Skip to content

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan

Hukum Positif Indonesia

Membuka Cakrawala Menuju Bijaksana

Kamus Hukum Indonesia

Kamus Hukum Indonesia Hukum Positif Indonesia- A Administrasi Administrasi Kependudukan; Rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Aerodrome Aerodrome; Kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang hanya digunakan sebagai tempat…

Keep reading

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 Terdiri dari dua puluh pasal. Diundangkan di Jakarta Tanggal 28 April 2021 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108

Keep reading

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara

Sistematika Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara Pasal I Menambah enam ketentuan baru di antara ketentuan Pasal 107 dan Pasal 108. Pasal II Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74 Keterangan: Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Keep reading

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan

Sistematika Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan Pasal I Mengubah dan menambah ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 angka 4. Pasal II Menambah tiga pasal baru pada BAB IX Kitab Undang-Undang…

Keep reading

Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Sistematika Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal I Pasal II Pasal III Penambahan satu pasal setelah ketentuan Pasal 52, yaitu Pasal 52a. Penambahan satu pasal setelah ketentuan Pasal 142, yaitu…

Keep reading

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal I Mengubah ketentuan Pasal 1. Mengubah ketentuan Pasal 89. Mengubah ketentuan Pasal 90. Mengubah ketentuan 102 ayat (3) huruf f. Mengubah ketentuan Pasal 103. Mengubah ketentuan Pasal…

Keep reading

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pasal I Mengubah ketentuan Pasal 32. Mengubah ketentuan Pasal 51 ayat (1). Mengubah ketentuan Pasal 53 ayat (1). Mengubah ketentuan Pasal 71. Mengubah ketentuan Pasal 106 ayat (1).…

Keep reading

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal I Mengubah ketentuan Pasal 111. Mengubah ketentuan Pasal 136 dengan menambah tiga ayat. Penyisipan satu pasal di antara ketentuan Pasal 253 dan Pasal 254. Pasal II Lembaran Negara…

Keep reading

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Persyaratan dan Tata Cara Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia (Pasal 2 – Pasal 32) BAB III Persyaratan dan Tata Cara Pemberian, Penarikan, Pembatalan, Pencabutan, Penggantian, serta Pengadaan Blanko, dan Standardisasi…

Keep reading

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Sistematika Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 2) BAB II Pelaksanaan Fungsi Keimigrasian (Pasal 3 – Pasal 7) BAB III Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia (Pasal 8 – Pasal 23) BAB IV Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (Pasal 24 – Pasal 33) BAB V Visa, Tanda Masuk,…

Keep reading

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 5) BAB II Inventarisasi Data dan Informasi Kegiatan Usaha yang Telah Terbangun di Dalam Kawasan Hutan yang Tidak Memiliki…

Keep reading

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Kewajiban Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha serta Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, dan Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah (Pasal 2 – Pasal 5) BAB III Objek Penertiban Kawasan Terlantar dan Tanah Terlantar (Pasal 6 – Pasal…

Keep reading

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Pasal 2 – Pasal 128) BAB III Pengadaan Tanah untuk Kemudahan Proyek Strategis Nasional (Pasal 129 – Pasal 131) BAB IV Sistem Pengadaan Tanah Secara Elektronik…

Keep reading

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 2) BAB II Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung (Pasal 3 – Pasal 12) BAB III Standar Teknis Bangunan Gedung (Pasal 13 – Pasal 249) BAB IV Proses Penyelenggaraan Bangunan…

Keep reading

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Standar Kinerja Arsitek (Pasal 2 – Pasal 29) BAB III Tata Cara Penerbitan dan Pencabutan Surat Tanda Registrasi Arsitek (Pasal 30 – Pasal 38) BAB IV Penerbitan dan Perpanjangan Lisensi…

Keep reading

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Pasal I Perubahan ketentuan Pasal 1. Perubahan ketentuan Pasal 6. Penyisipan dua puluh pasal di antara ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7. Perubahan ketentuan Pasal 8. Perubahan ketentuan…

Keep reading

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 2) BAB II Tanggung Jawab dan Kewenangan (Pasal 3 – Pasal 10) BAB III Struktur Usaha dan Segementasi Pasar Jasa Konstruksi (Pasal 11 – Pasal 43) BAB IV Penyelenggaraan…

Keep reading

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal I Perubahan ketentuan Pasal 1. Perubahan ketentuan Pasal 14. Perubahan ketentuan Pasal 15. Perubahan ketentuan Pasal 17. Perubahan ketentuan Pasal 18. Perubahan ketentuan Pasal 21. Penyisipan sepuluh pasal di antara ketentuan Pasal…

Keep reading

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 5) BAB II Penyelenggaraan Perumahan (Pasal 6 – Pasal 46) BAB III Penyelengaraan Kawasan Permukiman (Pasal 47 – Pasal 89) BAB IV Keterpaduan Prasarana, Sarna, dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pasal 90…

Keep reading

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Sistematika Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal I Penyisipan satu angka pada Pasal 1 di antara angka 10 dan angka 11; penghapusan ketentuan Pasal 1 angka 14, angka 15, dan angka 47; mengubah ketentuan Pasal 1 angka 18; penyisipan satu angka…

Keep reading

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 2) BAB II Penyesuaian Tarif Pajak dan Retribusi (Pasal 3 – Pasal 7) BAB III Evaluasi Rancangan Perda dan Perda Mengenai Pajak dan Retribusi (Pasal 8…

Keep reading

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakukan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakukan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 2) BAB II Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha di Bidang Pajak Penghasilan (Pasal 3) BAB III Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan untuk Kemudahan Berusaha Mengenai Perhitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan…

Keep reading

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 2) BAB II Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi (Pasal 3 – Pasal 34) BAB III Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (Pasal 35 – Pasal…

Keep reading

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 6) BAB II Pengaturan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pasal 7 – Pasal 20) BAB III Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pasal 21 – Pasal 166) BAB IV Perizinan Berusaha Berbasis…

Keep reading

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA)

Sistematika Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) Terdiri dari tiga pasal dan lampiran.

Keep reading

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

Sistematika Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 3) BAB II Persyaratan Pendirian Satuan Pendidikan (Pasal 4 – Pasal 8) BAB III Tata Cara Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan (Pasal 9 – Pasal 11)…

Keep reading

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 2) BAB II Modal Dasar (Pasal 3 – Pasal 5) BAB III Perseroan Perorangan (Pasal 6 – Pasal 14) BAB IV…

Keep reading

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istarahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istarahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Pasal 2 – Pasal 17) BAB III Alih Daya (Pasal 18 – Pasal 20) BAB IV Waktu Kerja dan Waktu…

Keep reading

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 2) BAB II Persetujuan Lingkungan Hidup (Pasal 3 – Pasal 106) BAB III Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air (Pasal 107 – Pasal 162) BAB IV Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara (Pasal 163 –…

Keep reading

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

Sistematika Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Pasal I Perubahan ketentuan Pasal 9 ayat (3). Perubahan ketentuan Pasal 11. Penghapusan ketentuan Pasal 12. Pasal II Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327 Keterangan: Mengubah…

Keep reading

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

Sistematika Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 3) BAB II Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan (Pasal 4 – Pasal 8) BAB III Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Pasal 9) BAB IV Pemutakhiran Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Pasal 10…

Keep reading

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 02 TAHUN 2021 TENTANG PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 02 TAHUN 2021 TENTANG PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) MENTERI DALAM NEGERI, Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk diperpanjang sesuai hasil monitoring yang dilaksanakan oleh Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN)…

Keep reading

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Penyelenggaraan Kewenangan Urusan Administrasi Kependudukan (Pasal 2 – Pasal 29)…

Keep reading

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021 tentang Perhitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan/Penghasilan Sehubungan dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucer

Sistematika Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021 tentang Perhitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan/Penghasilan Sehubungan dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucer BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Perhitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (Pasal 2 – Pasal 17) BAB III Perhitungan dan Pemungutan Pajak Penghasilan (Pasal 18 – Pasal 20)…

