Perdagangan

Join 1,548 other followers

Pengertian dan Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Hukum Positif Indonesia- Kita sering membaca dan mendengar istilah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah dalam kegiatan berusaha di Indonesia. Berikut ini disampaikan mengenai pengertian dan kriteria  usaha mikro, kecil dan menengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit oleh…

Keep reading

Jenis dan Pendaftaran Gudang

Hukum Positif Indonesia- Untuk menjamin kepastian hukum dalam berusaha, dan dalam rangka perlindungan terhadap konsumen, serta dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014…

Keep reading

Pengawasan dan Penyidikan dalam Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Perdagangan

Hukum Positif Indonesia- Pengawasan dan penyidikan bidang perdagangan diatur dalam ketentuan Pasal 98 – 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dalam uraian ini disaampaikan mengenai: Pengawasan Siapa yang mempunyai kewenangan pengawasan dalam bidang perdagangan? Kewenangan Pemerintah Pusat dalam Melakukan Pengawasan Perdagangan Kewenangan Petugas Pengawas Perdagangan dalam Melakukan Pengawasan Tindakan Petugas Pengawas Perdagangan Penydidikan…

Keep reading

Kewenangan Pemerintah Dalam Pengelolaan Ketenagalistrikan

Hukum Positif Indonesia- Kewenangan pemerintah dalam pengelolaan ketenagalistrikan diatur dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Kewenangan pemerintah yang dimaksud dalam hal ini adalah: Kewenangan Pemerintah pusat. Kewenangan Pemerintah daerah provinsi. Kewenangan Pemerintah daerah kabupaten/kota. Kewenangan Pemerintah Pusat Dalam Pengelolaan Ketenagalistrikan Pemerintah pusat mempunyai kewenangan pengelolaan di bidang ketenagalistrikan yang meliputi…

Keep reading

Perjanjian yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha Sehubungan dengan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Hukum Positif Indonesia- Perjanjian yang dilarang bagi pelaku usaha sehubungan dengan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat diatur dalam ketentuan Pasal 4 – Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Bentuk Perjanjian yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha Sehubungan dengan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak…

Keep reading

Kewenangan Pemerintah dalam Penguasaan dan Pengusahaan Ketanagalistrikan

Hukum Posostif Indonesia- Pemerintah Indoensia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan merata, salah satunya adalah melalui tenaga listrik yang mempunyai potensi besar pada era digitalisasi saat ini. Mengingat kebutuhan tenaga listrik saat ini sudah menjadi keharusan bagi masyarakat, yang berarti merupakan kebutuhan hajat hidup orang banyak, maka pemerintah mengatur hal-hal yang diperlukan untuk…

Keep reading

Pelindungan dan Pengamanan pada Sektor Perdagangan di Indonesia

Hukum Positif Indonesia- Perlidungan dan pengamanan perdagangan diatur dalam ketentuan Pasal 67 – Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Siapa yang melakukan Pelindungan dan Pengamanan Pada Sektor Perdagangan? Cara Melakukan Pelindungan dan Pengamanan pada Sektor Perdagangan Materi Kebijakan Kewajiban Pemerintah dalam Pelindungan dan Pengamanan pada Sektor Perdagangan…

Keep reading

Penetapan dan Pengendalian Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Hukum Positif Indonesia- Pada artikel ini disampaikan mengenai porses penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015…

Keep reading

Metrologi Legal Sebagai Salah Satu Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Melakukan Perlindungan Terhadap Konsumen di Indonesia

Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Metrologi Legal Satuan Internasional Dalam Melakukan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang Wajib Tera dan Tera Ulang Syarat Tera dan Tera Ulang Tanda Tera Jenis Tanda Tera Pengertian Metrologi Legal Metrologi legal terdiri dari dua kata yaitu metrologi dan legal. Pengertian…

Keep reading

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.




Membuka Cakrawala Menuju Bijaksana

%d bloggers like this: