Kamus Hukum Indonesia Hukum Positif Indonesia- A Adaptasi Adaptasi; (cagar budaya) Upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting. Administrasi Administrasi Kependudukan; Rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan … Continue reading Kamus Hukum Indonesia→
Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 6)
BAB II Pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama (Pasal 7 – Pasal 10)
BAB III Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (Pasal 11 – Pasal 13)
BAB IV Organisasi dan Pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama (Pasal 14 – Pasal 36)
BAB V Rencana Program Kerja (Pasal 37 – Pasal 38)
BAB VI Kepemilikan, Modal, Aset, dan Pinjaman BUM Desa/BUM Desa Bersama (Pasal 39 – Pasal 48)
BAB VII Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama (Pasal 49 – Pasal 52)
BAB VIII Pengadaan Barang dan/atau Jasa (Pasal 53)
BAB IX Kerja Sama (Pasal 54 – Pasal 57)
BAB X Pertanggungjawaban (Pasal 58 – Pasal 59)
BAB XI Pembagian Hasil Usaha (Pasal 60)
BAB XII Kerugian (Pasal 61)
BAB XIII Penghentian Kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama (Pasal 64 – Pasal 69)
BAB XIV Perpajakan dan Retribusi (Pasal 70)
BAB XV Pendataan, Pemeringkatan, Pembinaan, dan Pengembangan BUM Desa/BUM Desa Bersama (Pasal 71 – Pasal 72)
BAB XVI Ketentuan Lain-Lain (Pasal 73 – Pasal 74)
BAB XVII Ketentuan Peralihan (Pasal 75)
BAB XVIII Ketentuan Penutup (Pasal 76 – Pasal 78)
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21
Pemerintahan desa dalam menjalankan urusan pemerintahan dan tugas-tugas pemerintahan desa salah satu yang menjadi sumber pendanaannya adalah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Hal ini selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Pengertian dana menurut Pasal 1 angka 2 PP No. 60/2014 adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Asas Pengelolaan Dana Desa
Asas pengelolaan dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara adalah:
Tertib.
Taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Efisien.
Ekonomis.
Efektif.
Transparan.
Bertanggungjawab.
Asas-asas tersebut di atas harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.
Pengalokasian dana desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan yang dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.
Proses pencairan dana desa yang telah tersedia pada APBN adalah ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota, yang selanjutnya ditransfer ke APBDesa, dimana dalam pengeolaan dana desa yang telah ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah, sedangkan pengelolaan dana desa dalam anggaran pendapatan dan belanja desa pengelolaannya dilkasnakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan desa.
Penganggaran Dana Desa
Penganggaran dana desa merupakan bagian anggaran belanja pusat non kementerian/lembaga sebagai pos cadangan dana desa, dimana penyusunan pagu anggaran cadangan dana desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bidang penyusunan rencana dana pengeluaran bendahara umum negara, yang selanjutnya pagu anggaran cadangan dana desa diajukan oleh pemerintah kepada dewan perwakilan rakyat untuk mendapat persetujuan menjadi pagu dana desa.
Pengalokasian Dana Desa
Dana desa setiap kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah desa di setiap kabupaten/kota dan rata-rata dana desa setiap provinsi. Rasio jumlah penduduk, luas wilayah dan angka kemiskinan dalam hal pengalokasian dana desa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah sebagai berikut:
30% untuk jumlah penduduk kabupaten/kota.
20% untuk luas luas wilayah kabupaten/kota.
50% untuk angka kemiskinan kabupaten/kota.
Tingkat kesulitan geofrafis ditunjukan oleh indeks kemahalan konstruksi yang digunakan sebagai faktor pengali hasil perhitungan antara jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan.
Penyaluran Dana Desa
Dana desa disalurkan oleh pemerintah kepda kabupaten kota dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah, dengan syarat peraturan bupati/kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa telah disampaikan kepada menteri.
Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan (Pasal 16 PP No. 60/2014) dengan rincian sebagai berikut:
Tahap I pada bulan April sebesar 40%.
Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40%.
Tahap III pada bulan November sebesar 20%.
Penyaluran dana desa dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa dilakukan setelah anggaran belanja dan pendapatan desa ditetapkan.
Penggunaan Dana Desa
Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan, yang diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemeberdayaan masyaraka, sebagaimana yang terdapat pada rencana jangka menengah dan rencana kerja pemerintah desa.
