Kumpulan Opini Hukum Positif Indonesia

Tinjauan Yuridis
  • Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Tidak Seperti Membalikan Telapak Tangan

    By: Rendra Topan Tanggal 2 Mei diperingati sebagai hari Pendidikan Nasional oleh bangsa Indonesia. Bicara pendidikan tentunya tidak terlepas dari peranan semua pihak baik masyarakat, orang tua, dan pemerintah. Penulis memperhatikan perkembangan dunia pendidikan beberapa waktu belakangan ini, dimana penulis menyimpulkan bahwa permasalahan pendidikan di Indonesia berawal dari sistem pendidikan itu sendiri yang belum sesuai […]

    Read more
  • Indonesia Negara Hukum

    By: Rendra Topan Nusantara adalah sebutan lain untuk negara Indonesia, karena Indonesia terdiri dari ribuan pulau yang terbentang dari sabang sampai merauke. Letak geografis Indonesia inilah yang menjadi dasar penyebutan nusantara, dimana nusa berarti pulau dalam bahasa sansekerta. Indonesia dengan ribuan pulaunya tentu mempunyai keanekaragaman suku, budaya, adat dan istiadat serta bahasa, sehingga pada tanggal […]

    Read more
  • Hubungan Antara Perlindungan Anak Dengan Sistem Peradilan Anak

    By: Rendra Topan Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pendahuluan Pengertian dan Istilah Berbicara tentang sistem peradilan anak tentunya tidak terlepas dari perlindungan terhadap anak. Terlebih dahulu disampaikan pengertian anak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang  Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa yang […]

    Read more
  • Tanggung Jawab Perusahaan Listrik Negara (PLN) Terhadap Masyarakat Dalam Hubungan Antara Pelaku Usaha dan Konsumen

    By: Rendra Topan Daftar isi: Pendahuluan Teknologi yang semakin berkembang mengharuskan masyarakat untuk beradaptasi dengan teknologi tersebut. Dalam perkembangannya teknologi membutuhkan sumber energi, yang pada saat ini sumber energi yang umum digunakan adalah listrik. Dipilihnya listrik sebagai sumber energi alasan utamanya adalah karena ramah lingkungan. Hampir semua mesin produksi di pabrik-pabrik industri, alat-alat perlengkapan yang berhubungan […]

    Read more
  • Polemik K1, K2 dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

    By: Rendra Topan Pada periode kedua pemerintahan Presiden SBY, pemerintah telah mengeluarkan moratorium berkenaan dengan penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Penulis mengartikan moratorium tersebut adalah penundaan penerimaan PNS sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 02/SPB/M.PAN-RB/8/2011, Nomor 800-632 Tahun2011, Nomor 141/PMK.01/2011 […]

    Read more
  • Gaji PNS dalam Perspektif Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

    By: Rendra Topan Pegawai Negeri Sipil (PNS) saat ini berdasarkan ketentuan peraturan-perundangan sering menjadi objek dalam hal tindak pidana korupsi. Judul artikel ini dipilih untuk dapat dijadikan wacana dan pertimbangan para pihak yang berwenang dalam penentuan kebijakan penggajian Pegawai Negeri Sipil (PNS), karena banyaknya PNS dan penyelenggara negara yang terlibat kasus korupsi baik yang dijadikan […]

    Read more
  • Kekosongan Hukum Terhadap Penahanan Tersangka/Terdakwa Sebelum Inkracht

    By : Rendra Topan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah mengatur tata cara penahanan mulai dari proses penyidikan sampai dengan upaya hukum tingkat kasasi. Namun demikian pada beberapa kasus perkara pidana, sebelum adanya kekuatan hukum yang tetap (inkracht) yangmana terhadap terdakwa dilakukan penahanan, dan terdakwa masih melakukan upaya hukum baik tingkat banding ataupun tingkat kasasi […]

    Read more
  • Peduli Sampah Merupakan Gerakan Untuk Menjaga Kelestarian Lingkungan

    By : Rendra Topan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) merupakan hari yang ditentukan dalam rangka mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat. Namun begitu penulis berharap hari tertentu tersebut jangan hanya dijadikan seremonial belaka, karena masih banyak yang harus dibenahi. Jadikanlah Hari Peduli Sampah Nasional sebagai awal untuk menciptakan lingkungan yang bersih secara berkelanjutan. Merujuk pada […]

    Read more
  • Prostitusi Daring

    Hukum Positif Indonesia- Prostitusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan, sedangkan daring  merupakan akronim dari “dalam jaringan” dalam bahasa Inggeris biasa disebut online.  Jadi prostitusi daring adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu bentuk transaksi perdagangan, dimana salah satu pihak […]

    Read more
  • “Primadona” nya Lowongan Kerja Menjadi Pegawai Pemerintah

    Hukum Positif Indonesia- Indonesia sebagai negara berkembang mempunyai ciri yang salah satunya adalah ketersediaan lapangan pekerjaan, dimana angka usia pencari kerja cukup banyak jika dibandingkan dengan kesempatan dan lapangan kerja yang tersedia. Sektor lapangan pekerjaan terdiri dari sektor swasta/non pemerintah dan sektor pemerintah. Menjadi pegawai pemerintah merupakan suatu kebanggaan bagi sebagian besar rakyat Indonesia. Hal […]

    Read more
  • Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Belanja Pemerintah Berkenaan dengan Kendaraan Dinas

    By : Rendra Topan Pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya tentu membutuhkan biaya yang besar. Penjabaran biaya-biaya ini dituangkan dalam satu pembukuan yang biasa disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Aggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagai sebuah organisasi yang berorientasi kepada pelayanan masyarakat, menurut penulis mengenai hal-hal yang berkenaan dengan anggaran […]

    Read more
  • Tinjauan Yuridis Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 5 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja di Bawah Anggota/Deputi di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkenaan dengan Keorganisasian BP Batam dan Pegawai Negeri Sipil.

