Kumpulan Artikel Anggaran

By: Rendra Topan Sebagaimana telah kita ketahui bahwa pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah kepala daerah, namun begitu kewenangan tersebut dapat dilimpahkan sebagian ataupun seluruhnya. Kewenangan yang dapat dilimphakan tersebut yaitu dalam hal: Perencanaan keuangan daerah. Penganggaran keuangan daerah. Pelaksanaan keuangan daerah, Penatausahaan keuangan daerah. Pelaporan keuangan daerah. Pertanggungjawaban keuangan daerah. Pengawasan keuangan daerah. Pelimpahan […]

By: Rendra Topan  Pemegang kekuasan keuangan daerah adalah kepala daerah, yang kewenangannya diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan Pemegang Kekuasaan Keuangan Daerah Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 adalah kepala daerah, yang mempunyai kewenangan sebagai berikut: Menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang […]

By: Rendra Topan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah diundangkan tanggal 12 Maret 2019, dan merupakan peraturan yang mencabut peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 223 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam uraian […]

Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas, yang pertanggungjawabannya berada pada kepala organisasi perangkat daerah. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Penyelenggaraan akuntansi oleh oraganisasi perangkat daerah merupakan pencatatan atau penatausahaan atas transaksi keuangan di lingkungan organisasi perangkat daerah dan menyiapkan laporan keuangan sehubungan dengan pelaksanaan anggaran dan barang […]

Hukum Positif Indonesia- Mengenai penatausahaan keuangan daerah diatur dalam Pasal 86 – Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada bagian penatausahaan keuangan daerah terdapat beberapa pokok bahasan yang akan diuraikan secara singkat, yaitu: Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah Dalam organisasi perangkat daerah yang terdiri dari pengguna anggaran, kuasa pengguna […]

By: Rendra Topan Sumber pemerimaan daerah dalam uraian ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Penerimaan Daerah Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. Penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah terdiri dari pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan Daerah […]

By: Rendra Topan Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Keuangan Daerah Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan  dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, demikan diesbutkan dala Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun […]

By: Rendra Topan Setiap daerah kabupaten/kota dan provinsi sebagai perangkat organisasi pemerintahan tentunya mempunyai sumber dana sebagai pendapatan atau penerimaan daerah, dimana pendapat ini nanti digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan di daerah itu sendiri (belanja daerah). Belanja dan pendapatan daerah ini disusun dalam bentuk peraturan daerah yang dikenal dengan sebutan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). […]

By: Rendra Topan Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pendapatan Daerah Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah […]

By: Rendra Topan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebelum ditetapkan disebut dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Rancangan APBD ini mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), diatur dalam Pasal 29 – Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Tahapan penyusunan Rancangan APBD ini, terdiri dari: Rencana […]

By: Rendra Topan Tahapan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ini diatur dalam Pasal 43 – Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, adapun tahapan tersebut adalah: Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)  Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang telah […]

By : Rendra Topan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diatur dalam Pasal 54 – Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal-hal yang harus dipedomani dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah : Asas umum pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penyiapan dokumen pelaksanaan anggaran […]

By: Rendra Topan Laporan realisasi semester pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diatur dalam Pasal 80 – Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  Laporan realisasi semester […]

By: Rendra Topan Kepala daerah baik gubernur, dan bupati/walikota adalah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewenangan : Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Menetapkan tentang pengelolaan barang daerah. Menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang. Menetapkan bendahara penerimaan […]