Kumpulan Opini dan Tulisan Ilmiah
Hukum Positif Indonesia
Membuka Cakrawala Menuju Bijaksana
Pandangan Yuridis atas Petisi Pegawai Negeri Sipil Mengenai Tunjangan Hari Raya
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pendahuluan Latar Belakang Tinjauan Pustaka Permasalahan Pembahasan Isi Petisi “THR” Tunjangan Hari Raya Bagi Aparatur Negara Kesimpulan Saran Pendahuluan Dalam rangka menyampaikan informasi yang baik kepada masyarakat, penulis melalui Hukum Positif Indonesia menuliskannya berdasarkan data dan fakta secara yuridis berkenaan dengan judul artikel ini. Latar Belakang Mengikuti…
Keep reading
Dasar Perhitungan Zakat dalam Islam
Hukum Positif Indonesia- Zakat dalam Islam hukumnya adalah wajib, dan inilah salah satu perdagangan yang menguntungkan bagi umat Islam selama dijalankan sesuai dengan syarat dan ketentuannya. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Zakat Pengertian Zakat menurut Bahasa Pengertian Zakat menurut Istilah Jenis Zakat Zakat Nafs (jiwa)/Fithra Zakat Maal (Harta) Penerapan Zakat Harta dan Perhitungannya Ilustrasi…
Keep reading
Kewenangan Pemerintah dalam Penyelenggaraan Minyak dan Gas Bumi yang Merupakan Urusan Pemerintahan Konkuren
Hukum Positif Indonesia- Era otonomi daerah berdampak pada masalah pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota salah satunya dalam hal energi dan sumber daya mineral. Mencermati hal tersebut, maka pemerintah telah mengaturnya melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemilihan judul di atas memperhatikan fenomena yang…
Keep reading
Kekuatan Hukum Sebuah Peraturan Kepala Daerah
Pemilihan kepala daerah secara langsung mempunyai dampak positif bagi demokrasi di Indonesia secara umum, namun juga mempunyai dampak negatif.
Keep reading
Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Yang Menuai Kritik
Hukum Positif Indonesia- Judul tulisan ini sengaja dipilih karena menarik bagi penulis sehubungan dengan demontrasi oleh sekelompok masyarakat di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat pada hari Kamis, 16 Juli 2020 yang menyampaikan aspirasinya agar pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (demikian tertulis pada draftnya) tidak dilanjutkan dengan alasan yang dikemukan bahwa rancangan undang-undang tersebut akan menciptakan…
Keep reading
Pembayaran Selisih Tagihan Listrik Tetap Menguntungkan PLN dan Merugikan Konsumen
Hukum Positif Indonesia- Selama masa pandemi COVID-19 berdasarkan informasi pada media massa baik online maupun cetak memberitakan terjadinya lonjakan tagihan listrik sampai sekitar 100%. Hal ini tentunya merugikan konsumen. Tagihan listrik yang melonjak tersebut terjadi tanpa didasari pada data pencatatan meteran yang akurat, sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat yang merupakan konsumen dari PT. Perusahaan Listrik…
Keep reading
Virus Corona Merupakan Makhluk Tuhan Paling “Sexy”
Hukum Positif Indonesia- Mewabahnya virus corona yang dikenal dengan sebutan COVID-19 di seluruh belahan jagad raya merupakan rencana Tuhan yang membuktikan kepada umat manusia bahwa Tuhan itu ada. Virus corona tidak dapat dilihat oleh mata telanjang, namun keberadaannya pasti dan nyata yang dibuktikan dengan banyaknya pasien yang terpapar oleh virus corona. Tulisan ini tidak memuat…
Keep reading
Hubungan Kekarantinaan Kesehatan dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar
Hukum Positif Indonesia- Untuk mengetahui hubungan antara kekarantinaan kesehatan dengan pembatasan sosial berskala besar, terlebih dahulu disampaikan pengertian dari kedua hal tersebut. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Kekarantinaan Kesehatan Pembatasan Sosial Berskala Besar Permasalahan Pembahasan Kekarantinaan Kesehatan Tanggung Jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pembatasan Sosial Berskala Besar Kesimpulan Pengertian Kekarantinaan Kesehatan Pengertian Kekarantinaan…
Keep reading
Secangkir Kopi: Kepemilikan Properti di Batam
Batam merupakan salah satu pulau di Indonesia yang mendapatkan perlakuan khusus dari pemerintah pusat dengan status free trade zone. Keistimewaan ini yang menarik para kaum urban untuk datang ke Batam dengan berbagai macam argumen dan latar belakang guna mencari kehidupan yang lebih baik.
