Tag Archives: Agraria

Pertanahan

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

Photo by sergio souza on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi yang juga mencakup muatan pengaturan perairan pesisir.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Hal-hal berkenaan dengan muatan pengaturan perairan pesisir dirumuskan berdasarkan materi teknis yang disusun oleh perangkat daerah provinsi, dalam hal ini adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Materi teknis yang menjadi muatan perairan pesisir tersebut harus mendapatkan persetujuan teknis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan.

Pedoman dalam Penyusunan Tata Ruang Wilayah Provinsi

Dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi mengacu pada:

  • Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
  • Rencana tata ruang pulau/kepulauan.
  • Rencana tata ruang kawasan strategis nasional.
  • Recana zonasi kawasan antarwilayah.
  • Rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu.

Di samping mengacu pada hal tersebut di atas, rencana tata ruang wilayah provinsi juga disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

  • Rencana pembangunan jangka panjang nasional.
  • Rencana pembangunan jangka menengah nasional.
  • Rencana pembangunan jangka panjang provinsi.
  • Rencana pembangunan jangka menengah provinsi.
  • Rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten, dan/atau rencana tata ruang wilayah kota yang berbatasan.
  • Wawasan nusantara dan ketahanan nasional.
  • Perkembangan permasalahan regional dan global serta hasil pengkajian implikasi penataan ruang nasional.
  • Upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan serta stabilitas ekonomi.
  • Keselarasan aspirasi pembangunan nasional dan pembangunan daerah.
  • Daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup.
  • Kondisi dan potensi sosial masyarakat.
  • Pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi.
  • Kebijakan pembangunan nasional yang bersifat strategis.

Muatan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

Rencana tata ruang wilayah provinsi paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:

  • Tujuan, kebijakan, dan strategis penataan ruang wilayah provinsi.
  • Rencana struktur ruang wilayah provinsi yang meliputi rencana sistem pusat permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana.
  • Rencana pola ruang wilayah provinsi yang meliputi kawasan lindung yang memiliki nilai strategis provinsi termasuk kawasan konservasi di laut, dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis provinsi termasuk kawasan pemanfaatan umum.
  • Alur migrasi biota laut.
  • Arahan pemanfaatan raung wilayah provinsi yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan.
  • Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi arahan zonasi sistem provinsi, arahan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.
  • Kebijakan pengembangan kawasan strategis provinsi.
  • Arahan kebijakan pengembangan wilayah kabupaten/kota.
  • Arahan kebijakan peruntukan ruang pada sempadan pantai, sungai, situ, danau, embung, waduk, dan mata air.

Manfaat Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

Kegunaan Rencana tata ruang wilayah provinsi adalah sebagai acuan dalam hal-hal sebagai berikut:

  • Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten.
  • Penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.
  • Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi.
  • Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi.
  • Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah provinsi.
  • Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan kesimbangan perkembangan antarwilayah kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor.
  • Penetapan lokasi, dan fungsi ruang untuk investasi.

Ruang Lingkup Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi meliputi:

Proses Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

Proses penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi mempunyai tahapan sebagai berikut:

  • Persiapan penyusunan, terdiri atas:
    • Penyusunan kerangka acuan kerja.
    • Penetapan metodelogi yang digunakan.
  • Pengumpulan Data, terdiri atas:
    • Data wilayah admininstrasi.
    • Data dan informasi kependudukan.
    • Data dan informasi bidang pertanahan.
    • Data dan informasi kebencanaan.
    • Data dan informasi kelautan.
    • Peta dasar dan peta tematik yang dibutuhkan.
  • Pengolahan data dan analisis, terdiri atas:
    • Analisis potensi dan permasalahan regional dan global.
    • Analisis daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup yang terintegrasi dengan kajian lingkungan hidup strategis.
  • Perumusan konsepsi rencana tata ruang wilayah provinsi.
  • Penyusunan rancangan peraturan tentang rencana ruang wilayah provinsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan integrasi kajian lingkungan hidup strategis dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri. (RenTo)(280621)

