Tag Archives: Asuransi

Perasuransian

Dana Pensiun

taspen, askes

Hukum Positif Indonesia-

Melalui artikel ini diuraikan secara garis besar tentang dana pensiun sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, untuk menambah wawasan kita semua.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Dana Pensiun

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, dana pensiun adalah badan hukum dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.

Jadi dana pensiun merupakan badan hukum atau korporasi, sebagai badan hukum tentunya harus mengikuti tata cara pendirian sebuah badan hukum, dimana badan hukum juga merupakan subjek hukum dalam hukum positif Indonesia.

Jenis Dana Pensiun

Jenis dana pensiun sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, terdiri dari:

  1. Dana pensiun pemberi kerja.
  2. Dana pensiun lembaga keuangan.

Dana Pensiun Pemberi Kerja

Dana pensiun pemberi kerja yang merupakan salah satu jenis dana pensiun penyelenggaraannya diatur dalam Pasal 5 – Pasal 39 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

Dana pensiun pemberi kerja adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti atau Program Pensiun Iuran Pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban pada pemberi kerja.

Dana Pensiun Lembaga Keuangan

Dana pensiun lembaga keuangan yang juga merupakan jenis dana pensiun yang diatur dalam Pasal 40 – Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

Dana pensiun lembaga keuangan adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti, bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.

Berdasarkan pengertian dana pensiun pemberi kerja maupun dana pensiun lembaga keuangan, terdapat beberapa istilah yang perlu diketahui pengertiannya berdasarkan ketentuan umum yang merupakan BAB I dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, yaitu:

  1. Program pensiun; adalah setiap program yang mengupayakan manfaat pensiun bagi peserta.
  2. Manfaat pensiun; adalah pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan dana pensiun.
  3. Peraturan dana pensiun; adalah peraturan yang berisi ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun.

Program Pensiun

Dana pensiun memiliki beberapa program dalam pengelolaan keuangannya. Program pensiun dibedakan menjadi:

  1. Program pensiun manfaat pasti; adalah program pensiunyang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun atau program pensiun lain yang bukan program pensiun iuran pasti.
  2. Program pensiun iuran pasti; adalah program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun. 

Manfaat Pensiun

Berdasarkan program pensiun sebagaimana tersebut di atas, maka peserta dana pensiun akan memperoleh manfaat. Manfaat pensiun dibedakan menjadi:

  1. Manfaat pensiun normal; adalah manfaat pensiun bagi peserta, yang mulai dibayarkan pada saat peserta pensiun setelah mencapai usia pensiun normal atau sesudahnya.
  2. Manfaat pensiun dipercepat; adalah manfaat pensiun bagi peserta yang dibayarkan bila peserta pensiun pada usia tertentu sebelum usia pensiun normal.
  3. Manfaat pensiun cacat; adalah manfaat pensiun bagi peserta, yang dibayarkan bila peserta menjadi cacat.

Artikel ini merupakan pengantar untuk pengenalan mengenai dana pensiun guna menambah pengetahuan dan informasi. (RenTo)(080220)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun

Kamus Hukum Indonesia

Kamus Hukum Indonesia Hukum Positif Indonesia- A Adaptasi Adaptasi; (cagar budaya) Upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting. Administrasi Administrasi Kependudukan; Rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan … Continue reading Kamus Hukum Indonesia

Sistematika Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Jenis dan Status Hukum Dana Pensiun (Pasal 2 – Pasal 4)
  3. BAB III Dana Pensiun Pemberi Kerja (Pasal 5 – Pasal 39)
  4. BAB IV Dana Pensiun Lembaga Keuangan (Pasal 40 – Pasal 48)
  5. BAB V Pemberian Fasilitas Perpajakan (Pasal 49 – Pasal 55)
  6. BAB VI Ketentuan Pidana (Pasal 56 – Pasal 60)
  7. BAB VII Ketentuan Peralihan (Pasal 61)
  8. BAB VIII Ketentuan Penutup (Pasal 62 – Pasal 63)

Badan Hukum Perusahaan Perasuransian

Asuransi-Hukum Positif Indonesia

By: Rendra Topan

Perusahaan perasuransian di Indonesia haruslah berbadan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. 

