yang terdiri atas:

  1. Rencana umum tata ruang; terdiri atas rencana tata ruang nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.
  2. Rencana rinci tata ruang; terdiri atas rencana tata ruang pulau/kepulauan dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional, rencana tata ruang kawasan strategis provinsi, dan rencana detail tata ruang kabupaten/kota dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota.

Masing-masing rencana tata ruang diatur dan ditetapkan dalam kententuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

  1. Rencana tata ruang wilayah nasional diatur dengan peraturan pemerintah.
  2. Rencana tata ruang wilayah provinsi ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi.
  3. Rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota.

Reklamasi

Dasar hukum yang menjadi pedoman dilakukannya reklamasi adalah Pasal 34 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menyebutkan bahwa reklamasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam rangka meningkatkan manfaat dan/atau nilai tambah wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ditinjau dari aspek teknis, lingkungan dan sosial ekonomi.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diuraikan lebih detail lagi hal-hal yang berkenaan dengan reklamasi melalui  Peraturan Presiden Nomor  122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Reklamasi menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor  122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan atau drainase.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil disebutkan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan setiap orang yang akan melaksanakan reklamasi wajib membuat perencanaan reklamasi yang dilakukan melalui kegiatan:

  1. Penentuan lokasi.
  2. Penyusunan rencana induk.
  3. Studi kelayakan.
  4. Penyusunan rancangan detail.

Persyaratan utama dari keempat kegiatan tersebut di atas terletak pada penentuan lokasi, dimana penentuan lokasi tersebut dilakukan berdasarkan pada Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) provinsi, kabupaten/kota dan/atau Tata Ruang Wilayah (RTRW) nasional, provinsi, kabupaten/kota sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Perpres No.122/2012.

Pelaku Reklamasi

Pelaku reklamasi terdiri dari:

  1. Pemerintah.
  2. Pemerintah daerah.
  3. Perorangan.

Pelaku reklamasi sebelum melakukan kegiatan wajib mengantongi perizinan terlebih dahulu.

Perizinan Reklamasi

Perizinan reklamasi terdiri dari dua izin, yaitu:

  1. Izin lokasi reklamasi
  2. Izin pelaksanaan reklamasi.

Kedua jenis perizinan tersebut di atas wajib dimiliki oleh pelaku atau subjek reklamasi, hal ini disebutkan dengan tegas dalam Pasal 15 Perpres 122/2012.

Tahapan Perizinan Reklamasi

Adapun tahapan dalam mengajukan perizinan reklamasi baik berupa izin lokasi maupun izin pelaksanaan reklamasi berdasar Pasal 16 Perpres No. 122/2012 adalah sebagi berikut:

  1. Pelaku reklamasi mengajukan permohonan kepada menteri, gubernur, atau bupati/walikota.
  2. Menteri memberikan izin berkenaan dengan Kawasan Strategis Nasional Tertentu, kegiatan reklamasi lintas provinsi, dan kegiatan reklamasi dipelabuhan perikanan yang dikelola oleh pemerintah pusat.
  3. Pemberian izin dimaksud tentunya setelah mendapat pertimbangan dari bupati/walikota dan gubernur.
  4. Gubernur dan bupati/walikota memberikan izin reklamasi dalam wilayah sesuai dengan kewenangannya dalam kegiatan reklamasi dipelabuhan perikanan yang dikelola oleh pemerintah daerah.

Permohonan izin lokasi reklamasi juga harus dilengkapi dengan:

  1. Identitas pemohon.
  2. Proposal reklamasi.
  3. Peta lokasi dengan koordinat geografis.
  4. Bukti kesesuaian lokasi reklamasi dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dari instansi yang berwenang.

Kelengkapan dokumen tersebut diatur dalam Pasal 17 Perpres No. 122/2012

Sedangkan permohonan izin pelaksanaan reklamasi harus dilengkapi dengan:

  1. Izin lokasi.
  2. Rencana induk reklamasi.
  3. Izin lingkungan.
  4. Dokumen studi kelayakan teknis dan ekonomi finasial.
  5. Dokumen rancangan detail reklamasi.
  6. Metoda pelaksanaan dan jadwal pelaksanaan reklamasi.
  7. Bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan.

Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran diatas, maka penulis berkesimpulan mengenai hubungan antara reklamasi dan penataan ruang adalah sebagai berikut:

  1. Bahwa reklamasi merupakan bagian dari penataan ruang.
  2. Bahwa tujuan dilakukan reklamasi adalah untuk meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan atau drainase. Hal ini sejalan dengan tujuan dari penataan ruang yaitu terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.
  3. Bahwa masing-masing ruang wilayah baik nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota dalam melakukan reklamasi harus berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan penataan ruang, yaitu; peraturan pemerintah untuk ruang wilayah nasional, peraturan daerah provinsi untuk ruang wilayah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten/kota untuk ruang wilayah kabupaten/kota.

Dalam hal pemanfaatan ruang setiap orang wajib untuk :

  1. Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan
  2. Meanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemnafataan.
  3. Memenuhi ketentuan yang ditentukan dalam persyaratan izin pemanfaatan.
  4. Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pelanggaran kewajiban terhadap pemanfaatanruang tersebut dpat dikenakan sanksi administratif, dan sanksi pidana penjara serta pidana denda.

Penutup

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melakukan reklamasi, diharapkan akan tercipta pembangunan yang berwawasan lingkungan. (RenTo)(120719)

Lingkungan Hidup, Urusan Pemerintahan Konkuren

Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup

Leave a comment

By: Rendra Topan

Melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang penyusunan dokumen lingkungan hidup secara umum, pada artikel ini disampaikan mengenai pedoman teknis dalam rangka penyusunan dokumen lingkungan hidup yang disusun oleh pemrakarsa dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.

Sebagaimana telah diuraikan pada topik bahasan sebelumnya bahwa dokumen lingkungan itumerupakan salah upaya dalam pencegahan terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) terdiri dari:

  1. Kerangka acuan, berisikan; pendahuluan, pelingkupan, metode studi, daftar pustaka, dan lampiran. Pedoman penyusunan kerangka acuan ini terdapat dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Lingkungan Hidup.
  2. ANDAL (analisa dampak lingkungan), berisikan; pendahuluan, deskripsi rinci rona lingkungan hidup awal, prakiraan dampak penting, evaluasi secara holistic terhadap dampak lingkungan, daftar pustaka, dan lampiran. Pedoman penyusunan ANDAL ini untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Lampiran II Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Lingkungan Hidup.
  3. RKL-RPL (Rencana Pengelolaan Lingkungan-Rencana Pemantauan Lingkungan), berisikan; pendahuluan, rencana pengelolaan lingkungan hidup, rencana pemantauan lingkungan hidup, jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan hidup yang dibutuhkan, pernyataan komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam RKL-UPL, daftar pustaka, dan lampiran. Pedoman penyusunan RKL-RPL ini untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Lampiran III Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Lingkungan Hidup.
sumber permen LH No.16/2012
sumber permen LH No.16/2012

Kerangka Acuan

Tujuan kerangka acuan adalah merumuskan lingkup dan kedalaman studi ANDAL, dan mengarahkan studi ANDAL agar berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan biaya, tenaga dan waktu yang tersedia. Dengan demikian fungsi kerangka acuan adalah sebagai rujukan penting bagi pemrakarsa, penyusun dokumen AMDAL, instansi yang membidangi rencana usaha atau kegiatan, dan instansi lingkungan hidup  dan kedalaman studi ANDAL yang dilakukan, dan juga berfungsi sebagai salah satu bahan rujukan bagi penilai dokumen ANDAL untuk mengevaluasi hasil studi ANDAL.

Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL)

Adapun tujuan dari penyusunan dokumen ANDAL adalah untuk menyampaikan telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha atau kegiatan, yang berfungsi untuk memberikan pertimbangan guna pengambilan keputusan layak atau tidaknya dari rencana usaha atau kegiatan yang diusulkan.

Rencana Pengelolaan Lingkungan-Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL)

RKL-RPL harus memuat mengenai upaya untuk menangani dampak dan memantau komponen lingkungan hidup yang terkena dampak secara keseluruhan, sehingga untuk beberapa dampak  yang disimpulkan bukan sebagai dampak penting, tetap memerlukan pengelolaan dan  dan pemantauan.

sumber permen LH No.16/2012

Formulir Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL)

Formulir Uapaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) berisikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Identitas pemrakarsa.
  2. Rencana usaha atau kegiatan.
  3. Dampak lingkungan yang akan terjadi, dan program pengelolaan serta pemantauan lingkungan.
  4. Jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan.
  5. Pernyataan komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam formulir UKL-UPL.
  6. Daftar pustaka.
  7. Lampiran.

Pedoman pengisian formulir UKL-UPL ini dapat dilihat dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Lingkungan Hidup.

sumber permen LH No.16/2012
sumber permen LH No.16/2012

Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)

SPPL ini  berisikan antara lain:

  1. Identitas pemrakarsa.
  2. Informasi singkat terkait dengan usaha atau kegiatan.
  3. Keterangan singkat mengenai dampak lingkungan yang terjadi dan pengelolaan lingkungan hidup yang akan dilakukan.
  4. Pernyataan kesanggupan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hiudup.
  5. Tandatangan pemrakarsa di atas kertas bermaterai cukup.
sumber permen LH No.16/2012

Pedoman pengisian SPPL ini untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Lampiran V Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Lingkungan Hidup. (RenTo)(170319)

Sumber: Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup

Lingkungan Hidup, Urusan Pemerintahan Konkuren

Penyusunan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan

1 Comment

By: Rendra Topan

Secara umum mengenai Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) telah diuraikan pada artikel sebelumnya yang berjudul “Upaya Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Melalui Dokumen Lingkungan dan Perizinan”. Pada kesempatan ini diuraikan mengenai penyusunan Dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan UKL-UPL berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Adapun maksud uraian ini adalah untuk menginformasikan kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya pengusaha dan pemerintah dalam rangka pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang merupakan dampak dari suatu usaha atau kegiatan.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Untuk menyegarkan kembali ingatan kita mengenai definisi izin lingkungan dengan ini disampaikan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, disebutkan bahwa yang dimaksudnya dengan izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup sebagai syarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Penyusunan Dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Pedoman penyusunan dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) diatur dalam Pasal 3 – Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Adapun mekanisme penyusunan dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah sebagai berikut:

  1. Dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) disusun oleh pemrakarsa, dimana menurut Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan bahwa yang dimaksud dengan pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
  2. Lokasi rencana usaha atau kegiatan wajib sesuai dengan rencana tata ruang. Apabila lokasi rencana usaha atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen AMDAL tidak dapat dinilai dan wajib dikembaikan kepada pemrakarsa.

Penyusunan dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) oleh pemrakarsa yang menjadi satu kesatuan terdiri dari:

  • Kerangka acuan,
  • Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), dan
  • Rencana Pengelolaan Lingkungan – Rencana PEmantauan Lingkungan (RKL-RPL)

Secara lebih rinci mengenai penyusunan Dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup. Peraturan menteri dimaksud dapat dijadikan pedoman untuk pembuatan petunjuk teknis dalam penyusunan dokumen AMDAL bagi kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian.

Metode Pendekatan Studi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Dalam rangka penyusunan Dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), pemrakarsa wajib menggunakan pendekatan studi sebagai berikut: (Pasal 8 PP No.27 Tahun 2012)

  1. Tunggal; metode pendekatan ini dilakukan apabila pemrakarsa merencanakan untuk melakukan satu jenis usaha atau kegiatan yang kewenangan pembinaan atau pengawasannya berada dibawah satu kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, satuan kerja pemerintah provinsi, atau satuan kerja pemerintah kabupaten/kota.
  2. Terpadu; metode pendekatan ini dilakukan apabila pemrekarsa merencanakan untuk melakukan lenih dari satu jenis usaha atau kegiatan yang perencanaan dan pengelolalaannya saling terkait dalam satu kesatuan hamparan ekosistem serta pembinanaan atau pengawasannya berada di bawah lebih dari satu kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, satuan kerja pemerintah provinsi, atau satuan kerja pemerintah kabupaten/kota.
  3. Kawasan; metode pendekatan ini dilakukan apabila pemrakarsa merencanakan untuk melakukan lebih dari satu usaha atau kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait, terletak dalam satu zona rencana pengembangan kawasan, yang pengelolalannya dilakukan oleh pengelola kawasan.