Keep reading
Pengalaman Mendapat Telepon Dari Lembaga Pembiayaan
By: Rendra Topan Akhir-akhir ini banyak lembaga pembiayaan yang tumbuh dan berkembang seperti cendawan dimusim hujan. Mereka (lembaga pembiayaan) mempunyai berbagai macam teori dan praktek untuk menarik perhatian masyarakat dalam rangka pemberian bantuan keuangan dalam berbagai macam kebutuhan yang diperlukan, antara lain alat-alat rumah tangga, elektronik, telepon genggam, dan lain sebagainya. Bagi masyarakat yang mendapatkankan…
Keep reading
Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Perspektif Kegiatan Olahraga dan Hak Anak
By: Rendra Topan Membaca media online yang menampilkan tema Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dengan sebuah kegiatan olahraga, menjadi perhatian penulis mengingat hal ini cukup berlebihan dengan sikap penyelenggara yang menghentikan kegiatan tersebut untuk tahun berikutnya. Alasan pihak penyelenggara menghentikan kegiatan tersebut adalah karena Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dianggap berlebihan dalam menyikapi kegiatan olahraga…
Keep reading
Hubungan Antara Reklamasi dan Penataan Ruang Dalam Perspektif Hukum
By: Rendra Topan Membahas tentang reklamasi tentunya tidak terlepas dari pembahasan mengenai tata ruang. Penulis akan menguraikannya secara yuridis normatif mengenai reklamasi dan tata ruang dalam tulisan ini. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Penataan Ruang Klasifikasi Penataan Ruang Reklamasi Pelaku Reklamasi Perizinan Reklamasi Tahapan Perizinan Reklamasi Kesimpulan Penutup Sebagai pengantar diuraikan secara garis besar mengenai…
Keep reading
Demontrasi Bukan Budaya Bangsa Indonesia
By: Rendra Topan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam ketentuan Pasal 28 telah mengatur tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Selanjutnya untuk menjamin pelaksanaan Pasal 28 UUD 1945 tersebut diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Menyampaikan pendapat di…
Keep reading
“Rempongnya” Jadi Pelaku Usaha di Indonesia
By: Rendra Topan Sengaja penulis menggunakan bahasa gaul sebagai judul sebagai padanan kata yang lebih sopan menurut penulis. Rempong di sini sebagai padanan kata susah atau repot sekali kalau menjadi pelaku usaha. Pelaku usaha diatur dan dilindungi oleh undang-undang. Sebabai pelaku usaha tentunya harus memenuhi persyaratan tertentu untuk dapat menjalankan usahanya, dimana persayaratan tersebut ditetapkan…
Keep reading
Mata Rantai Korupsi
By: Rendra Topan Masyarakat Indonesia yang majemuk memungkinkan untuk terjadinya banyak permasalahan yang harus diselesaikan, salah satu diantaranya adalah masalah korupsi. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa korupsi merupakan perbuatan curang yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau kelompok tertentu dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga merugikan negara. Bila…
Keep reading
Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Tidak Seperti Membalikan Telapak Tangan
By: Rendra Topan Tanggal 2 Mei diperingati sebagai hari Pendidikan Nasional oleh bangsa Indonesia. Bicara pendidikan tentunya tidak terlepas dari peranan semua pihak baik masyarakat, orang tua, dan pemerintah. Penulis memperhatikan perkembangan dunia pendidikan beberapa waktu belakangan ini, dimana penulis menyimpulkan bahwa permasalahan pendidikan di Indonesia berawal dari sistem pendidikan itu sendiri yang belum sesuai…
Keep reading
Indonesia Negara Hukum
By: Rendra Topan Nusantara adalah sebutan lain untuk negara Indonesia, karena Indonesia terdiri dari ribuan pulau yang terbentang dari sabang sampai merauke. Letak geografis Indonesia inilah yang menjadi dasar penyebutan nusantara, dimana nusa berarti pulau dalam bahasa sansekerta. Indonesia dengan ribuan pulaunya tentu mempunyai keanekaragaman suku, budaya, adat dan istiadat serta bahasa, sehingga pada tanggal…
Keep reading
Hubungan Antara Perlindungan Anak Dengan Sistem Peradilan Anak
Berbicara tentang sistem peradilan anak tentunya tidak terlepas dari perlindungan terhadap anak, dimana dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
