Pemerintahan Desa
By: Rendra Topan Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa yang dapat melakukan penataan desa adalah: Pemerintah. Pemerintah daerah provinsi. Pemerintah daerah […]
By: Rendra Topan Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa pembentukan desa merupakan tindakan mengadakan desa baru diluar desa yang ada. Pembentukan desa ditetapkan dengan peraturan daerah […]
BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 7) BAB II Penganggaran (Pasal 8 –Pasal 10) BAB III Pengalokasian (Pasal 11 – Pasal 14) BAB IV Penyaluran (Pasal 15 – Pasal 18) […]
By: Rendra Topan Desa merupakan struktur terkecil dari pembagian wilayah Republik Indonesia yang kedudukannya sejajar dengan kelurahan. Desa terdiri dari desa dan desa adat, hal ini sesuai dengan pengertian desa menurut Pasal 1 […]
BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 4) BAB II Kedudukan dan Jenis Desa (Pasal 5 – Pasal 6) BAB III Penataan Desa (Pasal 7 – Pasal 17) BAB IV Keweangan […]
