Rendra Topan
-
Penyisipan Pasal 70A, 70B, dan 70C dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Berkenaan dengan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi
Hukum Positif Indonesia- Pada artikel ini disampaikan Penyisipan Pasal 70A, 70B, dan 70C Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan […]
-
11 (sebelas) Alasan yang Menjadi Dasar Pemberhentian Seorang Pegawai Negeri Sipil
Hukum Positif Indonesia- Sebagaimana halnya dengan mekanisme penerimaan Pegawai Negeri Sipil, tentunya untuk pemberhentian juga mempunyai prosedur atau tata cara. […]
-
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Karena Menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik
Hukum Positif Indonesia- Pada dasarnya seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak boleh atau dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus sebuah organisasi […]
-
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Karena Sudah Tidak Menjabat Lagi Sebagai Pejabat Negara
Hukum Positif Indonesia- Alasan selanjutnya seseorang dapat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah karena tidak lagi menjabat sebagai pejabat […]
-
Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Pegawai Negeri Sipil
Hukum Positif Indonesia- Pensiun pegawai dan pensiun janda/duda pegawai oleh Pemerintah Republik Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 […]
-
Syarat dan Ketentuan Pensiun Pegawai Negeri Sipil
Hukum Positif Indonsia- Mengenai syarat dan kententuan pensiun diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun […]
-
Mengenal Penyelenggara Negara
Hukum Positif Indonesia- Penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara […]
-
Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin […]
-
Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua bagi Pegawai Negeri Sipil
Hukum Positif Indonesia- Jaminan pensiun dan jaminan hari tua diatur dalam ketentuan Pasal 304 – Pasal 307 Peraturan Pemerintah Nomor […]
-
Perlindungan Terhadap Pegawai Negeri Sipil
Hukum Positif Indonesia- Perlindungan terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) diatur dalam ketentuan Pasal 308 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 […]
-
7 (tujuh) Jenis Cuti bagi Pegawai Negeri Sipil
Hukum Positif Indonesia- Pengaturan cuti bagi pegawai negeri sipil diatur dalam ketentuan Pasal 309 – 341 Peraturan Pemerintah Nomor 11 […]
-
Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru
Hukum Positif Indonesia- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerbitkan Surat Edaran Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja […]
-
Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil
Hukum Positif Indonesia- Ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan, bahwa, “setiap […]
-
Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara
Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah […]
-
Kewajiban dan Larangan Bagi Pegawai Negeri Sipil
Hukum Positif Indonesia- Kewajiban dan Larangan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) diatur dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan […]
-
Hak dan Kewajiban Aparatur Sipil Negara (ASN)
Hukum Positif Indonesia- Hak dan Kewajiban Aparatur Sipil Negara diatur dalam ketentuan Pasal 21 – Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 […]
-
Tingkatan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk Pelanggarannya
Hukum Positif Indonesia- Pada uraian sebelumnya yang berjudul Kewajiban dan Larangan bagi Pegawai Negeri Sipil telah disampaikan bahwa pelanggaran terhadap […]
-
Kewajiban Pejabat Pembina Kepegawaian dalam Mewujudkan Tatanan Normal Baru Melalui Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara
Hukum Positif Indonesia- Pemerintah telah mengatur mengenai sistem kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) selama pandemi Covid-19 melalui Surat Edaran Menteri […]
-
Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini sampaikan mengenai: Latar Belakang Mahkamah Konstitusi sesuai dengan kewenangannya telah melakukan uji materil terhadap […]
-
Kewajiban dan Larangan Bagi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
Hukum Positif Indonesia- Dalam artikel sebelumnya berkenaan dengan kewajiban dan larangan bagi pegawai pegawai negeri sipil telah disampaikan berdasarkan Peraturan […]