Pelaporan Dana Desa
Penggunaan dana desa harus dilaporkan kepada bupati/walikota setiap semester, dengan ketentuan:
Sementer I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan.
Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
Selanjutnya bupati/walikota menyampaikan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa kepada menteri dengan tembusan menteri yang menangani desa, menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian yang terkait, paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya.
Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa
Pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan dana desa, adapun yang menjadi objek pemantuan sebagai berikut:
Penerbitan peraturan bupati/walikota mengenai tatat cara pembagian dan penetapan besaran dana desa.
Penyeluran dana desa dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa.
Penyampaian laporan realisasi
SilPA dana desa.
Tata cara pemantauan dan evaluasi dana desa diatur secara lebih jelas dengan peraturan menteri. (RenTo)(220819)
Desa sebagai struktur pemerintahan terkecil tentunya juga memilki sistem akuntansi dalam menjalankan urusan pemerintahan sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Keuangan desa diatur dalam Pasal 71 – Pasal 77 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Pengertian keuangan desa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
Dengan adanya hak dan kewajiban desa ini sehingga menimbulkan struktur keuangan desa berupa pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Struktur keuangan ini yang disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Tahapan anggaran pendapatan dan belanja desa dilakukan melalui pengajuan rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa oleh kepala desa dan dimusyawarahkan bersama dengan badan musyawarah desa, yang selanjutnya hasil dari musyawarah tersebut kemudian ditetapkan menjadi pendapatan dan belanja desa oleh kepala desa setiap tahunnya dengan peraturan desa.
Pendapatan Desa
Pendapatan desa bersumber dari:
Pendapatan asli desa terdiri atas hasilusaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli desa.
Alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara; dengan mengfetifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.
Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota; paling sedikit 10% dari pajak dan retribusi daerah.
Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota; paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Bagi kabupaten/kota yang tidak memberikan alokasi dana desa, maka pemerintah pusat dapat melakukan penundaan atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus yang seharusnya disalurkan ke desa.
Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
Lain-lain pendapatan desa yang sah.
Belanja Desa
Belanja desa diproritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah pusat yakni meliputi:
Tidak terbatas pada kebutuhan primer.
Pelayanan dasar.
Lingkungan.
Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.
Dala hal pengelolaan keuangan desa, kepala desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, dan kepala desa dapat memberikan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa.
Aset Desa
Aset merupakan bagian tidak terpisahkan dalam pengelolaan keuangan desa. Aset desa dapat berupa:
Tanah kas desa
Tanah ulayat.
Pasar desa.
Pasar hewan
Tambatan perahu.
Bangunan desa.
Pelelangan ikan.
Pelelangan hasil pertanian
Hutan milik desa.
Mata air milik desa.
Pemandian umum.
Dan aset lainnya yang merupakan milik desa.
Yang dimaksud dengan aset lainnya milik desa adalah bahwa aset tersebut diperoleh dengan ketentuan sebagai berikut:
Kekayaan desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN, APBD, serta APBDesa.
Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis.
Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian atau kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hasil kerjasama desa.
Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
Hal lainnya yang dapat menjadi aset desa antara lain:
Kekayaan milik pemerintah dan pemerintah daerah berskala lokal desa yang ada di desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada desa.
Kekayaan milik desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama pemerintah desa.
Kekayaan milik desa yang telah diambilalih oleh pemerintah pemerintah daerah kabupaten/kota dikembalikan kepada desa, kecuali yang sudah digunakan untuk kepentingan umum.
Bangunan milik desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.
Semua pengelolaan kekayaan milik desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efesiensi, efektifitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. Pengelolaan kekayaan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa. (RenTo)(200819)
Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa yang dapat melakukan penataan desa adalah:
Pemerintah.
Pemerintah daerah provinsi.
Pemerintah daerah kabupaten/kota.
Penataan desa baik yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota didasarkan pada hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tujuan Penataan Desa
Tujuan dari penataan desa sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu:
Mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa.
Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
Mempercepat peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa.
Meningkatkan daya saing desa.
Ruang Lingkup Penataan Desa
Hal-hal yang dimaksud dengan penataan desa ini meliputi:
Pembentukan; merupakan tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada.
Penghapusan; Desa dapat dihapus karena bencana alam dan/atau kepentingan program nasional yang strategis.
