Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Hukum Positif Indonesia- Perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik negara/daera di atur dalam ketentuan Pasal 9 – Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Perencanaan dan […]
Hukum Positif Indonesia- Pengelolaan barang milik negara maupun barang milik daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 […]
Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal I Perubahan ketentuan Pasal 1 angka 12 dan angka 21, […]
Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 3) BAB II Pejabat Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Pasal 4 – Pasal […]
keterangan: Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020.
Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 3) BAB II Sumber Dana Penanggulangan Bencana (Pasal 4 – […]
Sistematika Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan […]
Sistematika Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 5) BAB II Kekuasan Atas Pengelolaan Keuangan Negara (Pasal 6 – Pasal 10) BAB III Penyusunan […]
BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 7) BAB II Penganggaran (Pasal 8 –Pasal 10) BAB III Pengalokasian (Pasal 11 – Pasal 14) BAB IV Penyaluran (Pasal 15 – Pasal 18) […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor selain pajak, Pemerintah Negara Republik Indonesia menetapkan peraturan dalam bentuk undang-undang untuk menjamin kepastian hukum dalam pengelolaan kekayaan negara. Undang-undang dimaksud adalah […]
Sistematika Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1- Pasal 2) BAB II Objek dan Subjek PNBP (Pasal 3 – Pasal 5) BAB III […]
Sistematika Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Prinsip Kebijakan Perimbangan Keuangan (Pasal 2 – Pasal 3) […]
Cerita Si Birong