Untuk pelaksanaan semua pendekatan studi sebagaimana tersebut di atas, pemrakarsa mengikutsertakan masyarakat dengan kategori sebagai berikut:

  1. Masyarakat yang terkena dampak.
  2. Pemerhati lingkungan hidup.
  3. Masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL.

Pemrakarsa dalam rangka penyusunan Dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dapat dilakukan sendiri atau meminta bantuan pihak lain, baik perorangan atau yang tergabung dalam lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang memiliki sertifikasi.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja pada instansi lingkungan hidup pusat, provinsi, atau kabupaten/kota dilarang untuk menjadi penyususun Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), kecuali instansi tersebut bertindak sebagai pemrakarsa, hal ini diatur dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Pengecualian Kewajiban Menyusun Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Kewajiban menyusun Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dikecualikan dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Lokasi rencana usaha atau kegiatannya berada dikawasan yang telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) kawasan, namun wajib menyusun UKL-UPL berdasarkan  pada RKL-RPL kawasan atau berdasarkan pada rencana detil tata ruang kabupaten/kota atau rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota.
  2. Lokasi rencana usaha atau kegiatannya berada pada kabupaten/kota yang telah memiliki rencana detil tata ruang kabupaten/kota atau rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota, kewajiban yang sama juga berlaku sebagaimana disebutkan pada angka 1 di atas, dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.24/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pengecualian Kewajiban Menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang Berlokasi di Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Memiliki Rencana Detil Tata Ruang.
  3. Usaha atau kegiatannya dilakukan dalam rangka tanggap darurat bencana.

Penyusunan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL)

Penyusunan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) diatur dalam Pasal 14 – Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, bagi kegiatan atau usaha yang tidak termasuk kriteria wajib AMDAL wajib memiliki UKL-UPL.

Secara garis besar ketentuan umum penyusunan UKL-UPL tidak jauh berbeda dengan penyusunan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL),  hanya saja dokumen yang  disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan melalui pengisian formulir Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) dengan format yang ditentukan oleh menteri, dengan format dimaksud paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:

  1. Identitas pemrakarsa.
  2. Rencana usaha atau kegiatan.
  3. Dampak lingkungan yang akan terjadi.
  4. Program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Ketentuan yang mengharuskan pemrakarsa menyusun dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sesuai dengan rencana tata ruang, berlaku juga pada dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL).

Pemrakarsa hanya menyusun satu dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Usaha atau kegiatan yang direncanakan lebih dari satu usaha atau kegiatan dan perencanaan serta pengelolaannya saling terkait dan berlokasi di dalam satu kesatuan hamparan ekosistem.
  2. Pembinaan atau pengawasan terhadap usaha atau kegiatan dilakukan oleh lebih dari satu kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, satuan kerja pemerintah provinsi, atau satuan kerja pemerintah kabupaten/kota.

Teknis mengenai pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup secara lebih detil akan diuraikan pada pokok bahasan berikutnya. (RenTo)(150319)

Peraturan Pemerintah, Sumber Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

Leave a comment

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 2)
  2. BAB II Penyusunan AMDAL dan UKL-UPL (Pasal 3 – Pasal 19)
  3. BAB III Penilaian AMDAL dan Pemeriksaan UKL-UPL (Pasal 20 – Pasal 41)
  4. BAB IV Permohonan dan Penerbitan Izin Lingkungan (Pasal 42 – Pasal 53)
  5. BAB V Komisi Penilai Amdal (Pasal 54 – Pasal 63)
  6. BAB VI Pembinaan dan Evaluasi Kinerja (Pasal 64 – Pasal 67)
  7. BAB VII Pendanaan (Pasal 68 – Pasal 70)
  8. BAB VIII Sanksi Administratif (Pasal 71 – Pasal 72)
  9. BAB IX Ketentuan Penutup (Pasal 73 – Pasal 75)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012Download
Lingkungan Hidup, Urusan Pemerintahan Konkuren