Keep reading

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang

Sistematika Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Pasal I Perubahan ketentuan Pasal 1. Perubahan ketentuan Pasal 5. Perubahan ketentuan Pasal 6. Penyisipan satu pasal di antara ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11.…

Keep reading

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan bagi Bank Umum

Sistematika Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan bagi Bank Umum BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Tata Cara Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank (Pasal 2 – Pasal 6) BAB III Sanksi (Pasal 7 – Pasal 9) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun…

Keep reading

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang terdiri dari satu pasal, dan mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Keterangan: Diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun…

Keep reading

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Sistematika Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan TIndak Pidana Terorisme BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 2) BAB II Lingkup Berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Pasal 3 – Pasal 5) BAB III Tindak Pidana Terorisme (Pasal 6 – Pasal 19) BAB IV Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak…

Keep reading

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Sistematika Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Asas, Tujuan, Fungsi, dan Arah (Pasal 2 – Pasal 5) BAB III Penyelenggaraan Penyiaran (Pasal 6 – Pasal 34) BAB IV Pelaksanaan Siaran (Pasal 35 – Pasal 47) BAB V Pedoman Perilaku Penyiaran (Pasal 48 – Pasal 51) BAB…

Keep reading

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

Sistematika Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Asas, Fungsi, dan Tujuan (Pasal 2 – Pasal 4) BAB III Prinsip Penyelenggaraan Kepariwisataan (Pasal 5) BAB IV Pembanguna Kepariwisataan (Pasal 6 – Pasal 11) BAB V Kawasan Strategis (Pasal 12 – Pasal 13) BAB VI Usaha Pariwisata (Pasal…

Keep reading

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang

Sistematika Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang Terdiri dari dua pasal dan Lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor…

Keep reading

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Sistematika Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 3) BAB II Larangan dan Pembatasan (Pasal 4 – Pasal 14) BAB III Perlindungan Anak (Pasal 15 – Pasal 16) BAB IV Pencegahan (Pasal 17 – Pasal 22) BAB V Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang PEngadilan (Pasal 23…

Keep reading

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang

Sistematika Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang Pasal I Penambahan dua pasal pada ketentuan dalam Bab Penutup, yaitu ketentuan Pasal 83A dan Pasal 83B Pasal II Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29…

Keep reading

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987

Sistematika Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Pasal I Perubahan ketentuan Pasal 1 huruf c, dan penambahan ketentuan baru angka 8, 9, 10 dan 11. Perubahan ketentuan Pasal 2, dan penambahan ayat (2) dan ayat (3).…

Keep reading

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta

Sistematika Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta Pasal I Penambahan ketentuan Pasal 1 dengan huruf  b dan huruf g. Perubahan ketentuan Pasal 5. Perubahan ketentuan Pasal 7. Perubahan judul BAB I bagian keempat. Perubahan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Penghapusan ketentuan Pasal 10 ayat (3) dan…

Keep reading

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang

Sistematika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang Terdiri dari 2 pasal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112 Keterangan: Mengubah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001

Keep reading

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

Sistematika Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Pasal I Perubahan ketentuan Pasal 1 huruf a. Penghapusan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf l. Pasal II Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 57 Keterangan: mengubah Undang-Undang…

Keep reading

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat

Sistematika Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 4) BAB II Urusan Rumah Tangga Daerah (Pasal 5 – Pasal 7) BAB III Ketentuan Peralihan (Pasal 8 – Pasal 14) BAB IV Ketentuan Penutup (Pasal 15 –…

Keep reading

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura

Sistematika Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Asas, Tujuan, dan Lingkup Pengaturan (Pasal 2 – Pasal 4) BAB III Perencanaan Hortikultura (Pasal 5 – Pasal 10) BAB IV Pemanfaatan dan Pengembangan Sumber Daya (Pasal 11 – Pasal 39) BAB V Pengembangan Hortikultura (Pasal 40 – Pasal…

Keep reading

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: