-
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan
Read moreSistematika Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Kegiatan Usaha (Pasal 2 – Pasal 17) BAB III Sistem Informasi dan Teknologi (Pasal 18 – Pasal 19) BAB IV Uang Muka Kendaraan Bermotor (Pasal 20 – Pasal 21) BAB V Batasan Insentif Pihak Ketiga […]
-
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
Read moreSistematika Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup (Pasal 2 – Pasal 3) BAB III Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Pasal 4) BAB IV Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Pasal 5 […]
-
Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional
Read moreSistematika Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional BAB I Kedudukan, Tugas, dan Fungsi (Pasal 1 – Pasal 4) BAB II Organisasi (Pasal 5 – Pasal 6) BAB III Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan (Pasal 7) BAB IV Kelompok Jabatan Fungsional (Pasal 8) BAB V Tata Kerja (Pasal 9 – Pasal 17) […]
-
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum
Read moreBAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 5) BAB II Pelaksanaan Kampanye (Pasal 6 – Pasal 18) BAB III Materi Kampanye (Pasal 19 – Pasal 22) BAB IV Metode Kampanye (Pasal 23 – Pasal Pasal 52) BAB V Pemberitaan dan Penyiaran Kampanye (Pasal 53 – Pasal 58) BAB VI Kampanye Pemilu oleh Pejabat Negara […]
-
Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Read moreSistematika Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia BAB I Kedudukan, Tugas dan Fungsi (Pasal 1 – Pasal 3) BAB II Organisasi (Pasal 4 – Pasal 51) BAB III Instansi Vertikal (Pasal 52) BAB IV Unit Pelaksana Teknis (Pasal 53 – Pasal 54) BAB V Tata Kerja (Pasal 55 […]
-
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce)
Read moreSistematika Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce) BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 2) BAB II Perlakukan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Dalam Negeri Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce) (Pasal 3 – Pasal 9) BAB III […]
-
Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
Read moreSistematika Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Kewajiban Bank dan Cakupan Kredit atau Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Pasal 2 – Pasal 4) BAB III Transparansi dan Realisasi dalam rangka […]
-
Lampiran: Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 353/DJU/SK/HM02.3/3/2015 Tanggal : 24 Maret 2015
Read morePROSEDUR PENGGUNAAN DAN SUPERVISI APLIKASI SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA DI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN PENGADILAN TINGKAT BANDING PADA LINGKUNGAN PERADILAN UMUM MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM DAFTAR ISI Pendahuluan Organisasi Pelaksanaan dan Supervisi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Tugas dan Tanggung Jawab Ketua Pengadilan/Wakil Ketua Pengadilan Hakim Tinggi Pengawas Panitera/Sekretaris Panitera […]
-
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Read moreSistematika Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1- Pasal 3) BAB II Tujuan, Kebijakan, Prinsip dan Etika Pengadaan Barang/Jasa (Pasal 4 – Pasal 7) BAB III Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Pasal 8 – Pasal 17) BAB IV Perencanaan Pengadaan (Pasal 18 – Pasal 22) BAB V Persiapan […]
You must log in to post a comment.