Pertanahan
By: Rendra Topan Pembuktian dan pembukuan hak atas tanah diatur dalam Pasal 23 – Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Uraian mengenai hal ini terdiri atas: Pembuktian […]
By: Rendra Topan Dalam kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dilakukan pengumpulan dan pengolahan data fisik terhadap tanah yang berupa pengukuran dan pemetaan yang meliputi kegiatan: Pembuatan peta dasar pendaftaran. Penetapan bidang-bidang […]
By: Rendra Topan Pendaftaran tanah untuk pertama kali merupakan salah satu kegiatan dari pelaksanaan pendaftaran tanah. Pengertian pendaftaran tanah untuk pertama kali menurut Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun […]
BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup (Pasal 2 – Pasal 3) BAB III Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Pasal 4) BAB IV Pelaksanaan Pendaftaran Tanah […]
By: Rendra Topan Untuk menjamin kepastian hukum berkenaan dengan hak atas tanah di Indonesia, pemerintah mengatur hal tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pendaftaran tanah menurut Pasal […]
BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Asas dan Tujuan (Pasal 2 – Pasal 4) BAB III Pokok-Pokok Penyelenggaraaan Pendaftaran Tanah (Pasal 5 – Pasal 12) BAB IV Pendaftaran Tanah Untuk […]
By: Rendra Topan Penyelenggaraan pendaftaran tanah dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 – Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Adapun hal-hal yang menjadi […]
By: Rendra Topan Pemerintah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pertanahan agar efektif dan efisien menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional. Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah […]
BAB I Kedudukan, Tugas, dan Fungsi (Pasal 1 – Pasal 4) BAB II Organisasi (Pasal 5 – Pasal 6) BAB III Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan (Pasal 7) BAB IV Kelompok Jabatan […]
By: Rendra Topan Pemerintah Indonesia dalam rangka pengembangan dan pemahaman sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Artikel ini […]
BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Asas, Tujuan, dan Lingkup (Pasal 2 –Pasal 4) BAB III Kriteria Cagar Budaya (Pasal 5 – Pasal 11) BAB IV Pemilikan dan Penguasaan (Pasal […]
By : Rendra Topan Hal yang mendasari hak atas tanah di Indonesia adalah Pasal 33 ayat (3)Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai […]
I Pertama BAB I Dasar-Dasar dan Ketentuan-Ketentuan Pokok (Pasal 1 – Pasal 15) BAB II Hak-Hak atas Tanah, Air, dan Ruang Angkasa serta Pendaftaran Tanah (Pasal 16 – Pasal 51) BAB III […]