Keep reading
Tanggung Jawab Perusahaan Listrik Negara (PLN) Terhadap Masyarakat Dalam Hubungan Antara Pelaku Usaha dan Konsumen
Teknologi yang semakin berkembang mengharuskan masyarakat untuk beradaptasi dengan teknologi tersebut. Dalam perkembangannya teknologi membutuhkan sumber energi, yang pada saat ini sumber energi yang umum digunakan adalah listrik. Dipilihnya listrik sebagai sumber energi alasan utamanya adalah karena ramah lingkungan
Keep reading
Polemik K1, K2 dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
By: Rendra Topan Pada periode kedua pemerintahan Presiden SBY, pemerintah telah mengeluarkan moratorium berkenaan dengan penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Penulis mengartikan moratorium tersebut adalah penundaan penerimaan PNS sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 02/SPB/M.PAN-RB/8/2011, Nomor 800-632 Tahun2011, Nomor 141/PMK.01/2011…
Keep reading
Gaji PNS dalam Perspektif Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
By: Rendra Topan Pegawai Negeri Sipil (PNS) saat ini berdasarkan ketentuan peraturan-perundangan sering menjadi objek dalam hal tindak pidana korupsi. Judul artikel ini dipilih untuk dapat dijadikan wacana dan pertimbangan para pihak yang berwenang dalam penentuan kebijakan penggajian Pegawai Negeri Sipil (PNS), karena banyaknya PNS dan penyelenggara negara yang terlibat kasus korupsi baik yang dijadikan…
Keep reading
Kekosongan Hukum Terhadap Penahanan Tersangka/Terdakwa Sebelum Inkracht
By : Rendra Topan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah mengatur tata cara penahanan mulai dari proses penyidikan sampai dengan upaya hukum tingkat kasasi. Namun demikian pada beberapa kasus perkara pidana, sebelum adanya kekuatan hukum yang tetap (inkracht) yangmana terhadap terdakwa dilakukan penahanan, dan terdakwa masih melakukan upaya hukum baik tingkat banding ataupun tingkat kasasi…
Keep reading
Peduli Sampah Merupakan Gerakan Untuk Menjaga Kelestarian Lingkungan
By : Rendra Topan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) merupakan hari yang ditentukan dalam rangka mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat. Namun begitu penulis berharap hari tertentu tersebut jangan hanya dijadikan seremonial belaka, karena masih banyak yang harus dibenahi. Jadikanlah Hari Peduli Sampah Nasional sebagai awal untuk menciptakan lingkungan yang bersih secara berkelanjutan. Merujuk pada…
Keep reading
Prostitusi Daring
Hukum Positif Indonesia- Prostitusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan, sedangkan daring merupakan akronim dari “dalam jaringan” dalam bahasa Inggeris biasa disebut online. Jadi prostitusi daring adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu bentuk transaksi perdagangan, dimana salah satu pihak…
Keep reading
“Primadona” nya Lowongan Kerja Menjadi Pegawai Pemerintah
Indonesia sebagai negara berkembang mempunyai ciri yang salah satunya adalah ketersediaan lapangan pekerjaan, dimana angka usia pencari kerja cukup banyak jika dibandingkan dengan kesempatan dan lapangan kerja yang tersedia. Sektor lapangan pekerjaan terdiri dari sektor swasta/non pemerintah dan sektor pemerintah. Menjadi pegawai pemerintah merupakan suatu kebanggaan bagi sebagian besar rakyat Indonesia. Hal ini dapat diamati…
Keep reading
Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Belanja Pemerintah Berkenaan dengan Kendaraan Dinas
By : Rendra Topanh Pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya tentu membutuhkan biaya yang besar. Penjabaran biaya-biaya ini dituangkan dalam satu pembukuan yang biasa disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Aggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagai sebuah organisasi yang berorientasi kepada pelayanan masyarakat, menurut penulis mengenai hal-hal yang berkenaan dengan anggaran…
Keep reading
Tinjauan Yuridis Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 5 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja di Bawah Anggota/Deputi di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkenaan dengan Keorganisasian BP Batam dan Pegawai Negeri Sipil.
