Rendra Topan
-
Pengupahan dalam Kerangka Penetapan Upah Minimum oleh Pemerintah
Hukum Positif Indonesia- Pengupahan diatur dalam Pasal 88 – Pasal 98 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam uraian […]
-
Besaran Pesangon Bagi Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang Diberhentikan dari Pekerjaannya
Hukum Positif Indonesia- Pada prinsipnya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana diatur dalam Pasal 151 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun […]
-
2 (dua) Macam Perjanjian Kerja, dan Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Lengkap dengan Kriterianya
Hukum Positif Indonesia- Perkembangan kawasan industri di Indonesia terus dilakukan untuk memberikan kesempatan kerja kepada penduduk Indonesia, sehingga diharapkan dapat […]
-
Waktu Kerja Sebagai Salah Satu Bentuk Perlindungan Hak Pekerja
Hukum Positif Indonesia- Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah mengatur tentang lamanya waktu kerja, untuk menjamin kepastian […]
-
8 (delapan) Alasan Pemutusan Hubungan Kerja
Hukum Positif Indonesia- Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan […]
-
Tunjangan Hari Raya Bagi Pekerja/Buruh
Hukum Positif Indonesia- Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan bagian dari penghasilan yang layak yang diberikan dalam bentuk pendapatan non upah, […]
-
Pengantar tentang Pekerja Migran Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Banyaknya warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI), hal ini berdampak […]
-
Program Kartu Prakerja
Hukum Positif Indonesia- Pemerintah melalui salah satu programnya berkenaan dengan pengembangan sumber daya manusia guna memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, […]
-
Kategori Jabatan Tenaga Kerja Asing yang Dapat Bekerja pada Perusahaan Swasta di Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 228 Tahun 2019 tentang Jabatan tertentu yang Dapat Diduduki oleh […]
-
Penggunaan Tenaga Kerja Asing oleh Perusahaan Swasta yang Berkedudukan di Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan investasi berkenaan dengan penggunaan tenaga kerja asing, pemerintah mengaturnya lebih […]
-
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Pelindungan pekerja migran Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 7 – Pasal 37 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 […]
-
9 (Sembilan) Alasan Kepulangan Tenaga Kerja Migran Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Berdasarkan data yang dilaporkan oleh perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia kepada perwakilan Republik Indonesia di negera tujuan […]
-
Perubahan Ketentuan Mengenai Program Kartu Prakerja
Hukum Positif Indonesia- Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun […]
-
Matriks Perubahan Pengaturan Uang Pesangon antara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Hukum Positif Indonesia- Ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 13 […]
-
Perubahan Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Dengan berlakunya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan […]
-
Gambaran Umum Mengenai Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan oleh Pemerintah
Hukum Positif Indonesia- Untuk melindungi hak pekerja/buruh yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pemerintah […]