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Photo by Skylar Kang on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Penyusunan rencana tata ruang wilayah nasional mencakup ruang darat, ruang udara, dan ruang laut yang meliputi wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dilaksanakan oleh menteri, khusus untuk ruang laut dirumuskan berdsarkan materi teknis yang disusun oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pedoman dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Hal-hal pokok yang menjadi pedoman dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah nasional adalah sebagai berikut:

  • Rencana pembangunan jangka panjang nasional.
  • Rencana pembangunan jangka menengah nasional.
  • Wawasan nusantara dan ketahanan nasional.
  • Ketentuan hukum laut internasional.
  • Perjanjian internasional.
  • Perkembangan permasalahan regional dan globalserta hasil pengkajian implikasi penataan ruang nasional.
  • Upaya pemerataan pembangunan nasional dan pembangunan daerah.
  • Kondisi dan potensi sosial masyarakat.
  • Pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi.
  • Kebijakan pembangunan nasional yang bersifat strategis.
  • Rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten, dan/atau rencana tata raung wilayah kota.

Muatan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Rencana tata ruang wilayah nasional setidaknya memuat hal-hal sebagai berikut:

  • Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah nasional.
  • Rencana struktur ruang wilayah nasional yang meliputi rencana sistem pusat permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana.
  • Rencana pola ruang wilayah nasional yang meliputi kawasan lindung yang memiliki nilai strategis nasional termasuk kawasan konservasi di laut, dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional nasional termasuk kawasan pemanfaatan umum.
  • Alur migrasi biota laut.
  • Penetapan Kawasan Strategis Nasional (KSN).
  • Penetapan Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT).
  • Penetapan lokasi kawasan antarwilayah.
  • Arahan pemanfaatan ruang yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan.
  • Strategi kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Nasional (KSN).
  • Strategi kebijakan pengembangan pulau/kepulauan.
  • Strategi kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT).
  • Strategi kebijakan pengembangan kawasan antarwilayah.
  • Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional yang berisi indikasi arahan zonasi sistem nasional, arahan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.
  • Arahan kebijakan peruntukan ruang pada sempadan pantai, sungai, situ, danau, embung, waduk, dan mata air.

Manfaat Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Rencana tata ruang wilayah nasional menjadi pedoman atau acuan dalam:

  • Penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) pulau/kepulauan.
  • Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN).
  • Penyusunan Rencana Zonasi Kasawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT).
  • Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (RZ KAW).
  • Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara (RDTR KPN).
  • Penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi.
  • Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.
  • Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional.
  • Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional.
  • Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional.
  • Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan kesimbangan perkembangan antarwilayah provinsi, serta keserasian antarsektor.

Ruang Lingkup Penyusunan Rencana Tata Ruang Nasional

Penyusunan rencana tata ruang wilayah nasional meliputi:

Proses Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Proses Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional terdiri atas lima tahapan yaitu:

  1. Penyusunan kerangka acuan kerja, terdiri atas:
    • Penyusunan kerangka acuan kerja.
    • Penetapan metodologi yang digunakan.
  2. Pengumpulan data, terdiri atas:
    • Data wilayah administrasi.
    • Data dan informasi kependudukan.
    • Data dan informasi bidang pertanahan.
    • Data dan informasi kebencanaan.
    • Data dan informasi kelautan.
    • Peta dasar dan peta tematik yang dibutuhkan.
  3. Pengolahan data dan analisis, terdiri atas:
    • Analisi potensi dan permasalahan regional dan global.
    • Analisis daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup yang terintegrasi dengan kajian kingkungan hidup strategis.
  4. Perumusan konsepsi rencana tata ruang wilayah nasional.
  5. Penyusunan rancangan peraturan pemerintah tentang rencana tata ruang wilayah nasional.

Peta dasar sebagaimana dimaksud dalam uraian di atas adalah peta rupa bumi Indonesia atau peta dasar lainnya yang merupakan peta termutakhir dan telah ditetapkan oleh kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial. (RenTo)(230621)

Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang

Photo by Anna Shvets on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Penyusunan rencana umum tata ruang merupakan tahapan awal dari rencana umum tata ruang yang juga merupakan bagian dari Perencanaan Tata Ruang.

Penyusunan rencana umum tata ruang diatur dalam ketentuan Pasal 9 – Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Penyusunan rencana umum tata ruang meliputi:

Dalam melakukan penyusunan rencana umum tata ruang sampai dengan penetapan rencana umum tata ruang mempunyai batas waktu guna menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaannya.

Batasan waktu tersebut adalah 18 bulan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang menyebutkan bahwa, “jangka waktu penyusunan dan penetapan rencana umum tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak pelaksanaan penyusunan rencana umum tata ruang”.

Uraian lebih rinci mengenai penyusunan rencana tata ruang baik untuk tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota diuraikan dalam judul tersendiri. (RenTo)(100621)

Pokok-Pokok Perencanaan Tata Ruang

Photo by Pixabay on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Perencanaan tata ruang mempunyai pengertian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pula ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang (RTR).

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Perencanaan tata ruang bertujuan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang.

Perencanaan tata ruang ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

  • Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang.
  • Penyusunan Rencana RInci Tata Ruang.
  • Penetapan Rencana Umum Tata Ruang.
  • Penetapan Rencana Rinci Tata Ruang.
  • Peninjauan Kembali dan Revisi Rencana Tata Ruang.

Rencana Umum Tata Ruang

Rencana umum tata ruang secara berjenjang terdiri atas:

  • Rencana tata ruang wilayah nasional.
  • Rencana tata ruang wilayah provinsi.
  • Rencana tata ruang wilayah kabupaten.
  • Rencana tata ruang wilayah kota.

Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang

Penyusunan rencana umum tata ruang, terdiri atas:

  • Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
  • Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.
  • Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
  • Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.

Penetapan Rencana Umum Tata Ruang

Penetapan rencana umum tata ruang meliputi hal-hal sebagai berikut:

  • Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
  • Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.
  • Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
  • Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.

Rencana Rinci Tata Ruang

Rencana rinci tata ruang terdiri atas:

  • Rencana Tata Ruang (RTR) pulau/kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT), Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah(RZ KAW), dan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara (RDTR KPN) sebagai rinci dari rencana tata ruang wilayah nasional.
  • Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten sebagai rencana rinci dari rencana tata ruang wilayah kabupaten.
  • Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kota sebagai rencana rinci dari rencana tata ruang wilayah kota.

Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang

Penyusunan rencana rinci tata ruang, meliputi hal-hal sebagai berikut:

  • Penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) pulau/kepulauan.
  • Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN).
  • Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT).
  • Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah(RZ KAW),
  • Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara (RDTR KPN).
  • Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota.

Penetapan Rencana Rinci Tata Ruang

Penetapan rencana rinci tata ruang meliputi hal-hal sebagai berikut:

  • Penetapan Rencana Rinci yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat.
  • Penetapan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota.

Peninjauan Kembali dan Revisi Rencana Tata Ruang

Penijauan kembali ini dibedakan menjadi peninjauan kembali terhadap rencana umum tata ruang dan peninjauan kembali terhadap rencana rinci tata ruang.

Penijauan kembali dilakukan secara berkala, yang hasilnya menjadi dasar dalam melakukan revisi terhadap rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. (RenTo)(100621)

Penyelenggaraan Penataan Ruang

Photo by Michael Block on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Penyelenggaraan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang, demikian disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang disebutkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang  secara garis besar meliputi hal-hal sebagai berikut:

  1. Perencanaan Tata Ruang.
  2. Pemanfaatan Ruang.
  3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
  4. Pengawasan Penataan Ruang.
  5. Pembinaan Penataan Ruang.
  6. Kelembagaan Penataan Ruang.

Perencanaan Tata Ruang

Perencanaan tata ruang mempunyai pengertian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pula ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang (RTR).

Perencanaan tata ruang secara garis besar meliputi hal-hal sebagai berikut:

  • Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang.
  • Penyusunan Rencana RInci Tata Ruang.
  • Penetapan Rencana Umum Tata Ruang.
  • Penetapan Rencana Rinci Tata Ruang.
  • Peninjauan Kembali dan Revisi Rencana Tata Ruang.

Selengkapnya uraian perencanaan tata ruang…

Pemanfaatan Ruang

Pemanfaatan ruang menurut ketentuan Pasal 1 angka 14 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah upaya untuk memwujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR) melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaan.

Pemanfataan ruang secara garis besar meliputi hal-hal sebagai berikut:

  • Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
  • Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang.

Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pengendalian penataan ruang menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.

Pengendalian pemanfaatan ruang secara garis besar meliputi hal-hal sebagai berikut:

  • Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
  • Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang.
  • Pemberian Insentif dan Disinsentif.
  • Pengenaan Sanksi.
  • Sengketa Penataan Ruang.

Pengawasan Penataan Ruang

Pengawasan penataan ruang sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan penataan ruang meliputi hal-hal sebagai berikut:

  • Lingkup Pengawasan Penataan Ruang.
  • Tata Cara Pengawasan Khusus Penataan Ruang.

Pembinaan Penataan Ruang

Pembinaan penataan ruang sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Pembinaan penataan ruang meliputi hal-hal sebagai berikut:

  • Bentuk dan Tata Cara Pembinaan Penataan Ruang.
  • Pengembangan Profesi Perencana Tata Ruang.

Kelembagaan Penataan Ruang

Kelembagaan penataan ruang berdasarkan ketentuan Pasal 237 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Penyelenggaraan Penataan Ruang diimplementasikan dengan membentuk forum penataan ruang. Forum penataan ruang sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 36 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang. (RenTo)(100621)

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Kamus Hukum Indonesia

Kamus Hukum Indonesia Hukum Positif Indonesia- A Adaptasi Adaptasi; (cagar budaya) Upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting. Administrasi Administrasi Kependudukan; Rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan … Continue reading Kamus Hukum Indonesia

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 4)
  2. BAB II Perencanaan Tata Ruang (Pasal 5 – Pasal 96)
  3. BAB III Pemanfaatan Ruang (Pasal 97 – Pasal 146)
  4. BAB IV Pengendalian Pemanfaatan Ruang (Pasal 147 – Pasal 208)
  5. BAB V Pengawasan Penataan Ruang (Pasal 209 – Pasal 222)
  6. BAB VI Pembinaan Penataan Ruang (Pasal 223 – Pasal 236)
  7. BAB VII Kelembagaan Penataan Ruang (Pasal 237 – Pasal 239)
  8. BAB VIII Ketentuan Lain-Lain (Pasal 240 – Pasal 244)
  9. BAB IX Ketentuan Peralihan (Pasal 245 – Pasal 250)
  10. BAB X Ketentuan Penutup (Pasal 251 – Pasal 255)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Kewajiban Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha serta Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, dan Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah (Pasal 2 – Pasal 5)
  3. BAB III Objek Penertiban Kawasan Terlantar dan Tanah Terlantar (Pasal 6 – Pasal 8)
  4. BAB IV Inevntarisasi Kawasan dan Tanah Terindikasi Terlantar (Pasal 9 – Pasal 13)
  5. BAB V Penertiban Kawasan Terlantar dan Tanah Terlantar (Pasal 14 – Pasal 33)
  6. BAB VI Pendayagunaan Kawasan Terlantar dan TCUN (Pasal 34 – Pasal 35)
  7. BAB VII Ketentuan Lain-Lain (Pasal 36 – Pasal 37)
  8. BAB VIII Ketentuan Peralihan (Pasal 38)
  9. BAB IX Ketentuan Penutup (Pasal 39 – Pasal 40)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 30