By : Rendra Topan Penulis tertarik membahas tentang susunan organisasi Badan Pengusahaan (BP) Batam, mengingat hal-hal yang berhubungan dengan pegawai negeri sipil dan jabatannya yang memang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Ada beberapa hal yang jadi pertanyaan bagi penulis…
Keep reading
Saat Penguasa “Dirangkul” Pengusaha
Judul ini merupakan hal yang menarik perhatian bagi penulis, karena melihat fenomena yang terjadi di sekitar lingkungan penulis sendiri dan ditambah dengan informasi dan berita dari media cetak maupun online. Penguasa menurut hemat penulis adalah seorang atau kelompok yang diberi dan mempunyai kewenangan berkenaan dengan keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan olehnya akan menjadi pedoman serta…
Keep reading
Pesta Demokrasi dan KKN
Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, artinya bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat. Oleh karena itu Indonesia menetapkan peraturan demokrasi dalam rangka pelaksanaan demokrasi, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang…
Keep reading
Tinjauan Yuridis Terhadap Berita Tribun-Medan.com Tentang Surat Edaran PNS Pemerintah Kota Batam
By : Rendra Topan “Pemkot Batam Terbitkan Surat Edaran (SE) PNS Urunan Bayar Denda Terpidana Korupsi Abdul Samad”, demikian bunyi judul pada salah satu media online Tribun-Medan.com pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2019 jam 15.38. Judul ini menarik perhatian penulis karena berkenaan dengan Pemerintah Kota Batam dimana tempat penulis bekerja. Sesuai dengan motto web…
Keep reading
Studi Kasus Nomor Perkara 612/Pid.B/2018/PN Btm Terhadap Penetapan Pehananan Berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
By : Rendra Topan Pembahasan ini merupakan dari kelanjutan dari pembahasan sebelumnya tentang Studi Kasus Nomor Perkara 612/Pid.B/2018/PN Btm Terhadap Putusan Hakim Berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang pada kesempatan ini akan dibahas tentang penetapan penahanan berdasarkan data yang terdapat pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Batam. Info SIPP Pada SIPP diinformasikan…
Keep reading
Studi Kasus Nomor Perkara 612/Pid.B/2018/PN Btm Terhadap Putusan Hakim Berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
Hukum Positif Indonesia- Sesuai dengan motto situs Hukum Positif Indonesia yaitu “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Berdasarkan Pancasila”, penulis akan membahas salah satu kasus Perkara Pidana Nomor 612/Pid.B/2018/PN Btm secara Yuridis Normatif, yang mana datanya diambil dari Sistem Informasi Penulusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negari Batam dengan berpedoman kepada ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana. Berdasarkan SIPP PN…
Keep reading
Hukuman Mati dan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi dengan segela kewenangan yang melekat padanya mempunyai wacana untuk menghukum mati para pelaku tindak pidana korupsi. Hal ini tentunya saja akan menimbulkan pendapat pro dan kontra akan pelaksanaan hukuman mati tersebut, mengingat dalam Undang-Undang Dasar 1945 diatur tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi…
Keep reading
Poligami dalam Sistem Perkawinan di Indonesia
By : Rendra Topan Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Apa yang dimaksud dengan istilah poligami? Jenis Poligami Indonesia Menganut Asas Monogami Pengecualian Asas Monogami Apa yang dimaksud dengan istilah poligami? Poligami merupakan salah satu kata yang maknanya tidak disukai oleh banyak orang baik kaum laki-laki maupun kaum perempuan. Hal ini dikarenakan makna poligami menurut Kamus…
Keep reading
Perusahaan vs Pemerintahan
By : Rendra Topan Judul di atas dipilih penulis karena menarik untuk disampaikan kepada masyarakat mengingat kejadian-kejadian yang berkenaan dengan organisasi kenegaraan Republik Indoesia, yang menurut penulis merupakan negara yang sangat demokratis dengan dilaksanakannya pemilihan umum secara langsung pada semua tingkatan baik presiden, gubernur, bupati/walikota, sampai dengan anggota legislatif. Penulis melihat fenomena negara seolah-olah merupakan…