    By: Rendra Topan Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Penulis tertarik membahas tentang susunan organisasi  Badan Pengusahaan (BP) Batam, mengingat hal-hal yang berhubungan dengan pegawai negeri sipil dan jabatannya yang memang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Ada beberapa hal yang […]

    Read more
  • Saat Penguasa “Dirangkul” Pengusaha

    Hukum Positif Indonesia- Judul ini merupakan hal yang menarik perhatian bagi penulis, karena melihat fenomena yang terjadi di sekitar lingkungan penulis sendiri dan ditambah dengan informasi dan berita dari media cetak maupun online. Penguasa menurut hemat penulis adalah seorang atau kelompok yang diberi dan mempunyai kewenangan berkenaan dengan keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan olehnya akan […]

    Read more
  • Pesta Demokrasi dan KKN

    Hukum Positif Indonesia- Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, artinya bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat. Oleh karena itu Indonesia menetapkan peraturan demokrasi dalam rangka pelaksanaan demokrasi, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan […]

    Read more
  • Tinjauan Yuridis Terhadap Berita Tribun-Medan.com Tentang Surat Edaran PNS Pemerintah Kota Batam

    By : Rendra Topan “Pemkot Batam Terbitkan Surat Edaran (SE) PNS Urunan Bayar Denda Terpidana Korupsi Abdul Samad”, demikian bunyi judul pada salah satu media online Tribun-Medan.com pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2019 jam 15.38. Judul ini menarik perhatian penulis karena berkenaan dengan Pemerintah Kota Batam dimana tempat penulis bekerja. Sesuai dengan motto web […]

    Read more
  • Studi Kasus Nomor Perkara 612/Pid.B/2018/PN Btm Terhadap Penetapan Pehananan Berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

    By : Rendra Topan Pembahasan ini merupakan dari kelanjutan dari pembahasan sebelumnya tentang Studi Kasus Nomor Perkara 612/Pid.B/2018/PN Btm Terhadap Putusan Hakim Berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang pada kesempatan ini akan dibahas tentang penetapan penahanan berdasarkan data yang terdapat pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Batam. Info SIPP Pada SIPP diinformasikan […]

    Read more
  • Studi Kasus Nomor Perkara 612/Pid.B/2018/PN Btm Terhadap Putusan Hakim Berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

    Hukum Positif Indonesia- Sesuai dengan motto situs Hukum Positif Indonesia yaitu “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Berdasarkan Pancasila”, penulis akan membahas salah satu kasus Perkara Pidana Nomor 612/Pid.B/2018/PN Btm secara Yuridis Normatif,  yang mana datanya diambil dari Sistem Informasi Penulusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negari Batam dengan berpedoman kepada ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana. Berdasarkan SIPP PN […]

    Read more
  • Hukuman Mati dan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum

    Hukum Positif Indonesia- Komisi Pemberantasan Korupsi dengan segela kewenangan yang melekat padanya mempunyai wacana untuk menghukum mati para pelaku tindak pidana korupsi. Hal ini tentunya saja akan menimbulkan pendapat pro dan kontra akan pelaksanaan hukuman mati tersebut, mengingat dalam Undang-Undang Dasar 1945 diatur tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Hak Asasi […]

    Read more
  • Poligami dalam Sistem Hukum Positif Perkawinan di Indonesia

    By: Rendra Topan Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Apa yang dimaksud dengan istilah poligami? Poligami merupakan salah satu kata yang maknanya tidak disukai oleh banyak orang baik kaum laki-laki maupun kaum perempuan. Hal ini dikarenakan makna poligami menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya […]

    Read more
  • Perusahaan vs Pemerintahan

    By: Rendra Topan Judul di atas dipilih penulis karena menarik untuk disampaikan kepada masyarakat mengingat kejadian-kejadian yang berkenaan dengan organisasi kenegaraan Republik Indoesia, yang menurut penulis merupakan negara yang sangat demokratis dengan dilaksanakannya pemilihan umum secara langsung pada semua tingkatan baik presiden, gubernur, bupati/walikota, sampai dengan anggota legislatif. Penulis melihat fenomena negara seolah-olah merupakan sebuah […]

    Read more
  • Uang, Moral dan Etika

    By: Rendra Topan Manusia adalah merupakan makhluk sosial, maksudnya adalah bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa adanya manusia dan makhluk hidup lain di sekitarnya, sehingga terbentuklah sebuah masyarakat. Dengan adanya masyarakat agar berjalan tertib dan teratur, maka diperlukan sebuah aturan yang mengatur tata cara bermasyarakat berupa nilai dan norma, serta etika, sehingga terciptalah hukum baik […]

    Read more

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.