Kumpulan Artikel Kelembagaan

Provinsi Bengkulu terdiri dari 1 Kota, dan 9 Kabupaten Nama Kabupaten/Kota  di Provinsi Riau No. Kabupaten/Kota Pusat Pemerintahan 1 Kabupaten Bengkulu Selatan Kota Manna 2 Kabupaten Bengkulu Tengah Karang Tinggi 3 Kabupaten Bengkulu Utara Arga Makmur 4 Kabupaten Kaur Bintuhan 5 Kabupaten Kepahiang Kepahiang 6 Kabupaten Lebong Muara Aman 7 Kabupaten Muko muko Mukomuko 8 Kabupaten […]

Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 4 Kota, dan 13 Kabupaten Nama Kabupaten/Kota  di Provinsi Sumatera Selatan No. Kabupaten/Kota Pusat Pemerintahan 1 Kabupaten Banyuasin Pangkalan Balai 2 Kabupaten Empat Lawang Tebing Tinggi 3 Kabupaten Lahat Lahat 4 Kabupaten Muara Enim Muara Enim 5 Kabupaten Musi Banyuasin Sekayu 6 Kabupaten Musi Rawas Muara Beliti 7 Kabupaten Musi Rawas […]

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari 1 Kota, dan 6 Kabupaten Nama Kabupaten/Kota  di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No. Kabupaten/Kota Pusat Pemerintahan 1 Kabupaten Bangka Sungai Liat 2 Kabupaten Bangka Barat Muntok 3 Kabupaten Bangka Selatan Toboali 4 Kabupaten Bangka Tengah Koba 5 Kabupaten Belitung Tanjung Pandan 6 Kabupaten Belitung Timur Manggar 7 Kota Pangkal Pinang […]

Provinsi Jambi terdiri dari 2 Kota, dan 9 Kabupaten Nama Kabupaten/Kota  di Provinsi Jambi No. Kabupaten/Kota Pusat Pemerintahan 1 Kabupaten Batanghari Muara Bulian 2 Kabupaten Bungo Muara Bungo 3 Kabupaten Kerinci Siulak 4 Kabupaten Merangin Bangko 5 Kabupaten Muaro Jambi Sengeti 6 Kabupaten Sarolangun Sarolangun 7 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kuala Tungkal 8 Kabupaten Tanjung Jabung […]

Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 2 Kota, dan 5 Kabupaten Nama Kabupaten/Kota  di Provinsi Kepulauan Riau No. Kabupaten/Kota Pusat Pemerintahan 1 Kabupaten Bintan Bandar Seri Bentan 2 Kabupaten Karimun Tanjung Balai Karimun 3 Kabupaten Kepulauan Anambas Tarempa 4 Kabupaten Lingga Daik 5 Kabupaten Natuna Ranai 6 Kota Batam Batam 7 Kota Tanjung Pinang Tanjung Pinang

Provinsi Riau terdiri dari 2 Kota, dan 10 Kabupaten Nama Kabupaten/Kota  di Provinsi Riau No. Kabupaten/Kota Pusat Pemerintahan 1 Kabupaten Bengkalis Bengkalis 2 Kabupaten Indragiri Hilir Tembilahan 3 Kabupaten Indragiri Hulu Rengat 4 Kabupaten Kampar Bangkinang 5 Kabupaten Kuantan Singingi Taluk Kuantan 6 Kabupaten Pelalawan Pangkalan Kerinci 7 Kabupaten Rokan Hilir Bagan Siapi-api 8 Kabupaten Rokan […]

Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 8 Kota, dan 25 Kabupaten Nama Kabupaten/Kota  di Provinsi Sumatera Utara No. Kabupaten/Kota Pusat Pemerintahan 1 Kabupaten Asahan Kisaran 2 Kabupaten Batu Bara Limapuluh 3 Kabupaten Dairi Sidikalang 4 Kabupaten Deli Serdang Lubuk Pakam 5 Kabupaten Humbang Hasundutan Dolok Sanggul 6 Kabupaten Karo Kabanjahe 7 Kabupaten Labuhanbatu Rantau Prapat 8 Kabupaten […]

Provinsi Aceh terdiri dari 5 Kota, dan 18 Kabupaten Nama Kabupaten/Kota  di Provinsi Aceh No Kabupaten/Kota Pusat Pemerintahan 1 Kota Banda Aceh Banda Aceh 2 Kota Langsa Langsa 3 Kota Lhokseumawe Lhokseumawe 4 Kota Sabang Sabang 5 Kota Subulussalam Subulussalam 6 Kabupaten Aceh Barat Meulaboh 7 Kabupaten Aceh Barat Daya Blangpidie 8 Kabupaten Aceh Besar Kota […]

By: Rendra Topan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana telah diatur dalam Pasal 13 – Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga Kerja sama […]

By: Rendra Topan Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Tata cara kerja sama daerah dengan daerah lain diatur dalam Pasal 2 – Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah. Adapun tata cara tersebut adalah sebagai berikut: Subjek Hukum Kerja Sama Daerah dengan Daerah Subjek hukum dalam  sebuah kerja sama khususnya kerja sama […]

By: Rendra Topan Dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah memperbolehkan masing-masing daerah untuk melakukan kerja sama baik kerja sama antar daerah maupun kerjasama dengan pihak ketiga. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diperjelas mengenai pelaksanaannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018. Dalam uraian ini disampaikan […]

By: Rendra Topan Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Siapa yang Melakukan Penataan Desa? Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa yang dapat melakukan penataan desa adalah: Pemerintah. Pemerintah daerah provinsi. Pemerintah daerah kabupaten/kota. Penataan desa baik yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah […]

By: Rendra Topan Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa pembentukan desa merupakan tindakan mengadakan desa baru diluar desa yang ada. Pembentukan desa ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat desa, serta kemampuan dan potensi desa. Dalam uraian ini […]

By: Rendra Topan Desa merupakan struktur terkecil dari pembagian wilayah  Republik Indonesia yang kedudukannya sejajar dengan kelurahan. Desa terdiri dari desa dan desa adat, hal ini sesuai dengan pengertian desa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama […]

Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari 34 provinsi, berikut di bawah ini daftar nama propinsi di Indonesia berserta jumlah kabupaten/kota dan dasar hukum pembentukannya. Daftar Provinsi di Indonesia Beserta Dasar Hukumnya No Nama Provinsi Jumlah Kabupaten Jumlah Kota Dasar Hukum 1  Aceh 18 5 UU No. 11/2006 2 Sumatera Utara 25 8 UU No. 10/1948 […]