Himpunan Undang-Undang

Advertisements
  • Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

    Advertisements Sistematika Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal I Mengubah penjelasan ketentuan Pasal 5 huruf g. Mengubah ketentuan Pasal 9. Menambahkan satu bagian setelah Bagian Keenam pada BAB IV. Menyisipkan satu pasal di antara ketentuan Pasal 42 dan Pasal 43. Mengubah ketentuan […]

    Read more
  • Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

    Advertisements Sistematika Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Sekssual BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 3) BAB II Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Pasal 4 – Pasal 18) BAB III Tindak Pidana Lain yang Berakitan dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Pasal 19) BAB IV Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan […]

    Read more
  • Perubahan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Berdasarkan Ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

    Advertisements Sistematika Perubahan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Berdasarkan Ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Mengubah ketentuan Pasal 1 angka 7, angka 8, dan angka 32. Mengubah ketentuan Pasal 6. Mengubah ketentuan Pasal 8. Mengubah ketentuan Pasal 9. Mengubah ketentuan Pasal 10. Mengubah ketentuan Pasal 11. Mengubah […]

    Read more
  • Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

    Advertisements Sistematika Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Pembentukan, Status, dan Tempat Kedudukan (Pasal 2 – Pasal 3) BAB III Tujuan, Fungsi, Tugas , dan Wewenang  (Pasal 4 – Pasal 9) BAB IV Dewan Komisioner (Pasal 10 – Pasal 25) BAB V Organisasi dan […]

    Read more
  • Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

    Advertisements Sistematika Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Kedudukan dan Keanggotaan (Pasal 2 – Pasal 5) BAB III Tugas dan Wewenang (Pasal 6 – Pasal 12) BAB IV Pemelihan dan Pemberhentian (Pasal 13 – Pasal 22) BAB V Hak Keuangan/Adminstratif dan Protokoler, Tindakan Kepolisian, […]

    Read more
  • Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur

    Advertisements Sistematika Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kalimantan Timur BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 2) BAB II Cakupan Wilayah, Ibu Kota, dan Karakteristik Provinsi Kalimantan Timur (Pasal 3 – Pasal 5) BAB III Ketentuan Penutup (Pasal 6 – Pasal 8) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70

    Read more
  • Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat

    Advertisements Sistematika Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 2) BAB II Cakupan Wilayah, Ibu Kota, dan Karakterisktik Provinsi Kalimantan Barat (Pasal 3 – Pasal 5) BAB III Ketentuan Penutup (Pasal 6 – Pasal 8) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69

    Read more
  • Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan

    Advertisements Sistematika Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kalimantan Selatan BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 2) BAB II Cakupan Wilayah, Ibu Kota, dan Karakteristik Provinsi Kalimantan Selatan (Pasal 3 – Pasal 5) BAB III Ketentuan Penutup (Pasal 6 – Pasal 8) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68

    Read more
  • Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara

    Advertisements Sistematika Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 2) BAB II Cakupan Wilayah, Ibu Kota, dan Karakteristik Provinsi Sulawesi Tenggara (Pasal 3 – Pasal 5) BAB III Ketentuan Penutup (Pasal 6 – Pasal 8) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67

    Read more
  • Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulewesi Tengah

    Advertisements Sistematika Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 2) BAB II Cakupan Wilayah, Ibu Kota, dan Karakteristik Provinsi Sulawesi Tengah (Pasal 3 – Pasal 5) BAB III Ketentuan Penutup (Pasal 6 – Pasal 8) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66

    Read more
  • Undang-Undang  Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara

    Advertisements Sistematika Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 2) BAB II Cakupan Wilayah, Ibu Kota, dan Karakteristik Provinsi Sulawesi Utara (Pasal 3 – Pasal 5) BAB III Ketentuan Penutup (Pasal 6 – Pasal 8) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65

    Read more
  • Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan

    Advertisements Sistematika Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 2) BAB II Cakupan Wilayah, Ibu Kota, dan Karakteristik Provinsi Sulawesi Selatan (Pasal 3 – Pasal 5) BAB III Ketentuan Penutup (Pasal 6 – Pasal 8) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64

    Read more
  • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan

    Advertisements Sistematika Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Dasar, Fungsi, Tujuan, dan Prinsip (Pasal 2 – Pasal 5) BAB III Hak dan Kewajiban (Pasal 6 – Pasal 11) BAB IV Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pasal 12 – Pasal 16) BAB […]

    Read more
  • Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

    Advertisements Sistematika Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Asas dan Tujuan (Pasal 2 – Pasal 3) BAB III Konsil Kedokteran Indonesia (Pasal 4 – Pasal 25) BAB IV Standar Pendidikan Profesi Kedokteran dan Kedokteran Gigi (Pasal 26 ) BAB V Pendidikan dan Pelatihan Kedokteran dan […]

    Read more
  • Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara

    Advertisements Sistematika Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 3) BAB II Pembentukan, Kekhususan, Kedudukan, Cakupan Wilayah, dan Rencana Induk (Pasal 4 – Pasal 7) BAB III Bentuk, Susunan, Kewenangan, dan Urusan Pemerintahan (Pasal 8 – Pasal 13) BAB IV Pembagian Wilayah (Pasal 14 ) […]

    Read more
  • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan

    Advertisements  Sistematika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Asas, Tujuan, dan RUang Lingkup Usaha Penjaminan (Pasal 2 – Pasal 6) BAB III Badan Hukum dan Permodalan (Pasal 7 – Pasal 12) BAB IV Kepemilikan dan Kepengurusan (Pasal 13 – Pasal 17) BAB V Izin Usaha (Pasal […]

    Read more
  • Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam

    Advertisements Sistematika Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Asas, Tujuan, dan Lingkup Pengaturan (Pasal 2 – Pasal 8) BAB III Perencanaan (Pasal 9 – Pasal 15) BAB IV Penyelenggaraan Perlindungan (Pasal 16 – Pasal 42) BAB V […]

    Read more
  • Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

    Advertisements Sistematika Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 3) BAB II Ragam Penyandang Disabilitas ((Pasal 4) BAB III Hak Penyandang Disabilitas (PAsal 5 – Pasal 26) BAB IV Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Pasal 27 – Pasal 128) BAB V Koordinasi (Pasal […]

    Read more
  • Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan

    Advertisements Sistematika Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 3) BAB II Komite Stabilitas Sistem Keuangan (Pasal 4 – Pasal 15) BAB III Pencegahan Krisis Sistem Keuangan (Pasal 16 – Pasal 31) BAB IV Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Pasal 32 – Pasal […]

    Read more
  • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

    Advertisements Sistematika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 3) BAB II Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Pasal 4 – Pasal 105) BAB III Transfer ke Daerah (Pasal 106 – Pasal 139) BAB IV Pengelolaan Belanja Daerah (Pasal 140 – […]

    Read more
  • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak

    Advertisements Sistematika Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Asas dan Tujuan (Pasal 2) BAB III Subjek dan Objek Pengampunan Pajak (Pasal 3) BAB IV Tarif dan Cara Menghitung Uang Tebusan (Pasal 4 – Pasal 7) BAB V Tata Cara Penyampaian Surat Pernyataan, Penerbitan Surat Keterangan, […]

    Read more

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.