Rendra Topan
-
Pengantar Tentang Sektor Perdagangan di Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui bidang perdagangan, maka pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang […]
-
Pengantar Mengenai Standar Nasional Indonesia
Hukum Positif Indoensia- Dalam rangka meningkatkan kualitas perdagangan di Indonesia yang melindungi konsumen sesuai dengan asas-asas perdagangan yang diantaranya asas […]
-
Ruang Lingkup Perdagangan Menurut Undang-Undang
Hukum Positif Indonesia- Ruang lingkup perdagangan diatur dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Dalam uraian […]
-
Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen Menurut Undang-Undang
Hukum Positif Indonesia- Perlindungan konsumen sampai saat ini masih merupakan hal yang menjadi perhatian bagi pemerintah mengingat era teknologi sekarang […]
-
Hak dan Kewajiban Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen
Hukum Positif Indonesia- Setiap konsumen mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan […]
-
Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen
Hukum Positif Indonesia- Berdasarkan asas keseimbangan yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka diatur juga […]
-
Mengenal Sistem Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional
Hukum Positif Indonesia- Pemerintah dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang […]
-
Standarisasi Berdasarkan Peraturan Pemerintah
Hukum Positif Indonesia- Standarisasi diatur dalam ketentuan Pasal 3 – Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem […]
-
Perencanaan Standar Nasional Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Perencanaan diatur dalam ketentuan Pasal 4 – Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem […]
-
Perumusan dan Penetapan Standar Nasional Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Perumusan dan penetapan Standar Nasional Indonesia (SNI) diatur dalam ketentuan Pasal 10 – Pasal 19 Peraturan Pemerintah […]
-
Penerapan dan Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Penerapan dan pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) diatur dalam ketentuan Pasal 20 – Pasal 34 Peraturan Pemerintah […]
-
Pemeliharaan Standar Nasional Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Pemeliharaan Standar Nasional Indonesia (SNI) di atur dalam ketentuan Pasal 35 – Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor […]
-
Mengenal Sektor Perdagangan Dalam Negeri
Hukum Positif Indonesia- Telah diuraikan pada artikel dengan judul ruang lingkup perdagangan bahwa yang menjadi ruang lingkup diantarnya adalah perdagangan […]
-
Distribusi Barang dalam Perdagangan Dalam Negeri
Hukum Positif Indonesia- Distribusi barang merupakan salah satu indikator bagi penataan perdagangan dalam negeri yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 […]
-
Sarana Perdagangan Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
Hukum Positif Indonesia- Sarana perdagangan merupakan salah satu indikator penataan perdagangan dalam negeri yang diatur dalam Pasal 12 – Pasal […]
-
Mengenal Perdagangan Jasa
Hukum Positif Indonesia- Perdagangan jasa merupakan salah satu bentuk perdagangan dalam negeri yang secara umum diatur dalam Pasal 20- Pasal […]
-
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
Hukum Positif Indonesia- Peningkatan penggunaan produk dalam negeri merupakan salah satu pedoman yang menjadi indikator dalam penataan perdagangan dalam negeri, […]
-
Pengaturan Perdagangan Antarpulau
Hukum Positif Indonesia- Perdagangan antarpulau merupakan salah satu indicator dalam penataan perdagangan dalam negeri. Perdagangan antarpulau secara umum diatur dalam […]
-
Perizinan pada Sektor Perdagangan Dalam Negeri
Hukum Positif Indonesia- Perizinan juga merupakan indikator dalam penataan perdagangan dalam negeri. Perizinan secara umum diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang […]
-
Barang-Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
Hukum Positif Indonesia- Barang kebutuhan pokok dan barang penting diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan […]
