Kumpulan Artikel Aparatur

  • Mengenal Aparatur Sipil Negara

    Hukum Positif Indonesia- Seiring dengan perkembangan manajemen pemerintahan berkenaan dengan Pegawai Negeri Sipil, maka pemerintah sudah beberapa kali melakukan perubahan […]

    Read more

  • Mekanisme Penerimaan Pegawai Negeri Sipil

    Hukum Positif Indonesia- Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut ketentuan umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah warga negara […]

    Read more

  • Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil karena Tidak Cakap Jasmani atau Rohani

    grayscale photo of wheelchair

    Hukum Positif Indonesia- Tidak cakapnya rohani dan/atau rohani seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga merupakan salah satu alasan untuk pemberhentian […]

    Read more

  • Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

    Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka melaksanakan amanat dari ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang […]

    Read more

  • Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Karena Hal Lain

    Hukum Positif Indonesia- Hal lain yang dijadikan dasar seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil diatur […]

    Read more

  • Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil karena Mencalonkan atau Dicalonkan Menjadi Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPR, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPD, Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota

    Hukum Positif Indonesia- Seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) diwajibkan untuk berhenti sebagai pegawai negeri sipil apabila dirinya mencalonkan atau dicalonkan […]

    Read more

  • Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Pelanggaran Disiplin

    a man holding a letter lightbox

    Hukum Positif Indonesia- Seseorang dapat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena melakukan pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil tingkat berat […]

    Read more

  • Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil karena Melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan

    close up photography of person in handcuffs

    Hukum Positif Indonesia- Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana dapat diberhentikan baik diberhentikan dengan hormat maupun diberhentikan dengan tidak […]

    Read more

  • Kelompok Jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil

    group of people in building structure

    Hukum Positif Indonesia- Layaknya sebuah organisasi yang menjalankan roda pemerintahan, Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai pekerjanya tentu mempunyai jenjang karir […]

    Read more

  • Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil karena Memasuki Usia Pensiun dan Perampingan Organisasi

    floor plan hanging on whiteboard

    Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Usia Pensiun Sebagai Alasan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Alasan pemberhentian berikutnya adalah […]

    Read more

  • Mekanisme Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

    Hukum Positif Indonesia- Mekanisme pengadaan pegwai pemerintah dengan perjanjian kerja diatur dalam Pasal 6 – Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor […]

    Read more

  • Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas Permintaan Sendiri

    Hukum Positif Indonesia- Pemberhentian seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas permintaan sendiri merupakan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS, dan pemberhentian […]

    Read more

  • Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Meninggal Dunia, Tewas atau Hilang

    white jigsaw puzzle illustration

    By: Rendra Topan Pemberhentian seorang pegawai negeri sipil yang meninggal dunia, tewas, atau hilang diatur dalam ketentuan Pasal 243 – […]

    Read more

  • Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

    Hukum Positif Indonesia- Kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 […]

    Read more

  • Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS)

    Hukum Positif Indonesia- Pada tanggal 29 April 2017 Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai […]

    Read more

  • Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil

    Hukum Positif Indonesia- Penilaian kinerja sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri […]

    Read more

  • Perencanaan Kinerja Pegawai Negeri Sipil

    Hukum Positif Indonesia- Perencanaan kinerja diatur dalam Pasal 8 – Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian […]

    Read more

  • Keppres No. 13/2019: Cuti Bersama PNS Pada Idul Fitri 1440H Tanggal 3, 4, dan 7 Juni | Sekretariat Kabinet Republik Indonesia

    Berbagi informasi kepada rekan-rekan PNS Keppres No. 13/2019: Cuti Bersama PNS Pada Idul Fitri 1440H Tanggal 3, 4, dan 7 […]

    Read more

  • Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional

    teach dice ornament on table

    Hukum Positif Indonesia- Mencermati judul artikel ini, memberikan gambaran kepada kita bahwa terdapat dua buah istilah dalam pendidikan yang sekilas […]

    Read more

  • Penyisipan Pasal 43A UU No.19/2019 Berkenaan dengan Persyaratan Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi

    blur board game business challenge

    Hukum Positif Indonesia- Pada artikel ini disampaikan penyisipan ketentuan Pasal 43A  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang […]

    Read more

Pemerhati Hukum dan Permasalahan Sosial

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.