Kumpulan Artikel Perdagangan

  • Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Perdagangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota

    Hukum Positif Indonesia- Perdagangan merupakan urusan pemerintahan konkuren kategori pilihan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan konkuren bidang perdagangan terdiri dari beberapa subbidang yang secara lebih jelas terdapat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Perdagangan Urusan pemerintahan konkuren bidang perdagangan […]

    Read more
  • Kebijakan Jenis Bahan Bakar Minyak di Indonesia

    Hukum Positif Indonesia- Pemerintah dalam rangka untuk peningkatan efisiensi anggaran pendapatan dan belanja negara menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Jenis Bahan Bakar Minyak Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual […]

    Read more
  • Para Pihak Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

    Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Para Pihak dalam Perdagangan Melalui Sistem Eletronik Para pihak dalam perdagangan melalui sistem elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 4  Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik adalah sebagai berikut: Pelaku usaha; adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan […]

    Read more
  • Mengenal Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

    Hukum Positif Indonesia- Pada era globalisasi dan digitalisasi sekarang ini, sangat dimungkinkan terjadi perubahan dari kebiasaan- kebiasaan yang selama ini berlangsung secara konvensional menuju kebiasaan yang berbasis teknologi. Salah satunya adalah dalam sektor perdagangan, yangmana banyak toko “online” bermunculan menawarkan berbagai macam barang dan jasa.  Untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap konsumen dalam hal […]

    Read more
  • Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kilogram

    By: Rendra Topan Untuk meringankan beban keuangan negara berkenaan dengan pengadaan bahan bakar minyak yaitu minyak tanah khusunya untuk pemakaian rumah tangga, pemerintah mengalihkan subsidi minyak tanah dengan mengganti penggunaan minyak tanah sebagai bahan bakar dengan Liquefield Petroleum Gas (LPG). Pengalihan penggunaan minyak tanah kepada LPG berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang […]

    Read more
  • Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001

    By: Rendra Topan Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.  Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Untuk itu pemerintah menerbitkan […]

    Read more
  • Pendirian Toko Modern Sebagai Salah Satu Jenis Pasar

    By: Rendra Topan Toko modern merupakan salah satu jenis pasar sebagaimana disebutkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Toko Modern Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermart ataupun grosir yang berbentuk perkulakan, demikian disebutkan pengertian dalam Pasal 1 angka  5 […]

    Read more
  • Dokumen Pendirian Pasar Modern dan Pusat Perbelanjaan

    Hukum Positif Indonesia- Dalam pendirian toko modern dan pusat perbelanjaan sebagai bagian dari sarana perdagangan diperlukan dokumen-dokumen pendukung sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undagan. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Dokumen Pendirian Pasar Modern dan Pusat Perbelanjaan Pendirian pasar, terutama pusat perbelanjaan dan toko modern sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan diperlukan dokumen analisa sosial […]

    Read more
  • Pedoman Pendirian Pasar Sebagai Sarana Perdagangan

    By: Rendra Topan Sebagaimana kita ketahui pada artikel tentang jenis pasar bahwa pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modren merupakan jenis pasar, dan istilah pasar tradisional diganti dengan pasar rakyat. Dalam artikel ini diuraikan mengenai pendirian pasar secara umum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 – Pasal 8 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman dan […]

    Read more
  • Mengenal Pasar Sebagai Sarana Perdagangan

    By: Rendra Topan Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar kata “pasar”, pada artikel ini diuraikan mengenai hal-hal yang berkenaan dengan pasar, baik hal yang berkenaan dengan pengertian sampai syarat pendirian sebuah pasar. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Pasar Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman dan Penataan Pasar […]

    Read more
  • Pokok-Pokok Perubahan pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011, dan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

    Hukum Positif Indonesia- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Pasal 2  (1) Di dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dilakukan kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi, seperti sektor perdagangan, maritim, industri, perhubungan, perbankan, pariwisata dan bidang lainnya.  (2)  Bidang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.  (3) Pengembangan kegiatan-kegiatan di bidang […]

    Read more
  • Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

    By: Rendra Topan Untuk menjaga kepentingan umum dan dalam rangka perlindungan konsumen, serta menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen, pemerintah telah mengaturnya dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Monopoli Apa itu monopoli? Istilah monopoli sering […]

    Read more
  • Pengantar tentang Sektor Perindustrian di Indonesia

    By: Rendra Topan Indonesia merupakan negara yang berdaulat, salah satunya adalah berdaulat dalam bidang ekonomi. Sebagai bangsa yang berdaulat tentunya mempunyai visi, misi serta tujuan untuk memakmurkan dan mensejahterakan rakyatnya sebagaimana cita-cita bangsa Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Industri merupakan salah satu sektor perekomian […]

    Read more
  • Pengendalian Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

    By: Rendra Topan Pengendalian barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya juga meupakan indokator dalam penataan perdagangan dalam negeri, yang secara umum diatur dalam Pasal 25 – Pasal 34 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Siapa yang bertanggung jawab atas Pengendalian Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting? Pemerintah dan […]

    Read more
  • Barang-Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

    By: Rendra Topan Barang kebutuhan pokok dan barang penting diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Peraturan Presiden ini merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat […]

    Read more
  • Perizinan pada Sektor Perdagangan Dalam Negeri

    By: Rendra Topan Perizinan juga merupakan indikator dalam penataan perdagangan dalam negeri. Perizinan secara umum diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Kewajiban Membuat Perizinan Setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan diwajibkan untuk memiliki izin di bidang perdagangan yang diberikan oleh menteri. Dalam perizinan […]

    Read more
  • Pengaturan Perdagangan Antarpulau

    By: Rendra Topan Perdagangan antarpulau merupakan salah satu indicator dalam penataan perdagangan dalam negeri. Perdagangan antarpulau secara umum diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Tujuan Pengaturan Perdagangan Antarpulau Tujuan pengaturan kegiatan perdagangan antar pulau adalah: Menjaga keseimbangan antar daerah yang surplus dan daerah yang minus. Memperkecil kesenjangan harga antardaerah. Mengamankan […]

    Read more
  • Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

    By: Rendra Topan Peningkatan penggunaan produk dalam negeri merupakan salah satu pedoman yang menjadi indikator dalam penataan perdagangan dalam negeri, yang secara umum diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, pemerintah , pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya baik secara bersama-sama ataupun sendiri menupayakan penggunaan […]

    Read more
  • Mengenal Perdagangan Jasa

    By: Rendra Topan Perdagangan jasa merupakan salah satu bentuk perdagangan dalam negeri yang secara umum diatur dalam Pasal 20- Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan juga merupakan indikikator dalam penataan perdagangan di dalam negeri. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Jasa Pengertian Jasa menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Unadang No. 7 […]

    Read more
  • Sarana Perdagangan Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

    By: Rendra Topan Sarana perdagangan merupakan salah satu indikator penataan perdagangan dalam negeri yang diatur dalam Pasal 12 – Pasal 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyatakan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan pelaku usaha secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri mengembangkan sarana perdagangan.  Dalam uraian […]

    Read more
  • Distribusi Barang dalam Perdagangan Dalam Negeri

    By: Rendra Topan Distribusi barang merupakan salah satu indikator bagi penataan perdagangan dalam negeri yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 – Pasal 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Barang Pengertian barang dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan adalah setiap benda baik […]

    Read more

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.