Upaya Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Melalui Dokumen Lingkungan dan Perizinan

2 Comments

By: Rendra Topan

Pada artikel sebelumnya mengenai Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup telah diuraikan secara garis besar mengenai tindakan yang dilakukan pemerintah dalam hal pengendalian pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan, yaitu meliputi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Beberapa instrumen yang digunakan pemerintah dalam rangka pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup adalah:

AMDAL dan UKL-UPL biasa disebut dengan dokumen lingkungan yang dibuat dan disusun dengan mengacu dan berpedoman pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), tata ruang, dan baku mutu lingkungan hidup, yangmana pedoman-pedoman tersebut telah ditetapkan terlebih dahulu oleh pemerintah melalui mekanisme yang sudah ditentukan.

Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Analisa mengenai dampak lingkungan adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan.

Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah menyatakan bahwa setiap usaha yang berdampak penting wajib memliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Kriteria Dampak Penting Lingkungan

Kriteria dampak penting lingkungan diatur dalam ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. Adapun kriteria dampak penting yang dimaksud adalah sebagai berikut:

  1. Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha atau kegiatan.
  2. Luas wilayah penyebaran dampak.
  3. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung.
  4. Banyaknya komponen lingkungan hidup lainnya yang akan terkena dampak.
  5. Sifat komulatif dampak.
  6. Berbalik dan tidak berbaliknya dampak.
  7. Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dokumen yang Harus Dilengkapi Dalam Penyusunan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Hal-hal lain yang wajib dilengkapi dalam rangka pemenuhan kriteria usaha atau kegiataan untuk pengurusan izin lingkungan berkenaan dengan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah sebagai berikut:

  1. Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam.
  2. Eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan  maupun yang tidak terbarukan.
  3. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya.
  4. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial budaya.
  5. Proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam atau perlindungan cagar budaya.
  6. Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan dan jasad renik.
  7. Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati.
  8. Kegiatan yang mempunyai resiko tinggi atau mempengaruhi pertahanan negara.
  9. Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.

Dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup, dimana dokemen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) ini memuat tentang: (Pasal 25 UU No.32 Tahun 2009)

  1. Pengkajian mengenai dampak rencana kegiatan atau usaha.
  2. Evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha atau kegiatan.
  3. Saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha atau kegiatan.
  4. Prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha atau kegiatan tersebut dilaksanakan.
  5. Evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup.
  6. Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Secara lebih rinci mengenai pembuatan AMDAL  dibahas tersendiri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL)

UKL/UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan.

Mengenai UKL-UPL Pasal 34 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah menyebutkan bahwa setiap usahayang tidak termasuk dalam kriteri wajib AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) wajib memilki UKL-UPL. Jenis usaha atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL ditetapkan oleh gubernur atau bupati/walikota.

Sedangkan bagi kegiatan yang tidak wajib AMDAL dan tidak wajib UKL-UPL namun termasuk kegiatan usaha mikro dan kecil diwajibkan untuk membuat Surat Pernyataan kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan hidup (SPPL).

Perizinan

Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL/UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha atau kegiatan.

Berkenaan dengan izin lingkungan lebih lanjut Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa:

  1. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.
  2. Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL.
  3. Izin lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekoemndasi UKL-UPL.
  4. Izin lingkungan diterbitkan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan keweangannya.

Kelanjutan mengenai izin lingkungan bedasarkan Pasal 37 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan AMDAL atau UKL-UPL. Izin lingkungan dapat dibatalkan sesuai dengan kewenangan yang menerbitkan apabila :

  1. Persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidak benaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi.
  2. Penerbutannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana yang tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
  3. Kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen AMDAL atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha atau kegiatan.

Setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan yang diterbitkan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib diumumkan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Izin lingkungan ini merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha atau kegiatan, demikan diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Per;lindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yangmana kedua ini izin  ini merupakan satu kesatuan dan saling terkait satu sama lainnya. Sehingga apabila izin lingkungan dicabut, maka izin usaha atau kegiatan dibatalkan, demikian juga jika terjadi perubahan terhadap penanggunga jawab usaha atau kegiatan, maka wajib memperbarui izin lingkungan. (RenTo)(140319) 

Hukum Pidana, Pidana Khusus

Tindak Pidana Lingkungan Hidup

1 Comment
Photo by Porapak Apichodilok on Pexels.com

By: Rendra Topan

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Tujuan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, disebutkan bahwa tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah sebagai berikut :

  1. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
  2. Menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia.
  3. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem.
  4. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.
  5. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup.
  6. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan.
  7. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.
  8. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.
  9. Mengantisipasi isu lingkungan global. 

Mengingat tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan tersebut di atas yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, maka setiap perbuatan, tindakan atau kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat dikenakan sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana.

Perbuatan yang Merupakan Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Pada kesempatan ini akan disampaikan secara garis besar tentang perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana berkenaan dengan pelanggaran terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang di atur dalam UU No. 32 Tahun 2009. Hal-hal yang dapat dikenakan sanksi pidana dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah :

  1. Tidak mempunyai izin lingkungan dan tidak mempunyai amdal atau UKL-UPL.
  2. Pajabat yang berwenang, mengeluarkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dokumen lingkungan.
  3. Melakukan dumping limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin.
  4. Memasukan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  5. Tidak mempunyai izin pengelolaan limbah B3.
  6. Memasukan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  7. Melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan peundang-undangan atau izin lingkungan.
  8. Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.
  9. Pejabat yang berwenang tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Ketentuan pidana yang menguraikan unsur-unsur dari perbutan tindak pidana lingkungan hidup beserta sanksinya diatur dalam Pasal 97 – Pasal 120 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (RenTo)(181218)

Artikel Terkait

Sumber Hukum, Undang-Undang

Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sistematika Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Azas Tujuan dan Ruanglingkup (Pasal 2 – Pasal 4)
  3. BAB III Perencanaan (Pasal 5 – Pasal 11)
  4. BAB IV Pemanfaatan (Pasal 12)
  5. BAB V Pengendalian (Pasal 13 – Pasal 56)
  6. BAB VI Pemeliharaan (Pasal 57)
  7. BAB VII Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun Serta Limbah Berbahaya dan Beracun (Pasal 58 – Pasal 61)
  8. BAB VIII Sistem Informasi (Pasal 62)
  9. BAB IX Tugas dan Wewenang Pemerintah dan Pemerintahan Daerah (Pasal 63 – Pasal 64)
  10. BAB X Hak Kewajiban dan Larangan (Pasal 65 – Pasal 69)
  11. BAB XI Peran Masyarakat (Pasal 70)
  12. BAB XII Pengawasan dan Sanksi Administratif (Pasal 71 – Pasal 83)
  13. BAB XIII Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Pasal 84 – Pasal 93)
  14. BAB XIV Penyidikan dan Pembuktiaan (Pasal 94 – Pasal 96)
  15. BAB XV Ketentuan Pidana (Pasal 97 – Pasal 120)
  16. BAB XVI Ketentuan Peralihan (Pasal 121 – Pasal 123)
  17. BAB XVII Ketentuan Penutup (Pasal 124 – Pasal 127)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009Download
Lingkungan Hidup, Urusan Pemerintahan Konkuren

Perencanaan dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup

1 Comment
Photo by Andrea Piacquadio on Pexels.com

By : Rendra Topan

Perencanaan dan pemanfaatan lingkungan hidup di atur dalam ketentuan Pasal 5 – Pasal 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Perencanaan Lingkungan Hidup

Perencanaan lingkungan hidup merupakan bagian awal dari kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan dengan beberapa tahapan, yaitu :

  1. Inventarisasi Lingkungan Hidup.
  2. Penetapan wilayah ekoregion.
  3. Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).

