Kumpulan Artikel Perdagangan

  • Mengenal Perdagangan Dalam Negeri

    By: Rendra Topan Telah diuraikan pada artikel dengan judul ruang lingkup perdagangan bahwa yang menjadi ruang lingkup diantarnya adalah perdagangan dalam negeri yang diatur dalam Pasal 5 – Pasal 37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Perdagangan Dalam Negeri Perdagangan dalam negeri adalah perdagangan barang dan/atau jasa dalam […]

    Read more
  • Pemeliharaan Standar Nasional Indonesia

    By: Rendra Topan Pemeliharaan Standar Nasional Indonesia (SNI) di atur dalam Pasal 35 – Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pemeliharaan Standar Nasional Indonesia Setelah melalui tahapan perencanaan, perumusan dan penetapan Standar Nasional Indonesia (SNI), maka selanjutnya dilakukan pemeliharaan terhadap SNI […]

    Read more
  • Penerapan dan Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia

    By: Rendra Topan Penerapan dan pemberlakuan SNI diatur dalam Pasal 20 – Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Penerapan dan Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia SNI dapat diterapkan oleh para pelaku usaha, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan. […]

    Read more
  • Perumusan dan Penetapan Standar Nasional Indonesia

    By: Rendra Topan Perumusan dan penetapan Standar Nasional Indonesia (SNI) diatur dalam Pasal 10 – Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Perumusan Standar Nasional Indonesia Setelah dilakukannya perencanaan Standar Nasional Indonesia (SNI), kemudian dirumuskan yang disusun dalam bentuk Program Nasional Perumusan […]

    Read more
  • Perencanaan Standar Nasional Indonesia

    By: Rendra Topan Perencanaan diatur dalam Pasal 4 – Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Perencanaan Standar Nasional Indonesia Standar Nasional Indonesia (SNI) direncanakan dan dirumuskan untuk membakukan persyaratan teknis, kualifikasi, dan/atau kompetensi yang berkaitan dengan barang, jasa, proses dan personal. […]

    Read more
  • Standarisasi Berdasarkan Peraturan Pemerintah

    By: Rendra Topan Standarisasi diatur dalam Pasal 3 – Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Standarisasi Pengertian standarisasi menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional adalah proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, […]

    Read more
  • Mengenal Sistem Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional

    By: Rendra Topan Pemerintah dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi  dan Penilaian Kesesuaian telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional. Dalam uraian ini disampaikan secara garis besar mengenai: Ruang lingkup dari Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 […]

    Read more
  • Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen

    By: Rendra Topan Berdasarkan asas keseimbangan yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka diatur juga mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha.  Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Pelaku Usaha Pengertian pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang […]

    Read more
  • Hak dan Kewajiban Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen

    By: Rendra Topan Setiap konsumen mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Konsumen Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia […]

    Read more
  • Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen Menurut Undang-Undang

    Hukum Positif Indonesia- Perlindungan konsumen sampai saat ini masih merupakan hal yang menjadi perhatian bagi pemerintah mengingat era teknologi sekarang ini yang berkembang dengan pesat. Pelaku usaha maupun konsumen masih banyak yang belum memahami hak dan kewajibannya, ditambah lagi dengan perkembangan teknologi saat ini memberikan kemudahan bagi konsumen dan pelaku usaha untuk melakukan transaksi tanpa […]

    Read more
  • Ruang Lingkup Perdagangan Menurut Undang-Undang

    By: Rendra Topan Ruang lingkup perdagangan diatur dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Ruang Lingkup Perdagangan Kegiatan perdagangan meliputi perdagangan barang dan jasa, yang masing-masing memiliki batasan tersendiri dalam penyelengaraannya. Perdagangan Barang Ruang lingkup perdagangan barang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: Perdagangan dalam negeri. Perdagangan luar […]

    Read more
  • Standar Nasional Indonesia

    By: Rendra Topan Dalam rangka meningkatkan kualitas perdagangan di Indonesia yang melindungi konsumen sesuai dengan asas-asas perdagangan yang diantaranya asas tersebut adalah kepastian hukum, adil dan sehat, dan akuntabel dan transparan, maka pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian […]

    Read more
  • Pengantar Tentang Sektor Perdagangan di Indonesia

    By: Rendra Topan Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui bidang perdagangan, maka pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Perdagangan Pengertian Perdagangan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri […]

    Read more

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.