Pertanahan
Hukum Positif Indonesia- Pengalokasian lahan di batam diatur dalam ketentuan Pasal 6 – Pasal 24 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan […]
Hukum Positif Indonesia- Dengan ditetapkannya Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Lahan pada tanggal 29 Januari 2020, maka mencabut dan […]
Sistematika Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Lahan BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 3) BAB II Pengadaan […]
Hukum Positif Indonesia- Pemerintah telah mengatur mengenai hak tanggungan yang mengatur khusus mengenai hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, seperti gedung atau bangunan lainnya dengan Undang-Undang Nomor 4 […]
Sistematika Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 3) BAB II Obyek Hak Tanggungan (Pasal […]
Hukum Positif Indonesia- Pendahuluan Batam merupakan salah satu pulau di Indonesia yang mendapatkan perlakuan khusus dari pemerintah pusat dengan status free trade zone. Keistimewaan ini yang menarik para kaum urban untuk datang […]
By: Rendra Topan Lahan yang dapat dialokasikan adalah lahan yang telah memiliki Sertifikat Hak Pengelolaan yang diterbitkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang agraria/pertanahan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 ayat (4) […]
By: Rendra Topan Pada artikel sebelumnya tentang “alokasi lahan” telah diuraikan mengenai subjek pengalokasian dan kewajiban pengguna lahan, termasuk uang wajib tahun (UWT). Dalam arikel ini diuraikan kriteria lahan yang pengalokasiannya ditetapkan […]
By: Rendra Topan Pemohon setelah permohonannya telah memenuhi syarat dan disetujui oleh Badan Pengusahaan Batam berkenaan dengan hak alokasi lahan disebut dengan pengguna lahan. Pengguna lahan mempunyai kewajiban untuk membayar Uang Wajib […]
By: Rendra Topan Pengertian alokasi lahan disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pengalokasian Lahan adalah […]
By: Rendra Topan Kota Batam yang merupakan wilayah perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, khususnya dalam sektor kepemilikan lahan diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor […]
By: Rendra Topan Untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif di Batam sebagaiman diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan […]
BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 8) BAB II Alokasi Lahan (Pasal 9 – Pasal 15) BAB III Dokumen Alokasi Lahan dan Prosedur (Pasal 16 – Pasal 25) BAB IV […]
By: Rendra Topan Pembuktian dan pembukuan hak atas tanah diatur dalam Pasal 23 – Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Uraian mengenai hal ini terdiri atas: Pembuktian […]
By: Rendra Topan Dalam kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dilakukan pengumpulan dan pengolahan data fisik terhadap tanah yang berupa pengukuran dan pemetaan yang meliputi kegiatan: Pembuatan peta dasar pendaftaran. Penetapan bidang-bidang […]
By: Rendra Topan Pendaftaran tanah untuk pertama kali merupakan salah satu kegiatan dari pelaksanaan pendaftaran tanah. Pengertian pendaftaran tanah untuk pertama kali menurut Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun […]
BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup (Pasal 2 – Pasal 3) BAB III Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Pasal 4) BAB IV Pelaksanaan Pendaftaran Tanah […]
By: Rendra Topan Untuk menjamin kepastian hukum berkenaan dengan hak atas tanah di Indonesia, pemerintah mengatur hal tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pendaftaran tanah menurut Pasal […]
BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Asas dan Tujuan (Pasal 2 – Pasal 4) BAB III Pokok-Pokok Penyelenggaraaan Pendaftaran Tanah (Pasal 5 – Pasal 12) BAB IV Pendaftaran Tanah Untuk […]
By: Rendra Topan Penyelenggaraan pendaftaran tanah dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 – Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Adapun hal-hal yang menjadi […]
By: Rendra Topan Pemerintah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pertanahan agar efektif dan efisien menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional. Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah […]
BAB I Kedudukan, Tugas, dan Fungsi (Pasal 1 – Pasal 4) BAB II Organisasi (Pasal 5 – Pasal 6) BAB III Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan (Pasal 7) BAB IV Kelompok Jabatan […]
By: Rendra Topan Membahas tentang reklamasi tentunya tidak terlepas dari pembahasan mengenai tata ruang. Penulis akan menguraikannya secara yuridis normatif mengenai reklamasi dan tata ruang dalam tulisan ini. Sebagai pengantar diuraikan secara […]
By: Rendra Topan Pemerintah Indonesia dalam rangka pengembangan dan pemahaman sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Artikel ini […]
By : Rendra Topan Hal yang mendasari hak atas tanah di Indonesia adalah Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya […]
Cerita Si Birong
