Perhubungan

perhubungan

Join 1,487 other followers

Angkutan Jalan

Hukum Positif Indonesia- Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan, yang merupakan peraturan pelaksana dari beberapa ketentuan pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Artikel ini menguraikan secara ringkas mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan dengan sistematika sebagai berikut:…

Keep reading

Kendaraan Menurut Undang-Undang

Hukum Positif Indonesia- Mengenai kendaraan diatur dalam ketentuan Pasal 47 – Pasal 76 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Kendaraan Jenis dan Fungsi Kendaraan Kendaraan Bermotor Kendaraan Tidak Bermotor Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor Persyaratan Teknis Persyaratan Laik Jalan Pengujian Kendaraan Bermotor…

Keep reading

Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Hukum Positif Indonesia- Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di atur dalam ketentuan Pasal 7 – Pasal 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Urusan Pemerintahan di Bidang Jalan Urusan Pemerintahan di Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Urusan Pemerintahan di Bidang…

Keep reading

Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Hukum Positif Indonesia- Pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan diatur dalam ketentuan Pasal 5 – Pasal 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Ruang Lingkup Pembinaan Bentuk Pembinaan Instansi Pembina Pemerintah Daerah Provinsi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Ruang Lingkup Pembinaan Berdasarkan kententuan Pasal 5 ayat (1)…

Keep reading

Penjagaan Laut dan Pantai (Sea and Coast Guard)

Hukum Positif Indonesia- Dalam hal penjagaan laut dan pantai (sea and coast guard) di Indonesia diatur dalam Pasal 276 – Pasal 281 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Pasal 276 UU No. 17/2008 menyebutkan bahwa untuk menjamin keselamatan dan keamanan di laut dilaksanakan fungsi penjagaan dan penegakkan peraturan perundang-undangan di laut dan pantai, dalam…

Keep reading

Mengenal Sektor Pelayaran Indonesia

Hukum Positif Indonesia- Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan letak geografisnya merupakan negara yang terdiri dari beribu-ribu pulau, baik pulau-pulau kecil maupun pulau-pulau besar. Sebagai sebuah negara kepulauan transportasi perairan merupakan transportasi yang dominan, sehingga diperlukan pengaturan dalam pelaksanaannya untuk menjamin kepastian hukum. Dalam hal ini pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pelayaran.…

Keep reading

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.