Rendra Topan
-
Negara Kesatuan Republik Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Indonesia adalah merupakan Negara kepulauan yang terbentang dari sabang sampai merauke, terdiri dari ribuan pulau, bermacam-macam suku […]
-
Otoritas Jasa Keuangan
Hukum Positif Indonesia- Pemerintah dalam tujuannya mewujudkan perekonomian nasional yang mampu berkembang dan tumbuh secara berkesinambungan turut memperhatikan hal-hal yang […]
-
Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan
Hukum Positif Indonesia- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mencapai tujuan, dan melaksanakan tugas serta fungsinya mempunyai kewenangan untuk mengatur dan […]
-
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka mewujudkan sistem jaminan sosial nasional sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem […]
-
Badan Pengusahaan Kawasan Batam
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Dasar Hukum Badan Pengusahaan Kawasan Batam Badan Pengusahaan Kawasan (BPK) Batam merupakan […]
-
Kementerian Negara
Hukum Positif Indonesia- Presiden sebagai kepala pemerintahan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh para menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang […]
-
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Hukum Positif Indonesia- Salah satu peraturan turunan sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara adalah […]
-
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Hukum Positif Indonesia- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan merupakan salah satu bagian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dipimpin oleh seorang […]
-
Mengenal Badan Usaha Milik Negara
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah […]
-
Peran Perum Bulog
Hukum Positif Indonesia- Dalam menunjang kebijakan program pemerintah di bidang logistik pangan dan pembangunan nasional, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah […]
-
Nama-Nama Provinsi di Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari 37 provinsi, berikut di bawah ini daftar nama propinsi di Indonesia […]
-
Mengenal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Dasar 1945, yang kemudian Undang-Undang Nomor 17 Tahun […]
-
Desa Dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Desa merupakan struktur terkecil dari pembagian wilayah Republik Indonesia yang kedudukannya sejajar dengan kelurahan. Desa terdiri dari desa […]
-
Susunan dan Kedudukan, serta Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat
Hukum Positif Indonesia- Susunan, kedudukan dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat merupakan hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 […]
-
Wewenang dan Tugas Dewan Perwakilan Rakyat
Hukum Positif Indonesia- Wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diatur dalam Pasal 71 – Pasal 75 Undang-Undang Nomor 17 […]
-
Syarat Pembentukan Desa
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Pembentukan Desa Dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 […]
-
Penataan Desa
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Siapa yang Melakukan Penataan Desa? Sebagaimana telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 […]
-
Badan Pertanahan Nasional
Hukum Positif Indonesia- Pemerintah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pertanahan agar efektif dan efisien menerbitkan Peraturan Presiden Nomor […]
-
Hak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Sebagai Lembaga Negara
Hukum Positif Indonesia- Sebagai sebuah lembaga negara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mempunyai hak sebagaimana telah diatur dalam ketentuan […]
-
Kerja Sama Daerah
Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah memperbolehkan masing-masing daerah untuk melakukan kerja sama baik kerja sama […]
You must log in to post a comment.