-
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Read moreAdvertisements Sistematika Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal I Mengubah penjelasan ketentuan Pasal 5 huruf g. Mengubah ketentuan Pasal 9. Menambahkan satu bagian setelah Bagian Keenam pada BAB IV. Menyisipkan satu pasal di antara ketentuan Pasal 42 dan Pasal 43. Mengubah ketentuan […]
-
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Read moreAdvertisements Sistematika Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Sekssual BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 3) BAB II Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Pasal 4 – Pasal 18) BAB III Tindak Pidana Lain yang Berakitan dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Pasal 19) BAB IV Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan […]
-
Perubahan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Berdasarkan Ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Read moreAdvertisements Sistematika Perubahan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Berdasarkan Ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Mengubah ketentuan Pasal 1 angka 7, angka 8, dan angka 32. Mengubah ketentuan Pasal 6. Mengubah ketentuan Pasal 8. Mengubah ketentuan Pasal 9. Mengubah ketentuan Pasal 10. Mengubah ketentuan Pasal 11. Mengubah […]
-
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
Read moreAdvertisements Sistematika Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Pembentukan, Status, dan Tempat Kedudukan (Pasal 2 – Pasal 3) BAB III Tujuan, Fungsi, Tugas , dan Wewenang (Pasal 4 – Pasal 9) BAB IV Dewan Komisioner (Pasal 10 – Pasal 25) BAB V Organisasi dan […]
-
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
Read moreAdvertisements Sistematika Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Kedudukan dan Keanggotaan (Pasal 2 – Pasal 5) BAB III Tugas dan Wewenang (Pasal 6 – Pasal 12) BAB IV Pemelihan dan Pemberhentian (Pasal 13 – Pasal 22) BAB V Hak Keuangan/Adminstratif dan Protokoler, Tindakan Kepolisian, […]
-
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur
Read moreAdvertisements Sistematika Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kalimantan Timur BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 2) BAB II Cakupan Wilayah, Ibu Kota, dan Karakteristik Provinsi Kalimantan Timur (Pasal 3 – Pasal 5) BAB III Ketentuan Penutup (Pasal 6 – Pasal 8) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70
-
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat
Read moreAdvertisements Sistematika Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 2) BAB II Cakupan Wilayah, Ibu Kota, dan Karakterisktik Provinsi Kalimantan Barat (Pasal 3 – Pasal 5) BAB III Ketentuan Penutup (Pasal 6 – Pasal 8) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69
-
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan
Read moreAdvertisements Sistematika Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kalimantan Selatan BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 2) BAB II Cakupan Wilayah, Ibu Kota, dan Karakteristik Provinsi Kalimantan Selatan (Pasal 3 – Pasal 5) BAB III Ketentuan Penutup (Pasal 6 – Pasal 8) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68
-
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara
Read moreAdvertisements Sistematika Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 2) BAB II Cakupan Wilayah, Ibu Kota, dan Karakteristik Provinsi Sulawesi Tenggara (Pasal 3 – Pasal 5) BAB III Ketentuan Penutup (Pasal 6 – Pasal 8) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67
-
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulewesi Tengah
Read moreAdvertisements Sistematika Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 2) BAB II Cakupan Wilayah, Ibu Kota, dan Karakteristik Provinsi Sulawesi Tengah (Pasal 3 – Pasal 5) BAB III Ketentuan Penutup (Pasal 6 – Pasal 8) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66
-
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara
Read moreAdvertisements Sistematika Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 2) BAB II Cakupan Wilayah, Ibu Kota, dan Karakteristik Provinsi Sulawesi Utara (Pasal 3 – Pasal 5) BAB III Ketentuan Penutup (Pasal 6 – Pasal 8) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65
-
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan
Read moreAdvertisements Sistematika Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 2) BAB II Cakupan Wilayah, Ibu Kota, dan Karakteristik Provinsi Sulawesi Selatan (Pasal 3 – Pasal 5) BAB III Ketentuan Penutup (Pasal 6 – Pasal 8) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64
-
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan
Read moreAdvertisements Sistematika Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Dasar, Fungsi, Tujuan, dan Prinsip (Pasal 2 – Pasal 5) BAB III Hak dan Kewajiban (Pasal 6 – Pasal 11) BAB IV Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pasal 12 – Pasal 16) BAB […]
-
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
Read moreAdvertisements Sistematika Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Asas dan Tujuan (Pasal 2 – Pasal 3) BAB III Konsil Kedokteran Indonesia (Pasal 4 – Pasal 25) BAB IV Standar Pendidikan Profesi Kedokteran dan Kedokteran Gigi (Pasal 26 ) BAB V Pendidikan dan Pelatihan Kedokteran dan […]
-
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara
Read moreAdvertisements Sistematika Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 3) BAB II Pembentukan, Kekhususan, Kedudukan, Cakupan Wilayah, dan Rencana Induk (Pasal 4 – Pasal 7) BAB III Bentuk, Susunan, Kewenangan, dan Urusan Pemerintahan (Pasal 8 – Pasal 13) BAB IV Pembagian Wilayah (Pasal 14 ) […]
-
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan
Read moreAdvertisements Sistematika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Asas, Tujuan, dan RUang Lingkup Usaha Penjaminan (Pasal 2 – Pasal 6) BAB III Badan Hukum dan Permodalan (Pasal 7 – Pasal 12) BAB IV Kepemilikan dan Kepengurusan (Pasal 13 – Pasal 17) BAB V Izin Usaha (Pasal […]
-
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
Read moreAdvertisements Sistematika Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Asas, Tujuan, dan Lingkup Pengaturan (Pasal 2 – Pasal 8) BAB III Perencanaan (Pasal 9 – Pasal 15) BAB IV Penyelenggaraan Perlindungan (Pasal 16 – Pasal 42) BAB V […]
-
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
Read moreAdvertisements Sistematika Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 3) BAB II Ragam Penyandang Disabilitas ((Pasal 4) BAB III Hak Penyandang Disabilitas (PAsal 5 – Pasal 26) BAB IV Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Pasal 27 – Pasal 128) BAB V Koordinasi (Pasal […]
-
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan
Read moreAdvertisements Sistematika Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 3) BAB II Komite Stabilitas Sistem Keuangan (Pasal 4 – Pasal 15) BAB III Pencegahan Krisis Sistem Keuangan (Pasal 16 – Pasal 31) BAB IV Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Pasal 32 – Pasal […]
-
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Read moreAdvertisements Sistematika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 3) BAB II Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Pasal 4 – Pasal 105) BAB III Transfer ke Daerah (Pasal 106 – Pasal 139) BAB IV Pengelolaan Belanja Daerah (Pasal 140 – […]
-
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak
Read moreAdvertisements Sistematika Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Asas dan Tujuan (Pasal 2) BAB III Subjek dan Objek Pengampunan Pajak (Pasal 3) BAB IV Tarif dan Cara Menghitung Uang Tebusan (Pasal 4 – Pasal 7) BAB V Tata Cara Penyampaian Surat Pernyataan, Penerbitan Surat Keterangan, […]
You must log in to post a comment.