Kumpulan Artikel Aparatur

  • Tingkatan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk Pelanggarannya

    Hukum Positif Indonesia- Pada uraian sebelumnya yang berjudul Kewajiban dan Larangan bagi Pegawai Negeri Sipil telah disampaikan bahwa pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan tersebut dijatuhi hukuman disiplin. Hukuman disiplin pegawai negeri sipil diatur dalam ketentuan Pasal 5 – Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dalam uraian ini disampaikan […]

    Read more
  • Hak dan Kewajiban Aparatur Sipil Negara (ASN)

    Hukum Positif Indonesia- Hak dan Kewajiban Aparatur Sipil Negara diatur dalam ketentuan Pasal 21 – Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Sebagaimana telah disampaikan dalam uraian sebelumnya bahwa Aparatur Sipil Negara terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), selanjutnya dalam uraian ini disampaikan mengenai […]

    Read more
  • Kewajiban dan Larangan Bagi Pegawai Negeri Sipil

    Hukum Positif Indonesia- Kewajiban dan Larangan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) diatur dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Kewajiban bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kewajiban bagi setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan […]

    Read more
  • Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara

    Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan […]

    Read more
  • Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil

    Hukum Positif Indonesia- Ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan, bahwa, “setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan pegawai negeri sipil berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja”, selanjutnya sesuai amanat Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil […]

    Read more
  • Dasar Hukum Pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden dalam Masa Jabatan

    Hukum Positif Indonesia- Pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya dapat dilakukan oleh Majelis Permusyawarat Rakyat (MPR), sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan konstitusi negara republik Indonesia bahwa, “Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang […]

    Read more
  • Persyaratan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

    Hukum Positif Indonesia- Persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden diatur dalam ketentuan Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu: Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Warga Negara Indonesia (WNI) sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri. Suami atau isteri calon presiden dan suami atau isteri calon […]

    Read more
  • Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru

    Hukum Positif Indonesia- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerbitkan Surat Edaran Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru sebagai pedoman/panduan bagi Kementerian/Lembaga/Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk beradaptasi dengan tatanan normal baru produktif dan aman COVID-19. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur […]

    Read more
  • Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

    Hukum Positif Indonesia- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPTK-SKPD) diatur dalam ketentuan Pasal 12 – Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Dalam pengelolaan keuangan daerah baik pengguna anggaran ataupun kuasa pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan menetapkan pejabat pada satuan kerja perangkat […]

    Read more
  • Kuasa Pengguna Anggaran Sebagai Pengelola Keuangan Daerah

    Hukum Positif Indonesia- Kuasa pengguna anggaran dalam mengelola keuangan daerah diatur dalam ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pengguna anggaran dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit satuan kerja perangkat daerah selaku kuasa pengguna anggaran, berdasarkan pertimbangan […]

    Read more
  • Pengguna Anggaran Sebagai Pengelola Keuangan Daerah

    Hukum Positif Indonesia Pengguna anggaran dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah diatur dalam ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kepala satuan kerja perangkat daerah merupakan pengguna anggaran. Tugas dan Wewenang Pengguna Anggaran Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran mempunyai tugas dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut: […]

    Read more
  • Pengelola Keuangan Daerah

    Hukum Positif Indonesia- Pengelola keuangan daerah diatur dalam ketentuan Pasal 4 – Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebelum melanjutkan uraian mengenai pengelola keuangan daerah, terlebih dahulu disampaikan pengertian pengelolaan keuangan daerah sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan […]

    Read more
  • Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

    Hukum Positif Indonesia- Pejabat pengelola keuangan daerah diatur dalam ketentuan Pasal  7 – Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah merupakan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Tugas Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat […]

    Read more
  • Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

    Hukum Positif Indonesia- Koordinator keuangan daerah diatur dalam ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sekretaris daerah merupakan koordinator dalam pengelolaan keuangan daerah. Tugas Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Koordinator pengelolaan keuangan daerah mempunyai tugas sebagai berikut: Koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Koordinasi di bidang penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan […]

    Read more
  • Staf Khusus Wakil Presiden

    Hukum Positif Indonesia- Tidak hanya presiden yang mempunyai staf khusus, wakil presiden juga memiliki staf khusus untuk memperlancar pelaksanaan tugasnya yang diatur dalam ketentuan Pasal 35 – Pasal 50 Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012 tentang Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor […]

    Read more
  • Staf Khusus Presiden

    Hukum Positif Indonesia- Staf khusus presiden diatur dalam ketentuan Pasal 17 – Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012 tentang Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012 tentang Utusan Khusus Presiden, […]

    Read more
  • Utusan Khusus Presiden

    Hukum Positif Indonesia- Presiden dalam menjalankan tugas-tugasnya selain dibantu oleh para Menteri, juga dibantu oleh utusan khusus presiden guna memperlancar tugas presiden, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012 tentang Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Tugas Utusan Khusus Tugas […]

    Read more
  • 7 (tujuh) Jenis Cuti bagi Pegawai Negeri Sipil

    Hukum Positif Indonesia- Pengaturan cuti bagi pegawai negeri sipil diatur dalam ketentuan Pasal 309 – 341 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Dalam uraian ini disampaikan […]

    Read more
  • Perlindungan Terhadap Pegawai Negeri Sipil

    Hukum Positif Indonesia- Perlindungan terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) diatur dalam ketentuan Pasal 308 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Perlindungan merupakan hak seorang pegawai negeri sipil sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apatur Sipil Negara. Bentuk Perlindungan bagi […]

    Read more
  • Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua bagi Pegawai Negeri Sipil

    Hukum Positif Indonesia- Jaminan pensiun dan jaminan hari tua diatur dalam ketentuan Pasal 304 – Pasal 307 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Bagi pegawai negeri sipil yang telah diberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberikan jaminan pensiun dan jaminan hari tua sesuai […]

    Read more
  • Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

    Hukum Positif Indonesia- Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan peraturan pelaksana dari Pasal 27 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang […]

    Read more

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.