Penggabungan; Dua Desa atau lebih yang berbatasan dapat digabung menjadi Desa baru berdasarkan kesepakatan Desa yang bersangkutan dengan memperhatikan persyaratan yangditentukan dalam Undang-Undang.
Perubahan status; Desa dapat berubah status menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melalui Musyawarah Desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat Desa.
Penetapan desa; Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
Pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan perubahan status sebuah desa ditetapkan dengan peraturan daerah.
Mengenai ruang lingkup penataan desa akan diuraikan dalam judul sendiri pada arikel berikutnya. (RenTo)(230719)
Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa pembentukan desa merupakan tindakan mengadakan desa baru diluar desa yang ada. Pembentukan desa ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat desa, serta kemampuan dan potensi desa.
Dalam pembentukannya sebuah desa harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
Batas usia desa induk paling sedikit lima tahun terhitung sejak pembentukan.
Jumlah penduduk.
Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah.
Sosial bidaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa.
Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam. sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung.
Batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan dalam peraturan bupati/walikota.
Sarana dan prasarana bagi pemerintahan desa dan pelayanan public.
Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan Jumlah Penduduk
Mengenai ketentuan jumlah penduduk yang menjadi salah satu syarat pembentukan desa diatur lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, adalah sebagai berikut:
Wilayah Jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga.
Wilayah Bali paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga.
Wilayah Sumatera paling sedikit 4000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga.
Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3000 (tiga ribu) jiwa atau 600 (enam ratus) kepala keluarga.
Wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) atau 500 (lima ratus) kepala keluarga.
Wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) kepala keluarga.
Wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga.
Wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga.
Wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa atau 100 (seratus) kepala keluarga.
Pembentukan desa terlebih dahulu dilakukan dengan membentuk desa persiapan yang merupakan bagian dari wilayah desa induk, untuk selanjutnya ditingkatkan statusnya menjadi desa dalam jangka waktu satu sampai tiga tahun yang dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi. Hal ini telah diatur dalam Pasal 8 ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Dalam hal pembentukan desa, Pemerintah juga dapat memprakarsai pembentukan desa di kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional. (RenTo)(230719)
Desa merupakan struktur terkecil dari pembagian wilayah Republik Indonesia yang kedudukannya sejajar dengan kelurahan. Desa terdiri dari desa dan desa adat, hal ini sesuai dengan pengertian desa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karateristik yang berlaku umum untuk seluruh Indonesia, sedangkan desa adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berbeda dari desa pada umumnya, terutama karena kuatnya pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya lokal, dan kehidupan sosial budaya masyarakat desa.
Pengertian Desa
Desa mempunyai pemerintahan desa, dimana pengertian dari pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 angka 2 UU No. 6/2014), sedangkan pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
Ruang Lingkup
Ruang lingkup pengaturan desa dalam pemerintahan berupa :
Penyelenggaraan pemerintahan desa.
Pelaksanaan pembangunan desa.
Pembinaan kemasyarakatan desa.
Pemberdayaan masyarakat desa.
Asas Pemerintahan Desa
Semua hal sebagaimana tersebut di atas dilaksanakan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan bhinneka tunggal ika, dengan berasaskan:
Rekognisi; yaitu pengakuan terhadap hak asal usul.
Subsidaritas; yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa.
Keberagaman; yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kebersamaan; yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan ditingkat desa dan unsur masyarakat desa dalam membangun desa.
Kegotongroyongan; yaitu kebiasaan saling tolong menolong untuk membangun desa.
Kekeluargaan; yaitu kebiasaan saling tolong menolong untuk membangun desa.
Musyawarah; yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan.
Demokrasi; yaitu sistem pengorganisasian masyarakat desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat desa atau dengan persetujuan masyarakat desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin.
Kemandirian; yaitu suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri.
Partisipasi; yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan.
Kesetaraan; yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran.
Pemberdayaan; yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
Keberlanjutan; yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan desa.
Tujuan Pemerintahan Desa
Pengaturan desa sebagaimana telah disebutkan diatas bertujuan untuk:
Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagaman sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan busaya masyarakat desa.
Mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk mengembangkan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama.
Membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggungjawab.
Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.
Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional.
Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional.
Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.
Tujuan-tujuan tersebut di atas telah disebutkan dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (RenTo)(180719)
You must be logged in to post a comment.