Rendra Topan
-
Mengenal Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Hukum Positif Indonesia- Mencermati salah satu pertimbangan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa lalu […]
-
Besaran Tarif Penggunaan Jasa Sepeda Motor Melalui Aplikasi Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 348 Tahun 2019
Hukum Positif Indonesia- Berkembangnya jasa ojek online melalui aplikasi menjadi perhatian bagi pemerintah untuk meningkatakan kesejahteraan bagi para pekerja jasa […]
-
Pengertian dan Istilah Kelautan di Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau baik pulau besar maupun pulau kecil, dan luat […]
-
Asas dan Tujuan Penyelenggaraan Sektor Kelautan
Hukum Positif Indonesia- Asas dan tujuan penyelenggaraan kelautan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 – Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 […]
-
Wilayah Laut Negara Kesatuan Republik Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Dalam hal wilayah laut Indonesia telah diatur dalam Pasal 5 – Pasal 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun […]
-
Mengenal Sektor Pelayaran Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan letak geografisnya merupakan negara yang terdiri dari beribu-ribu pulau, baik pulau-pulau […]
-
Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Hukum Positif Indonesia- Pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan diatur dalam ketentuan Pasal 5 – Pasal 6 Undang-Undang Nomor 22 […]
-
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Hukum Positif Indonesia- Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di atur dalam ketentuan Pasal 7 – Pasal 13 Undang-Undang Nomor […]
-
Penataan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Hukum Positif Indonesia- Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan diatur dalam ketentuan Pasal 14 – Pasal 46 Undang-Undang Nomor 22 […]
-
Kendaraan Menurut Undang-Undang
Hukum Positif Indonesia- Mengenai kendaraan diatur dalam ketentuan Pasal 47 – Pasal 76 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu […]
-
Angkutan Jalan dalam Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
Hukum Positif Indonesia- Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan, yang merupakan peraturan pelaksana dari beberapa […]
