Kumpulan Artikel Yustisi

Pedoman Penyusunan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Hukum Positif Indonesia- Sistem pengendalian intern pemerintah merupakan sistem yang dibuat untuk meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara yang dalam hal penyelenggaraannya dilaksanakan secara menyeluruh oleh Presiden selaku kepala pemerintahan. Untuk itu Presiden bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Dalam uraian…

Keep reading

Bendera Merah Putih, Bendera Bangsa Indonesia

Hukum Positif Indonesia- Bendera merah putih merupakan salah satu sarana permesatu bangsa, sekaligus merupakan identitas bangsa Indonesia, untuk pemerintah telah mengaturnya dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Dalam uraian ini disampaikan…

Keep reading

Ikhtisar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Hukum Positif Indonesia- Artikel ini berisikan tentang Ikhtisar putusan Mahkamah Konstisusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tanggal 25 November 2021 yang disadur dari laman https://mkri.go.id. Daftar isi: Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Pokok Perkara Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945. Pemohon Hakiimi Irawan Bangkid Pamungkas, Ali Sujito, Muhtar Said, S.H., M.H., Migrant…

Keep reading

Mengenal Sistem Peradilan Pidana Anak

Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka perlindungan hak-hak anak, pemerintah Republik Indonesia mengatur sistem peradilan pidana bagi anak yang dimplemtasikan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pendahuluan Pada bagian pendahuluan disampaikan mengenai sistem peradilan anak, asas sistem peradilan anak, kategori anak dalam sistem peradilan anak, hak…

Keep reading

Tahapan Penyelesaian Pelaporan Pelanggaran Hak Asasi Manusia pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Hukum Positif Indonesia- Tahapan penyelesaian pelaporan dugaan pelanggaran terhadap hak asasi manusia kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di atur dalam ketentuan Pasal 90 – Pasal 96 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Tahapan penyelesaian laporan/aduan dugaan pelanggaran terhadap hak asasi manusia kepada Komisi Nasional…

Keep reading

Jenis Perizinan Senjata Api Nonorganik TNI/POLRI

Hukum Positif Indonesia- Jenis perizinan senjata api nonorganik TNI/POLRI diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api bagi Pengemban Fungsi Kepolisian Lainnya. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Senjata Api…

Keep reading

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.

By Rendra Topan

Pemerhati Hukum dan Permasalahan Sosial

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.