Perhubungan

perhubungan

Join 1,548 other followers

Angkutan Jalan dalam Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Hukum Positif Indonesia- Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan, yang merupakan peraturan pelaksana dari beberapa ketentuan pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Artikel ini menguraikan secara ringkas mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan dengan sistematika sebagai berikut:…

Keep reading

Kendaraan Menurut Undang-Undang

Hukum Positif Indonesia- Mengenai kendaraan diatur dalam ketentuan Pasal 47 – Pasal 76 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Kendaraan Jenis dan Fungsi Kendaraan Kendaraan Bermotor Kendaraan Tidak Bermotor Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor Persyaratan Teknis Persyaratan Laik Jalan Pengujian Kendaraan Bermotor…

Keep reading

Penataan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Hukum Positif Indonesia- Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan diatur dalam ketentuan Pasal 14 – Pasal 46 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan…

Keep reading

Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Hukum Positif Indonesia- Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di atur dalam ketentuan Pasal 7 – Pasal 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Urusan Pemerintahan di Bidang Jalan Urusan Pemerintahan di Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Urusan Pemerintahan di Bidang…

Keep reading

Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Hukum Positif Indonesia- Pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan diatur dalam ketentuan Pasal 5 – Pasal 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Ruang Lingkup Pembinaan Bentuk Pembinaan Instansi Pembina Pemerintah Daerah Provinsi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Ruang Lingkup Pembinaan Berdasarkan kententuan Pasal 5 ayat (1)…

Keep reading

Penjagaan Laut dan Pantai (Sea and Coast Guard)

Hukum Positif Indonesia- Dalam hal penjagaan laut dan pantai (sea and coast guard) di Indonesia diatur dalam Pasal 276 – Pasal 281 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Pasal 276 UU No. 17/2008 menyebutkan bahwa untuk menjamin keselamatan dan keamanan di laut dilaksanakan fungsi penjagaan dan penegakkan peraturan perundang-undangan di laut dan pantai, dalam…

Keep reading

Mengenal Sektor Pelayaran Indonesia

Hukum Positif Indonesia- Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan letak geografisnya merupakan negara yang terdiri dari beribu-ribu pulau, baik pulau-pulau kecil maupun pulau-pulau besar. Sebagai sebuah negara kepulauan transportasi perairan merupakan transportasi yang dominan, sehingga diperlukan pengaturan dalam pelaksanaannya untuk menjamin kepastian hukum. Dalam hal ini pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pelayaran.…

Keep reading

Besaran Tarif Penggunaan Jasa Sepeda Motor Melalui Aplikasi Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 348 Tahun 2019

By: Rendra Topan Berkembangnya jasa ojek online melalui aplikasi menjadi perhatian bagi pemerintah untuk meningkatakan kesejahteraan bagi para pekerja jasa ojek online. Untuk itu pemerintah melalui Kementerian Perhubungan mengeluarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 348 Tahun 2019 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi tanggal 25 Maret…

Keep reading

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

By: Rendra Topan Mencermati salah satu pertimbangan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan sebagai sistem transportasi nasional yang harus dikembangkan potensi dan peranannya untuk memwujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah, maka…

Keep reading


Membuka Cakrawala Menuju Bijaksana

%d bloggers like this: