Kumpulan Artikel Aparatur

  • Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Pegawai Negeri Sipil

    Hukum Positif Indonesia- Pensiun pegawai dan pensiun janda/duda pegawai oleh Pemerintah Republik Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Ruang Lingkup Adapun ruang lingkup yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai adalah sebagai berikut: […]

    Read more
  • Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Karena Sudah Tidak Menjabat Lagi Sebagai Pejabat Negara

    By; Rendra Topan Alasan selanjutnya seseorang dapat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah karena tidak lagi menjabat sebagai pejabat negara. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Siapa Pejabat Negara? Adapun yang dimaksud dengan pejabat negara adalah pejabat yang diatur dalam ketentuan Pasal 256 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri […]

    Read more
  • Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Karena Menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik

    Hukum Positif Indonesia- Pada dasarnya seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak boleh atau dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus sebuah organisasi partai politik. Namun demikian apabila seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi anggota atau pengurus partai politik, maka yang bersangkutan diwajibkan untuk mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan mengajukan permohonan tertulis kepada pejabat yang […]

    Read more
  • 11 (sebelas) Alasan yang Menjadi Dasar Pemberhentian Seorang Pegawai Negeri Sipil

    By: Rendra Topan Sebagaimana halnya dengan mekanisme penerimaan Pegawai Negeri Sipil, tentunya untuk pemberhentian juga mempunyai prosedur atau tata cara. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) diatur dalam Pasal 238 – Pasal 302 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Dalam peraturan pemerintah ini disebutkan yang menjadi alasan pemberhentian PNS, yaitu: Pemberhentian […]

    Read more
  • Penyisipan Pasal 70A, 70B, dan 70C dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Berkenaan dengan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi

    Hukum Positif Indonesia- Pada artikel ini disampaikan Penyisipan Pasal 70A, 70B, dan 70C Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana pada  undang-undang sebelumnya tidak ada berkenaan dengan ketentuan penutup. Penysisipan pasal dimaksud adalah sebagai berikut: Pasal 70A Pengangkatan, pembinaan, dan pemberhentian Pegawai […]

    Read more
  • Penyisipan Pasal 43A UU No.19/2019 Berkenaan dengan Persyaratan Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi

    Hukum Positif Indonesia- Pada artikel ini disampaikan penyisipan ketentuan Pasal 43A  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana pada  undang-undang sebelumnya tidak tercantum ketentuan tersebut, berkenaan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Pasal 43A  Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. […]

    Read more
  • Hak dan Kewajiban Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

    By: Rendra Topan Setelah mengucapkan sumpah/janji, selanjutnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mempunyai hak dan kewajiban sebagai konsekuensi dari sumpah/janji yang telah diucapkan tersebut. Hak dan kewajiban anggota DPR-RI ini diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. […]

    Read more
  • Ketentuan Umum Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

    By: Rendra Topan Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Sumpah Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) yang terpilih melalui proses pemilihan legislatif setiap lima tahun sekali dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang […]

    Read more
  • Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional

    Hukum Positif Indonesia- Mencermati judul artikel ini, memberikan gambaran kepada kita bahwa terdapat dua buah istilah dalam pendidikan yang sekilas tampak serupa namun mempunyai pengertian yang berbeda. Untuk memudahkan pemahaman terhadap dua buah istilah tersebut penulis berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 5 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. […]

    Read more
  • Keppres No. 13/2019: Cuti Bersama PNS Pada Idul Fitri 1440H Tanggal 3, 4, dan 7 Juni | Sekretariat Kabinet Republik Indonesia

    Berbagi informasi kepada rekan-rekan PNS Keppres No. 13/2019: Cuti Bersama PNS Pada Idul Fitri 1440H Tanggal 3, 4, dan 7 Juni Oleh: Humas ; Diposkan pada: 28 May 2019 ; 6126 Views Kategori: Berita Dengan pertimbangan dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efetivitas hari kerja serta memberi pedoman bagi Instansi Pemerintah dalam melaksanakan cuti bersama tahun […]

    Read more
  • Perencanaan Kinerja Pegawai Negeri Sipil

    By: Rendra Topan Perencanaan kinerja diatur dalam Pasal 8 – Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil. Perencanaan kinerja merupakan tahapan pertama dari sistem manajemen kinerja pegawai negeri sipil diawali dengan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), dimana penyusunan dan penetapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) memperhatikan perilaku kerja. Dalam […]

    Read more
  • Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil

    By: Rendra Topan Penilaian kinerja sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan dalam suatu sistem yang disebut dengan sistem manajemen kinerja pegawai negeri sipil (Pasal 5 – Pasal 7).  Apa itu sistem manajemen kinerja pegawai negeri sipil? Sebelum lebih jauh diuraikan, untuk kesamaan pemahaman perlu […]

    Read more
  • Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS)

    By: Rendra Topan Pada tanggal 29 April 2017 Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil, yang bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karir sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 2 PP No. 30 Tahun 2019.  Dalam uraian ini disampaikan […]

    Read more
  • Tunjangan Hari Raya Bagi Penerima Tunjangan

    By: Rendra Topan Dalam rangka menjamin kesejahteraan Penerima Tunjangan, maka pemerintah mengaturnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil , Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Penulis sengaja memisahkan pembahasan dari […]

    Read more
  • Tunjangan Hari Raya Bagi Penerima Pensiun

    By: Rendra Topan Dalam rangka menjamin kesejahteraan Penerima Pensiun, maka pemerintah mengaturnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Penulis sengaja memisahkan pembahasan dari masing-masing […]

    Read more
  • Tunjangan Hari Raya Bagi Pejabat Negara

    By: Rendra Topan Dalam rangka menjamin kesejahteraan Pejabat Negara, maka pemerintah mengaturnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Penulis sengaja memisahkan pembahasan dari masing-masing […]

    Read more
  • Tunjangan Hari Raya Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

    By: Rendra Topan Dalam rangka menjamin kesejahteraan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka pemerintah mengaturnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil , Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Penulis sengaja […]

    Read more
  • Tunjangan Hari Raya Bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia

    By: Rendra Topan Dalam rangka menjamin kesejahteraan Prajurit Tentara Nasional Indonesia, maka pemerintah mengaturnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil , Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Penulis sengaja memisahkan […]

    Read more
  • Tunjangan Hari Raya Bagi Pegawai Negeri Sipil

    By: Rendra Topan Dalam rangka menjamin kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil maka pemerintah mengaturnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Penulis sengaja memisahkan pembahasan dari […]

    Read more
  • Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

    Hukum Positif Indonesia- Kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi […]

    Read more
  • Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Meninggal Dunia, Tewas atau Hilang

    By: Rendra Topan Pemberhentian seorang pegawai negeri sipil yang meninggal dunia, tewas, atau hilang diatur dalam ketentuan Pasal 243 – Pasal 246 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Dalam uraian ini disampaikan: Kategori Pegawai Negeri Sipil Meninggal Dunia Termasuk ke dalam kategori pegawai negeri sipil dinyatakan meninggal dunia adalah: meninggalnya […]

    Read more

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.