Himpunan Undang-Undang

  • Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

    Sistematika Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Tindak Pidana Perdagangan Orang (Pasal 2 – Pasal 18) BAB III Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Pasal 19 – Pasal 27) BAB IV Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan (Pasal […]

    Read more
  • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

    Sistematika Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Pembagian Wilayah Negara (Pasal 2-4) BAB III  Kekuasaan Pemerintahan (Pasal 5-8) BAB IV Urusan Pemerintahan (Pasal 9-26) BAB V Kewenangan Daerah Provinsi di Laut dan Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan (Pasal 27-30) BAB VI Penataan Daerah (Pasal 31-56) […]

    Read more
  • Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

    Sistematika Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara  BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Asas, Prinsip, Nilai Dasar, Serta Kode Etik dan Kode Prilaku (Pasal 2-5) BAB III Jenis, Status, dan Kedudukan (Pasal 6-9) BAB IV Fungsi, Tugas dan Peran (Pasal 10-12) BAB V Jabatan ASN (Pasal 13-20) BAB VI Hak […]

    Read more
  • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

    Sistematika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan BAB I Dasar Perkawinan (Pasal 1 – Pasal 5) BAB II Syarat-Syarat Perkawinan (Pasal 6 – Pasal 12) BAB III Pencegahan Perkawinan (Pasal 13 – Pasal 21) BAB IV Batalnya Perkawinan (Pasal 22 – Pasal 28) BAB V Perjanjian Perkawinan (Pasal 29) BAB VI Hak dan Kewajiban […]

    Read more
  • Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

    Sistematika Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 6) BAB II Pendirian, Anggaran Dasar, dan Perubahan Anggaran Dasar, Daftar Perseroan dan Pengumuman (Pasal 7 – Pasal 30) BAB III Modal dan Saham (Pasal 31 – Pasal 62) BAB IV Rencana Kerja, Laporan Tahunan (Pasal 63 – […]

    Read more
  • Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

    Sistematika Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Ruang Lingkup Berlakunya Undang-Undang (Pasal 2) BAB III Dasar Peradilan (Pasal 3) BAB IV Penyidik dan Penuntut Umum (Pasal 4 – Pasal 15) BAB V Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan Badan, Pemasukan Rumah, Penyitaan dan Pemeriksaan Surat (Pasal 16 […]

    Read more
  • Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

    Sistematika Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Tindak Pidana Korupsi (Pasal 2 – Pasal 20) BAB III Tindak Pidana Korupsi (Pasal 21 – Pasal 24 BAB IV Penyidikan Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan (Pasal 25 – Pasal 40) BAB V Peran Serta […]

    Read more
  • Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

    Sistematika Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 2) BAB II Tindak Pidana Pencucian Uang (Pasal 3 – Pasal 10) BAB III Tindak Pidana Lain yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (Pasal 11 – Pasal 16) BAB IV Pelaporan dan […]

    Read more
  • Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

    Sistematika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Dasar, Asas dan Tujuan (Pasal 2 – Pasal 4) BAB III Ruang Lingkup (Pasal 5 – Pasal 8) BAB IV Pengadaan (Pasal 9 – Pasal 14) BAB V Impor dan Ekspor (Pasal 14 – Pasal 34) BAB VI Peredaran […]

    Read more
  • Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

    Sistematika Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Azas Tujuan dan Ruanglingkup (Pasal 2 – Pasal 4) BAB III Perencanaan (Pasal 5 – Pasal 11) BAB IV Pemanfaatan (Pasal 12) BAB V Pengendalian (Pasal 13 – Pasal 56) BAB VI Pemeliharaan (Pasal 57) BAB […]

    Read more
  • Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

    SistematikaUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah BAB I Kententuan Umum (Pasal 1) BAB II BAB II Pajak (Pasal 2 – Pasal 93) BAB III Bagi Hasil Pajak Provinsi (Pasal 94) BAB IV Penetepan dan Muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pajak (Pasal 95) BAB V Pemuntgutan Pajak (Pasal 95 […]

    Read more
  • Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

    Sistematika Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Prinsip Kebijakan Perimbangan Keuangan (Pasal 2 – Pasal 3) BAB III Dasar Pendanaan Pemerintah Daerah (Pasal 4) BAB IV Sumber Penerimaan Daerah (Pasal 5) BAB V Pendapatan Asli Daerah (Pasal 6 – […]

    Read more
  • Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

    Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia BAB I Bentuk dan Kedaulatan (Pasal 1) BAB II Majelis Permusyawaratan Rakyat (Pasal 2 – Pasal 3) BAB III Kekuasaan Pemerintahan Negara (Pasal 4 – Pasal 16) BAB IV dihapus BAB V Kementerian Negara (Pasal 17) BAB VI Pemerintahan Daerah (Pasal 18 – Pasal 18B) BAB VII Dewan Perwakilan Rakyat […]

    Read more

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.