Kumpulan Artikel Kelembagaan

  • Provinsi Bengkulu

    Provinsi Bengkulu terdiri dari 1 Kota, dan 9 Kabupaten Nama Kabupaten/Kota  di Provinsi Riau No. Kabupaten/Kota Pusat Pemerintahan 1 Kabupaten Bengkulu Selatan Kota Manna 2 Kabupaten Bengkulu Tengah Karang Tinggi 3 Kabupaten Bengkulu Utara Arga Makmur 4 Kabupaten Kaur Bintuhan 5 Kabupaten Kepahiang Kepahiang 6 Kabupaten Lebong Muara Aman 7 Kabupaten Muko muko Mukomuko 8 Kabupaten […]

    Read more
  • Provinsi Sumetera Selatan

    Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 4 Kota, dan 13 Kabupaten Nama Kabupaten/Kota  di Provinsi Sumatera Selatan No. Kabupaten/Kota Pusat Pemerintahan 1 Kabupaten Banyuasin Pangkalan Balai 2 Kabupaten Empat Lawang Tebing Tinggi 3 Kabupaten Lahat Lahat 4 Kabupaten Muara Enim Muara Enim 5 Kabupaten Musi Banyuasin Sekayu 6 Kabupaten Musi Rawas Muara Beliti 7 Kabupaten Musi Rawas […]

    Read more
  • Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

    Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari 1 Kota, dan 6 Kabupaten Nama Kabupaten/Kota  di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No. Kabupaten/Kota Pusat Pemerintahan 1 Kabupaten Bangka Sungai Liat 2 Kabupaten Bangka Barat Muntok 3 Kabupaten Bangka Selatan Toboali 4 Kabupaten Bangka Tengah Koba 5 Kabupaten Belitung Tanjung Pandan 6 Kabupaten Belitung Timur Manggar 7 Kota Pangkal Pinang […]

    Read more
  • Provinsi Jambi

    Provinsi Jambi terdiri dari 2 Kota, dan 9 Kabupaten Nama Kabupaten/Kota  di Provinsi Jambi No. Kabupaten/Kota Pusat Pemerintahan 1 Kabupaten Batanghari Muara Bulian 2 Kabupaten Bungo Muara Bungo 3 Kabupaten Kerinci Siulak 4 Kabupaten Merangin Bangko 5 Kabupaten Muaro Jambi Sengeti 6 Kabupaten Sarolangun Sarolangun 7 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kuala Tungkal 8 Kabupaten Tanjung Jabung […]

    Read more
  • Provinsi Kepulauan Riau

    Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 2 Kota, dan 5 Kabupaten Nama Kabupaten/Kota  di Provinsi Kepulauan Riau No. Kabupaten/Kota Pusat Pemerintahan 1 Kabupaten Bintan Bandar Seri Bentan 2 Kabupaten Karimun Tanjung Balai Karimun 3 Kabupaten Kepulauan Anambas Tarempa 4 Kabupaten Lingga Daik 5 Kabupaten Natuna Ranai 6 Kota Batam Batam 7 Kota Tanjung Pinang Tanjung Pinang

    Read more
  • Provinsi Riau

    Provinsi Riau terdiri dari 2 Kota, dan 10 Kabupaten Nama Kabupaten/Kota  di Provinsi Riau No. Kabupaten/Kota Pusat Pemerintahan 1 Kabupaten Bengkalis Bengkalis 2 Kabupaten Indragiri Hilir Tembilahan 3 Kabupaten Indragiri Hulu Rengat 4 Kabupaten Kampar Bangkinang 5 Kabupaten Kuantan Singingi Taluk Kuantan 6 Kabupaten Pelalawan Pangkalan Kerinci 7 Kabupaten Rokan Hilir Bagan Siapi-api 8 Kabupaten Rokan […]

    Read more
  • Provinsi Sumatera Barat

    Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 7 Kota, dan 12 Kabupaten Nama Kabupaten/Kota  di Provinsi Sumatera Barat No. Kabupaten/Kota Pusat Pemerintahan 1 Kabupaten Agam Lubuk Basung 2 Kabupaten Dharmasraya Pulau Punjung 3 Kabupaten Kepulauan Mentawai Tuapejat 4 Kabupaten Lima Puluh Kota Sarilamak 5 Kabupaten Padang Pariaman Parit Malintang 6 Kabupaten Pasaman Lubuk Sikaping 7 Kabupaten Pasaman Barat […]

    Read more
  • Provinsi Sumatera Utara

    Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 8 Kota, dan 25 Kabupaten Nama Kabupaten/Kota  di Provinsi Sumatera Utara No. Kabupaten/Kota Pusat Pemerintahan 1 Kabupaten Asahan Kisaran 2 Kabupaten Batu Bara Limapuluh 3 Kabupaten Dairi Sidikalang 4 Kabupaten Deli Serdang Lubuk Pakam 5 Kabupaten Humbang Hasundutan Dolok Sanggul 6 Kabupaten Karo Kabanjahe 7 Kabupaten Labuhanbatu Rantau Prapat 8 Kabupaten […]

    Read more
  • Provinsi Aceh

    Provinsi Aceh terdiri dari 5 Kota, dan 18 Kabupaten Nama Kabupaten/Kota  di Provinsi Aceh No Kabupaten/Kota Pusat Pemerintahan 1 Kota Banda Aceh Banda Aceh 2 Kota Langsa Langsa 3 Kota Lhokseumawe Lhokseumawe 4 Kota Sabang Sabang 5 Kota Subulussalam Subulussalam 6 Kabupaten Aceh Barat Meulaboh 7 Kabupaten Aceh Barat Daya Blangpidie 8 Kabupaten Aceh Besar Kota […]

    Read more
  • Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga

    By: Rendra Topan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana telah diatur dalam Pasal 13 – Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga Kerja sama […]

    Read more
  • Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah

    By: Rendra Topan Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Tata cara kerja sama daerah dengan daerah lain diatur dalam Pasal 2 – Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah. Adapun tata cara tersebut adalah sebagai berikut: Subjek Hukum Kerja Sama Daerah dengan Daerah Subjek hukum dalam  sebuah kerja sama khususnya kerja sama […]

    Read more
  • Kerja Sama Daerah

    By: Rendra Topan Dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah memperbolehkan masing-masing daerah untuk melakukan kerja sama baik kerja sama antar daerah maupun kerjasama dengan pihak ketiga. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diperjelas mengenai pelaksanaannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018. Dalam uraian ini disampaikan […]

    Read more
  • Hak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Sebagai Lembaga Negara

    By: Rendra Topan Sebagai sebuah lembaga negara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mempunyai hak sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu: Hak interpelasi; adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan […]

    Read more
  • Badan Pertanahan Nasional

    By: Rendra Topan Pemerintah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pertanahan agar efektif dan efisien menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional.  Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Apa itu Badan Pertanahan Nasional Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada presiden, demikia […]

    Read more
  • Penataan Desa

    By: Rendra Topan Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Siapa yang Melakukan Penataan Desa? Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa yang dapat melakukan penataan desa adalah: Pemerintah. Pemerintah daerah provinsi. Pemerintah daerah kabupaten/kota. Penataan desa baik yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah […]

    Read more
  • Syarat Pembentukan Desa

    By: Rendra Topan Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa pembentukan desa merupakan tindakan mengadakan desa baru diluar desa yang ada. Pembentukan desa ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat desa, serta kemampuan dan potensi desa. Dalam uraian ini […]

    Read more
  • Wewenang dan Tugas Dewan Perwakilan Rakyat

    By: Rendra Topan Wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diatur dalam Pasal 71 – Pasal 75 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diatur dalam […]

    Read more
  • Susunan dan Kedudukan, serta Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat

    By: Rendra Topan Susunan, kedudukan dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat merupakan hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Susunan dan Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terdiri atas partai politik peserta […]

    Read more
  • Desa Dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

    By: Rendra Topan Desa merupakan struktur terkecil dari pembagian wilayah  Republik Indonesia yang kedudukannya sejajar dengan kelurahan. Desa terdiri dari desa dan desa adat, hal ini sesuai dengan pengertian desa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama […]

    Read more
  • Mengenal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

    By: Rendra Topan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Dasar 1945, yang kemudian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi peraturan pelaksananya. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Dasar Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 […]

    Read more
  • Nama-Nama Provinsi di Indonesia

    Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari 34 provinsi, berikut di bawah ini daftar nama propinsi di Indonesia berserta jumlah kabupaten/kota dan dasar hukum pembentukannya. Daftar Provinsi di Indonesia Beserta Dasar Hukumnya No Nama Provinsi Jumlah Kabupaten Jumlah Kota Dasar Hukum 1  Aceh 18 5 UU No. 11/2006 2 Sumatera Utara 25 8 UU No. 10/1948 […]

    Read more

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.