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Bentuk Badan Hukum Perusahaan Perasuransian

Bentuk badan hukum perasuransian di Indonesia menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu:

  1. Perseroan terbatas.
  2. Koperasi.
  3. Usaha bersama yang telah ada pada saat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Usaha bersama yang telah ada sebelum UU No. 40/2014 apabila bermaksud menyelenggarakan usaha asuransi umum, usaha asuransi jiwa, usaha asuransi umum syariah, atau usaha asuransi jiwa syariah harus diarahkan untuk menjadi badan usaha berbentuk koperasi dengan pertimbangan kejelasan tata kelola dan prinsip usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan yang diautr lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Pemilik Perusahaan Asuransi

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian disebutkan bahwa perusahaan perasuransian hanya dapat dimiliki o;eh:

  1. Warga Negara Indonesia (WNI) dan/atau badan hukum Indonesia yang secara langsung atau tidak langsung sepenuhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia.
  2. WNI sebagaimana yang disebutkan pada angka 1 di atas, secara bersama-sama dengan warga negara asing atau badan hukum asing yang harus merupakan perusahaan perasuransian yang memilkiusaha sejenis atau perusahaan induk yang salah satu anak perusahaannya bergerak di bidang usaha perasuransian yang sejenis. Warga negara asing hanya dapat menjadi pemilik perusahaan perusahaan perasuransian melalui transaksi di bursa efek.

Kriteria badan hukum asing dan kepemilikan badan hukum asing dalam perusahaan perasuransi diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. (RenTo)(040919)

Ruang Lingkup Usaha Perasuransian di Indonesia

Asuransi-Hukum Positif Indonesia

By: Rendra Topan

Dalam artikel Mengenal Perasuransian di Indoneisa telah diuraikan bahwa asuransi terdiri atas:

  1. Asuransi, yang diselenggarakan oleh perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa.
  2. Asuransi syariah, yang diselenggarakan oleh perusahaan asuransi umum syariah dan perusahaan asuransi jiwa syariah.

Ruang lingkup usaha perasuransian secara umum diatur dalam Pasal 2 – Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Berikut ini uraian mengenai asuransi dan dan Asuransi syariah.

Asuransi

Asuransi diselenggarakan oleh:

Perusahaan Asuransi Umum

Perusahaan asuransi umum hanya dapat menyelenggarakan:

  1. Usaha asuransi umum; adalah usaha jasa pertanggungan risiko yang memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwayang tidak pasti. Usaha asuransi umum termasuk lini usaha asuransi kesehatan dan lini asuransi kecelakaan diri.
  2. Usaha reasuransi; adalah usaha jasa pertanggungan ulang terhadap resiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya. Usaha reasuransi lingkupnya adalah pertanggungan risiko atas perusahaan asuransi umum lain

Perusahaan Asuransi Jiwa

Persuahaan asuransi jiwa merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha asuransi jiwa. 

Usaha asuransi jiwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidu, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didsarkan pada hasil pengelolaan dana.

Perusahaan asuransi jiwa hanya dapat menyelenggarakan usaha asuransi jiwa termasuk lini usaha anuitas, lini usaha asuransi kesehatan, dan lini usaha asuransi kecelakaan diri.

Perusahaan Reasuransi

Perusahaan reasuransi adalah perusahaan yang melaksanakan usaha reasuransi yang merupakan usaha jasa pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan penjamin.

Perusahaan reasuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha reasuransi.

Asuransi Syariah

Asuransi syarifah diselenggarakan oleh:

Perusahaan Asuransi Umum Syariah

Perusahaan asuransi umum syariah hanya dapat menyelenggarakan:

  1. Usaha asuransi umum syariah; yaitu usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi  dengan memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.
  2. Usaha reasuransi syariah; yaitu usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah atas risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjamin syariah, atau perusahaan reasuransi syariah lainnya. Usaha reasuransi syariah untuk risiko perusahaan asuransi umum syariah lain.

Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah

Perusahaan asuransi jiwa syariah merupakan perushaan yang bergerak pada bidang usaha asuransi jiwa syariah.

Usaha asuransi jiwa syariah berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan pembayaran yang didasarkan  pada meninggal atau hidupnya peserta, atau pembayaran lain kepada peserta atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Perusahaan asuransi jiwa syariah hanya dapat menyelenggarakan  usaha asuransi jiwa syariah termasuk lini usaha anuitas berdasarkan prinsip syariah, lini usaha asuransi kesehatan berdasarkan prinsip syariah, dan lini usaha asuransi kecelakaan diri berdarkan prinsip syariah.

Perusahaan Reasuransi Syariah

Perusahaan reasuransi syariah merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha reasuransi syariah.