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Pasal 2 – Pasal 128)
  3. BAB III Pengadaan Tanah untuk Kemudahan Proyek Strategis Nasional (Pasal 129 – Pasal 131)
  4. BAB IV Sistem Pengadaan Tanah Secara Elektronik (Pasal 132)
  5. BAB V Ketentuan Lain-Lain (Pasal 133 – Pasal 139)
  6. BAB VI Ketentuan Peralihan (Pasal 140)
  7. BAB VII Ketentuan Penutup (Pasal 141 – Pasal 143)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 2)
  2. BAB II Ruang Lingkup (Pasal 3)
  3. BAB III Hak Pengelolaan (Pasal 4 – Pasal 18)
  4. BAB IV Hak Guna Usaha, Hak Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah (Pasal 19 – Pasal 66)
  5. BAB V Satuan Rumah Susun (Pasal 67 – Pasal 73)
  6. BAB VI Hak Atas Tanah atau Hak Pengelolaan pada Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah (Pasal 74 – Pasal 83)
  7. BAB VII Pendaftaran Tanah (Pasal 84 – Pasal 99)
  8. BAB VIII Ketentuan Lain-Lain (Pasal 100 – 101)
  9. BAB X Ketentuan Penutup (Pasal 102 – Pasal 103)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28

Strategi Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Hukum Positif Indonesia-

Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah berkenaan dengan cipta kerja yang uraikan dalam BAB III Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Ruang Lingkup Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha sebagaimana tersebut di atas meliputi:

Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Perizinan berusaha berbasis risiko sebagaiman disebutkan dalam penjelsan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah pemberian perizinan berusaha dan pelaksanaan pengawasan berdasarkan tingkat risiko usaha dan/atau kegiatan.

Penerapan perizinan berusaha berbasis risiko didasarkan pada penetapan tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan usaha, sebagaimana telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Penetapan Tingkat Risiko dan Peringkat Skala Usaha Kegiatan Usaha

Tingkat risiko adalah potensi terjadinya suatu bahaya terhadap kesehatan, keselamatan, lingkungan, pemanfaatan sumber daya alam dan/atau bahaya lainnya yang masuk ke dalam kategori rendah, menengah, atau tinggi, demikian disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Penetapan tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan usaha didasarkan pada:

  • Penilaian tingkat bahaya.
  • Potensi terjadinya bahaya.

Penilaian Tingkat Bahaya

Penilaian tingkat bahaya dalam rangka penetapan tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan usaha terdiri dari beberapa aspek, yaitu:

  1. Kesehatan.
  2. Keselamatan.
  3. Lingkungan.
  4. Pemanfataan dan pengelolaan sumber daya.

Selain aspek tersebut di atas, masih terdapat aspek lainnya sesuai dengan sifat kegiatan usaha bagi kegiatan tertentu.

Indikator yang diperhitungkan dalam penilaian tingkat bahaya terdiri dari:

  • Jenis kegiatan usaha.
  • Kriteria kegiatan usaha.
  • Lokasi kegiatan usaha.
  • Keterbatasan sumber daya.
  • Risiko volatilitas.

Penilaian Potensi Terjadinya Bahaya

Penilaian potensi terjadinya bahaya dalam rangka penetapan tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan berusaha meliputi:

  • Hampir tidak mungkin terjadi.
  • Kemungkinan kecil terjadi.
  • Kemungkinan terjadi.
  • Hampir pasti terjadi.

Tingkatan Risiko dan Peringkat Skala Usaha Kegiatan Usaha

Berdasarkan uraian singkat di atas mengenai aspek dan indikator penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya, maka tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha dibedakan menjadi:

  • Kegiatan usaha berisiko rendah.
  • Kegiatan usaha bersiko menengah.
  • Kegiatan usaha berisiko tinggi.

Perizinan Kegiatan Usaha Berisiko Rendah

Bagi kegiatan usaha yang termasuk dalam kegiatan usaha berisiko rendah, perizinan yang dimilki cukup dengan pemberian nomor induk berusaha.

Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan legalitas pelaksanaan kegiatan berusaha, yang mempunyai fungsi sebagai:

  • Merupakan bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha.
  • Merupakan identitas pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

Perizinan Kegiatan Usaha Berisiko Menengah

Kegiatan usaha berisiko menengah dibedakan menjadi:

  • Kegiatan usaha berisiko menengah rendah.
  • Kegiatan usaha berisiko menengah tinggi.

Perizinan berusaha bagi kegiatan usaha berisiko menengah berisiko menengah rendah adalah berupa:

  1. Nomor Induk Berusaha (NIB).
  2. Sertifikat standar; sertifikat standar ini merupakan pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha

Sedangkan perizinan berusaha bagi kegiatan usaha berisiko menengah tinggi adalah berupa:

  1. Nomor Induk Berusaha (NIB).
  2. Sertifikat standar; sertifikat standar usaha ini merupakan sertifikat standar usaha yang diterbitkan pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh pelaku usaha.

Dalam hal Kegiatan usaha berisiko menengah memerlukan standarisasi produk berkenaan dengan sertifikat standar, maka penerbitan sertifikat standar produk tersebut dilakukan oleh pemerintah pusat dengan berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melakukan kegiatan komersialisasi produk.

Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Berisiko Tinggi

Pemberian perizinan berusaha kegiatan usaha berisiko tinggi adalah dalah bentuk:

  1. Nomor Induk Berusaha (NIB).
  2. Izin; izin ini merupakan persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.

Dalam hal kegiatan usaha berisiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan standar produk, pemerintah pusat atau pemerintah daerah menerbitkan sertifikat standar usaha dan sertifikat standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.

Terhadap semua kegiatan berusaha mulai kegiatan berusahan risiko rendah sampai dengan risiko tinggi dilakukan pengawasan secara berkala dengan mempertimbangkan tingkat kepatuhan para pelaku usaha.

Mengenai penerapan perizinan berusaha berbasis risiko diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah, sebagai peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 7 – Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Penyederhanaan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha

Penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha diatur dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Hal-hal yang disederhanakan yang merupakan persayaratan dasar perizinan berusaha meliputi:

  1. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
  2. Persetujuan lingkungan.
  3. Persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.

Kesesuaian Kegiatan Pemanfataan Ruang

Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang merupakan kesesuaian rencana lokasi kegiatan usahanya dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), untuk itu pemerintah daerah wajib menyusun dan menyediakan rencana detail tata ruang dalam bentuk digital dan sesuai dengan standar.

Bagi daerah yang belum mempunyai Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), maka kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang merupakan persyaratan dasar perizinan, pengajuan permohanan persetujuan kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan usahanya oleh pengusaha diajukan kepada pemerintah pusat melalui sistem perizinan berusaha secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya pemerintah pusat akan memberikan persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang yang telah diajukan sesuai dengan rencana tata ruang yang terdiri atas:

  1. Rencana tata ruang wilayah nasional.
  2. Rencana tata ruang pulau/kepulauan.
  3. Rencana tata ruang kawasan strategis nasional.
  4. Rencana tata ruang wilayah provinsi.
  5. Rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

Untuk penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha serta untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memperoleh kesesuaian penataan ruang, maka pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja melakukan perubahan terhadap undang-undang yang mengatur hal tersebut sebelumnya.

Adapun undang-undang yang diubah dalam rangka penyederhanaan persyaratan perizinan berusaha berkenaan dengan kesesuaian pemanfaatan ruang adalah sebagai berikut:

  1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
  4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial.

Persetujuan Lingkungan

Penyederhaan persyaratan dasar perizinan dilakukan juga oleh pemerintah dalam hal perizinan lingkungan, yaitu dengan melakukan perubahan terhadap undang-undang yang mengatur sebelumnya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Adapun undang-undang yang diubah tersebut adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi

Berikutnya dalam rangka penyederhanaan persyaratan dasar perizinan yang berkenaan dengan persetujuan bangunan gegung dan sertifikat laik fungsi, pemerintah juga melakukan perubahan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelumnya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Adapun ketentuan peraturan perundang-undang yang diubah tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek.

Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudahan dan Persyaratan Investasi

Bukan hanya penyederhanaan persyaratan dasar kegiatan berusaha, tetapi pemerintah juga melakukan penyederhanaan perizinan berusaha sektor serta kemudahan dan persyaratan investasi dengan mengubah ketentuan peraturan perundang-undangannya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Perizinan berusaha sektor yang diubah ketentuan peraturan perundang-undangnya adalah sebagai berikut:

Penyederhanaan Persyaratan Investasi pada Sektor Tertentu

Sektor tertentu yang diubah ketentuan peraturan perundang-undangannya adalah sebagai berikut:

Semua perubahan atas ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. (RenTo)(151120)

Pengalokasian Lahan di Batam oleh Badan Pengusahaan Batam

Hukum Positif Indonesia-

Pengalokasian lahan di batam diatur dalam ketentuan Pasal 6 – Pasal 24 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Lahan.

Alokasi lahan adalah penyerahan bagian-bagian dari tanah hak pengelolaan Badan Pengusahaan Batam kepada pengguna lahan, dalam hal ini pemegangnya adalah Badan Pengusahaan Batam.

Jadi pengalokasian lahan lahan merupakan kegiatan berupa proses untuk penyerahan bagian-bagian dari tanah yang hak pengelolaannya berada pada Badan Pengusahaan Batam.

Pengalokasian lahan di Batam dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu:

  1. Pemohon alokasi lahan.
  2. Objek alokasi lahan.
  3. Peruntukan lahan.
  4. Jangka waktu pengaloaksian lahan.
  5. Tata cara pengalokasian lahan.
  6. Pembayaran uang wajib tahunan.
  7. Dokumen pengalokasian lahan.
  8. Penerbitan dokumen alokasi lahan.

Pemohon Alokasi Lahan

Pemohon alokasi lahan adalah perorangan, badan hukum, badan keagamaan, dan badan sosial yang mengajukan permohonan kepada Badan Pengusahaan Batam.

Syarat pemohon alokasi lahan, yaitu:

  1. Warga Negara Indonesia (WNI).
  2. Orang Asing (sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan).
  3. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
  4. Instansi pemerintah.

Objek Alokasi Lahan

Lahan yang telah terbit sertifikat hak pengelolaannya dibedakan menjadi:

  1. Lahan yang telah dipersiapkan masterplannya oleh Pusat Perencanaan dan Kebijakan Strategis dan Pematangan lahan dilakukan oleh Direktorat Infrastruktur Kawasan atau Lahan yang telah siap bangun.
  2. Lahan mentah atau lahan matang yang akan dialokasikan berdassarkan permohonan Badan Hukum dan/atau perorangan.

Syarat lain yang menjadi obyek alokasi lahan adalah, merupakan bidang datar sesuai dengan elevasi yang direncanakan dalam rencana bisnis, dan pemanfaatan material (quary) di luar elevasi yang direncanakan menjadi hak dan kewenangan Badan Pengusahaan Batam.

Peruntukan Lahan

Peruntukan lahan ditetapkan berdasarkan rencana tata ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Batam, Bintan, dan Karimun.

Peruntukan lahan dikelompokan menjadi:

  1. Kelompok B1; permukiman kepadatan tinggi, fasilitas pemerintahan, pendidikan, pelayanan kesehatan, perbelanjaan, tempat ibadah, rekreasi dan kebudayaan, olahraga, lapangan terbuka dan ruang terbuka hijau.
  2. Kelompok B2; permukiman kepadatan sedang, fasilitas pemerintahan, pendidikan, pelayanan kesehatan, perbelanjaan, tempat ibadah, rekreasi dan kebudayaan, olahraga, lapangan terbuka dan ruang terbuka hijau.
  3. Kelompok B3; permukiman kepadatan rendah, fasilitas pemerintahan, pendidikan, pelayanan kesehatan, perbelanjaan, tempat ibadah, rekreasi dan kebudayaan, olahraga, lapangan terbuka dan ruang terbuka hijau.
  4. Kelompok B4; industri, kegiatan penunjang industri pengolahan.
  5. Kelompok B5; pariwisata.
  6. Kelompok B6; kawasan peruntukan bandar udara (B6.1), kawasan peruntukan pelabuhan (B6.2), kawasan peruntukan pendidikan, kesehatan, sosial bidaya, riset dan teknologi (B6.3), kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara (B6.4), kawasan peruntuk perdagangan dan jasa (B6.5).