Keep reading
Uang, Moral dan Etika
By : Rendra Topan Manusia adalah merupakan makhluk sosial, maksudnya adalah bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa adanya manusia dan makhluk hidup lain di sekitarnya, sehingga terbentuklah sebuah masyarakat. Dengan adanya masyarakat agar berjalan tertib dan teratur, maka diperlukan sebuah aturan yang mengatur tata cara bermasyarakat berupa nilai dan norma, serta etika, sehingga terciptalah hukum…
Keep reading
Buah Simalakama Sebagai Penegak Hukum
By Rendra Topan Profesi penegak hukum merupakan profesi yang bergengsi, namun mempunyai risiko yang tinggi juga. Dikatakan demikian karena profesi inilah yang melaksanakan penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan merupakan norma tertulis yang berisikan perintah dan larangan terhadap suatu hal di dalam kehidupan bermasyarakat,yang apabila bila dilanggar akan mendapat hukuman atau sanksi.…
Keep reading
Hukum dan Air Mata
By : Rendra Topan Indonesia adalah negara hukum (rechtstaat) disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, maksudnya adalah bahwa Indonesia dalam menjalankan pemerintahannya didasarkan pada hukum. Hukum itu sendiri merupakan serangkaian peraturan yang berisikan perintah dan larangan yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat, yang apabila dilanggar mendapatkan sanksi/hukuman. Sanksi/hukuman ini bermacam-macam, ada yang berupa…
Keep reading
Kepemimpinan Seorang Pemimpin
By : Rendra Topan Kepemimpinan atau leadership bahasa nge-trend-nya, menurut saya adalah seni untuk menggerakan satu orang atau lebih, agar dapat berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan kemauan kita. Begitu besarnya pengaruh kepemimpinan, maka kita harus bijaksana dalam memilih pemimpin atau bahkan menjadi pemimpin. Mulai dari organisasi terkecil yaitu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu…
Keep reading
Menjelang Pemilihan Presiden Periode 2019-2024
by : Rendra Topan Pemilihan Presiden RI periode 2019-2024 sudah memasuki tahapan pendaftaran calon presiden, dimana sampai pada batas akhir waktu pendaftaran yaitu 10 Agustus 2019 yang mendaftar hanya dua pasang bakal calon presiden dan wakil presiden., Joko Widodo (sekarang Presiden) berpasangan dengan KH. Ma’ruf Amin (Ketua Majelis Ulama Indonesia) dan Prabowo. S (mantan…
Keep reading
Fenomena Slogan Ganti Presiden
By : Rendra Topan Menjelang pemilihan presiden Republik Indonesia tahun 2019 nanti, suhu politik semakin tinggi di samping ini merupakan kegiatan lima tahun sekali juga calon pasangan yang akan maju hanya ada dua. Sehingga kemungkinan timbul kampanye hitam (black campaign) sangat besar. Dua calon pasangan tersebut yaitu Jokowi – Ma’ruf Amin dan Prabowo – Sandiaga.…
Keep reading
Korupsi Oh Korupsi
By : Rendra Topan Menjelang pemilihan kepala daerah secara langsung beberapa waktu lalu, sudah kita ketahui bersama bahwa ada beberapa calon pasangan kepala daerah terkena operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Begitu juga sekarang menjelang pesta demokrasi pemilihan anggota legislatif, kita sama-sama mengetahui beberapa anggota legislatif juga terkena operasi tangkap tangan…
Keep reading
Dirgahayu Republik Indonesia
by : Rendra Topan “Tujuh belas Agustus tahun empat lima, itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia….Merdeka.” Sepenggal lirik lagu perjuangan yang diciptakan oleh H. Mutahar, menginformasikan kepada rakyat Indonesia bahwa pada hari Jum’at tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia yang dibacakan oleh Soekarno-Hatta…
Keep reading
Informasi Palsu (HOAX)
by : Rendra Topan Di era digital ini begitu mudahnya orang menggunakan media sosial melalui jaringan internet untuk meyebarkan berita-berita/informasi palsu atau bohong (HOAX), sehingga terbaca dan tersebar secara luas bahkan sampai lingkup internasional hanya dalam hitungan menit. Demikian juga halnya dengan Indonesia tidak ketinggalan mengikuti kemajuan dan perkembangan teknologi digital, dimana media-media cetak pun…
Keep reading