Inventarisasi Lingkungan Hidup

Inventarisasi lingkungan hidup ini meliputi tingkat nasional, tingkat pulau/kepulauan dan tingkat wilayah ekoregion. Inventarisasi lingkungan hidup ini bertujuan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam yang meliputi:

  • Potensi dan ketersediaan.
  • Jenis yang dimanfaatkan.
  • Bentuk penguasaan.
  • Pengetahuan pengelolaan.
  • Konflik serta penyebab yang timbul akibat pengelolaan.

Penetapan Wilayah Ekoregion

Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. Berdasarkan inventarisasi lingkungan hidup menteri beserta instansi terkait melakukan dan menetapkan wilayah ekoregion, dengan mempertimbangkan kesamaan:

  • Karakteristik bentang alam.
  • Daerah aliran sungai.
  • Iklim, flora dan fauna, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan masyarakat.
  • Hasil inventarisasi lingkungan hidup.

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. Rencan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) ini terdiri atas:

  • Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) nasional.
  • Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) provinsi.
  • Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) kabupaten/kota.

Setelah adanya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) nasional yang diatur dengan peraturan pemerintah, kemudian provinsi dan kabupaten/kota dengan berpedoman pada RPPLH nasional, juga membuat Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) provinsi dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) kabupaten kota berdasarkan inventarisasi tingkat pulau/kepulauan dan inventarisasi tingkat ekoregion, dimana antara Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) baik nasional, provinsi dan kabupaten kota saling terkait.

Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) memuat rencana berkenaan hal-hal sebagai berikut (Pasal 10 ayat (4) UU No. 32 Tahun 2009):

  1. Pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam.
  2. Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup.
  3. Pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam.
  4. Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Pemanfaatan Lingkungan Hidup

Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).

jika Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dimaksud belum tersusun, maka pemanfaatan dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup.
  2. Keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup.
  3. Keselamatan, mutu hidup, dan kesejateraan masyarakat.

Sesuai dengan tingkatannya daya dukung dan tampung serta ekoregion ini ditetapkan oleh menteri untuk tingkat nasional, gubernur untuk tingkat provinsi, bupati/waliokota untuk tingkat kabupaten/kota. (RenTo)(271018)

Lingkungan Hidup, Urusan Pemerintahan Konkuren

Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

1 Comment
Photo by Anna Shvets on Pexels.com

By : Rendra Topan

Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup diatur dalam Pasal 13 –Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Pencemaran lingkungan hidup dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. (Pasal 1 angka 17 UU No. 32 Tahun 2009)

Langkah Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta penanggungjawab usaha atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran dan tanggungjawabnya masing-masing., meliputi:

  1. Pencegahan
  2. Penanggulangan
  3. Pemulihan

Pencegahan

Instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup ini terdiri dari:

  1. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
  2. Tata ruang.
  3. Baku mutu lingkungan hidup.
  4. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
  5. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
  6. Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL).
  7. Perizinan.
  8. Instrumen ekonomi lingkungan hidup.
  9. Anggaran berbasis lingkungan hidup.
  10. Analisis risiko lingkungan hidup.
  11. Audit lingkungan hidup.
  12. Instrument lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat , maka setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.

Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Perizinan di sini adalah izin lingkungan, adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau setiap orang kearah pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Anggaran berbasis lingkungan hidup maksudnya anggaran yang cukup untuk pembiyaan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.

Analisis risiko lingkungan hidup ini meliputi, pengkajian risiko, pengelolaan risiko, komunikasi risiko, dan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

Penanggulangan

Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup setelah terjadi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup dilakukan dengan cara:

  1. Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat.
  2. Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
  3. Penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
  4. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pemulihan

Pemulihan lingkungan hidup wajib dilakukan oleh orang yang melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dengan tahapan sebagai berikut:

  1. Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar.
  2. Remediasi.
  3. Rehabilitasi.
  4. Restorasi.
  5. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ketentuan lebih lanjut tentang tatacara penaggulangan dan tata cara pemulihan diatur dalam peraturan pemerintah. (RenTo)(291018)