Usaha reasuransi syariah berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah atas risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjamin syariah, atau perusahaan reasuransi syariah lainnya. Usaha reasuransi syariah untuk risiko perusahaan asuransi umum syariah lain.

Jenis Perusahaan Arusansi Lainnya

Jenis perusahaan asuransi lainnya di Indonesia adalah:

Perusahaan Pialang Asuransi

Perusahaan pialang asuransi merupakan perusahaan yang bidang usahanya adalah jasa konsultansi dan/atau keperantaraan dalam penutupan asuransi atau asuransi syariah serta penanganan penyelesaian kalimnya dengan bertindak untuk dan atas nama pemegang polis, tertanggung, atau peserta.

Perusahaan pialang asuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha pialang asuransi, dimana pialang asuransi menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian adalah usaha jasa konsultasi  dan/atau keperantaraan dalam penutupan asuransi atau asuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama pemegang polis, tertanggung, atau peserta.

Perusahaan Pialang Reasuransi

Perusahaan pialang reasuransi adalah perusahaan yang bidang usahanya adalah jasa konsultansi dan/atau keperantaraan dalam penempatan reasuransi atau penempatan reasuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang melakukan penempatan reasuransi atau reasuransi syariah.

Perusahaan pialang asuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha pialang reasuransi, dimana pengertian usaha pialang asuransi menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian adalah usaha jasa konsultansi dan/atau keperantaraan dalam penempatan reasuransi atau penempatan reasuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang melakukan penempatan reasuransi atau reasuransi syariah.

Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi

Perusahaan penilai kerugian asuransi adalah perusahaan yang bidang usahanya adalah jasa penilaian klaim dan/atau jasa konsultansi atas objek asuransi.

Perusahaan penilai kerugian asuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha penilai kerugian asuransi, yangmana pengertian usaha penilai kerugian asuransi berdasarkan Pasal 1 angka 13 UU No. 40/2014 adalah usaha jasa penilaian klaim dan/atau jasa konsultasi atas objek asuransi.

Ruang lingkup usaha asuransi umum dan asuransi jiwa serta usaha asuransi umum syariah dan usaha asuransi jiwa syariah dapat diperluas sesuai dengan kebuuthan masyarakat, yangmana perluasan tersebut dapat berupa penambahan manfaat yang besarnya didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Mengenai perluasan ruang lingkup sebagai dimaksud di atas diatur lebih lanjut dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan. (RenTo)(010919)

Jaminan Kesehatan bagi Penduduk di Indonesia

BPJS-Hukum Positif Indonesia

By: Rendra Topan

Jaminan kesehatan merupakan salah satu program dari Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sebagai salah satu program, sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan, maka diterbitkanlah Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang merupakan peraturan pelaksana dari UU No. 24/2011.

Pada artikel ini diuraikan terlebih dahulu mengenai beberapa istilah secara umum yang berkenaan dengan jaminan kesehatan untuk lebih memudahkan dalam pemahaman, antara lain:

Pengertian Jaminan Kesehatan

Pengertian Jaminan kesehatan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran jaminan kesehatan atau iuran jaminan kesehatannya dibayar oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. 

Setiap orang yang disebutkan dalam pengertian jaminan kesehatan di atas adalah peserta jaminan kesehatan termasuk orang asing, hal ini sesuai dengan pengertian peserta jaminan kesehatan yang menyebutkan bahwa Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran jaminan kesehatan (Pasal 1 angka 2 Perpres No. 82/2018)

Peserta Jaminan Kesehatan

Sesuai dengan defenisi jaminan kesehatan bahwa yang menjadi peserta jaminan kesehatan adalah setiap orang, dan termasuk orang asing yang paling sedikit waktu berkeja di Indoneisa adalah enam bulan. Untuk itu perserta jaminan kesehatan berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 meliputi:

  1. Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan.
  2. Bukan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan.

Penerima Bantuan Iuran (PBI)

Penerima bantuan iuran jaminan kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta jaminan kesehatan sebagaiman disebutkan dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, yangmana peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan ini lebih lanjut ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Bukan Penerima Bantuan Iuran (PBI)

Selanjutnya peserta yang bukan Penerima Bantuan Iuran (PBI)  jaminan kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan terdiri atas:

  1. Pekerja Penerima Upah (PPU) dan anggota keluarganya; PPU adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah. Termasuk ke dalam kelompok PPU yaitu; pejabat negara, pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah, PNS, prajurit, anggota POLRI, kepala desa dan perangkat desa, pegawai swasta, dan pekerja/pegawai yang tidak disebutkan sebelumnya yang menerima gaji atau upah.
  2. Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan anggota keluarganya; PBPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri. Termasuk ke dalam kelompok PBPU yaitu: perkeja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri, dan pekerja yang tidak termasuk ke dalam kategori sebelumnya yang bukan penerima gaji atau upah.   
  3. Bukan Pekerja (BP) dan anggota keluarganya; BP adalah setiap orang yang bukan termasuk PPU, PBPU, PBI jaminan kesehatan, dan penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah. Termasuk ke dalam kelompok BP yaitu: investor, pemberi kerja, penerima pensiun, veteran, perintis kemerdekaan, janda, duda, atau anak yatim dan/atau piatu dari veteran atau perintis kemerdekaan, dan yang tidak termasuk pada kategori sebelumnya yang mampu membayar iuran.

Anggota Keluarga Bukan Penerima Bantuan Iuran (PBI)

Mengenai anggota keluarga yang menjadi peserta  yang bukan PBI secara khusus diatur dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang menyebutkan bahwa anggota keluarga Pekerja Penerima Upah (PPU) adalah sebagai berikut:

  1. Anggota keluarga dari peserta PPU meliputi suami/isteri yang sah, anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, dan anak angkat yang sah, paling banyak 4 orang.
  2. Anak kandung, anak tiri dari perkainan yang sah, dan anak angkat yang sah, dengan kriteria: tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai  penghasilan sendiri, belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun bagi yang masih menempuh pendidikan formal.
  3. Selain anggota keluarga yang tersebut di atas, peserta PPU dapat mengikutsertakan anggota kelaurga lain, seperti ayah, ibu, dan mertua.

Iuran Jaminan Kesehatan

Setiap peserta jaminan kesehatan diharuskan untuk membayar iuran jaminan kesehatan. Untuk lebih jelasnya mengenai apa yang dimaksud dengan iuran, Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan menyebut bahwa pengertian iuran jaminan kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk program jaminan kesehatan.

Kewajiban Membayar Iuran Jaminan Kesehatan

Secara umum kewajiban membayar iuran berdasarkan Pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan adalah sebagai berikut:

  1. Iuran bagi peserta PBI Jaminan Kesehatan dibayar oleh pemerintah pusat.
  2. Iuran bagi penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah dibayar oleh pemerintah daerah.
  3. Iuran bagi peserta PPU dibayar oleh pemberi kerja dan pekerja.
  4. Iuran bagi peserta PBPU dan peserta BP dibayar oleh peserta atau pihak lain atas nama peserta.
  5. Iuran bagi peserta PPU tidak berlaku bagi penerima pensiun pejabat negara yang berhenti dengan hak pensiun, PNS yang berhenti dengan hak pensiun, prajurit dan anggota POLRI yang berhenti dengan hak pensiun, dan janda, duda atau anak yatim dan/atau piatu yang mendapat hak pensiun. Tidak berlaku juga bagi veteran dan perintis kemerdekaan.
  6. Iuran bagi bayi baru lahir dibayarkan oleh peserta atau pihak lain atas nama peserta pada saat mendaftar paling lama 28 (dua puluh delapan hari) sejak dilahirkan.

Sebagai catatan bahwa dalam Pasal 106 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatkan disebutkan bahwa semua ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan yang telah beberapa kali mengalami perubahan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan  dengan peraturan presiden ini. (RenTo)(050919)

Jenis Perusahaan Perasuransian

By: Rendra Topan

Artikel ini merupakan kelanjutan dari artikel sebelumnya tentang Mengenal Perasuransian di Indonesia. Telah diuraikan sebelumnya bahwa penyelenggaraan asuransi di Indonesia dilaksankan oleh perusahaan perasuransian. 

Jenis Perusahaan Perasuransian

Perusahaan perasuransian terdiri dari beberepa jenis, yaitu:

  1. Perusahaan asuransi; adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa.
  2. Perusahaan asuransi syariah; adalah perusahaan asuransi umum syariah dan perusahaan asuransi jiwa syariah.
  3. Perusahaan reasuransi; adalah perusahaan yang melaksanakan usaha reasuransi yang merupakan usaha jasa pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan penjamin.
  4. Perusahaan reasuransi syariah; adalah perusahaan yang bidang usahanya adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah atas risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjamin syariah.
  5. Perusahaan pialang asuransi: merupakan perusahaan yang bidang usahanya adalah jasa konsultansi dan/atau keperantaraan dalam penutpan asuransi atau asuransi syariah serta penanganan penyelesaian kalimnya dengan bertindak untuk dan atas nama pemegang polis, tertanggung, atau peserta. 
  6. Perusahaan pialang reasuransi; adalah perusahaan yang bidang usahanya adalah jasa konsultansi dan/atau keperantaraan dalam penempatan reasuransi atau penempatan reasuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang melakukan penempatan reasuransi atau reasuransi syariah.
  7. Perusahaan penilai kerugian asuransi; adalah perusahaan yang bidang usahanya adalah jasa penilaian klaim dan/atau jasa konsultansi atas objek asuransi.

Jadi di Indonesia terdapat tujuh jenis perusahaan perasuransian sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. (RenTo)(290819)

Mengenal Perasuransian di Indonesia

By: Rendra Topan

Seiring dengan kemajuan jaman dan kebutuhan masyarakat akan jaminan  kesehatan, dan barang-barang yang bernilai lainnya, maka mucul berbagai macam asuransi mulai dari asuransi kesehatan, kecelakaan, rumah, kendaraan bermotor dengan segala macam propagandanya.

Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang asuransi, namun mereka mengikuti program asuransi, sehingga saat proses claim sering terjadi kesalahpahaman.

Melalui artikel ini penulis menyampaiakan tentang asuransi secara garis besar, berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Apa itu asuransi?

Asuransi terbagi atas dua macam, yaitu: asuransi dan asuransi syariah.

Pengertian asuransi berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

  1. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau;
  2. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian diantara pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara:

  1. Memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu rpistiwa yang tidak pasti, atau;
  2. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta  atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Asuransi syariah ini didasarkan pada prinsip syariah yang merupakan prinsip hukum islam dalam kegiatan perasuransian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang sayriah.

Objek Asuransi

Hal apa saja yang dapat diasuransikan? Berdasarkan Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian disebutkan bahwa hal-hal yang dapat diasuransikan atau menjadi objek asuransi adalah:

  1. Jiwa dan raga.
  2. Kesehatan manusia.
  3. Tanggung jawab hukum.
  4. Benda dan jasa.
  5. Serta kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan/atau berkurang nilainya.

Dalam hal hal penyelenggaraaan asuransi sebagaimana yang diuraikan di atas, dilakukan oleh perusahaan perasuransian. (RenTo)(290819)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Sistematika Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 )
  2. BAB II Ruang Lingkup Usaha Perasuransian (Pasal 2 – Pasal 5)
  3. BAB III Bentuk Badan Hukum dan Kepemilikan Perusahaan Perasuransian (Pasal 6 – Pasal 7)
  4. BAB IV Perizinan Usaha (Pasal 8 – Pasal 10)
  5. BAB V Penyelenggaraan Usaha (Pasal 11 – Pasal 34)
  6. BAB VI Tata Usaha Perasuransian Berbentuk Koperasi dan Usaha Bersama (Pasal 35)
  7. BAB VII Peningkatan Kapasitas Asuransi, Asuransi Syariah, Reasuransi, dan reasuransi Syariah Dalam Negeri (Pasal 36 – Pasal 38)
  8. BAB VIII Program Asuransi Wajib (Pasal 39)
  9. BAB IX Perubahan Kepemilikan, Penggabungan, dan Peleburan (Pasal 40 – Pasal 41)
  10. BAB X Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan (Pasal 42 – Pasal 52)
  11. BAB XI Perlindungan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta (Pasal 53 – Pasal 54)
  12. BAB XII Profesi Penyedia Jasa bagi Perusahaan Perasuransian (Pasal 55 – Pasal 56)
  13. BAB XIII Pengaturan dan Pengawasan (Pasal 57 – Pasal 67)
  14. BAB XIV Asosiasi Usaha Perasuransian (Pasal 68 – Pasal 69)
  15. BAB XV Sanksi Administrasi (Pasal 70 – Pasal 72)
  16. BAB XVI Ketentuan Pidana (Pasal 73 – Pasal 82)
  17. BAB XVII Ketentuan Peralihan (Pasal 83 – Pasal 88)
  18. BAB XVIII Ketentuan Penutop (Pasal 89 – Pasal 92)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337