Jangka Waktu Pengalokasian Lahan

Hak yang yang berikan kepada pemohon alokasi lahan yang permohonan disetujui adalah berupa:

  1. Hak Guna Bangunan (HGB).
  2. Hak pakai.

Baca juga: Hak-Hak atas Tanah

Hak Guna Bangunan (HGB)

Hak guna bangunan diberikan dalam jangka waktu pengalokasian:

  1. 30 tahun untuk pengalokasian awal.
  2. 20 tahun untuk perpanjangan.
  3. 30 tahun untuk pembaharuan.

Hak Pakai

Hak pakai diberikan dalam jangka waktu pengalokasian:

  1. 25 tahun untuk pengalokasian awal.
  2. 20 tahun untuk perpanjangan.
  3. 25 tahun untuk pembaharuan.

Khusus bagi orang asing diberikan status hak atas tanah dalam bentuk hak pakai dengan jangka waktu pengalokasian sebagai berikut:

  1. 30 tahun untuk pengalokasian awal.
  2. 20 tahun untuk perpanjangan.
  3. 30 tahun untuk pembaharuan.

Perlakuan lebih khusus mengenai jangka waktu pengalokasian lahan dengan hak pakai diberikan kepada instansi pemerintah, yaitu selama dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.

Tata Cara Pengalokasian Lahan

Pemohon dalam hal mengajukan permohonan pengalokasian lahan dibedakan menjadi:

  1. Pemohon perorangan.
  2. Pemohon badan hukum.

Pemohon Perorangan

Persayaratan adminitrasi pemohon perorangan adalah sebagai berikut:

  1. Surat permohonan alokasi lahan.
  2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)/identitas yang masih berlaku.
  3. Alamat korepondensi.

Persyaratan teknis bagi pemohon perorangan yaitu wajib menyampaikan proposal rencana bisnis, rencana pemanfaatan dan luas lahan.

Luas lahan yang dimohonkan untuk rumah tinggal paling luas adalah 2000 m2, namun pemohon dapat memohonkan melebihi dari luasan tersebut dan diberikan hak pengalokasian lahan dengan pertimbangan teknis tertentu meliputi kondisi fisik dilapangan.

Sementara itu luas lahan yang dimohonkan untuk jasa paling luas adalah 5000 m2.

Pemohon Badan Hukum

Persyaratan administrasi bagi pemohon badan hukum  adalah sebagai berikut:

  1. Surat permohonan alokasi lahan.
  2. Fotokopi akta pendirian badan hukum dan perubahannya serta pengesahannya.
  3. Nomor Induk Berusaha (NIB).
  4. Rekening koran.
  5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
  6. Profil perusahaan dan pengalaman perusahaan (kecuali badan hukum yang belum beroperasi).
  7. Alamat korespondensi yang resmi.

Persyaratan teknis bagi  pemohon badan hukum yaitu wajib menyampaikan proposal rencana bisnis, rencana pemanfaatan dan luas lahan.

Pembayaran Uang Wajib Tahunan (UWT)

Pemohon yang telah mendapat Surat Keputusan Pengalokasian Lahan wajib membayar uang wajib tahunan sesuai faktur yang dilampirkan dalam jangka waktu tertentu.

Jangka waktu pelunasan uang wajib tahunan paling lama adalah 10 (sepuluh) tahun hari kalender terhitung sejak tanggal otorisasi diberikan.

Dokumen Pengalokasian Lahan

Dokumen pengalokasian lahan yang dimiliki oleh pemohon pengelolaan lahan yang telah mendapatkan persetujuan adalah berupa:

  1. Surat keputusan pengalokasian lahan.
  2. Faktur uang wajib tahunan.
  3. Surat Perjanjian Penggunaan Lahan (SPPL).

Penerbitan Dokumen Alokasi Lahan

Penerbitan dokumen alokasi lahan setelah dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Pengalokasian Lahan (SPPL) oleh Badan Pengusahaan Batam, dalam hal ini dilakukan oleh pejabat yang mendapatkan pelimpahan kewenangan. (RenTo)(210620)