-
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Aset Kripto
Read moreHukum Positif Indonesia- Aset kripto saat ini merupakan aset tak berwujud yang memiliki peningkatan transaksi yang cukup pesat dewasa ini, sehingga pemerintah memandang perlu mengatur transaksi aset kripto dalam rangka meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto. […]
-
Penggunaan Mata Uang Rupiah
Read moreHukum Positif Indonesia- Setiap negara mempunyai mata uang sebagai alat tukar yang sah. Negara Kesatuan Republik Indonesia mengatur mengenai mata uang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Mata uang dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang mempunyai pengertian adalah […]
-
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token dan Voucer
Read moreHukum Positif Indonesia- Sektor telekomunikasi dan teknologi yang berkembang dengan pesat memerlukan kepastian hukum dalam melakukan penyederhanaan perhitungan dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penjualan pulsa, kartu perdana, token, dan voucer. Untuk itu pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021 tentang Perhitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan/Penghasilan Sehubungan dengan Penjualan Pulsa, Kartu […]
-
Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
Read moreHukum Positif Indonesia- Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman Membahayakan Perkonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, maka ditetapkanlah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, dan Penyetoran, […]
-
Tabungan Perumahan Rakyat Sebagai Bentuk dan Tanggung Jawab Sosial Pemerintah
Read moreHukum Positif Indonesia- Dalam rangka pelaksanaan dari ketentuan Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”, pemerintah menerbitkan […]
-
Penggunaan Meterai
Read moreBy: Rendra Topan Dalam keseharian acap kali kita mendengar kata meterai terutama pada saat melakukan transaksi berkenaan dengan kuitansi sebagai bukti pembayaran atau hal lain yang berhubungan dengan perjanjian. Meterai merupakan kata yang mempunyai makna terdiri dari bea meterai dan benda meterai. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Bea Meterai Bea meterai adalah pajak atas […]
-
Perlakuan Perpajakan Transakasi E-Commerce
Read moreHukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pendahuluan Seiring dengan perkembangan teknologi dewasa ini, dimana sudah hampir menyeluruh penggunaan teknologi dalam banyak bidang kegiatan, salah satunya adalah kegiatan perdagangan yang dilakukan melalui media on line atau internet. Saat ini banyak wadah elektornik (platform) yang merupakan aplikasi dan situs web yang berfungsi sebagai “pasar” untuk […]
-
Penerimaan Negara Bukan Pajak
Read moreHukum Positif Indonesia- Dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor selain pajak, Pemerintah Negara Republik Indonesia menetapkan peraturan dalam bentuk undang-undang untuk menjamin kepastian hukum dalam pengelolaan kekayaan negara. Undang-undang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Dalam Pasal […]
-
Retribusi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Read moreHukum Positif Indonesia- Retribusi daerah sebagaimana disebutkan dalam BAB I Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: […]
-
Pajak Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Read moreHukum Positif Indonesia- Pajak Daerah dalam BAB I Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. […]
You must log in to post a comment.